RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.... TAHUN...

TENTANG

HAK CIPTA DAN
HAK YANG BERKAITAN DENGAN HAK CIPTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan
Organisasi  Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing the World Ttrade Organization) yang di dalamnya
tercakup mengenai
Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual
(Agreement on Trade Related
Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs), dan salah satu
pengaturannya mengenai Hak Cipta dan
Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta.;

b. bahwa Indonesia juga telah ikut dalam Konvensi Bern (Berne Convention
for the Protection of
Literary and Artistic Works) dan WIPO Copyright Treaty oleh karenanya
Indonesia berkewajiban untuk
menyesuaikan undang-undang nasional di bidang Hak Cipta dan Hak yang
Berkaitan dengan Hak Cipta
terhadap persetujuan internasional tersebut.

c. bahwa perkembangan bidang perdagangan, industri, dan  investasi yang
sangat pesat sehingga
diperlukan adanya undang-undang yang baru mengenai Hak Cipta dan Hak yang
berkaitan dengan Hak Cipta
yang dapat menampung perkembangan tersebut dalam rangka meningkatkan
perlindungan bagi Pencipta dan
Pemilik Hak yang Berakaitan dengan Hak Cipta, serta meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, b,
dan c serta memperhatikan
pengalaman dalam melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang
perlu untuk mengganti
ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana
telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1997.

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia),
(Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA DAN HAK LAIN YANG BERKAITAN
DENGAN HAK CIPTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang imi yang dimaksud dengan:
1. Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang
atas inspirasinya lahir
suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecelakatan,
keterampilan atau keahlian yang
dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pancipta dalam bentuk yang khas dan
menunjukkan keasliannya
dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang
yang menerima hak
tersebut  dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak
dari orang tersebut di atas.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyuaraan, penyiaran atau penyebaran suatu
Ciptaan dengan
menggunakan alat apapun termasuk media internet dan dengan cara sedemikian
rupa sehingga termasuk
media internet dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu Ciptaan dapat
dibaca, didengar, atau
dilihat orang lain.
6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu  Ciptaan baik secara
keseluruhan ataupun bagian yang
sangat penting dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,
termasuk
mengalih-wujudkan, secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar yang diciptakan dengan cara dan alat apapun dari
wajah orang yang
digambarkan baik bersama bagian tubuh lainnya maupun tidak.
8. Program Komputer adalah program yang diciptakan secara khusus sehingga
memungkinkan komputer
melakukan fungsi tertentu.
9. Hak yang Berkaitan dengan Hak Cipta adalah hak khusus bagi Pelaku untuk
memperbanyak, menyiarkan
pertunjukkannya, bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak, menyewakan
karya rekaman suara atau
bunyoi dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, menyiarkan
karya siarannya.
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang
menampilkan, memperagakan,
mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan mendeklamasikan, atau bunyi baik
dari suatu pertunjukkan
maupun suara atau bunyi lainnya.
11.Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertam kali
merekam dan memiliki
tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau bunyi baik dari
suatu pertunjukkan maupun
suara atau bunyi lainnya.
12.Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggaraan siaran, baik Lembaga
Penyiaran Pemerintah
maupun Lembaga Penyiaran Swasta yang berbentuk badan hukum yang melakukan
penyiaran atas suatu
karaya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau
melalui sistem
elektromagnetik lainnya.
13.Permohonan  adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh
pemohon kepada Direktorat
Jenderal.
14. Lisensi adalah ixin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta dan Hak yang
Berkaitan dengan Hak
Cipta kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memeprbanyak ciptaaanya
dengan persyaratan
tertentu.
15.Kuasa adalah Konsultan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagaimana yang
diatur dalam ketentun
Undang-undang ini.
16.Menteri adalah Menteri yang membawahi departemen yang salah satu lingkup
tugas dan tanggung
jawabnya meliputi pembinaan di bidang Hak Atas Kekayaaan Intelektual
termasuk Hak Cipta.
17.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan
Intelektual yang berada di bawah
departemen yang dipimpin oleh Menteri.

