RANCANGAN 
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
Nomor …………..

TENTANG 
PERSYARATAN TEKNIS, SERTIFIKASI DAN LABELISASI
ALAT / PERANGKAT TELEKOMUNIKASI 
UNTUK PENCATAT DATA PENGGUNAAN TELEPON (PDPT)

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka pembinaan, perlindungan dan pengamanan penyelenggaraan telekomunikasi; alat / perangkat telekomunikasi diperlukan peraturan persyaratan teknis, sertifikasi dan labelisasi
b.	bahwa seiring dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat, dituntut adanya penyesuaian standar persyaratan teknis PDPT yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yaitu berupa Keputusan Menteri yang mengatur tentang peraturan persyaratan teknis, sertifikasi dan labelisasi
c.	bahwa Keputusan Direktur Jenderal no. 59 / DIRJEN / 1999 tentang Penetapan Persyaratan Teknis PDPT dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga perlu ditinjau lagi dengan Keputusan Menteri 
d.	bahwa sehubungan dengan butir (c) di atas perlu adanya keputusan menteri yang dapat menyelesaikan permasalahan PDPT yang timbul sekarang dan yang akan datang

Mengingat:

a.	Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
b.	Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan mengenai tata cara penerbitan sertifikat tipe dan alat perangkat telekomunikasi
c.	Peraturan Pemerintah  Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional 
d.	Keputusan Presiden  Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
e.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerbitan Sertifikat Tipe Alat dan Perangkat Telekomunikasi
f.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi
g.	Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi nomor 59 / DIRJEN / 1999 tentang Persyaratan Teknis Alat / Perangkat Telekomunikasi untuk Pencatat Data Penggunaan Telepon ( PDPT )

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
TENTANG 
PERSYARATAN TEKNIS DAN SERTIFIKASI 
ALAT / PERANGKAT TELEKOMUNIKASI UNTUK PENCATAT DATA PENGGUNAAN TELEPON (PDPT)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.1	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, radio atau sistem elektromagnetik lainnya
1.2	Terminal adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi tempat masukan / keluaran yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera manusia menjadi sinyal elektromagnetik untuk dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau sebaliknya
1.3	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi
1.4	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi
1.5	Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan bertelekomunikasi
1.6	Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio
1.7	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi
1.8	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi
1.9	Penyelenggara jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
1.10	PDPT adalah singkatan dari pencatat data penggunaan telepon, yaitu berupa perangkat telekomunikasi yang dipasang di warung telekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan
1.11	Wartel adalah singkatan dari warung telekomunikasi. Wartel adalah   tempat usaha yang menyediakan sarana dan prasarana telekomunikasi   untuk pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum yang ditunggu baik bersifat sementara atau tetap
1.12	Pelanggan adalah perorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak 
1.13	Pemakai adalah perorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak
1.14	Pengguna adalah pelanggan dan pemakai
1.15	Prinsipal adalah asal atau pembuat perangkat keras dan atau perangkat lunak PDPT
1.16	Fixed network adalah jaringan telekomunikasi tetap
1.17	Mobile network adalah jaringan telekomunikasi bergerak
1.18	Balai uji adalah laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang
1.19	Butir-butir pengujian adalah spesifikasi / persyaratan teknis PDPT yang diujikan balai uji dalam rangka proses sertifikasi
1.20	Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang telah mendapat akreditasi untuk menerbitkan sertifikat 
1.21	Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat
1.22	Verifikasi adalah proses yang berkaitan dengan verifikasi laporan hasil pengujian PDPT 
1.23	Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang anggotanya terdiri dari wakil lembaga mandiri, penyelenggara jaringan, dan pabrikan untuk melakukan verifikasi terhadap laporan hasil pengujian yang dilakukan oleh balai uji
1.24	Panitia teknis adalah panitia yang dibentuk oleh Direktur Jenderal yang anggotanya terdiri dari tim verifikasi dan wakil balai uji
1.25	Labelisasi adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan atau perangkat telekomunikasi
1.26	Sinyal metering adalah sinyal yang dikirim ke arah balik dari sentral penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditetapkan sebagai “charging point” sebagai tanda kepada PDPT untuk menghitung biaya percakapan
1.27	Pabrikan adalah produsen yang membuat dan atau merakit dan atau mendatangkan sendiri perangkat PDPT baik perangkat keras maupun perangkat lunak PDPT
1.28	Pemasok adalah penyalur penjualan perangkat PDPT dari pabrikan ke pelanggan. 
1.29	Lembaga mandiri adalah lembaga yang keanggotaanya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen dan pemasok perangkat  telekomunikasi / PDPT, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi
1.30	Singkatan:

Wartel		: Warung telekomunikasi
SP3		: Surat Pengantar Pengujian Perangkat
LHP		: Laporan Hasil Pengujian
KBU 		: Kamar Bicara Umum
PLN		: Perusahaan Listrik Negara
	PDPT		: Pencatat Data Penggunaan Telepon
	PPN		: Pajak Pertambahan Nilai
ITU		: International Telecommunications Union
ETSI		: European Telecommunications Standards Institute
ACA		: Australian Communication Authority
FCC		: Federal Communication Commission
SNI		: Standar Nasional Indonesia

1.31	Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi

1.32	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi

BAB II
PABRIKAN DAN PRINSIPAL

Pasal 2

2.1	Pabrikan adalah produsen yang membuat dan atau merakit dan atau mendatangkan sendiri perangkat PDPT baik perangkat keras maupun perangkat lunak PDPT secara masal
2.2	Setiap jenis dan atau tipe PDPT yang dibuat dan atau dirakit oleh pabrikan untuk dimasukkan dan diperdagangkan dan digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan sertifikasi
2.3	Pabrikan mendesain dan atau membuat dan atau merakit perangkat keras dan atau lunak PDPT sendiri, dan atau mendatangkan dan atau  membeli perangkat keras dan atau lunak PDPT dari pihak lain baik dari dalam atau dari luar negeri
2.4	Dalam hal pabrikan tidak mendesain dan atau membuat perangkat keras dan atau lunak PDPT sendiri, maka pabrikan harus mempunyai dokumen legal dari prinsipalnya sebagai kelengkapan verifikasi dan sertifikasi

2.5	Pabrikan dapat berupa:

2.5.1	Perorangan
2.5.2	BUMN atau Badan Usaha Swasta; atau 
2.5.3	Koperasi
	
Pasal 3

3.1 	Prinsipal adalah pembuat perangkat keras dan atau perangkat lunak PDPT. Prinsipal wajib mempunyai kode sumber perangkat lunak  (source code) dan atau sirkit diagram dan uraian teknik (technical description and circuit diagram) perangkat keras yang dibuatnya sendiri

3.2 	Prinsipal dapat berupa:

3.2.1 	Perorangan
3.2.2	BUMN atau Badan Usaha Swasta; atau 
3.2.3	Koperasi

3.3 	Prinsipal dapat mendesain dan atau membuat baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk keperluan produksi masal pabrikan

3.4	Dalam hal prinsipal mendesain dan atau membuat baik perangkat keras atau perangkat lunak untuk keperluan produksi masal lebih dari satu pabrikan, maka perangkat keras atau perangkat lunaknya tidak boleh 100 % (seratus persen) sama antara pabrikan yang satu dengan pabrikan lainnya

3.5	Dalam rangka kesadaran perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta maka prinsipal diwajibkan untuk mendaftarkan desain PDPT perangkat lunak atau perangkat kerasnya di Departemen Kehakiman selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan

3.6	Prinsipal diperkenankan untuk mendesain dan membuat PDPT dengan mengikuti perkembangan teknologi sepanjang PDPT memenuhi persyaratan teknis minimal, standar ITU dan perundang-undangan yang berlaku

BAB III
BALAI UJI 

Pasal 4

4.1	Balai uji adalah laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang
4.2	Balai uji diwajibkan memberikan laporan hasil pengujian ( LHP ) kepada pabrikan dan tim verifikasi selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah diterimanya surat pengantar pengujian perangkat (SP3)
4.3	Balai uji dan panitia teknis diwajibkan menetapkan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal perihal butir-butir pengujian selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak berlakunya Keputusan ini.
4.4	Butir-butir pengujian dapat diusulkan menjadi SNI oleh lembaga yang berwenang
4.5	Butir-butir pengujian ditetapkan 1 (satu) tahun sekali oleh balai uji bersama-sama dengan Panitia Teknis, dengan memperhatikan:

