R-15

R A N C A N G A N

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 

                     NOMOR : 

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan  jasa telekomunikasi;

                         b. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai  penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan; 

Mengingat 	:	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun  2000  Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;

5.	Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

6.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan  Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 	: 	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN  JASA  TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

3.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

4.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;

6.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

8.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;

11.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon, telegrap, teleks dan faksimil;  

12.	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum;

13.	Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa aplikasi multimedia pita lebar;

14.	Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh Lembaga yang telah akreditasi atau Tim yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana jaringan dan jasa telekomunikasi, proses pengujian sistem yang dilaksanakan secara teknis dan operasional;

15.	Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi;

16.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;

17.	Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

18.	Landing right adalah izin yang diberikan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi atau penyelenggara jasa interkoneksi internet (NAP) dalam rangka bekerja sama dengan penyelenggara telekomunikasi asing untuk memasarkan jasa telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia.

19.	Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;

20.	Nomor IP (atau alamat IP) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet. Nomor ini digunakan dalam menentukan jalur pengiriman informasi (routing) dari dan ke perangkat tersebut;

21.	Nama Domain adalah nama yang digunakan oleh suatu badan (swasta maupun pemerintah) ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di Internet;

22.	Perangkat akses adalah  perangkat yang merupakan bagian dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan  penyambungan jasa telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh pelanggan;

23.	Perangkat terminal pelanggan adalah  perangkat/terminal yang berada di lokasi pelanggan dan disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk keperluan bertelekomunikasi;

24.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya             di bidang telekomunikasi;

25.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 2

(1)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c.	Badan Usaha Milik Swasta; atau 
d.	Koperasi.

(2)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapatkan izin.

Pasal 3

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penyelenggaraan yang jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.

Pasal 4

(1)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:

a.	penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b.	penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c.	penyelenggaraan jasa multimedia.

(2)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan  huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.

Pasal 5

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 6

(1)	Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi.  

(2)	Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.

Pasal 7

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib :

a.	menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jasa telekomunikasi;

b.	memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jasa telekomunikasi.

c.	membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi;

d.	mengumumkan secara terbuka kemungkinan pemenuhan berlangganan jasa telekomunikasi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi standar pelayanan jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  

Pasal 10

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

Perangkat akses dan perangkat terminal dalam berlangganan jasa telekomunikasi dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi.
Pasal 12

(1)	Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1)	Setiap penyelenggara  jasa  telekomunikasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kewajiban pelayanan universal.

(2)	Bentuk dan tata cara kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 14

(1)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh:

a.	penyelenggara jaringan tetap lokal; 
b.	penyelenggara jaringan bergerak seluler;
c.	penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
d.	penyelenggara radio trunking. 

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh selain penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan wajib mendapat izin dari Direktur Jenderal. 

Pasal 15

(1) 	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)  huruf a terdiri atas  jasa :

a.	telepon;
b.	faksimili;
c.	teleks;
d.	telegrap.

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c terdiri atas:

a.	telepon;
b.	faksimili.	

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1)  huruf d menyelenggarakan telepon.

Pasal 16

(1)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal mencakup wilayah nasional atau lokal.

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak seluler mencakup wilayah nasional atau regional.

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan bergerak satelit mencakup wilayah nasional.

(4)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang menggunakan radio trunking mencakup wilayah regional atau lokal.

Pasal 17

(1)	Penyelenggara jasa teleponi dasar yang menggunakan jaringan tetap lokal wajib menyelenggarakan telepon umum. 

(2)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dalam menyelenggarakan telepon umum dapat bekerjasama dengan badan hukum Indonesia yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama.
 
Pasal 18

(1)	Penyediaan telepon umum dibedakan dalam telepon umum koin dan telepon umum kartu.

(2)	Penyediaan telepon umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang.

(3)	Penyediaan telepon umum koin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  sekurang-kurangnya 1% dari kapasitas jaringan terpasang. 

Pasal 19

Telepon umum kartu terdiri atas :

a.	telepon umum kartu iso magnetik;
b.	telepon umum kartu chip;
c.	telepon umum kartu kredit.

Pasal 20

(1)	Pencetakan kartu kartu iso magnetik dan kartu chip dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang ditunjuk penyelenggara jasa teleponi dasar .
 
(2)	Pengisian (encoded) kartu iso magnetik dan kartu chip dilakukan oleh lembaga yang berwenang mencetak uang dan atau surat berharga, bekerjasama dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

(3)	Pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi :

a.	identitas kartu;
b.	nilai kandungan pulsa

Pasal 21

(1)	Instalasi kabel rumah atau gedung (IKR/G) disediakan oleh pelanggan.

(2)	IKR/G dilaksanakan oleh instalatur yang telah memiliki sertifikat.

(3)	Dalam hal tidak tersedia instalatur yang telah memiliki sertifikat intalasi IKR/G dilaksanakan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar. 

(4)	Tata cara pelaksanaan IKR/G ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan  jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi dasar wajib memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi dasar dapat melaksanakan fasilitas layanan tambahan.

(2)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menerapkan biaya tambahan penggunaan fasilitas layanan tambahan yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara.

(3)	Fasilitas layanan tambahan diberikan atas permintaan pelanggan.

Pasal 24

Fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)  dapat berupa :

a.	reverse charging;
b.	multi call address;
c.	abbreviated dialling;
d.	special dialling fasilities;
e.	voice and text mail box;
f.	short message services (SMS).

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Pasal 25

(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas jenis jasa :

a.	panggilan premium;
b.	kartu panggil;
c.	nomor telepon maya (virtual private phone number);
d.	rekaman telepon untuk umum;
e.	store and forward;
f.	pusat layanan informasi (call centre).
 
(2)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 26

Penyelenggaraan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional.

Pasal 27

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a digunakan  nomor akses. 

(2)	Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 28

(1)	Pelanggan jasa teleponi dasar berhak mendapatkan fasilitas pemblokiran akses jasa panggilan premium.

(2)	Pemblokiran akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan atas permintaan tertulis pelanggan kepada penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal 29

(1) 	Penyelenggara jasa panggilan premium wajib :

a.	mengumumkan secara terbuka besaran biaya penggunaan jasa panggilan premium;

b.	memberitahukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan pada saat panggilan terhubung.

(2) 	Pemberitahuan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa panggilan premium. 

Pasal 31

Penyelenggaraan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam cakupan nasional dan lokal.

Pasal 32

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 digunakan nomor akses. 
 
(2)	Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

(1)	Penyelenggara jasa kartu panggil harus menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, harga per pulsa dan sisa kandungan pulsa.

(2)	Biaya penggunaan jasa kartu panggil ditetapkan dengan pembulatan pada akhir percakapan selama-lamanya 30 (tiga puluh) detik.

Pasal 34

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa kartu panggil. 

Pasal 35

Penyelenggaraan jasa nomor telepon maya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d  diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional atau lokal.

Pasal 36

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa nomor telepon maya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c digunakan kode akses. 

(2)	Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 37

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa nomor telepon maya. 

Pasal 38

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d meliputi :

a. 	sistem terintegrasi yaitu sebagian perangkat lunaknya yang tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

b.	sistem tidak terintegrasi yaitu perangkat lunaknya tidak tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

Pasal 39

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum dengan sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dilaksanakan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar sebagai layanan tambahan.

Pasal 40

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan cakupan lokal.

Pasal 41

Penyelenggaraan jasa store and forward sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional atau lokal.

Pasal 42

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa store and forward. 

Pasal 43

Penyelenggaraan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f diselenggarakan dengan cakupan wilayah nasional.
 
Pasal 44

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) huruf f digunakan nomor akses;

(2)	Dalam hal penyediaan pusat layanan informasi tidak menggunakan nomor akses, tidak diperlukan izin.

(3)	Nomor akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

Akses ke pusat layanan informasi dikenakan biaya sebesar tarif pulsa lokal

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Pasal 46

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c  terdiri atas :

a.	jasa televisi berbayar interaktif;
b.	jasa akses internet (internet service provider); 
c.	jasa interkoneksi internet (NAP);
d.	jasa internet teleponi untuk keperluan publik;
e.	jasa wireless access protocol (WAP);
f.	jasa portal;
g.	jasa small office	home office (SOHO);
h.	jasa transaksi on-line;
i.	jasa aplikasi packet-switched selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e , f, g dan huruf h.

(2)	Penyelenggaraan jasa multimedia selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a,b,c dan huruf d merupakan penyelenggaraan jasa multimedia yang penyelenggaraannya memerlukan izin dari Direktur Jenderal dan jumlah penyelenggaranya tidak dibatasi.