BAB II
LINGKUP HAK CIPTA

Bagian Pertama
Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Pasal 2

(1) Hak Cipta merupakan hak khusus bagi Pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau
memperbanyak Ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak
mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pencipta dan/atau penerima Hak Cipta atas karya sinematografi dan
Program Komputer memiliki hak
untuk memberi izi atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya
menyewakan Ciptaan tersebut
untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pasal 3

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian
karena :
a. pewarisan;
     b. hibah;
c. wasiat;
d. perjanjian tertulis;
e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan

Pasal 4

(1) Hak Cipta  yang dimiliki oleh Pencipta yang setelah Penciptanya
meninggal dunia menjadi milik
ahli Warisnya atau penerima wasiat, terhadap Hak Cipta tersebut tidak dapat
disita.
(2) Hak Cipta yang tidak diumumkan yang setelah Penciptanya meninggal dunia
menjadi milik ahli waris
atau penerima wasiat, terhadap Hak Cita tersebut tidak dapat disita.

Bagian Kedua
Pencipta

Pasal 5

(1) Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah :
a. orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan dan Pengumuman
resmi tentang pendaftaran
Ciptaan pada Departemen Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, atau;
b. orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta
pada suatu Ciptaan.
(2) Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan
tertulis dan tidak ada
pemberitahuan siapa Penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap
sebagai Pencipta ceramah
tersebut.

Pasal 6

Jika suatu Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan
oleh dua orang atau
lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin serta
mengawasi penyelesaian
seluruh Ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang
menghimpunnya, dengan tidak
mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 7

Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh
orang lain di bawah
pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka Penciptanya adalah orang
yang merancang Ciptaan
itu.

Pasal 8

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam
lingkungan pekerjaannya,
maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan ittu dikerjakan adalah
pemegang Hak Cipta, kecuali
ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat
sebagai Penciptanya
apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan
yang dibuat pihak lain
berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.
.(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan
pesanan, maka pihak yang
membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta,
kecuali apabila
diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Pasal 9

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari padanya
dengan tidak menyebut
seseorang sebagai Penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai
Penciptanya, kecuali jika
dibuktikan sebaliknya.

Bagian Ketiga
Hak Cipta Atas Ciptaan yang Tidak Diketahui Penciptanya

Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta  atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah
dan benda budaya nasional
lainnya.
(2) Negara memegang Hak Cita atas hasil kebudayaan rakyat yang menjadi
milik bersama, seperti
cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan,
koreografi, tarian, kaligrafi dan
karya seni lainnya.
(3) Untuk mengumumkan dan memperbanyak Ciptan tersebut dalam ayat (2),
orang yang bukan Warga Negara
Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait
dalam masalah tersebut.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ini, diatur denganPeraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Apabila suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum
diterbitkan, maka Negara
memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya..
(2) Apabila suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui
Penciptanya atau pada Ciptaan
tersebut hanya tertera nama samaran Penciptanya, mak penerbit memegang Hak
Cipta atas Ciptaan
tersebut.

Bagian Keempat
Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Pasal 12

(1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam
bdang ilmu pengetahuan,
seni dan sastra yang meliputi karya-karya antara lain :
a. buku, Program Komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil
karya tulis lainnya;
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara
diucapkan;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan  dan ilmu pengetahuan;

d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim;
f. karya pertunjukkan;
g. karya siaran;
h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir,
seni kaligrafi, seni pahat,
seni patung, kolase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;
i. arsitektur;
j. peta;
k.seni batik;
l. fotografi;
m.sinematografi; atau;
n.terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai,database dan karya lainnya dari
hasil pengalihwujudan.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf n dilindungi sebagai Ciptaan
tersendiri, dengan tidak
mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.

(3) Dalam perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
termasuk juga semua Ciptaan
yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk
kesatuan yang nyata, yang
memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.

Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas :

a. hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara
serta lembaga
konstitusional lainnya;
b. peraturan perundang-undangan;
c. pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah;
d. putusan Pengadilan dan penetapan hakim, atau;
e. keputusan badan arbitrase.

