PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 1999
TENTANG
PENETAPAN PERGURUAN TINGGI NEGERI SEBAGAI BADAN HUKUM

UMUM

Memasuki abad ke 21 dunia semakin terasa kecil dan sempit karena perkembangan teknologi komunikasi yang amat pesat. Didorong oleh kepentingan bersama, beberapa negara di berbagai kawasan dunia membentuk kawasan perdagangan bebas yang bertujuan untuk meniadakan hambatan perdagangan antar negara. Di kawasan Asia Tenggara dibentuk AFTA, kawasan Asia Pasifik membentuk APEC, dan puncaknya adalah ditandatanganinya perjanjian GATT yang membentuk WTO.

Perkembangan tersebut di satu sisi akan mengurangi, bahkan meniadakan berbagai proteksi perdagangan pada negara-negara yang ikut menandatangani perjanjian itu. Namun di lain pihak juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk mem-peroleh akses ke pasar dunia. Keterbukaan pasar tidak terbatas pada komoditi tradisional saja, melainkan akan juga mencakup tenaga kerja. Menghadapi arus globalisasi tersebut, negara kita membutuhkan kemampuan yang cukup untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain. 

Bersamaan dengan berakhirnya abad ke 20, negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, dilanda krisis ekonomi yang cukup berat. Bahkan krisis ekonomi tersebut di Indonesia kemudian meluas menjadi krisis politik, sosial, dan budaya.  Memasuki milenium ketiga, negara kita juga mengalami suatu proses transisi untuk menuju kearah terbentuknya masyarakat madani yang lebih demoktratis, yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Penerapan nilai-nilai universal yang diakui oleh masya-rakat global merupakan salah satu prasyarat untuk dapat bersaing dalam masyarakat dunia yang semakin hari semakin sempit.

Berbagai krisis yang saat ini sedang melanda negeri kita menyebabkan tipisnya kepercayaan masyarakat, baik terhadap lembaga-lembaga formal, pemerintah, maupun antar kelompok dalam masyarakat sendiri. Oleh karena itu proses transisi menuju masyarakat madani yang lebih demokratis membutuhkan mitra terpercaya yang mampu berperan sebagai suatu kekuatan moral. Perguruan Tinggi Negeri diharapkan akan mampu memerankan peran tersebut apabila beberapa prasyarat yang diperlukan dapat dipenuhi.

Kekuatan moral yang mandiri dapat dimiliki apabila Perguruan Tinggi memperoleh otonomi. Ruang lingkup otonomi Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:
1)	Hak mahasiswa untuk belajar dan hak dosen untuk mengajar, sesuai dengan minatnya masing-masing (Lernfreiheit);
2)	Hak untuk menetapkan prioritasnya sendiri, dan melakukan penelitian ilmiah kearah manapun tujuannya, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat (Wissenschaftsfreiheit);
3)	Toleran terhadap perbedaan pendapat dan bebas dari campur tangan politik;
4)	Sebagai institusi publik, melalui pendidikan dan penelitian, perguruan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan kebebasan dasar dan keadilan, kemanusiaan, dan solidaritas, serta berkewajiban untuk saling bantu membantu, baik secara materi maupun moral, dalam konteks nasional dan internasional;
5)	Berkewajiban untuk menyebarluaskan dan mengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
6)	Menghindari hegemoni intelektual;
7)	Memiliki hak dan tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara mandiri untuk mendukung kegiatannya. 

Sebagai suatu unit di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi Negeri secara hukum tidak dapat memiliki otonomi. Demikian juga akuntabilitas kepada masyarakat (stakeholders) amat sulit untuk secara utuh dimintakan kepada Perguruan Tinggi Negeri sebagai unit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kredibilitas hanya akan dapat diperoleh apabila kedua hal tersebut, otonomi dan akuntabilitas, secara nyata dimiliki dan diterapkan. Oleh karena itu Perguruan Tinggi Negeri harus diubah status hukumnya menjadi badan hukum yang mandiri, terlepas dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai landasan hukum dalam kerangka peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, Pasal 1653 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 nomor 23) memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mendirikan suatu badan hukum. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 memberi kewenangan kepada Pemerintah untuk mengundangkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang, dalam hal ini Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
Selanjutnya dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua Perguruan Tinggi Negeri dapat diubah status hukumnya menjadi badan hukum dengan menggunakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman. 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Status hukum Perguruan Tinggi yang dirujuk dalam Pasal ini adalah badan hukum yang mandiri dan berhak melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana layaknya suatu badan hukum pada umumnya.
Pada dasarnya penyelenggaraan Perguruan Tinggi bersifat nirlaba. Walaupun demi-kian Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan kegiatan lain dan mendirikan unit usaha yang hasilnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan fungsi-fungsi utama Perguruan Tinggi.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Menteri dan Rektor adalah anggota ex-officio. Menteri dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya sebagai anggota Majelis Wali Amanat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Proses pemilihan adalah proses pemilihan perwakilan yang akan mewakili kelompok tersebut secara langsung oleh seluruh anggota kelompok tersebut. Sebagai contoh, Guru Besar dipilih oleh para Guru Besar lainnya, dan dosen bukan Guru Besar dipilih oleh seluruh dosen lainnya yang bukan Guru Besar. 
Ayat (3)
Harus dipertimbangkan jumlah anggota dan hak suara anggota yang mewakili konstituen tertentu, sehingga dapat dipertimbangkan kemungkinan satu anggota memiliki lebih dari satu suara, atau anggota yang tidak memiliki hak suara.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Persyaratan lainnya ditentukan oleh Senat Akademik
Ayat (3)
Sebagai contoh dalam hal pemungutan suara dengan 10 suara yang sah, anggota yang mewakili unsur Menteri memiliki 35% suara, sedangkan 9 anggota yang lain memiliki secara bersama-sama 65% suara. Jika di antara ke 9 anggota, 3 anggota (22% suara) mendukung suara unsur Menteri, maka jumlah suara mendukung adalah 57% suara, walaupun 6/10 jumlah anggota tidak mendukung.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas	
Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Pimpinan hanya dapat mengajukan permohonan pembubaran Perguruan Tinggi sebagai badan hukum ke Pengadilan Negeri setelah memperoleh persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Lingkup tatacara pengelolaan dalam ketentuan ini termasuk hubungan antar unsur pelaksana akademik didalam Perguruan Tinggi.

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas