PENJELASAN
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 60 TAHUN  1999
TENTANG
PENDIDIKAN TINGGI

UMUM

Perguruan tinggi diharapkan menjadi pusat penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi serta pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan,teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, masyarakat berpendidikan yang gemar belajar dan mengabdi kepada masyarakat serta melaksanakan penelitian yang menghasilkan manfaat yang meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.

Berkenaan dengan hal-hal itu, Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk mengatur :
1.	syarat-syarat dan Tata cara pendirian;
2.	struktur perguruan tinggi;
3.	penyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional;
4.	bentuk-bentuk satuan pendidikan tinggi yang terdiri atas universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi;
5.	jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan Tata cara pemberian perlindungan dan penggunaannya;
6.	syarat-syarat dan Tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor;
7.	kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan otonomi pengelolaan perguruan tinggi;
8.	hak dan kewajiban mahasiswa;
9.	pembiayaan;
10.	pengawasan dan akreditasi; dan
11.	kerjasama antar perguruan tinggi.

Sebagai suatu sistem tersendiri, meskipun merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang cakupannya jauh lebih luas, pendidikan tinggi di Indonesia harus merupakan sistem yang dengan mudah dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara yang senantiasa mengalami perkembangan, terlebih lagi sebagai perwujudan pembangunan nasional.

Sistem pendidikan tinggi juga diharapkan merupakan suatu sistem yang memudahkan seseorang menuntut pendidikan tinggi sesuai dengan bakat,minat dan tujuannya, meskipun dengan tetap mempertahankan persyaratan-persyaratan program studi 
yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah yang mengatur pendidikan tinggi ini dimaksudkan untuk menggantikan  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1998.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pendidikan disini adalah kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). 
Ayat (3)
Sebagai kegiatan ilmiah, setiap telaah dilakukan dalam sesuatu    paradigma tertentu yang berdampak pada penetapan permasalahan yang dianggap signifikan serta metodologi yang sesuai yang    harus digunakan dalam menemukan jawaban dan/atau pemecahannya. Penelitiandalam ilmu-ilmu alamiah menggunakan kaidah yang berbeda dari penelitian dalam matematika; penelitian ilmu sosial yang menggunakan pendekatan behavioristik menggunakan pendekatan yang berbeda dari penelitian ilmu sosial yang menggunakan pendekatan fenomenologik;dan seterusnya.
Ayat (4)
Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pendidikan dengan cara tatap muka merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan mengutamakan komunikasi langsung antara dosen dan mahasiswa, termasuk penggunaan berbagai jenis metoda belajar mengajar. Pendidikan jarak jauh merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan berbagai sarana komunikasi dalam penyampaian bahan pengajaran termasuk penggunaan berbagai jeni metoda belajar mengajar.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas 
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan sejumlah bidang pengetahuan khusus adalah program-program studi yang dalam pelaksanaan tidak harus terkait satu dengan lainnya, sehingga pada satu politeknik, misalnya, dimungkinkan penyelenggaraan program studi dalam ilmu tehnik dan tata niaga, dua program yang berbeda sama sekali. Pengetahuan khusus merupakan sebagian dari suatu cabang ilmu pengetahuan yang dapat dipelajari secara khusus namun sebagai satu keseluruhan. Kemampuan penguasaan ilmu dan keterampilan dalam bidang khusus ini secara nyata diperlukan di masyarakat.Contoh adalah pengerjaan logam sebagai bidang pengetahuan dari ilmu teknik mesin.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Program pendidikan yang diselenggarak pada institut terkait atau sangat dekat berhubungan dengan program-program pendidikan yang lain.Oleh sebab itu, program-program pendidikan yang diselenggarakan merupakan satu kelompok atau adalah sejenis.
Ayat (6)
Program-program studi yang diselenggarakan pada Universitas dapat berupa berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang dalam penyelenggaraannya belum tentu terkait satu dengan yang lain atau erat berhubungan satu dengan yang lain.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dimungkinkan sampai dengan 100 (seratus) persen.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan kegiatan semester "pendek" diantara 2 (dua) semester "reguler" yang ekivalen dengan semester "reguler" sesuai dengan pengertian satuan kredit semester (sks).
Dalam setiap semester "reguler" 1 (satu) sks sama dengan beban studi setiap minggu berupa 1 (satu) jam tatap muka, 1 (satu) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri untuk kurunwaktu 16(enam belas) minggu efektif.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas 

Pasal 9
Ayat (1)
Sistem  kredit  semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar-mengajar lainnya,adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar,praktikum, kerja lapangan, penulisan skripsi, tesis dan sebagainya. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan yang dilakukan secara mandiri.
Sistem kredit semester diterapkan agar memungkinkan perguruan tinggi melaksanakan penyajian program studi yang beraneka ragam dan luwes, serta agar dapat memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih dan melaksanakan program studi, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dipunyai.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Sesuai dengan hakekat dan misinya, pada dasarnya program pendidikan formal termasuk pada jenjang pendidikan tinggi, seyogyanya memupuk kemampuan dan kemauan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat,baik dilihat dari sisi penerapan keahlian maupun dari segi peran sertanya sebagai individu warga masyarakat.
Ayat (2)
Kuliah merupakan proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan(eksperimen), dan pemberian tugas akademik lain. Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.Simposium merupakan pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan tentang satu masalah.
Diskusi panel merupakan forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.
Lokakarya merupakan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuann dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metoda pertemuan ilmiah. 