Bagian Kelima
Pembatasan Hak Cipta

Pasal 14

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta :

a. pengumuman dan Perbanyakan dari lambang Negara dan lagu kebangsaan
menurut sifatnya yang asli;

b. penumuman dan Perbanyakan dari segala sesuatu yang diumumkan oleh atau
atas nama Pemerintah,
kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan pertauran
perundang-undangan maupun
dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan ini
diumumkan, atau;

c. pengambilan, baik seluruhnya maupun sebagian, berita aktual dari kantor
berita, Lembaga penyiaran
radio atau televisi dan surat kabar dengan ketentuan sumbernya harus
disebut secara lengkap.

Pasal 15

Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan, maka tidak
dianggap sebagai
pelanggaran Hak Cipta :

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian,
penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah dengan
tidak merugikan kepentingan
yang wajar dari Pencipta;

b. pengambilan Ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna
keperluan pembelaan di dalam
dan di luar Pengadilan;

c. pengambilan Ciptaan pihak lain baik seluruhnya maupun sebagian guna
keperluan :
1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
atau;
2.pertunjukkan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan
tidak merugikan
kepentingan yang wajar bagi Pencipta.

d. perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
dengan huruf braile guna
keperluan para tuna netra, kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial.

e. perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas
dengan cara atau alat apapun
atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan
atau pendidikan dan pusat
dokumentasi yang non komersial, semata-mata keperluan aktifitasnya;

f. perubahan  yang dilakukan atas karya arsitektur seperti Ciptaan bangunan
berdasarkan pertimbangan
pelaksanaan teknis;

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program
Komputer yang dilakukan
semata-mata untuk digunakan sendiri.

Pasal 16

(1) Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian
dan pengembangan,
Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar
pertimbangan Dewan Hak
Cipta dapat :
a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan
dan/atau Perbanyakan
Ciptaan tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang
ditentukan;
b.mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk memberi izin kepada
pihak lain untuk
menerjemahkan dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara
Republik Indonesia dalam
waktu yang ditentukan , dalam hal Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan,
tidak melaksanakan sendiri
atau melak-sanakan sendiri kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c.menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau Perbanyakan
Ciptaan tersebut, dalam hal
Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
huruf b;

(2) Kewajiban untuk menterjemahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat dilaksanakan setelah
lewatnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Ciptaan di bidang
ilmu pengetahuan, seni
dan sastra tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia;

(3) Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat
dilaksanakan setelah
lewatnya jangka waktu :
a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu pasti dan alam
tersebut belum pernah
diperbanyak di wilayah Republik Indonesia;
b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial tersebut
belum pernah diperbanyak
di wilayah Republik Indonesia.
c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan sastra belum
pernah diperbanyak di
wilayah Republik Indonesia.

(4) Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya
dapat digunakan untuk
pemakaian di dalam wilayah Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke
wilayah negara lain.

(5) Pelaksanaan ketentuan tata cara pengajuan Permohonan untuk
menerjemahkan dan/atau memperbanyak
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur
lebih lanjut dengan
Keputusan Menteri.

Pasal 17

Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat melarang
Pengumuman setiap Ciptaan
yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintahan di bidang pertahanan
dan keamanan Negara,
kesusilaan, serta ketertiban umum.

Pasal 18

(1) Pengumuman sesuatu Ciptaan melalui penyiaran radio atau televisi yang
diselenggarakan oleh
pemerintah untuk kepentingan nasional dapat dilakukan dengan tidak meminta
izin kepada Pemegang Hak
Cipta dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan yang wajar
dari Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta, dan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta diberi imbalan yang
layak.

(2) Lembaga Penyiaran Radio atau Televisi yang berwenang untuk mengumumkan
Ciptaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), berwenang mengabadikan Ciptaan itu dengan
alat-alatnya sendiri dan
semata-mata untuk siaran radio atau televisinya sendiri, dengan ketentuan
bahwa untuk penyiaran
selanjutnya Lembaga Penyiaran tersebut memberikan imbalan yang layak kepada
Pemegang Hak Cipta yang
bersangkutan.

Bagian Keenam
Hak Cipta atas Potret

Pasal 19

(1) Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak Cipta atas
Potret seseorang harus
terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, atau dalam jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun
sesudah orang yang dipotret meninggal dunia, mendpat izin ahli warisnya.

