CETAK BIRU
KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

`

P R A K A T A

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti yang penting dan strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar perputaran roda perekonomian nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, mendukung tercapainya tujuan pembangunan, serta memperkuat hubungan antar bangsa. 
Perubahan lingkungan ekonomi global dan perkembangan teknologi komunikasi yang demikian pesat, telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan komunikasi. Demikian pula dalam lingkungan nasional timbul determin-determin penting yang perlu dicermati, baik sebagai perwujudan dari semangat reformasi dalam segenap aspek kehidupan bangsa maupun upaya yang kuat untuk memulihkan perekonomian nasional.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah merasa perlu untuk menerbitkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan tentang Telekomunikasi Indonesia, yang memberikan pedoman dan arah bagi pengembangan telekomunikasi hingga tahun 2011. Cetak Biru  Kebijakan Pemerintah tersebut mencakup  reformasi telekomunikasi dalam tingkat makro, restrukturisasi peraturan perundangan-undangan, restrukturisasi industri telekomunikasi dan liberalisasi lingkungan berusaha pertelekomunikasian.
Pemerintah menyadari bahwa reformasi telekomunikasi merupakan upaya besar yang berisi perubahan dan pembaharuan menuju suatu kondisi yang lebih baik, yang oleh karenanya harus dilakukan secara bertahap dan penuh kehatian-hatian berdasarkan perencanaan yang baik
Pemerintah berkeyakinan bahwa kebijakan ini akan dapat membawa telekomunikasi menjadi efisien dan kompetitif, sehingga mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

Jakarta, 20 Juli 1999
MENTERI PERHUBUNGAN 

GIRI S. HADIHARDJONO

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 72 TAHUN 1999
TENTANG

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH 
TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA
MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang	:	a.	Bahwa untuk menjamin konsitensi arah pengembangan penyelenggaran telekomuniksi, diperlukan Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia;	
		b.	Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia;	
			
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);	
		2.	Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391);	
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992  tentang Perlindungan dan Pengaman Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara Tahun 1991 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3446);	
		4.	Peraturan Pemerintah  Nomor 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaga Negara Tahun 1993 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3514);
	
		5.	Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;	
		6.	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah di ubah terakhir   dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998:	
		7.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 80 Tahun 1998:	
			
		MEMUTUSKAN	
Menetapkan 	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG TELEKOMUNIKASI INDONESIA.	
			
		Pasal 1	
		Menetapkan Cetak Biru Kebijakan Pemerintahan Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini sebagai arah pengembangan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia.	
			
		Pasal 2	
		Cetak Biru Kebijakan Pemerintah Tentang Telekomunikasi Indonesia sebagaimana di maksud pada pasal 1, wajib dgunakan sebagai pedoman dalam menetapkan pengaturan dan penyelenggaraan telekomunikasi nasional.	
			
		Pasal 3	
		Arah pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, apabila di perlukan dapat diadakan penyesuaian sejalan dengan lingkungan yang terjadi.	
		Pasal 4	
		Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.	
Ditetapkan di	: JAKARTA
Pada tanggal  	: 17 September 1999
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1.	Ketua BPK
2.	Menteri Negara Koordinator Bidang EKUIN;
3.	Menteri Negara Koordinator Bidang WASBANGPAN 
4.	Menteri Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN;
5.	Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6.	Menteri Keuangan;
7.	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
8.	Menteri Dalam Negeri
9.	Menteri Negara Agraria/Ketua BPN;
10.	Menhankam/Panglima TNI;
11.	Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya;
12.	Menteri Penerangan;
13.	Kepala BPKP;
14.	Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi;
15.	Sekjen, Irjen, para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Dephub;
16.	Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal;
17.	Para Kakanwil Departemen Perhubungan. 

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEYOEP., SH, MM
NIP. 120106134

DAFTAR ISI

BAB	I	PENDAHULUAN 	I – 1	
	I.1	Umum	I – 1	
	I.2	Latar Belakang	I – 1	
	I.3	Tujuan	I – 3	
	I.4	Sistematika Dokumen	I – 3	
				
BAB	II	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI	II – 1	
	II.1	Umum	II – 1	
	II.1	Peraturan Perundangan	II – 1	
	II.2.1	Undang-Undang Tentang Telekomunikasi 	II – 1	
	II.2.2	Perangkat Regulasi	II – 3	
	II.3	Struktur Industri Telekomunikasi 	II – 4	
	II.4	Tarif Jasa Telekomunikasi	II – 5	
	II.5	Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi	II – 6	
	II.6	Pasar Jasa Telekomunikasi	II – 6	
	II.7	Pelanggan Jasa Telekomunikasi	II – 7	
	II.8	Infrastruktur Telekomunikasi 	II – 9	
				
BAB	III	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN	III – 1	
	III.1	Umum	III – 1	
	III.2	Matriks Perbandingan	III – 4	
	III.3	Catatan Matriks	III – 5	
	III.4	Evolusi Telekomunikasi	III – 11	
				
BAB	IV	FAKTOR-FAKTOR INTERN	IV – 1	
	IV.1	Umum 	IV – 1	
	IV.2	Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi 	IV – 1	
	IV.3	Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998	IV – 2	
	IV.4	Dampak Krisis Ekonomi	IV – 3	
	IV.5	Program Reformasi Ekonomi Nasional	IV – 3	
	IV.6	Program Reformasi Telekomunikasi 	IV – 4	
				
BAB	V	FAKTOR-FAKTOR EKSTERN 	V – 1	
	V.1	Umum	V – 1	
	V.2	Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika	V – 1	
	V.2.1	Multimedia dan Internet	V – 3	
	V.3	Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO	V – 4	
	V.3.1	Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO	V – 6	
	V.3.2	Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)	V – 7	
	V.4	Masyarakat Informasi	VI – 9	
				