4.5.1	standar internasional seperti ITU, ETSI, ACA, FCC
4.5.2	menjamin keterhubungan (interkoneksi dan interoperabilitas) dengan standar internasional
4.5.3	mengupayakan “open standard” bukan “exclusive standard” serta tidak cenderung pada merek/pabrikan tertentu
4.5.4	tidak menjadi penghalang bagi perdagangan terutama bagi pabrikan nasional
4.5.5	tidak menjadi penghalang bagi inovasi, perkembangan industri nasional, rekayasa teknologi PDPT nasional
4.5.6	mendorong industri dalam negeri
4.5.7	mendorong kesadaran perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak cipta
4.5.8	peraturan pemerintah tentang perlindungan konsumen
4.5.9	peraturan pemerintah tentang persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi

4.6	Pabrikan membayar kepada balai uji perihal biaya pengujian. Biaya pengujian ditetapkan oleh balai uji.
4.7	PDPT dengan tipe / merek dan atau jenis sama buatan dalam negeri yang tidak lulus uji diberikan kesempatan 3 (tiga) kali mengulang dengan tidak dikenakan biaya tambahan oleh balai uji
4.8	Dalam hal uji ulang, balai uji diwajibkan memberikan laporan hasil uji kepada pabrikan supaya pabrikan mengetahui item pengujian mana yang harus diulang selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal PDPT diterima oleh balai uji
4.9	PDPT yang harus dapat memenuhi persyaratan teknis minimal:

4.9.1	Syarat Teknis Operasi

4.7.1.2	PDPT bekerja berdasarkan sinyal metering yang dikirim dari sentral penyelenggara jaringan melalui jaringan telekomunikasi apabila yang dipanggil menjawab
4.7.1.3	Dalam hal sentral penyelenggara jaringan tidak mengirimkan sinyal metering apabila yang dipanggil menjawab, maka PDPT harus dilengkapi fasilitas simulasi sinyal metering secara manual sebagai dasar dimulainya pencatatan data penggunaan telepon
4.7.1.4	Data-data penggunaan telepon tercetak secara rinci dan otomatis melalui printer setelah gagang telepon diletakkan kembali

	Hasil cetak minimal berisi:

4.7.1.3	Identitas warung telekomunikasi
4.7.1.4	Nomor telepon yang diputar
4.7.1.5	Nomor posisi pesawat telepon atau KBU yang dipergunakan
4.7.1.6	Tanggal, bulan dan tahun dimulainya penggunaan telepon
4.7.1.7	Jam awal bicara
4.7.1.8	Lama bicara
4.7.1.9	Jumlah pulsa
4.7.1.10	Biaya pemakaian, PPN dan biaya total
4.7.1.11	Merek PDPT yang dipergunakan

4.9.2	Syarat Teknis Fasilitas

Fasilitas minimal yang harus dimiliki antara lain:

4.9.2.1	Panggilan keluar lokal / intrawilayah terhadap fixed network-fixed network dan/atau fixed network-mobile network
4.9.2.2	Pembangkit pulsa sesuai tarif yang berlaku sesuai dengan fasilitas panggilan yang dimiliki
4.9.2.3	Panel peraga (display) data penggunaan telepon pada perangkat terminal yang mudah dibaca minimal menunjukkan waktu setempat, nomor telepon yang dipanggil, durasi penggunaan telepon, jumlah pulsa dan total biaya penggunaan telepon secara bersama-sama atau bergantian.
4.9.2.4	Panel peraga (display) sebagaimana yang dimaksud pada (4.7.2.3) dapat terpasang pada pesawat telepon atau terpisah
4.9.2.5	Dalam hal KBU lebih dari satu, indikator pemakaian untuk masing-masing KBU yang mudah diketahui oleh petugas wartel
4.9.2.6	Dapat memberikan / mencetak bukti penggunaan telepon yang diberikan kepada pemakai untuk dibayar oleh si pemakai 
4.9.2.7	Dapat mencetak rekapitulasi data-data penggunaan telepon
4.9.2.8	Dapat menerima panggilan masuk