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)	
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Program studi merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang disusun oleh perguruan tinggi.
Ayat (2)
Kurikulum yang berlaku secara  nasional adalah rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh.
Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan proporsi terhadap kategori kelompok matakuliah.
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14
Masa studi yang diatur oleh Menteri adalah masa studi untuk merencanakan kurikulum suatu program studi.  Perguruan tinggi dapat menentukan masa maksimum yang diperbolehkan untuk menyelesaikan suatu program studi. Bagi peserta didik yang mempunyai kemampuan tinggi dapat menyelesaikan dalam waktu kurang dari masa studi yang ditetapkan.

Pasal 15
Ayat (1)
Selain memperhatikan hasil ujian, penilaian keberhasilan belajar mahasiswa dapat juga didasarkan atas penilaian pelaksanaan tugas seperti keikutsertaan dalam seminar, penulisan makalah, praktikum, pembuatan laporan, pembuatan rancangan atau tugas lain serta hasil pengamatan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)
Ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) ini berlaku bagi Program Sarjana maupun Program Diploma IV.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Dalam pengertian ilmu pengetahuan, tercakup pula ilmu pengetahuan tentang kesenian dan dalam pengertian teknologi mencakup pula teknologi yang diterapkan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, ceramah, simposium, diskusi panel, dan ujian dalam rangka pelaksanaan pendidikan akademik dan/atau profesional.Kebebasan mimbar akademik dapat dilaksanakan di luar perguruan tinggi sepanjang tempat tersebut dapat dianggap bagian sementara dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Gelar Doktor Kehormatan atau yang disebut dalam bahasa asingnya Doktor Honoris Causa dapat diberikan kepada seseorang baik Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Tidak semua unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam huruf g harus ada, tergantung kepada keperluan atau kebutuhan perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Pasal 28
Ayat (1)
Dalam upaya membantu memecahkan permasalahan perguruan tinggi, Dewan Penyantun diharapkan berperan aktif baik sendiri maupun dengan menggerakkan atau mengerahkan sumber daya masyarakat.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pada dasarnya Pembantu Rektor/Pembantu Ketua/Pembantu Direktur berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan bidang kegiatan Akademik, Administrasi Umum, dan Kemahasiswaan. Perguruan tinggi dapat mengangkat Pembantu Rektor/Pembantu  Ketua/Pembantu Direktur yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan senat perguruan tinggi.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf  a
  Cukup jelas
Huruf  b
Kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian anggota sivitas akademika mencakup pula kriteria akademik untuk menetapkan kelulusan dari suatu program studi dan pemutusan studi.
Huruf  c
  Cukup jelas
Huruf  d
  Cukup jelas
Huruf  e
  Cukup jelas
Huruf  f
  Cukup jelas
Huruf  g
  Cukup jelas
Huruf  h
  Cukup jelas
Huruf  i
  Cukup jelas
Ayat (3)
Masing-masing perguruan tinggi menetapkan cara pemilihan wakil dosen serta dimungkinkan menambah anggota senat dari unsur-unsur lain.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5) 
Cukup jelas
Ayat (6)
Dalam hal tidak ada kesepakatan dalam rapat senat perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi menyampaikan permasalahan yang bersangkutan kepada Menteri untuk memperoleh keputusan.
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Pada Fakultas yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bidang ilmu tertentu dapat dibentuk bagian sebagai unsur pelaksana akademik yang berfungsi dan memiliki struktur seperti jurusan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pengelolaan laboratorium/studio dapat menjadi tanggungjawab jurusan, fakultas, atau perguruan tinggi.