BAB	VI	KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN 	VI – 1	
	VI.1	Umum	VI – 1	
	VI.1.1	Definisi	VI – 1	
	VI.2	Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi Peraturan Perundangan	VI – 3	
	VI.3	Restrukturisasi Peraturan Perundangan 	VI – 5	
	VI.3.1	Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikukuhkan Dalam UU	VI – 5	
	VI.3.2	Regulasi	VI – 7	
	VI.4	Restrukturisasi Industri Telekomunikasi 	VI – 14	
	VI.4.1	Penyelenggaraan Telekomunikasi 	VI – 15	
	VI.4.1.1	Hak Eksklusivitas	VI – 15	
	VI.4.1.2	Persaingan Dalam Infrastruktur 	VI – 16	
	VI.4.1.3	Persaingan Dalam Pelayanan 	VI – 17	
	VI.4.2	Penyelenggara Telekomunikasi 	VI – 17	
	VI.5	Liberalisasi Lingkungan Berusaha 	VI – 18	
	VI.5.1	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi 	VI – 19	
				
BAB	VII	PENUTUP 	VI – 1	
				
Lampiran I	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi 		
Lampiran II	Profil Penyelenggara 		
Lampiran III	Kertas Referensi WTO		
Lampiran IV	Jadwal Liberalisasi 		
Lampiran V	Grosar Istilah 		

CETAK BIRU KEBIJAKAN PEMERINTAH
TENTANG
TELEKOMUNIKASI INDONESIA
BAB I 
PENDAHULUAN
I.1.	Umum
1.	Pada waktu ini reformasi telekomunikasi dilaksanakan praktis oleh semua negara di dunia. Hal ini terutama di sebabkan oleh perubahan drastis lingkungan ekonomi global dan kepesatan kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi. Karena perbedaan yang spesifik dalam keadaan ekonomi, politik dan sosial masing-masing negara, manifestasi reformasi tersebut berbeda antara negara yang satu dengan yang lain. Lagi pula, perbedaan dalam sasaran yang ingin dituju oleh strategi reformasi, membuat corak reformasi telekomunikasi juga beraneka ragam.
2.	Dokumen ini menguraikan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam rangka reformasi telekomunikasi Indonesia yang merupakan program pemerintah. Reformasi tersebut meliputi restrukturisasi kerangka hukum dan industri serta liberalisasi lingkungan usaha dibidang telekomunikasi.

I.2.	Latar Belakang
3.	Telekomunikasi, pada umumnya, mempunyai dimensi global meskipun bobot tanggung jawabnya berada di ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan oleh sifat telekomunikasi itu sendiri yang inheren dengan jangkauan jarak jauh sehingga mempunyai implikasi global, sedang wujud dan bentuk akhirnya sebagian besar ditentukan oleh lingkungan dan kebijakan nasional secara makro.
4.	Perubahan lingkungan ekonomi global dan laju kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang berlangsung sangat dinamis, telah mendorong lahirnya lingkungan telekomunikasi yang jauh berbeda dengan keadaan yang telah berlaku begitu lama sebelumnya. Perubahan yang amat mendasar ini menimbulkan realita baru pada penyelenggaraan telekomunikasi di seluruh dunia.
5.	Dalam garis besar, wujud perubahan dan realita baru ini berupa :
a.	Beralihnya fungsi telekomunikasi dari utilitas menjadi komoditi perdagangan ;
b.	Bergesernya fungsi pemerintah dari memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi ke menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikannya;
c.	Peningkatan peran swasta sebagai investor prasarana dan penyelenggara jasa telekomunikasi;
d.	Transformasi struktur pasar telekomunikasi dari monopoli kepersaingan, dan
e.	Diakuinya secara umum bahwa di era reformasi, telekomunikasi berperan sebagai salah satu faktor penting dan strategis dalam menunjang dan meningkatkan daya saing ekonomi suatu bangsa.
6.	Dalam lingkungan nasional telekomunikasi telah terbukti sebagai sarana vital Indonesia untuk memperlancar kegiatan pemerintah, meningkatkan hubungan antar bangsa serta memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam rangka Wawasan Nusantara. Ada 3 (tiga) hal yang menjadi determinan penting dalam.
a.	Haluan negara yang baru ditetapkan MPR dalam Sidang Istimewa November 1998.
b.	Kehendak untuk mengadakan perbaikan dan pembaharuan di segala bidang termasuk dibidang telekomunikasi. 
I.3.	Tujuan
7.	Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan  reformasi telekomunikasi antara lain mempunyai tujuan sebagai berikut:
a.	Meningkatkan kinerja telekomunikasi dalam rangka mempersiapkan ekonomi Indonesia menghadapi globalisasi yang secara konkrit diwujudkan dalam kesepakatan WTO, APEC dan AFTA untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas;
b.	Melaksanakan liberalisasi telekomunikasi Indonesia sesuai dengan kecenderungan global yang meninggalkan struktur monopoli dan beralih ke tatanan yang mendasar persaingan;
c.	Meningkatkan transparansi dan kejelasan proses pengaturan (regulasi) sehingga investor mempunyai kepastian dalam membuat rencana penanaman modalnya;
d.	Memfasilitasi terciptanya kesempatan kerja baru diseluruh wilayah Indonesia;
e.	Membuka peluang penyelenggara telekomunikasi nasional untuk menggalang kerja sama dalam skala global, dan
f.	Membuka lebih banyak kesempatan berusaha, termasuk bagi usaha kecil, menengah dan koperasi.

