PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 1998
TENTANG
INFORMASI KEUANGAN DAN TAHUNAN PERUSAHAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : 
a.	bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka perlu disediakan kemudahan untuk memperoleh informasi Keuangan Tahunan Perusahaan; 
b.	bahwa sehubungan dengan itu perlu menetapkan ketentuan tentang informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dengan Peraturan Pemerintah. 
Mengingat :
1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
2.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);  
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN.
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.	Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 
2.	Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan 
Pasal 2
1.	Semua perusahaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Menteri. 
2.	Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. 
Pasal 3
1.	Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi : 
a.	Neraca Perusahaan 
b.	Laporan Laba/Rugi Perusahaan 
c.	Laporan Arus Kas 
d.	Utang Piutang termasuk Kredit Bank 
e.	Daftar Penyertaan Modal. 
2.	Uraian dan rincian dari Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. 
Pasal 4
1.	Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang : 
a.	merupakan perseroan terbuka; 
b.	bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; 
c.	mengeluarkan surat pengakuan utang, atau  
d.	memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) 
2.	Laporan Keuangan Tahunan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Laporan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 
Pasal 5
Bagi perusahaan yang tidak termasuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 6
1.	Menteri atau pejabat yang ditunjuk memberikan pelayanan informasi keuangan perusahaan kepada masyarakat. 
2.	Pemberian pelayanan informasi keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri, dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri. 
Pasal 8
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O	
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Pebruari 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MOERDIONO 		
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 36	
Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan
 
Lambock V. Nahattands