(2) Jika suatu Potret memuat 2 (dua) orang atau lebih, maka untuk
Perbanyakan atau Pengumuman
masing-masing orang yang dipotret, apabila Pengumuman atau Perbanyakan itu
memuat juga orang lain
dalam Potert itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapat izin
dari masing-masing orang
dalam Potert itu, atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sesudah yang
bersangkutan meninggal
dunia dengan mendapat izin ahli waris masing-masing.

(3) Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang dibuat :
a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret;
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Pasal 20

Dalam hal suatu Potret dibuat :
a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret;
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,
maka Pemegang Hak Cipta atas Potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila
Pengumuman itu
bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret, atau
apabila ia sudah meninggal
dunia, kepentingan yang wajar dari salah seorang ahli warisnya.

Pasal 21

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan
atas seseorang Pelaku atau
lebih dalam suatu pertunjukan umum, walaupun yang bersifat komersial,
kecuali dinyatakan lain oleh
orang yang berkepentingan.

Pasal 22

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan
pidana, Potret seseorang
dalam keadaan bagaimanapun juga, dapat diperbanyak dan diumumkan oleh
instansi yang berwenang.

Pasal 23

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik
suatu karya Ciptaan yang
berupa fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat, dan hasil
seni lainnya, pemilik berhak
tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di
dalam suatu pameran untuk
umum atau memperbanyaknya dalam satu katalogus, tanpa mengurangi ketentuan
Pasal 19 dan Pasal 20
apabila karya seni tersebut berupa Potret.

Bagian Ketujuh
Hak Moral

Pasal 24

Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pencipta dan Pemegang Hak Cipta,
Pencipta suatu Ciptaan
seni pahat dan Ciptaan seni lukis tetap berhak untuk membuat Ciptaan yang
sama, walaupun Pencipta
telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain.

Pasal 25

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut kepada Pemegang Hak
Cipta supaya nama Pencipta
tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.

(2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan suatu Ciptaan kecuali denga
persetujuan Pencipta
atau ahli warisnya.
b. Dalam hal Pencipta telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada orang lain,
selama Pencipta tersebut
masih hidup diperlukan persetujuannya untuk mengadakan perubahan suatu
Ciptaan dan apabila Pencipta
tersebut telah meninggal dunia, persetujuan tersebut diperoleh dari ahli
warisnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berlaku juga terhadap
perubahan judul dan anak
judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai
dengan kepatutan dalam
masyarakat.

Pasal 26

Tidak diperbolehkan meniadakan atau mengubah informasi elektronik tentang
informasi manajemen Hak
Pencipta.

Pasal 27

(1) Hak Cipta atas suatu hasil Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta
selama kepada pembeli hasil
Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak Ciptanya.
(2) Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual
untuk kedua kalinya oleh
penjual yang sama.
(3) Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang sama
atas sesuatau Ciptaan,
perlindungan diberikan kepada pembeli yang terdahulu memperoleh Hak Cipta itu.

Bagian Kedelapan
Sarana Kontrol Teknologi

Pasal 28

Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman Hak
Pencipta tidak
diperbolehkan dirusak , ditiadakan atau dibuat tidak berfungsi.

BAB III
MASA BERLAKU HAK CIPTA

Pasal 29

(1) Hak Cipta atas Ciptaan :
a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
b. drama atau drama musikal, tari, koreografi;
c.segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung;
d.seni batik;
e.ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
f.arsitektur;
g.ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
h.alat peraga;
i.peta;
j.terjemahan, tafsir,saduran,dan bunga rampai;
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh)
tahun setelah Pencipta
meninggal dunia.
(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dimiliki oleh 2
(dua) orang atau lebih,
maka Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang terlama hidupnya dan
berlangsung hingga 70 (tujuh
puluh) tahun sesudah Pencipta yang terlama hidupnya meninggal dunia.

Pasal 30

(1) Hak Cipta atas Ciptaan :

a. Program Komputer;

b. sinematografi;

c. fotografi;

d. karya pertunjukkan;

e. karya siaran;

f. database, atau;

g.karya hasil pengalihwujudan;

berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(2) Hak Cipta atas karya susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan
berlaku selama 70 (tujuh
puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2)
Pasal ini, dan Pasal 29
ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh suatu badan hukum, berlaku selama
70 (tujuh puluh) tahun
sejak pertama kali diumumkan.