I.4.	Sistematika Dokumen
8.	Untuk meletakkan dalam perspektif, skema berikut menggambarkan alur pikir perumusan kebijakan reformasi telekomunikasi.

UUD 45 
TAP MPR

Kebijakan Untuk Menuju Telekomunikasi Masa Depan 
(Bab VI)

Profil Telekomunikasi Masa Depan Bab (III)

Profil Telekomunikasi Dewasa Ini  Bab (II)

Faktor 
Intern 
Bab IV

Faktor 
Ekstern 
Bab V

9.	Dokumen ini disusun dengan tata urut sebagai berikut :
BAB I 	PENDAHULUAN 
BAB I menguraikan latar belakang serta tujuan utama kebijakan reformasi telekomunikasi. Begitu pula diuraikan sistematika perumusan kebijakan dalam dokumen ini.
BAB II 	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI 
Sebagai titik tolak untuk merumuskan kebijakan reformasi, lebih dulu di uraikan dalam BAB II kondisi telekomunikasi Indonesia dewasa ini. Dalam menguraikan profil telekomunikasi Indonesia pada waktu ini, diikhtisarkan pula struktur industri dan kerangka hukum serta regulasi yang berlaku.

BAB III	PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN 
BAB III melukiskan profil telekomunikasi masa depan yang ingin dituju dilakukan reformasi secara total. Karena reformasi telekomuniksi bukan satu peristiwa sesaat melainkan satu proses, maka profil telekomunikasi Indonesia masa depan tersebut dicapai melalui beberapa tahap. 
BAB IV 	FAKTOR-FAKTOR INTERN 
BAB IV mengidentifikasi faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya pada telekomunikasi masa depan dan sekaligus mempengaruhi proses reformasi, sehingga harus diperhatikan dalam merumuskan strategi reformasi.
BAB V 	FAKTOR-FAKTOR EKSTERN
Begitu pula, dalam BAB V ini diidentifikasikan kecenderungan lingkungan global yang selain merupakan faktor ekstern yang berpengaruh pada perwujudan profil telekomunikasi masa depan juga memberi rambu-rambu pada proses. 
BAB VI 	KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN 
Akhirnya, sebagai inti Cetak Biru, BAB VI menguraikan penentuan sasaran, pemilihan strategi, perumusan kebijakan dan langkah-langkah menuju telekomunikasi Indonesia masa depan. Dalam kebijakan ini strategi restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT merupakan bagian penting dan menduduki tempat yang sentral.

LAMPIRAN 
Data-data pendukung dan keterangan yang lebih rinci mengenai suatu hal disertakan sebagai lampiran, yaitu
Lampiran I		Restrukturisasi BUMN Penyelenggara 
Telekomunikasi 
Lampiran II	 Profil Penyelenggara
Lampiran III	 Kertas Referensi WTC
Lampiran IV	 Penjadwalan
Lampiran V	 Glosar istilah

Dengan demikian bagi mereka yang tidak ingin mengetahui Cetak Biru secara rinci, cukup membaca batang tubuhnya saja.

BAB II
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA DEWASA INI

II.1.	Umum
1.	BAB ini menguraikan profit telekomunikasi Indonesia pada permulaan tahun 1998. Berturut-turut diuraikan komponen pertelekomunikasian, seperti peraturan perundangan, struktur industri telekomunikasi, tarip jasa telekomunikasi, permulaan pembukaan pasar jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, pelanggan jasa telekomunikasi dan infrastruktur telekomunikasi.
II.2.	Peraturan Perundangan
2.	Instrumen hukum yang mendasari pertelekomunikasian Indonesia waktu itu adalah Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Sedang regulasinya berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (KM), serta perangkat perundangan lainnya.
II.2.1.	Undang-Undang Tentang Telekomunikasi 
3.	Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi menyatakan antara lain bahwa:
a.	Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah, yang selanjutnya untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara.
b.	Badan penyelenggara adalah badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c.	Jasa telekomunikasi dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar. Jasa telekomunikasi dasar meliputi telepon, telex dan telegram. Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar jasa telekomunikasi dasar.
d.	Badan hukum di luar badan penyelenggara, yang juga disebut badan lain, dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas kerja sama dengan badan penyelenggara. Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara.	
4.	Sampai sekarang yang ditentukan sebagai badan penyelenggara ada 2 (dua) BUMN, yaitu :
a.	PT. TELKOM, sebagai satu-satunya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar untuk jasa telekomunikasi dalam negeri.  Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional. Jasa-jasa tersebut diselenggarakan melalui jaringan telekomunikasi tetap (fixed) atau juga disebut jaringan berdasarkan kawat (wireline). Dengan demikian, PT. TELKOM merupakan satu-satunya penyelenggara jaringan umum telekomunikasi tetap dalam negeri.
b.	PT. INDOSAT, sebagai badan penyelenggara jasa telekomunikasi dasar khususnya jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional hingga tahun 1994. Sejak tahun itu, Pemerintah memberi izin pada perusahaan swasta yang berpatungan dengan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk juga menjadi penyelenggara jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional yang ke dua (mengenai hal ini diterangkan lebih lanjut di butir 7).  
5.	Petikan beberapa ketentuan di atas memperlihatkan bahwa, di bawah kerangka hukum yang masih berlaku, warna monopoli penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia masih terlihat nyata. Hal ini dapat dimaklumi, karena umur Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi tersebut telah mendekati sepuluh tahun. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, suatu Undang-undang memang tidak akan mudah memberi akomodasi untuk implikasi semua perubahan yang terjadi selama kurun waktu sepuluh tahun.
6.	Meskipun demimian, dengan memperjelas dan memperlonggar interpretaasi ketentuan-ketebtuan di atas, perangkat regulasi sedikit banyak telah dapat mengakomodasikan, secara terbatas, beberapa kebijakan deregulasi, terutama yang mengenai partisipasi pihak swasta dalam pemyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Butir berikut mengutarakan aspek ini dalam perangkat regulasi.

