KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000
TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.	bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, perlu diberikan kesempatan yang lebih luas kepada dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia; 
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal; 
Mengingat :
1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 
2.	Undang - undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 
3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 
4.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552); 
6.	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999; 
7.	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999; 
8.	Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal; 
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
Pasal I
Mengubah Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yaang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal, sebagai berikut :
1. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN
MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKKAN
WARGA NEGARA ASING DAN ATAU BADAN HUKUM ASING
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
1.	Pembenihan plasma nutfah	
2.	Hak Pengusahaan Hutan Alam	
3.	Kontraktor di Bidang Pembalakan Hutan	
SEKTOR PERHUBUNGAN	
4.	Angkutan Taksi/Bis	
5.	Pelayaran Rakyat	
SEKTOR PERDAGANGAN	
6.	Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjang Perdagangan.
Kecuali :
Perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, department store, pusat perrtokoan/pembelanjaan), perdagangan besar (distributor/wholesaler, perdagangan eskpor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan, dan Jasa Pelayanan Purna Jual.	
SEKTOR PENERANGAN	
7.	Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, dan Media Cetak.	
8.	Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknik Film, Usaha    Ekspor   Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan/atau Penayangan Film)."	
2. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
"DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PATUNGAN ANTARA MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI
1.	Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan.	
2.	Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik.	
3.	Pelayaran.	
4.	Pengolahan dan penyediaan air bersiih untuk umum.	
5.	Kereta api umum.	
6.	Pembangkit tenaga atom.	
7.	Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dana evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan medis.	
8.	Telekomunikasi.	
9.	Angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal."	
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID	
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2000 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI		
  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 135
  	
Salinan sesuai dengan aslinya, 
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I,
Lambock V. Nahattands