Keppres No. 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang tertutup dan terbuka 	
	
Keppres ini mengatur mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal.	
	
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2000
TENTANG
BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 
Menimbang:	
bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;	

Mengingat :	
1.	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undanga Dasar 1945; 
2.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 
3.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552); 
5.	Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999; 
6.	Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tatacara Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;	

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :	
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL	

Pasal 1
1.	Daftar bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lembaran I Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. 
2.	Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan Warga Negara Asing dan atau badan hukum asing adalah bidang/jenis usaha yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. 
3.	Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan patungan antara modal asing dan modal dalam negeri adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. 
4.	Daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu adalah bidang usaha yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Presiden ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. 
Pasal 2
Penetapan bidang usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini, tidak berlaku bagi penanaman modal tidak langsung yang dilaksanakan dengan membeli saham perusahaan yang sudah berdiri melalui pasar modal dalam negeri.
Pasal 3
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, bidang usaha di luar yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Presiden ini terbuka untuk penenaman modal.
Pasal 4
Daftar bidang usaha sebagaimana disebutkan Pasal 1 berlaku selama 3 (tiga) tahun atau apabila dipandang prlu setiap tahaun dapat ditunjau kembali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.
Pasal 5
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penetapannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
DJOHAN EFFENDI
 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 118
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,

Lambock V. Nahttandas
 
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000
 
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP
MUTLAK BAGI PENANAMAN MODAL
 
SEKTOR PERTANIAN	

1	
Budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya	

SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	

2	
Pengambilan/pemanfaatan terumbu karang (sponge)	

SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	

3	
Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan, seperti penta chlorophenol, Dechloro Diphenyl Trichloro Ethane (DDT), dieldrin, chlordane, carbon tentra chloride, Chloro Flouro Carbon (CFC), methyl bromide, methyl chloroform, halon, dan lainnya. 	

4	
Industri bahan kimia Skedul-1 Konvensi Senjata Kimia (sarin, somon, tabun, mustard, levisite, ricine, saxitoxin).	

5	
Industri senjata dan komponennya.	

6	
Industri siklamat dan sakarin.	

7	
Industri minuman mengadung alcohol (minuman keras, anggur dan minuman mengandung malt).	

8	
Pengusahaan kasino/perjudian	

SEKTOR PERHUBUNGAN	

9	
Pemanduan Lalu Lintas Udara (ATS Provider) serta klasifikasi dan survey statutoria kapal	

10	
Menajemen dan penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.	

SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	

11	
Penambangan mineral radioaktif	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan I,
 
Lambock V Nahattands
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP UNTUK PENANAMAN MODAL YANG DALAM MODAL PERUSAHAAN ADA PEMILIKAN WARGA NEGARA ASING DAN ATAU BADAN HUKUM ASING
 
SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	

1	
Pembenihan plasma nutfah	

2	
Hak Pengusahaan Hutan Alam	

3	
Kontraktor di bidang pembalakan hutan	

SEKTOR PERHUBUNGAN	

4	
Angkutan taksi/bus	

5	
Pelayaran Rakyat	

SEKTOR PERDAGANGAN	

6	
Jasa Perdagangan dan Jasa Penunjukan Perdagangan.
Kecuali:
Perdagangan eceran skala besar (mall, supermaket, department store, pusat pertokoan/perbelanjaan), perdagangan besar (distributor/wholesaler, perdagangan ekspor dan impor), Jasa Pameran/Konvensi, Jasa Sertifikasi Mutu, Jasa Penelitian Pasar, Jasa Pergudangan diluar Lini I dan Pelabuhan; dan Jasa Pelayanan Purna Jual	

SEKTOR PENERBANGAN	

7	
Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, Jasa Layanan Informasi Multimedia dan Media Cetak.	

8	
Usaha perfilman (Usaha Pembuatan Film, Usaha Jasa Teknis Film, Usaha Ekspor Film, Usaha Impor Film, Usaha Pengedaran Film, dan Usaha Pertunjukan dan/atau Penayangan Film).	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-Perundangan I,
 
Lambock V Nahattands
 
LAMPIRAN III
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN PATUNGAN ANTARA MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI
 
A. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA/BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL SEBESAR 95% (SEMBILAN PULUH LIMA PERSEN)	

1	
Pembangunan dan pengusahaan pelabuhan	

2	
Produksi, transmisi dan distribusi tenaga kerja	

3	
Pelayaran	

4	
Pengolahan dan penyediaan air bersih untuk umum	

5	
Kereta api umum	

6	
Pembangkit tenaga atom	

7	
Jasa pelayanan medis, meliputi pendirian dan penyelenggaraan rumah sakit, medical check-up, laboratorium klinik, pelayanan rehabilitasi mental, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, penyewaan peralatan medis, jasa asistensi dalam pertolongan kesehatan dan evakuasi pasien dalam keadaan darurat, jasa manajemen rumah sakit, dan jasa pengetesan dan perbaikan peralatan medis.	