II.2.2.	Perangkat Regulasi
7.	Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan telekomunikasi dan Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar menetapkan bahwa kewajiban kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dapat berbentuk :
a.	Usaha patungan (JVC),
b.	Kerja sama operasi (KSO) dan
c.	Kontrak manajemen (KM).
8.	Dalam usaha patungan, pada dasarnya, kepemilikan badan penyelenggara dalam JVC tidak harus merupakan mayoritas. Seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA, penanaman modal bidang usaha telekomunikasi dapat dilakukan oleh PMA patungan asalkan kepemilikan peserta Indonesia minimal 5 % dari seluruh modal di setor. Perlu dicatat bahwa usaha patungan antara Badan Penyelenggara dan Badan Lain berstatus sebagai Badan Lain, bukan badan penyelenggara.
KSO secara lebih spesifik diatur dengan izin yang diberikan dalam persetujuan kerja sama operasi yang bersangkutan, seperti izin yang diberikan kepada masing-masing konsorsium investor KSO Repelita VI.
Lingkup kerja sama dan tata cara perizinan dalam Kontrak Manajemen di bidang telekomunikasi diatur oleh Keputusan Menteri No. 39 tahun 1993 tersebut di atas. Penggunaan bentuk kerja sama ini dalam praktek di bidang telekomunikasi praktis belum ada.
II.3.	Struktur Industri Telekomunikasi 
9.	Seperti disebut dalam butir 4, pada saat ini ada 2 (dua) badan penyelenggara, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi di Indonesia. Struktur industri telekomunikasi Indonesia dewasa ini dapat digambarkan dalam bagan berikut :

Struktur Industri Telekomunikasi Dewasa Ini
Jasa	Penyelenggaraan	
Jasa telekomunikasi dasar	Tetap	Domestik	Jasa  telekomunikasi  tetap       sambungan lokal 	Kabel 	Eksklusif sejak 1996 akhir 2010	
				Radio 	Persaingan terbatas	
			Jasa telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional (SLJJ)	Eksklusif sejak 1996 hingga akhir 2005	
		Jasa telekomunikasi tetap      sambungan internasional (SLI)	Dua penyelenggara sejak                1995 hingga akhir 2004	
	Ber-gerak	Sistem telekomunikasi               bergerak selular 	Persaingan                                      (tergantung pada tersedianya frekuensi)	
Jasa telekomunikasi non dasar 	Persaingan	
Peralatan terminal pelanggan (CPE)	Persaingan	
Peralatan non CPE	Dalam proses menuju persaingan	

10.	Jaringan telepon tetap sambungan lokal dengan kawat diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara PT. TELKOM secara eksklusif selama 15 tahun yang akan berakhir pada tahun 2010. Jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal dengan radio secara terbatas (regional) juga telah diselenggarakan oleh Badan Lain, yaitu PT. RATELINDO.
11.	Jasa telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif  oleh PT. TELKOM hingga akhir tahun 2005.
12.	Sementara jasa telepon tetap sambungan internasional diselenggarakan hingga akhir tahun 2004 secara duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO.
13.	Sedangkan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak seluler, pada waktu ini telah dilaksanakan secara kompetitif dan jumlah penyelenggaranya dibatasi oleh ketersediaan spektrum. Begitu pula segmen pasar penyediaan peralatan terminal pelanggan atau CPE merupakan lingkungan yang kompetitif. Penyediaan peralatan CPE sedang dalam proses liberalisasi total.
II.4.	Tarif Jasa Telekomunikasi
14.	Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi susunan tarip diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada waktu ini, pemerintah menentukan maksimum beberapa komponen tarif, seperti pasang baru, sewa bulanan, dan biaya aktivasi. Untuk biaya pemakaian (usage charge) jasa telekomunikasi tetap ditentukan tarif aktualnya, yang saat ini sedang dalam proses untuk diubah menjadi tarif maksimum.