(2)	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46  ayat (1) huruf  e, f, g dan huruf h tidak memerlukan izin.

(3)	Penyelenggara jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 48

Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 49

(1)	Penyelenggara jasa multimedia wajib menyediakan fasilitas jasa multimedia untuk menjamin pelayanan jasa multimedia.

(2)	Dalam menyediakan fasilitas jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara jasa multimedia wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 50

(1)	Penyelenggaraan jasa televisi berbayar interaktif adalah penyelenggaraan jasa multimedia yang menyediakan jasa siaran televisi berbayar per tayangan (pay per view).

(2)	Penyelenggaraan jasa televisi berbayar interaktif dapat menyelenggarakan jasa multimedia lainnya dengan izin dari Direktur Jenderal.

(3)	Penyelenggara jasa televisi berbayar interaktif wajib menginformasikan besaran tarif penggunaan setiap tayangan yang diminta sebelum acara dimulai.

Pasal 51

Penyelenggara jasa televisi berbayar interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46  ayat (1) huruf a diselenggarakan dengan cakupan nasional atau lokal.

Pasal 52

(1) 	Penyelenggaraan jasa akses internet (internet service provider) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b merupakan penyelenggaraan jasa akses internet ke publik.

(2)	Penyelenggara jasa akses internet dapat menyediakan jasa akses internet untuk keperluan pengguna kelompok (closed user)  dalam bentuk internet virtual private network.

Pasal 53

Penyelenggaraan jasa akses internet diselenggarakan dengan cakupan nasional atau lokal.

Pasal 54

(1)	Pengelolaan domain internet dan nomor IP dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional.

(2)	Pengelolaan domain internet dilakukan oleh Pengelola Domain Tingkat Tinggi Indonesia (PDTT-ID).

(3)	Pengelolaan nomor IP dilakukan oleh Pengelola Nomor IP.

Pasal 55

(1)	PDTT-ID adalah lembaga nir-laba yang mandiri.

(2)	PDTT-ID disahkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari lembaga domain internet dunia.

(3)	Biaya pengelolaan domain ditanggung bersama oleh pemegang domain.

Pasal 56

(1)	PDTT-ID wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan domain.

(2)	Ketentuan, tata cara dan informasi domain internet harus dapat diakses secara terbuka.

Pasal 57

(1)	Pengelola nomor IP adalah lembaga nir-laba yang mandiri.

(2)	Pengelola nomor IP disahkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari lembaga pengelola nomor IP dunia.

(3)	Biaya pengelolaan nomor IP ditanggung bersama oleh pemegang    nomor IP.

Pasal 58

(1)	Pengelola nomor IP wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan  nomor IP.

(2)	Ketentuan, tata cara dan informasi nomor IP dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pasal 59

(1)	Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c merupakan penyelanggaraan akses dan atau ruting bagi penyelenggara jasa akses internet.

(2)	Dalam menyelenggarakan akses bagi penyelenggara jasa akses internet, penyelenggara jasa interkoneksi internet dapat menyediakan jaringan untuk transmisi internet. 

(3)	Dalam hal penyelenggara jasa interkoneksi internet menyediakan jaringan untuk transmisi internet ke luar negeri, harus memiliki landing right yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.  

(4)	Penyelenggara jasa interkoneksi internet wajib saling terhubung melalui interkoneksi.

(5)	Penyelenggara jasa interkoneksi internet melakukan pengaturan traffik penyelenggaraan jasa akses internet.

Pasal 60

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d merupakan penyelenggaraan internet teleponi yang bersifat komersial dan dihubungkan ke jaringan telekomunikasi publik (PSTN).

Pasal 61

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik dapat dibedakan dalam:

a.	penyambungan satu langkah (one step dialling);
b.	penyambungan dua langkah (two step dialling).

Pasal 62

(1)	Penyelenggaraan jasa internet teleponi dengan penyambungan satu langkah adalah penyelenggaraan jasa internet teleponi yang langsung dapat diakses oleh pelanggan jasa teleponi dasar.

(2)	Dalam hal penyelenggaraan jasa internet teleponi dengan penyambungan satu langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a menggunakan nomor akses yang diatur dalam Rencana Dasar Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 63

(1)	Penyelenggaraan jasa internet teleponi dengan penyambungan dua langkah adalah penyelenggaraan jasa internet teleponi yang tidak langsung dapat diakses oleh pelenggan jasa teleponi dasar dan memerlukan validasi nomor identifikasi (PIN).