4.9.3	Syarat Teknis Catu Daya

PDPT dilengkapi dengan sistem catu daya tak terputus (uninterrupted power supply system) sehingga bila catu daya umum ( PLN ) padam, maka:

4.9.3.1	PDPT masih dapat dioperasikan secara normal sekurang-kurangnya 10 menit
4.9.3.2	Data penggunaan telepon terekam (tidak hilang waktu listrik PLN padam) dan data penggunaan telepon dapat dicetak ulang

4.9.4	Syarat Teknis Bahan Baku

4.9.4.1	PDPT terbuat dari bahan baku yang kuat dan ringan sesuai dengan iklim tempat dimana PDPT dipergunakan. Bahan baku itu antara lain: bahan logam yang diberi lapisan pelindung anti karat, bahan baku plastik yang tahan terhadap temperatur dan kelembaban serta bahan kimia lain
4.9.4.2	Komponen terminal PDPT terbuat dari komponen elektronik zat padat berkualitas tinggi, solid state yang khusus dirancang untuk peralatan telekomunikasi
4.9.4.3	Papan rangkaian tercetak (PCB) dibuat dari bahan phenol fiber copperclad sheet yang tahan korosi atau bahan lain yang mutunya sama atau lebih baik

4.9.5	Syarat Teknis Elektris, Keselamatan dan Keamanan

PDPT terbuat dengan memperhatikan standar internasional seperti ITU, ETSI, ACA, FCC
 
4.9.6	Syarat Teknis Penandaan

Penandaan PDPT harus memenuhi minimal:

4.9.6.1	Merek dan tipe PDPT
4.9.6.2	Besarnya catu kebutuhan daya 
4.9.6.3	Nama pabrikan dan nama pemasok
4.9.6.4	Nomor verifikasi dan sertifikasi, dan masa berlakunya
4.9.6.5	Nomor seri pabrikan

BAB V
LEMBAGA MANDIRI DAN TIM VERIFIKASI

Pasal 5

5.1	Lembaga mandiri adalah lembaga yang keanggotaanya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen dan pemasok perangkat  telekomunikasi / PDPT, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi
5.2	Tim verifikasi melakukan verifikasi laporan hasil pengujian PDPT yang dilakukan oleh balai uji. 
5.3	Teknis pelaksanaan verifikasi diatur bersama-sama dengan balai uji dengan memperhatikan laporan hasil pengujian PDPT
5.4	Tim verifikasi memberikan laporan verifikasi kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari setelah diterimanya laporan hasil pengujian dari balai uji
5.5	Dalam hal PDPT bukan buatan dalam negeri, maka hanya dilakukan uji dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5.6	Uji dokumen dilaksanakan oleh Direktur Jenderal
5.7	Dalam hal pengujian hanya dilakukan melalui uji dokumen  maka pabrikan wajib menyertakan dokumen hasil uji dari negara lain yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada tim verifikasi. Tim verifikasi memberikan laporan verifikasi kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari setelah diterimanya dokumen dari pabrikan
BAB VI
SERTIFIKASI

Pasal 6

6.1	Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian suatu jenis dan atau tipe PDPT terhadap persyaratan teknis dan butir-butir pengujian
6.2	Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat PDPT
6.3	Penerbitan sertifikat PDPT harus memenuhi beberapa kriteria:

6.3.1	PDPT memenuhi persyaratan teknis
6.3.2	PDPT sudah lulus proses verifikasi
	
6.4	Setiap jenis dan atau tipe PDPT yang dibuat dan atau dirakit untuk dimasukkan dan diperdagangkan dan digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan sertifikasi
6.5	Sertifikat diterbitkan oleh Direktur Jenderal
6.6	Permohonan surat pengantar pengujian perangkat (SP3) untuk mendapatkan sertifikat PDPT diajukan oleh pabrikan kepada Direktur Jenderal
6.7	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir (6.6) diajukan dengan menyertakan:

6.7.1	Spesifikasi teknis PDPT
6.7.2	Petunjuk operasional 
6.7.3	Petunjuk instalasi
6.7.4	Uraian teknik dan sirkit diagram
6.7.5	2 (dua) buah KBU sample PDPT
6.7.6	Biodata pabrikan