II.5.	Permulaan Pembukaan Pasar Telekomunikasi
15.	Seperti di utarakan di atas, UU No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi serta KM. No. 39 tahun 1993 tentang kerja sama penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, memungkinkan kerja sama antara badan penyelenggara dan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar. Untuk memenuhi kebutuhan investasi infrastruktur telekomunikasi dalam Pelita VI, khususnya jaringan telekomunikasi tetap sambungan lokal, karena keterbatasan dana yang dimiliki Pemerintah maupun Badan Penyelenggara pembangunan dilakukan melalui pengikutsertaan modal asing. Dalam hubungan ini, telah diterapkan kebijakan KSO (Kerja Sama Operasi) antara PT. TELKOM dengan konsorsium swasta nasional dan asing.
16.	Di samping itu, PT. TELKOM serta PT. INDOSAT telah melakukan Initial  Public Offering (IPO), masing-masing pada tahun 1994 dan 1995. Dengan penjualan saham BUMN dibursa tersebut, pada waktu ini 35% saham PT. INDOSAT dan sekitar 25% saham PT. TELKOM ada di tangan masyarakat. Hal-hal tersebut, pada hakekatnya telah merupakan permulaan privatisasi telekomunikasi Indonesia.
II.6.	Pasar Jasa Telekomunikasi
17.	Besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya dibeberpa pasar serupa.
18.	Tabel I dibawah membandingkan penetrasi jaringan telepon tetap dan jaringan telepon bergerak seluler Indonesia dengan negara-negara sekitarnya. Penetrasi adalah rasio dari sambungan telepon tetap (atau bergerak) untuk tiap 100 orang penduduk yang dinyatakan dalam %.
Tabel I Penetrasi jaringan telepon tetap dan bergerak dalam %
NEGARA	PENETRASI JARINGAN TELEPON TETAP *)	PENETRASI JARINGAN TELEPON BERGERAK **)	
Australia 	51.94	28.3	
Singapura 	47.85	28.3	
Taiwan 	46.60	3.0	
Korea	43.26	17.8	
Malaysia 	18.32	10.9	
Thailand	5.86	0.3	
Philipina	2.58	1.6	
Indonesia	2.10	0.6	
Sumber : ITU Asia Pacific Telecommuncation Indicators / Mobilicomm International *) permulaan 1997 **) September 
19.	Rendahnya penetrasi jaringan telepon baik yang tetap maupun yang bergerak di Indonesia bila di banding dengan negara sekitarnya, merupakan salah satu indikasi bahwa daya tarik investasi dalam infrastruktur telekomunikasi Indonesia, untuk jangka panjang, cukup potensial. Lagi pula, pada umumnya, investor dalam infrastruktur telekomunikasi tidak mendasarkan perhitungan bisnisnya untuk jangka waktu yang pendek. Yang sangat mereka butuhkan adalah kepastian berusaha. Hal ini terbukti, pada tender izin penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler PCS/PCN (DCS-1800 dan PHS) baru-baru ini. Meskipun ditengah krisis ekonomi, tidak sedikit peminat yang harus dikecewakan karena jumlah calon investor lebih besar dari izin yang dapat disediakan.
20.	Ada perbedaan dalam struktur pasar antara jasa telepon tetap dan jasa telepon bergerak seluler. Struktur pasar untuk jasa telepon tetap masih berdasarkan monopoli atau duopoli, tetapi untuk jasa telepon bergerak seluler struktur pasarnya sudah sejak beberapa tahun berdasarkan persaingan penuh.
II.7.	Pelanggan Jasa Telekomunikasi
21.	Meskipun dalam masa krisis, pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap Indonesia sampai akhir semester pertama 1998 masih mencapai 15.51 %, seperti diperlihatkan tabel II di bawah (butir 22). Apalagi kalau diingat, bahwa kenaikan jumlah pelanggan tersebut adalah netto, oleh karena pada saat yang sama sebanyak 201.201 pelanggan menghentikan sambungan teleponnya akibat krisis dalam kurun waktu itu. Dampak krisis akan lebih terasa pada tahun 1999, karena pada tahun itu paktis tidak akan ada ekspansi jaringan telepon tetap. Perlu diingat bahwa karena sebagian besar komponen jaringan telekomunikasi itu perlu diimpor dan pendapatan dari penyelenggaraan diperoleh dalam Rupiah, maka tidak salah kalau dikatakan bahwa laju ekspansi jaringan tahun depan akan berbanding terbalik (inversely proportional) dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.
22.	Dampak krisis pada jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak pada akhir semester kedua 1998 menyebabkan pertumbuhannya menjadi negatif (-7.93 %), seperti dapat dilihat dari tabel II. Penyebab gejala ini, adalah adanya sebagian pelanggan yang menghentikan langganannya, tetapi penyebab terbesar adalah berpindahnya pelanggan dari langganan biasa ke langganan pra-bayar. Sedang yang dicatat di tabel II itu hanya pelanggan biasa.
Tabel II Pelanggan jasa telepon (tetap dan bergerak)
Indikator Pelanggan 	Satuan	Triwulan II 97 	Triwulan II 98 	Laju (%)	
TELEPON TETAP (FIXED)					
Pelanggan 	Langganan	4.361.355	5.037.640	15.51	
Telepon umum 	Sst	151.229	194.737	28.77	
Segmentasi pelanggan 					
•	Bisnis	%	21.43	19.80	-7.62	
•	Perumahan 	%	78.12	79.78	2.13	
•	Sosial 	%	0.45	0.42	-6.14	
Produktivitas 					
•	Lokal	%	37.85	35.47	-6.30	
•	SLJJ	%	62.15	64.53	3.84	
TELEPON BERGERAK SELULAR 				
Pelanggan 	Langganan	858.221	790.158	-7.93	
Sumber : INFO MEMO PT. TELKOM August 1998
II.8.	Infrastruktur Telekomunikasi 
23.	Pembangunan infrastruktur telepon tetap (fixed) dilakukan oleh PT. TELKOM dan Mitra KSO-nya, sebagai badan penyelenggara. Pemerintah menentukan jumlah sambungan yang akan dibangun dalam periode lima tahun, karena pada umumnya Pemerintah masih terlibat dalam segi pendanaan. Penentuan ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun, seperti pada Pelita VI.
24.	Besarnya penbangunan untuk ekspansi jaringan telepon bergerak seluler ditentukan seperti oleh badan-badan lain yang menjadi penyelenggaranya. Pemerintah tidak terlibat dalam pendanaan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bergerak seluler, meskipun Pemerintah memperhatikan dan mengawasi bagaimana masing-masing penyelenggara memenuhi kewajibannya untuk memperluas liputan jaringan di wilayah operasinya.
25.	Penyebaran liputan jaringan/jasa sambungan telepon tetap dan sistim telekomunikasi bergerak seluler di seluruh wilayah Indonesia diperhatikan Tabel II berikut :
Tabel III Penyebaran pelanggan (akhir 1998)
WILAYAH	PELANGGAN JARINGAN TELEPON TETAP *)	PELANGGAN JARINGAN TELEPON BERGERAK **)	
I.	Sumatera	770.057	74.894	
II.	Jakarta	2.079.452	575.477	
III.	Jawa Barat 	567.358	69.168	
IV.	Jawa Tengah +DIY 	475.410	69.526	
V.	Jawa Timur 	935.372	119.007	
VI.	Kalimantan 	254.315	24.612	
VII.	KTI 	488.880	52.718	
TOTAL 	5.571.644	98.402	
*) 1998 Annual Report on Form 20-PT. TELKOM **) diluar pengguna pra-bayar, posisi akhir 1997