Pasal 31

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara
berdasarkan :
a. ketentuan Pasal 10 ayat (2), bberlaku tanpa batas waktu;
b. ketentuan Pasal 11 ayat (1) berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak
Ciptaan tersebut pertama
kali diketahui umum.

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan
ketentuan Pasal 11 ayat (2),
berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
diterbitkan.

Pasal 32

(1) Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan bagian
demi bagian, dihitung mulai
tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

(2) Dalam menemukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang
terdiri dari 2 (dua) jilid
atau lebih, demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala
dan tidak bersamaan
waktunya, maka tiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing
dianggap sebagai Ciptaan
tersendiri.

Pasal 33

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam:

a. Pasal 25 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;

b. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka
waktu Hak Cipta atas Ciptaan
yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama
samaran Penciptanya.

Pasal 34

Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang
dihitung sejak lahirnya
suatu Ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi Ciptaan yang
dilindungi :

a. selama 70 (tujuh puluh) tahun;

b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh)
tahun setelah Pencipta
meninggal dunia;

dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut
diumumkan, diketahui oleh
umum, diterbitkan, atau setelah Pencipta meninggal dunia.

BAB IV
PENDAFTARAN CIPTAAN

Pasal 35

(1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dalam Daftar
Umum Ciptaan.

(2) Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa
dikenakan biaya di Direktorat
Jenderal.

(3) Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari
Daftar Umum Ciptaan
tersebut dengan dikenakan biaya.

(4) Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
merupakan kewajiban
untuk mendapatkan Hak Cipta.

Pasal 36

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai
pengesahan atas isi,
arti, maksud atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar.

Pasal 37

(1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan
yang diajukan oleh
Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.

(2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap dua
yang ditulis dalam
bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan
dikenakan biaya.

(3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktorat
Jenderal akan meberikan
keputusan paling lama 9 (sembilam) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya Permohonan secara
lengkap.

(4) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah konsultan yang
terdaftar pada Direktorat
Jenderal.

(5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan
terdaftar sebagai
konsultan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dalam
Keputusan Menteri.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan
ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.

Pasal 38

Permohonan yang dilakukan atas nama lebih dari seorang atau satu badan
hukum, diperkenankan jika
orang atau badan hukum itu sama-sama berhak atau menyatakan persetujuan
secara tertulis bahwa mereka
akan bersama-sama berhak atas Ciptaan tersebut dan kepada Direktorat
Jenderal yang melakukan
pendaftaran diserahkan suatu turunan resmi dari akta atau keterangan
tertulis ynag membuktikan hal
tersebut.

Pasal 39

Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat antara lain :

a. nama Pencipta dan pemegang Hak Cipta;
b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
c. tanggal lengkapnya persyaratan menurut ketentuan Pasal 37;
d. nomor pendaftaran Ciptaan.

Pasal 40

(1) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya
Permohonan di Direktorat
Jenderal dengan lengkap menurut ketentuan Pasal 37 atau pada saat
diterimanya Permohonan dengan
lengkap menurut ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan
oleh lebih seorang atau
satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita
Resmi Ciptaan oleh
Direktorat Jenderal.

(3) Jika Permohonan diajukan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dalam waktu 1 (satu)
tahun setelah Pengumuman pertama suatu Ciptaan, maka Permohonan itu
dianggap telah diajukan pada
saat Pengumuman pertama Ciptaan itu.

Pasal 41

(1) Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan yang terdaftar menurut Pasal 39
yang terdaftar dalam
satu nomor, hanya diperkenankan jika seluruh Ciptaan yang terdaftar itu
dipindahkan haknya kepada
penerima hak.

(2) Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas
permohonan tertulis dari kedua
belah pihak atau dari penerima  hak dengan dikenakan biaya.

(3) Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan
oleh Direktorat
Jenderal.

Pasal 42

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta
Pasal 39, pihak lain yang
menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat mengajukan gugatan pembatalan
melalui Pengadilan Niaga.