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Pada dasarnya Pembantu Rektor berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan bidangnya yaitu bidang Akademik, bidang Administrasi Umum,dan bidang Kemahasiswaan. Namun demikian, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari Universitas/Institut yang bersangkutan dapat diangkat Pembantu Rektor kurang atau lebih dari 3 (tiga) orang. 
Dalam hal jumlah Pembantu Rektor kurang atau melebihi 3 (tiga) orang,fungsi bidang Akademik, Administrasi Umum, dan Kemahasiswaan tetap harus ada dan dilaksanakan atas persetujuan senat Universitas/Institut yang bersangkutan. 
Pengertian di atas berlaku pula untuk:
a. Jumlah Pembantu Ketua Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;
b. Jumlah Pembantu Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ; dan
c. Jumlah Pembantu Direktur Akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Pembinaan mahasiswa yang dimaksud pada ayat ini antara lain meliputi upaya peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, dan kegemaran mahasiswa.Kesejahteraan mahasiswa yang dimaksud pada ayat ini antara lain meliputi asrama, koperasi mahasisw kredit mahasiswa pada Bank, pelayanan kesehatan, pelayanan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang kesenian dan olahraga.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6) 
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 43
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal  45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Pada dasarnya Pembantu Dekan berjumlah 3 (tiga) orang sesuai dengan bidang kegiatan Akademik, Administrasi Umum dan Kemahasiswaan.
Perguruan tinggi dapat mengangkat Pembantu Dekan yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Ayat (1)
Dalam hal tidak adanya Direktur Program Pasca Sarjana, tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5) dan (6) dilaksanakan oleh Pembantu Rektor yang membidangi kegiatan bidang akademik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Lintas jurusan berarti bukan merupakan kelanjutan dari program sarjana dalam jurusan tertentu dan/atau menggunakan sumber daya dari beberapa jurusan.

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Organisasi biro pada universitas/institut dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan universitas/institut yang bersangkutan.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Organisasi sekolah tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan sekolah tinggi yang bersangkutan.

Pasal 60
Lihat  Penjelasan Pasal 36

Pasal 61
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas  
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
	
Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 65
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 70
Ayat (1)
Dalam hal tidak diangkat seorang Direktur Program Pasca Sarjana,tugas dan fungsi sebagaimana disebut pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan oleh Pembantu Ketua yang membidangi kegiatan bidang akademik.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 74
Organisasi politeknik yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan politeknik yang bersangkutan.

Pasal 75
Lihat Penjelasan Pasal 36	

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 77
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Seorang dosen yang memangku jabatan guru besar yang diminta mengajar politeknik juga menjadi anggota senat politeknik tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 86
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Organisasi akademi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat disesuaikan berdasarkan keperluan dan kemampuan  akademi yang bersangkutan.

Pasal 88
Lihat penjelasan Pasal 36

Pasal 89
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 90
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang membawahinya adalah untuk:
a)	universitas/institut adalah Fakultas
b)	Sekolah tinggi/Politeknik/Akademik adalah lembaga pendidikan itu sendiri.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal  100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 101
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Pemerintah dapat memberi bantuan kepada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dosen tetap yang dikerjakan pada perguruan tinggi yang bersangkutan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Dosen tamu dapat berasal dari dalam negeri atau dari luar negeri.

Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pengangkatan pada jabatan akademik diatur dengan sistem kredit yang dikumpulkan atas kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen dalam menjalankan tugasnya.Besarnya angka kredit yang diberikan atas suatu jenis kegiatan serta jumlah minimal angka kredit bagi suatu jabatan akademik ditentukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan tata cara penilaian angka kreditabatan akademik dosen.

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen lain atau lembaga Pemerintah lain mengusulkan pengangkatan guru besar melalui Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang bersangkutan kepada Menteri.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 107
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 108
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 110
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 112
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 113
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini adalah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Ayat (3)
Huruf a
  Cukup jelas
Huruf b
  Cukup jelas
Huruf c
Kontrak kerja yang dimaksud meliputi kegiatan penelitian, konsultasi, pelatihan, dan lain-lain kegiatan yang berhubungan dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.
Huruf d 
Yang dimaksud dengan produk adalah barang dan/atau jasa sebagai hasil kegiatan yang berhubungan dengan peran fungsi perguruan tinggi.
Huruf e
  Cukup jelas
Huruf f
  Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan tidak mencari keuntungan adalah usaha yang semata-mata diselenggarakan untuk kelancaran pelaksanaan dan pengembangan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi.

Pasal 115
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 116
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 123
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Mutu terdiri dari efektifitas, efisiensi, produktifitas, akuntabilitas, suasana akademik, dan ketahanan sistem.
Ayat (3)
Kemandirian Badan Akreditasi menjadi dasar dalam pelaksanaan tugasnya walaupun memperoleh dukungan sumber daya dari pihak lain termasuk Pemerintah.
Ayat (4)
Langkah pembinaan terhadap perguruan tinggi dapat berbentuk :
a.	Peningkatan bantuan penyediaan sumber daya;
b.	Pengurangan atau penghentian bantuan penyediaan sumber daya bagi program-program tertentu;
c.	Penghentian pelaksanaan program-program tertentu;
d.	Penangguhan untuk sementara otonomi pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan;
e.	Langkah pembinaan lainnya yang dipandang perlu.
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 129
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3859