26.	Pada waktu ini, jumlah pelanggan jaringan telepon bergerak seluler dan jaringan telepon tetap kurang lebih berbanding 1 : 5. Akan tetapi, hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan gejala universal. Sebagai penyebab dapat disebutkan : (I) mobilitas dalam penggunaan sarana telekomunikasi merupakan permintaan yang nyata, (ii) unit pengguna telekomunikasi bergeser dari rumah tangga – seperti pada jaringan telepon tetap – ke pribadi (personal).

BAB III
PROFIL TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

III.1.	Umum
1.	Profil telekomunikasi Indonesia masa depan yang ingin dicapai diuraikan dalam BAB III ini. Uraian dilakukan dengan mempersandingkan keadaan komponen telekomunikasi Indonesia dewasa ini dengan keadaan komponen pertelekomunikasian di masa depan dengan disertai ulasan mengenai perbedaan masing-masing.
2.	Profil telekomunikasi masa depan yang ingin dicapai idealnya harus ditafsirkan sebagai suatu tahapan dalam dimensi waktu, bila telah terjadi :
a.	Kompetisi yang sehat, efisien dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi ;
b.	Adanya regulator yang efektif menegakkan (inforce) peraturan dalam regulasi dan persyaratan dalam lisensi ;
c.	Pemerataan manfaat kompetisi kepada pelanggan dalam kemungkinan mengakses jasa telekomunikasi, tanpa ada perbedaan dalam lokasi akses, pembayaran dan status sebagai pelanggan residensial atau bisnis ; dan 
d.	Adanya konsumen jasa telekomunikasi yang kepentingannya dilindungi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan variasi pilihan yang didapat.
3.	Situasi seperti dilukiskan di atas, selain ideal, juga hanya bisa atau sudah dicapai oleh negara yang amat sedikit jumlahnya. Meskipun demikian, situasi seperti itu menjadi idaman semua negara. BAB III ini mendefinisikan ciri-ciri reformasi/liberalisasi telekomunikasi Indonesia lebih pragmatis.
4.	Dalam matriks di butir 5 berikut dibandingkan keadaan telekomunikasi Indonesia dewasa ini dan keadaan tersebut di masa depan. Di BAB III ini, masa depan didefinisikan secara pragmatis sebagai kurun waktu bila sudah tidak ada lagi hak ekskutif dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia. Situasi demikian itu akan terjadi sesudah tahun 2011 seperti terlihat di bagan struktur industri telekomunikasi Indonesia berikut :

III.2.	Matriks Perbandingan
5.	Komponen telekomunikasi Indonesia yang dicantumkan dalam matriks, adalah komponen yang sebagian besar diuraikan di BAB II, seperti peraturan perundangan struktur industri telekomunikasi, tarip jasa telekomunikasi, pasar jasa telekomunikasi, dan infrastruktur telekomunikasi. Perlu dicatat bahwa tidak selalu terdapat korespondensi antara unsur-unsur dewasa ini dan dimasa depan, seperti unsur badan penyelenggara, badan lain atau jasa telekomunikasi dasar/non dasar yang dalam komponen struktur industri telekomunikasi masa depan tidak diketemukan lagi.
Matriks Perbandingan keadaan dewasa ini dan masa datang 
Komponen	Keadaan dewasa ini	Keadaan masa datang	Catatan	
Peraturan perundangan 				
•	Undang-undang 	UU No. 3 tahun 89 tentang telekomunikasi 	UU tentang telekomuni-kasi yang baru 	a.		
•	Penyelenggaraan telekomunikasi	Oleh pemerintah yang dilimpahkan kepada badan penyelenggara (BP)	Oleh usaha swasta (termasuk BUMN yang telah diswastakan) dan koperasi	b.		
•	Kategori penyeleng-garaan jasa telekomunikasi 	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar	Penyelenggaraan jaringan dan jasa teleko-munikasi 	c.		
•	Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara 	Badan lain (BL) harus bekerja sama dengan BP dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar	Kewajiban kerja sama antar penyelenggara di tiadakan	d.		
•	Regulasi				
•	Bentuk kerja sama	Patungan, KSO dan KM 	Didasarkan atas pertimbangan usaha 	e.		
•	Penyertaan investor (modal) asing	Pada umumnya sampai sekitar 35 %	Akan meningkat bertahap dengan kepemilikan swasta nasional dan koperasi lebih besar dari swasta asing 	f.		

Struktur industri telekomunikasi 				
•	Jasa telekomunikasi tetap 				
•	Penyelenggara 	BP atau BL yang bekerja sama dengan BP 	Diselenggarakan oleh usaha swasta, BUMN, BUMD dan koperasi 	g.		
•	Penyelenggaraan 	Monopoli atau duopoli sampai waktu tertentu (lihat hal II – 4)	Kompetitif (lihat hal III - 3)	h.		
•	Jasa telekomunikasi dasar bergerak 				
•	Penyelenggara 	BP yang bekerja sama dengan BL 	Diselenggarakan oleh usaha swasta, BUMN, BUMD dan koperasi 	i.		
•	Penyelenggaraan 	Kompetif (lihat hal II – 4)	Kompetitif (lihat hal III – 3)		
•	Jasa telekomunikasi non-dasar	BL dapat menyelenggara-kannya tanpa bekerja sama dengan BP 	Peran usaha menengah dan kecil dalam aktivitas penyelenggaraan makin meningkat	j.		
Tarif jasa telekomuni-kasi 	Ditetapkan pemerintah 	Berorientasi pada biaya mekanisme pasar	k.		
Pasar jasa telekomuni-kasi 				
•	Permintaan 	Cukup potensial karena masih rendahnya teledensitas	Dengan liberalisasi akan makin meningkat 	l.		
•	Penyediaan 	Lebih banyak menjadi beban negara 	Oleh investor swasta dan koperasi yang mening-katkan kemungkinan tercapainya keseim-bangan permintaan dan penyediaan 	m.		
Infrastruktur telekomuni-kasi 	Jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2 	Jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak untuk komunikasi multimedia	n.		