Pasal 43

(1) Perubahan nama atau perubahan alamat dari orang atau suatu badan hukum
yang namanya tercatat
dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat
dalam Daftar Umum
Ciptaan yang mempunyai nama dan alamat itu, dengan dikenakan biaya.

(2) Perubahan nama atau perubahan alamat tersebut diumumkan dalam Berita
Resmi Ciptaan oleh
Direktorat Jenderal.

Pasal 44

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena :
a. penghapusan atas permohonan seorang atau badan hukum yang namanya
tercatat sebagai Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta;

b. jangka waktu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31
dengan mengingat Pasal
32;

c. dinyatakan bata oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

BAB V
LISENSI

Pasal 45

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan
surat perjanjian lisensi
untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)
meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berlangsung
selama jangka waktu lisensi
diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

(3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat
(2) disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta
oleh penerima lisensi.

(4) Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh
penerima lisensi berpedoman
kepada kesepakatan asosiasi profesi.

Pasal 46

Kecuali jika diperjanjikan lain, maka Pemegang Hak Cipta tetap boleh
melaksanakan sendiri atau
memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.

Pasal 47

(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak
langsung dapat
menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.

(2) Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian
lisensi wajib dicatatkan di
Direktorat Jenderal.

(3) Permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus ditolak oleh Direktorat Jenderal.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan
perjanjian lisensi, diatur
dengan Keputusan Menteri.

BAB VI
DEWAN HAK CIPTA

Pasal 48

(1) Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan [enyuluhan dan bimbingan
serta untuk pembinaan Hak
Cipta, dibentuk Dewan Hak Cipta.

(2) Anggota Dewan Hak Cipta terdiri dari wakil departemen atau instansi
Pemerintah yang terkait,
serta wakil organisasi menurut bidang keahlian dan profesi yang terkait.

(3) Syarat organisasi Pencipta yang dapat mengirimkan wakilnya dalam Dewan
Hak Cipta, jumlah wakil
dan syaratnya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Penetapan anggota ahli atau wakil profesi dalam bidang Hak Cipta dan
tambahan keanggotaan
diputuskan oleh Pemerintah bersama-sama dengan anggota yang mewakili
organisasinya.

Pasal 49

(1) Ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota Dewan Hak
Cipta diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja,
pembiayaan, masa bakti, dan
tata cara penggantian lowongan dalam Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

(3) Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dibebankan kepada Anggaran
Belanja Departemen.

BAB VII
HAK YANG BERKAITAN
DENGAN HAK CIPTA

Pasal 50

(1) Pelaku memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain
yang tanpa persetujuannya
membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar dari
pertunjukkannya.

(2) Produser rekaman suara memiliki hak khusus untuk memberi izin atau
melarang orang lain yang
tanpa persetujuannya memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau
bunyi.

(3) Lembaga Penyiaran memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang
orang lain yang tanpa
persetujuannya membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya
malalui transmisi dengan
atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik klaim.

Pasal 51

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:
a. Pelaku yang memeprtunjukkan karya pertunjukkan salama 50 (lima puluh)
tahun sejak karya tersebut
dipertunjukkan;
b.Produser rekaman suara yang merekam suatu rekaman suara berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak
karya tersebut selesai direkam;
c. Lembaga Penyiaran yang menyiarkan karya siaran berlaku selama 20 (dua
puluh) tahun sejak karya
siaran tersebut pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) simulai sejak 1
Januari tahun berikutnya setelah :
a. suatu karya pertunjukkan selesai dipertunjukkan;
b. suatu rekaman suara selesai direkam;
c. suatu karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.

Pasal 52

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8,
Pasal 9, Pasal 14, Pasal
15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal
37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 46, Pasal
47, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59,
Pasal 60, Pasal 61, Pasal
62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 69,  Pasal 70,
Pasal 71,  Pasal 72,
Pasal 73, Pasal 75, pasal 76, pasal 77, pasal 78, dan Pasal 79 berlaku
mutatis mutandis terhadap Hak
yang Berkaitan dengan Hak Cipta.