6.8	Dalam hal PDPT bukan buatan dalam negeri, maka hanya dilakukan uji dokumen. Dalam hal pengujian hanya dilakukan melalui uji dokumen  maka pabrikan wajib menyertakan dokumen hasil uji dari negara lain yang disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada tim verifikasi.
6.9	Surat Pengantar Pengujian Perangkat diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap
6.10	Sertifikat diterbitkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan verifikasi dari tim verifikasi diterima oleh Direktur Jenderal
6.11	Masa berlaku sertifikat adalah 3 (tiga) tahun dan masa berlaku sertifikat dapat diperperpanjang setiap 3 (tiga) tahun sekali. 
6.12	Proses perpanjangan masa berlaku sertifikat dimulai dari awal jika ada perubahan spesifikasi PDPT, jika tidak ada perubahan spesifikasi maka proses perpanjangan hanya dilakukan dengan uji dokumen
6.13	Pabrikan membayar biaya penerbitan dan atau perpanjangan masa berlaku sertifikat PDPT yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya diatur dalam Keputusan Menteri
6.14	Pabrikan diperkenankan untuk memproduksi PDPT dengan mengikuti perkembangan teknologi sepanjang PDPT memenuhi persyaratan teknis minimal, standar ITU, dan perundang-undangan yang berlaku
6.15	Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan sertifikasi kepada lembaga sertifikasi

BAB VII
LABELISASI

Pasal 7
7.1	Label adalah tanda yang ditempelkan atau dilekatkan pada setiap alat atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat
7.2	Labelisasi adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan atau perangkat telekomunikasi
7.3	Penerbitan label PDPT harus memenuhi beberapa kriteria:

7.3.1	PDPT memenuhi persyaratan teknis
7.3.2	PDPT sudah memiliki sertifikat

7.4	Setiap jenis dan atau tipe PDPT yang dibuat dan atau dirakit untuk dimasukkan dan diperdagangkan dan digunakan di wilayah Republik Indonesia wajib dilakukan labelisasi
7.5	Label diterbitkan oleh lembaga mandiri yang disetujui oleh Direktur Jenderal 
7.6	Permohonan labelisasi untuk mendapatkan label PDPT diajukan oleh pabrikan kepada lembaga mandiri
7.7	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir (7.6) diajukan dengan menyertakan:

7.7.1	Biodata pabrikan
7.7.2	Sertifikat
7.7.3	Laporan Hasil Pengujian
7.7.4	Jumlah label

7.8	Label harus dipasang pada PDPT pada tempat yang mudah dibaca minimal menunjukkan nomor sertifikat, tipe dan merek
7.9	Pemeriksaan kelengkapan permohonan labelisasi diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak permohonan diterima lengkap.
7.10	Label diterbitkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
7.11	Pabrikan membayar biaya penerbitan label PDPT yang dilaksanakan oleh lembaga mandiri yang besarannya disetujui diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal
7.12	Lembaga mandiri wajib memberikan laporan kepada Direktur Jenderal setiap 6 (enam) bulan sekali perihal pelaksanaan Keputusan ini

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

8.1	Direktur Jenderal bersama-sama lembaga mandiri masyarakat wajib melakukan pengawasan dan pembinaan teknis terhadap PDPT yang dibuat, dirakit, dimasukkan, diperdagangkan dan digunakan di wilayah Republik Indonesia
8.2	Pengawasan dan pembinaan teknis sebagaimana yang dimaksud padabutir (8.1) di atas dilakukan dengan melakukan pengujian di lapangan terhadap PDPT yang telah digunakan oleh wartel

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

9.1	Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur persyaratan teknis , sertifikasi dan labelisasi alat / perangkat telekomunikasi untuk pencatat data penggunaan telepon (PDPT) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.
9.2	Direktur Jenderal membuat peraturan yang berisi teknis pelaksanaan terhadap Keputusan ini
9.3	Direktur Jenderal membentuk tim verifikasi dan panitia teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berlakunya Keputusan ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Jenderal nomor 59 tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
							Pada tanggal

							MENTERI PERHUBUNGAN

							AGUM GUMELAR M.Sc