III.3.	Cacatan Matriks
6.	Catatan dibawah diurutkan menurut penomoran di kolom terakhir matriks diatas. Berhubungan keadaan unsur-unsur telekomunikasi masa depan banyak yang diterangkan di BAB VI KEBIJAKAN UNTUK MENUJU TELEKOMUNIKASI MASA DEPAN, maka keterangan berikut banyak yang mengacu pada BAB tersebut.
Pengaturan perundangan
a.	Undang-undang 
Sepuluh tahun yang lalu Undang-Undang No. 3 tahun 1989  tentang telekomunikasi diundangkan untuk mendasari telekomunikasi Indonesia yang seperti di kebanyakan negara di dunia bersifat monopolistis meskipun mulai membuka kemungkinan partisipasi swasta, walau masih terbatas. Sementara itu lingkungan di dalam dan diluar negeri telah banyak sekali berubah sebagai akibat dari globalisasi. Sejalan dengan itu telah terjadi perubahan yang mengarah kepada perdagangan bebas dibidang telekomunikasi. Oleh karena itu undang-undang yang baru harus mempunyai karakteristik yang anti monopoli dan pro-konsumen.
b.	Penyelenggaraan telekomunikasi 
Dimasa depan pemerintah baik langsung maupun tidak langsung tidak lagi menyelenggarakan telekomunikasi. Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan oleh usaha swasta (termasuk BUMN) yang telah diswastakan ) dan koperasi (lihat BAB VI butir 11.b), dengan catatan kepemilikan swasta dan koperasi nasional lebih besar dari kepemilikan swasta asing. 
c.	Kategori (penyelenggaraan) jasa telekomunikasi 
Undang-undang yang baru menghapuskan pembedaan antara jasa telekomunikasi dasar dan non-dasar yang sekarang berlaku dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Perbedaan dilakukan antara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang pemberian izin penyelenggaraannya didasarkan hanya pada kelayakan usaha calon penyelenggara untuk menyelenggarakan jenis telekomunikasi bersangkutan (lihat BAB VI butir 14 dan 25).
d.	Restriksi usaha swasta sebagai penyelenggara 
Pada waktu ini usaha swasta sebagai badan lain (BL) harus bekerja sama dengan badan penyelenggara (BP) agar diizinkan menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar. Dimasa depan keharusan kerja sama antara penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan suatu jasa telekomunikasi semata-mata didasarkan atas kelayakan usaha penyelenggara dan tidak atas dasar kepemilikan saham penyelenggara tersebut oleh pemerintah (lihat BAB VI butir 25).
e.	Bentuk kerja sama 
Pada waktu ini kerja sama yang dimaksudkan catatan matris butir 4 diatas dibatasi bentuknya, yaitu patungan, kerja sama operasi (KSO) atau kontrak manajemen (ihat BAB II butir 7). Dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan, baik keperluan mengadakan kerja sama maupun bentuk kerja samanya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan semata-mata atas dasar pertimbangan usaha.
f.	Penyertaan investor (modal) asing 
Dalam Schedule of Commitment traktat multilateral WTO, Indonesia menyatakan bahwa kepemilikan asing atas saham penyelenggara jasa telekomunikasi dasar dapat sampai 35 %. Batas ini sewaktu-waktu dapat dinaikkan tapi tidak boleh diturunkan. Selanjutnya pada putaran perundingan dagang multilateral yang diadakan secara periodik batas ini secara bertahap dapat dinaikan, namun tidak melebihi kepemilikan nasional.
Struktur industri telekomunikasi 
g.	Penyelenggara jasa telekomunikasi tetap
Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1989 yang sekarang berlaku, jasa telekomunikasi tetap adalah jasa telekomunikasi dasar. Maka penyelenggaranya harus badan usaha milik negara yang merupakan badan penyelenggara (BP) atau usaha swasta (BL) yang bekerja sama dengan badan penyelenggara tersebut. Pelaksanaan liberalisasi penuh menghasilkan lingkungan regulasi telekomunikasi masa depan yang tidak mendasarkan pemberian kewenangan sebagai penyelenggara berdasarkan adanya saham penyelenggara yang dimiliki negara, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan penyelenggara. (Lihat BAB VI butir 11 c).
h.	Penyelenggaraan telekomunikasi tetap 
Dengan adanya hak eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal, jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional, maka penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap waktu ini sifatnya monopolistis. Sedang karakteristik telekomunikasi Indonesia di masa depan adalah multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.
Dari bagan di halaman II-4 yang memperlihatkan struktur industri dewasa ini dapat dibaca bahwa jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dapat berdasarkan kabel atau radio, yang masing-masing penyelenggaraannya dilaksanakan secara eksklusif dan persaingan terbatas. Sedangkan bahan di halaman III-3 memperlihatkan keadaan sesudah liberalisasi total dilaksanakan, yaitu pada kolom penyelenggara yang diberi indikasi “sejak 2011”. Hal ini ditandai bahwa pada baris jaringan dan jasa telekomunikasi tetap, selain PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai penyelenggara tertulis juga “OPERATOR LAIN”. OPERATOR LAIN adalah usaha swasta dan koperasi yang mempunyai kelayakan usaha dan mendapat izin penyelenggaraan.
Pada baris sebelum yang trakhir di bagian halaman II-4, diindikasikan bahwa pada waktu ini penyediaan peralatan terminal pelanggan (CPE) dilaksanakan secara bersaing, sedang penyediaan non CPE persaingannya masih terbatas. Dimasa depan penyediaan peralatan non CPE dilaksanakan juga secara bersaing.
i.	Penyelenggara dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak 
Sesuai dengan Undang-undang No. 3 tahun 1989, dewasa ini penyelenggara jasa telekomunikasi bergerak adalah BL yang bekerja sama (Secara patungan) dengan BP. Seperti diutarakan di atas, dalam penyelenggaraan telekomunikasi masa depan keharusan kerja sama antar penyelenggara untuk dapat menyelenggarakan telekomunikasi tidak ada lagi.
Biarpun ada keharusan kerja sama antar BL dan BP, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak pada waktu ini dilaksanakan atas dasar persaingan. Meskipun demikian, jumlah penyelenggara dibatasi oleh ketersediaan frekuensi. Dimasa depan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi bergerak juga dilaksanakan secara kompetitif, dengan catatan bahwa perbedaan antara BL dan BP serta keharusan kerja sama antar penyelenggara sudah tidak ada lagi. Akan tetapi pembatasan jumlah penyelenggara oleh ketersediaan spektrum tetap ada.
j.	Penyelenggara dan penyelenggaraan telekomunikasi non-dasar 
Pada waktu ini, BL tanpa harus bekerja sama dengan BP dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi non-dasar, yang meliputi antara lain jasa akses internet, premium call, telepon umum dan wartel. Karena modal yang diperlukan relatif tidak besar, usaha kecil dan menengah kebanyakan aktif dalam penyelenggaraan jasa ini yang diselenggarakan secara kompetitif (Lihat bagan di halaman II-4). Dimasa depan, meskipun tidak lagi dinamakan jasa telekomunikasi non-dasar, jenis jasa-jasa tersebut akan meningkat sekali, sehingga peluang bagi usaha kecil dan menengah untuk berusaha akan jauh lebih besar.