BAB X
PENGELOLAAN HAK CIPTA

Pasal 53

Penyelenggaraan administrasi atas Hak Cipta sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini, dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 54

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan
informasi Hak Cipta  bersifat
Nasional, yang mampu menyediakan informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin
kepada masyarakat.

BAB IX
BIAYA

Pasal 55

(1) Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar Umum
Ciptaan, pencatatan pengalihan
Hak Cipta, pencatatan perubahan nama dan/atau lamat, pencatatan perjanjian
lisensi, pencatatan
lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam Undang-undang ini,
dikenakan biaya yang
besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu dan tata cara
pembayaran biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

(3) Direktorat Jenderal dapat mengelola secara swadana biaya-biaya
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan ayat (2).

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 56

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada orang atau badan hukum
lain tidak mengurangi hak
Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;

b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;

c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan itu;

d. mengubah isi Ciptaan itu

Pasal 57

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan
Niaga atas pelanggaran Hak
Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil
Perbanyakannya.

(2)Pemegang Hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar
memerintahkan penyerahan
seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan
ceramah dan pertemuan ilmiah
lainnya, atau pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil
pelanggaran Hak Cipta atau dengan
cara melanggar Hak Cipta tersebut.

(3)Sebelum menjatuhkan putusan akhir, untuk mencegah kerugian yang lebih
besar pada pihak yang
haknya dilanggar, Hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan
kegiatan Pengumuman,
Perbanyakan, pengedaran, dan penjualan Ciptaan atau barang yang merupakan
hasil pelanggaran Hak
Cipta.

Pasal 58

Hak Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 tidak berlaku
terhadap Ciptaan yang
berada dalam tangan seseorang yang beritikad baik tidak memperdagangkan dan
memperoleh Ciptaan
tersebut untuk keperluan sendiri.

Pasal 59

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti rugi
atas pelanggaran
ketentuan Pasal 25.

Pasal 60

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 59 wajib
diputus dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di
Pengadilan Niaga yang
bersangkutan.

Pasal 61

(1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua PengadilanNegeri.
.
(2) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut dalam ayat (1) pada tanggal
gugatan diajukan, dan kepada
penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang dengan
tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

(3) Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua pangadilan Negeri paling
lambat 2 (dua) hari
terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat (3) tiga hari setelah tanggal gugatan
didaftarkan, Pengadilan
mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang.

(5) Sidang pemeriiksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam
puluh) hari setelah ttanggal gugatan didaftarkan.

Pasal 62

(1) Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat
tercatat paling lambat (7)
tujuh hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

(2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap telah diterima
setelah lewat waktu (7)
tujuh hari setelah panggilan tersebut dikirim oleh juru sita.

(3) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari setelah tanggal
gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari
atas persetujuan Ketua
Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang memuat
secara lengkap pertimbangan
hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum dan dapat
dijalankan terlebih dahulu, meskipun tterhadap putusan tersebut diajukan
suatu upaya hukum.

(5) Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib
disampaikan oleh juru sita
dengan surat kilat tercatat kepada para pihak paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah tanggal
putusan atas gugatan diucapkan.

Pasal 63

(1) Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan atas gugatan adalah
kasasi ke Mahkamah Agung
tanpa melalui pemeriksaan banding.

(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan paling
lambat (8) delapan hari
setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan
mendaftarkan kepada Panitera
Pengadilan yang telah memutus gugatan tersebut.

(3) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang
bersangkutan diajukan dan
kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera
dengan tanggal yang sama
dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 64

(1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada Panitera
Pengadilan pada tanggal
permohonan kasasi didaftarkan.
(2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat (2) dua hari setelah
permohonan kasasi didaftarkan.

(3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada Panitera
Pengadilan paling lambat
(7) tujuh hari seteleh tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi
sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), dan Panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi
kepada pemohon kasasi
paling lambat (2) dua hari setelah kontra memori kasasi diterimanya.

(4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra
memori kasasi beserta
berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14
(empat belas) hari setelah
tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 65

(1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari
sidang paling lambat (2)
dua hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat
60 (enam puluh) hari
setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 90
(sembilan puluh) hari setelah
tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang
memuat secara lengkap
pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk
umum.

(5) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
kepada Panitera Pengadilan
paling lambat (3) tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi
diucapkan.

