PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 1998
TENTANG
INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN 
UMUM
Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional dan peningkatan daya saing dunia usaha. Untuk itu salah satu sarana guna meningkatkan efisiensi adalah tersedianya informasi keuangan perusahaan. Dengan adanya kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh informasi keuangan, diharapkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam dunia usaha dapat dilakukan lebih cermat, yang pada gilirannya akan memungkinkan peningkatan efisiensi usaha.
Tersedianya informasi keuangan yang lebih handal juga merupakan faktor penting untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kinerja usaha serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya meningkatkan efisiensi dalam pengalokasian dana masyarakat sehingga semakin mendukung pemerataan pembangunan.
Pengumpulan dan penyediaan informasi perusahaan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pemerintah yaitu pengaturan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang telah mengatur tentang hal-hal yang wajib didaftarkan suatu perusahaan, yang walaupun penyajian laporan keuangan tahunan belum diatur secara tegas. Namun demikian, Undang-undang ini mengamanatkan bahwa terhadap hal-hal yang belum diatur mengenai penyampaian informasi perusahaan akan diatur lebih lanjut oleh Menteri. Sehubungan dengan hal tersebut, agar supaya ketentuan tentang penyampaian informasi keuangan tahunan perusahaan sesuai dengan hirarki perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu pengaturan penyampaian informasi keuangan ini dilakukan dalam Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2 
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Perusahaan yang menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri wajib mempunyai Tanda Daftar Perusahaan dan NPWP.
Kewajiban penyampaian laporan keuangan dalam Peraturan Pemerintah in merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, sifatnya berlaku umum, dan tidak mengurangi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bidang usaha atau jenis perusahaan yang bersangkutan, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, usaha perasuransian, dan pasar modal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan ini dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, informasi keuangan yang bersumber dari Neraca Perusahaan, Laporan Rugi/Laba Perusahaan, Laporan Arus Kas, Utang Piutang termasuk Kredit Bank dan Daftar Penyertaan Modal beserta catatan-catatannya telah cukup memadai sebagai informasi yang tersedia bagi masyarakat.
Ayat (2)
Agar terdapat keseragaman penyajian informasi keuangan diperlukan uraian dan rincian Laporan Keuangan Tahunan. Dalam penetapan uraian dan rincian tersebut perlu diminta pertimbangan Menteri Keuangan selaku pembina Akuntan Publik. Uraian dan Rincian Laporan Keuangan Tahunan ini dapat berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan perekonomian.
Pasal 4
Ayat (1)
Pada dasarnya menurut Peraturan Pemerintah ini, semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan. Namun dengan pertimbangan kondisi persiapan manajemen dan administrasi perusahaan, maka untuk tahap awal hanya diwajibkan kepada :
a.	Perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas Terbuka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
b.	Perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas; 
c.	Perseroan yang mengeluarkan surat pengakuan utang yang merupakan dokumen yang berisi pernyataan yang memuat janji membayar kembali pinjaman atau kewajiban pembiayaan lainnya dari suatu Perseroan kepada masyarakat luas; 
d.	Perusahaan yang memiliki jumlah aktiva paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar). 
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Masyarakat yang menginginkan informasi laporan keuangan tahunan perusahaan, dapat meminta kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan.
Ayat (2)
Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3738