B. KEPEMILIKAN SAHAM WARGA NEGARA/BADAN HUKUM ASING MAKSIMAL SEBESAR 49% (EMPAT PULUH SEMBILAN PERSEN)	

8	
Telekomunikasi	

9	
Angkutan udara niaga berjadwal/tidak berjadwal	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan alinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,
 
Lambock V Nahattands
 
LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 96 TAHUN 2000
TANGGAL : 20 JULI 2000
DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA
DENGAN PERSYARATAN TERTENTU
 
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN	

1	
Pembudidayaan ikan di air tawar.
a.	Terbuka bagi Penanaman Modal Asing untuk jenis labi-labi, nila gift, sidat, kodokk lembu,udang galah, bandeng dan thillapya sp.; 
b.	Bekerjasama dengan perikanan rakyat	

2	
Penangkapan ikan demersal (kakap, kerapu dan jenis lainnya).
- Terbuka selain di wilayah ZEEI Selat Malaka dan ZEEI Laut Arafura	

SEKTOR INDUSTRI	

3 	
Industri Bubur Kertas (pulp) dari kayu
a.	Bahan baku berasal dari chipimpor atau jaminan bahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) 
b.	Selain prosses sulfit dan atau pemutihan dengan chlorine (Cl2)	

4	
Industri Bubur Kertas (pulp) dari serat selulosa lainnya atau bahan baku lainnya.
- Selain proses sulfit dan atau pemutihan dengan chlorine (CL2)	

5	
Industri Pembuatan Chlor Alkali
- Selain menggenakan merkuri	

6	
Pengolahan barang jadi.setengah jadu Kayu Bakau
- Bahan baku berasal dari budidaya Bakau 	

7	
Industri Percetakan Uang
-Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia	

8	
Industri Percetakan Khusus (perangko, materai, surat berharga Bank Indonesia, paspor dan benda-benda pos berperangko).
-Wajib mendapat izin operasional dari BOTASUPAL-BAKIN	

9	
Industri pengolahan susu (susu bubuk dan susu kental manis)
-Merupakan pengolahan, tidak hanya sekedar pengepakan ulang (repacking).	

10	
Industri Kayu Lapis dan Rotary Veneery
- Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua)	

11	
Industri kayu gergajian
a.	Hanya untuk Propinsi Irian Jaya (Papua); 
b.	Di luar Propinsi Irian Jaya (Papua) hanya menggunakan bahan baku kayu bulat non hutan alam.	

12	
Industri Etil Alkohol
- Tehnical grade, hanya digunakan sebagai bahan baku dan bahan penolong industri lainnya.	

13	
Industri bahan baku untuk bahan peledak (ammonium nitrat)
- Harus bekerjasama dengan bahan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertanahan	

14	
Industri bahan peledak dan komponennya untuk keperluan industri (komersial).
a.	Bahan bekerjasama dengan badan usaha yang mendapat rekomendasi Departemen Pertambahan 
b.	Hanya kegiatan manufacturing, sedangkan pemumpanan dan pendistribusian dilakukan oleh perusahaan yang ditunjuk Pemerintah	

15	
Konsultasi perencanaan dan pengawasan ketenagalistrikan.
Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:
a.	PLTA dengan kapasitas >50 MW; 
b.	PLTU dengan kapasitas >100MW; 
c.	PLTP dengan kapasitas >55MW 
d.	Gardu induk dengan tegangan >500 KV; 
e.	Jaringan transmisi tegangan >500KV	

16	
Usaha bidang pembangunan, pemeliharaan, pemasaran, peralatan ketenagalistrikan, pengembangan teknologi yang menujang penyediaan tenaga listrik dan pengujian instalasi tenaga listrik
Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:
a.	Gardu induk dengan tegangan >500KV 
b.	Jaringan transmisi tegangan >500KV	

17	
Jasa pengeboran minyak dan gas bumi
Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan:
a.	Hanya untuk pengeboran lepas pantai; 
b.	Khusus untuk lokasi di luar Kawasan Timur Indonesia harus bekerjasama dengan peserta nasional yang bergerak di bidang usaha yang sejenis	

18 	
Usaha pembangkitan tenaga listrik
- Terbuka untuk lokasi di luar Pulau Jawa, Bali dan Madura	

SEKTOR PERDAGANGAN	

19	
Restoran
- Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (integrated) dengan hotel	

20	
Jasa ketangkasan
- Terbuka untuk Penanaman Modal Asing dengan ketentuan khusus di daerah/kawasan wisata dan atau terpadu (integrated) dengan hotel	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
ABDURRAHMAN WAHID
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,
 
Lambock V Nahattands
(Agus)