(2)	Penyelenggaraan jasa internet teleponi dua langkah penyambungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyambungannya dilakukan melalui gateway yang terhubung ke sentral lokal PSTN.

(3)	Dalam hal penyambungan akses jasa internet teleponi dua langkah penyambungan melalui kartu prabayar, penyelenggara harus menginformasikan harga kartu, kandungan pulsa, harga per pulsa dan sisa kandungan pulsa.

Pasal 64

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diselenggarakan dengan cakupan nasional atau lokal.

Pasal   65

(1)	Penetapan tarif penggunaan jasa multimedia ditetapkan oleh penyelenggara jasa multimedia.

(2)	Perhitungan dan penetapan besaran tarif jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 66

(1)	Penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi meliputi :

a.	penyelenggaraan warung telekomunikasi;
b.	penyelenggaraaan warung internet.

(2)	Penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 67

Penyelenggaraan jual kembali jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) tidak memerlukan izin.

Pasal 68

(1)	Penyelenggara warung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a diselenggarakan atas dasar perjanjian kerjasama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

(2)	Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a.	lingkup kerjasama;
b.	bagian pendapatan masing-masing pihak;
c.	jangka waktu;
d.	penyelesaian perselisihan;
e.	keadaan kahar (force majuere);
f.	resiko;
g.	sanksi.

(3)	Warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b diselenggarakan tanpa perjanjian kerja sama (PKS) dengan penyelenggara akses internet.

Pasal 69

(1)	Penyelenggara warung telekomunikasi dapat menyelengarakan warung internet.

(2)	Penyelenggara warung internet dapat menyelenggarakan warung telekomunikasi.

(3)	Dalam hal penyelenggara warung internet menyelenggarakan warung telekomunikasi diperlukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

(4)	Penyelenggara warung telekomunikasi dan atau warung internet dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi sepanjang memiliki izin dari Direktur Jenderal. 

Pasal 70

(1)	Penyelenggara warung telekomunikasi dalam menyelenggarakan warung telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan tarif dan standar pelayanan yang berlaku bagi penyelenggaraan jasa teleponi dasar.

(2)	Penyelenggara warung telekomunikasi berhak mendapatkan komisi dan dapat memberlakukan tarif tambahan (surcharge) atas tarif dasar yang berlaku bagi masing-masing penyelenggara jasa teleponi dasar.

(3)	Besarnya komisi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara warung telekomunikasi.
 
Pasal 71

Dalam memberlakukan tarif tambahan penyelenggara warung telekomunikasi wajib memberitahukan besarnya tarif tambahan (surcharge) kepada pengguna warung telekomunikasi. 

Pasal 72

Penyelenggara jual kembali jasa telekomunikasi dapat membeli pulsa dalam bentuk paket (bulk) berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara jasa teleponi dasar dan penyelenggara jual kembali jasa telekomunikasi. 

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN 

Bagian Pertama 

Tata Cara Evaluasi 

Pasal 73

(1)	Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diajukan setiap waktu dan proses perizinannya melalui evaluasi.

(2)	Permohonan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(3)	Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 74

Permohonan izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan: 

a.	akta pendirian perusahaan;
b.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c.	pengesahan pendirian perusahaan;
d.	profile perusahaan;
e.	rencana usaha (bisnis plan);
f.	konfigurasi dan data teknis perangkat yang akan digunakan;
g.	struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris.

Pasal 75

Proses evaluasi terhadap permohonan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

Bagian Kedua
 
Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 76

Direktur Jenderal menerbitkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Pasal 77

(1)	Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75.

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun. 

(3)	Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya izin prinsip, pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan batal.

(4)	Pernyataan pembatalan izin prinsip dinyatakan secara tertulis.

Pasal 78

(1)	Izin prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

(2)	Dalam hal permohonan perpanjangan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ditetapkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan diperpanjang dengan masa laku 6 (enam) bulan.

Pasal 79

Perpanjangan Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) diberikan apabila pemegang izin prinsip telah melakukan investasi dalam pembangunan sarana dan prasarana.

Pasal 80

(1)	Pemegang Izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan.

(2)	Perubahan susunan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi perusahaan terbuka (publik).

Pasal 81

(1)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 82

(1)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban.