(6) Juru sita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi paling lambat (2) dua hari
setelah putusan kasasi
diterima.

Pasal 66

(1) Terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat
diajukan peninjauan kembali
kepada Mahkamah Agung.

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 berlaku
mutatis mutandis bagi
peninjauan kembali.

Pasal 67

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal
57, para pihak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa.

Pasal 68

Hak untuk mengajukan gugatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57
dan Pasal 67 tidak
mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran
Hak Cipta.

BAB XI
PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN

Pasal 69

Atas permintaan pihak yang Hak Cipta atau Hak Yang Berkaitan dengan Hak
Ciptanya dirugikan, hakim
Pengadilan Niaga dapat menerbitkan surat penetapan yang segera dan efektif
untuk:

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta atau Hak yang berkaitan
dengan Hak Cipta, khususnya
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak yang
Berkaitan Dengan Hak Cipta ke
dalam jalur perdagangan termasuk tindakan importasi.
b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta dan Hak yang
Berkaitan Dengan Hak
Cipta tersebut guna menghindari terjadinya penghilangan barang bukti.
c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk memberikan bukti yang
menyatakan bahwa pihak
tersebut memang berhak atas Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan Dengan Hak
Cipta, dan hak Pemohon
tersebut memang sedang dilanggar.

Pasal 70

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan tersebut telah dilakukan, para
pihak harus segera
diberitahu termasuk hak untuk didengar bagi pihak yang dikenakan penetapan.

Pasal 71

Dalam hal Hakim Pengadilan Niaga menerbitkan penetapan sementara
Pengadilan, Hakim Pengadilan Niaga
harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan atau menguatkan surat
penetapan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf a dan b, dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh)
hari sejak dikeluarkannya
penetapan sementara Pengadilan tersebut.

Pasal 72

Dalam hal penetapan sementara Pengadilan dibatalkan, pihak yang merasa
dirugikan dapat menuntut
ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara Pengadilan, atas
segala kerugian yang
ditimbulkan penetapan sementara Pengadilan tersebut.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 73

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu
di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pembinaan Hak Atas
Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk
melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang Hak Cipta.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di
bidang Hak Cipta;

b. melakukan pemerikssaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di
bidang Hak Cipta;

c. meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari orang atau badan
hukum sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Hak Cipta;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lainnya yang
berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Hak Cipta;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain;

f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
dapat dijadikan bukti dalam
perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta; dan

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Hak Cipta.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak
suatu Ciptaan atau
memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama (7)
tujuh tahun dan denda paling
banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan denda paling
banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

(3) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu
Ciptaan atau barang hasip pelanggaran Hak Cipta dan Hak yanh Berkaitan
dengan Hak Cipta sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengna pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan
denda palin banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 16, dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh
lima juta rupiah).

(5) Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 50 ayat
(3) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima
juta rupiah).

(6) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan Pasal 25
dan Pasal 56, dipidana
dengan pidana penjara paling lama dan/atau denda paling banyak Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima
juta rupiah).

(7) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

(8)Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.
45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 75

Ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dirampas
oleh untuk dimusnahkan.

Pasal 76

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalan Pasal 74 adalah kejahatan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Undang-undang ini, segala peraturan perundang-undangan di
bidang Paten yang telah
ada pada tanggal berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak
bertentangan atau belum
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini..

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Undang-undang ini berlaku terhadap:

a. semua Ciptaan warga Negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;

b. semua Ciptaan bukan Warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia,
dan bukan badan hukum
Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;

c. semua Ciptaan bukan warga Negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia,
dan bukan badan hukum
Indonesia, dengan ketentuan :
1) Negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan Hak Cipta
dengan Negara Republik
Indonesia; atau
2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta
dalam suatu perjanjian
multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta.

 Pasal 79

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
tentang Hak Cipta, sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 terakhir diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun
1997, beserta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1989 dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 80

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2000..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang
ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
                                                                    pada
tanggal.............................................

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

 KH ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal...........................
  MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
                    REPUBLIK INDONESIA

                                      ttd         .

                           ALI RAHMAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN....NOMOR....