(3)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, terhadap pemegang izin penyelenggaraan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 83

(1)	Pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) yang telah siap menyelenggarakan jasa  telekomunikasi, wajib mengajukan permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal.

(2)	Permohonan uji laik operasi diajukan secara tertulis dengan melampirkan:

a.	salinan izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data sumber daya manusia;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi; dan
f.	lokasi sesuai dengan izin prinsip.

Pasal 84

(1)	Direktur Jenderal menunjuk lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang untuk pelaksanaan uji laik operasi.

(2)	Dalam hal uji laik operasi tidak dapat dilaksanakan oleh lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk tim uji laik operasi.

Pasal 85

(1)	Persiapan uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(2)	Dalam hal persiapan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima,  pemegang izin prinsip berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi.  
 
Pasal 86

(1)	Lembaga atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi.

(2)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 87

(1)	Apabila hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jasa telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemegang izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

Pasal 88

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masih dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jasa telekomunikasi.

Pasal 89

(1)	Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan laik operasi.

(2)	Surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi.

Pasal 90

(1)	Pemegang izin prinsip yang telah menerima surat keterangan laik operasi berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Direktur Jenderal.  

(2)	Dalam hal surat keterangan laik operasi tidak diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pernyataan lulus laik operasi oleh lembaga atau Tim pemegang izin prinsip berhak mengajukan izin penyelenggaraan.

(3)	Direktur Jenderal menerbitkan izin penyelenggaraan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah pemohon menyanggupi secara tertulis seluruh kewajiban-kewajiban penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Pasal 91

Setiap penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi harus dilaksanakan uji laik operasi berdasarkan ketentuan uji laik operasi yang berlaku dalam keputusan ini.

Pasal 92

Pemegang izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar  atau pemegang izin prinsip penyelenggaraan jasa multimedia yang membangun sendiri jaringannya dalam mengajukan permohonan uji laik operasi selain melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) juga harus melampirkan :

a.	diagram instalasi jaringan telekomunikasi yang telah dibangun;
b.	spesifikasi teknis jaringan telekomunikasi yang telah dibangun.

BAB V 

T A R I F

Pasal 93

(1)	Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas : 

a.	jenis tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI);
b.	jenis tarif jasa nilai tambah telepon;
c.	jenis tarif jasa multimedia.

(2)	Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas :

a.	jenis tarif air time;
b.	jenis tarif jelajah;
c.	jenis tarif jasa multimedia.

Pasal 94

Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

a.	biaya aktifasi;
b.	biaya berlangganan bulanan;
c.	biaya penggunaan;
d.	biaya fasilitas tambahan.

Pasal 95

(1)	Besaran tarif jasa teleponi dasar ditetapkan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar berdasarkan formula tarif.

(2)	Formula tarif dan tata cara perhitungan tarif jasa teleponi dasar ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 96

(1)	Tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia ditetapkan oleh penyelengara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia.

(2)	Besaran tarif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya dengan perhitungan yang transparan.

Pasal 97

(1)	Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia wajib melaporkan rencana penetapan atau perubahan tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Dengan berlakunya Keputusan ini, penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.   

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 102

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM.39/KS.002/MPPT-91 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi Dasar;

b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar; 

c.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.115/PT.102/MPPT-92 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Global Melelui Satelit  (GMPCS);

e.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM.33/PT.102/MPPT-92 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

f.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.74/PT.102/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Satelit;

g.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.75/PT.102/MPPT-93 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
  
h.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.101/PT.103/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Jasa Sambungan Telepon Bergerak Seluler; 

i.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.114/PT.102/MPPT- 93 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;

j.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.37/PB.103/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Satelit di Darat Imarsat di Indonesia;

k.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.6/PT.102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Internasional;

l.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM. 60/PT.102/MPPT-95 tentang Penegasan Hak Eksklusif Kepada Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1999;

m.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.104/PT. 303/MPPT-96 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;

n.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.87/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional di Indonesia Oleh Operator Satelit Luar Negeri;

o.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.114/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet;

p.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 68 Tahun 1998 tentang Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

q.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 54 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  :       Jakarta
Pada tanggal  :                    2001

    MENTERI PERHUBUNGAN

    							       AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5.	Menteri Luar Negeri;
6.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7.	Menteri Pertahanan;
8.	Panglima TNI;
9.	Sekretaris Negara;
10.	KAPOLRI;
11.	Gubernur Bank Indonesia;
12.	Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
13.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;