Tarif 
k.	Tarif jasa telekomunikasi 
Pada waktu ini, tarif jasa telekomunikasi diatur pemerintah. Dimasa depan untuk jasa telekomunikasi yang penguasaan pasar (market power) penyelenggaranya dominan sekali tarif ditentukan oleh regulator dengan berorientasi pada biaya (cost-oriented), sedang untuk jasa telekomunikasi yang para penyelenggaranya kurang lebih mempunyai penguasaan pasar yang setara (seperti penyelenggaraan jasa telepon bergerak seluler atau jasa akses Internet pada waktu ini) tarif ditentukan oleh mekanisme pasar (lihat BAB VI butir 11.d).

Pasar jasa telekomunikasi 
l.	Pasar jasa telekomunikasi 
Seperti diterangkan di BAB II butir 17, besarnya pasar untuk suatu barang atau jasa diukur dari besarnya permintaan untuk barang atau jasa tersebut. Sebaliknya potensi besarnya permintaan yang belum terpenuhi dapat ditaksir dari perbandingan derajat pemenuhannya dibeberapa pasar serupa. Mengingat bahwa teledensitas Indonesia yang terendah diantara negara yang setara maka dapat disimpulkan bahwa masih cukup banyak permintaan akan jasa telekomunikasi yang belum dipenuhi. Karena kemajuan teknologi dan liberalisasi pasar, dimasa depan jenis jasa telekomunikasi akan meningkat yang akan disertai permintaan yang meningkat pula.
m.	Penyediaan 
Diwaktu yang lampau, meskipun kecenderungannya sekarang telah menurun, pendanaan untuk memenuhi permintaan jasa telekomunikasi menjadi beban pemerintah. Pada hal menurut Bank Dunia setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi guna mendukung ekonominya, negara berkembang membutuhkan 64 miliar USD. Hal ini sudah tentu tidak mungkin dipikul pemerintah negara tersebut, karena masih banyaknya kebutuhan lain yang perlu dibiayai. Dimasa datang, pembangunan jaringan telekomunikasi dilaksanakan atas dasar permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi permintaan pasar dan sepenuhnya dilakukan berdasarkan investasi oleh swasta. Sebagai akibatnya, distorsi dalam mekanisme pasar akan berkurang, sehingga kemungkinan terjadinya kesetimbangan antara permintaan dan penyediaan akan meningkat.

Infrastruktur 
n.	Infrastruktur 
Infrastruktur utama dalam telekomunikasi Indonesia pada waktu ini adalah jaringan telepon tetap untuk komunikasi suara dan jaringan telepon bergerak generasi ke 2. Karena kemajuan dan konvergensi teknologi, dimasa depan jaringan telekomunikasi tetap serta jaringan telekomunikasi bergerak terestrial dan satelit untuk komunikasi multimedia akan merupakan infrastruktur utama.

III.4.	Evolusi Telekomunikasi
7.	Perkembangan telekomunikasi berjalan terus. Begitupun regulasi telekomunikasi akan terus berubah mengikuti kemajuan teknologi dan dinamika ekonomi. Kompetisi di segala penyelenggaraan telekomunikasi telekomunikasi, dianggap perlu tetapi belum mencukupi liberalisasi yang penuh. Kualitas kompetisinya masih merupakan isu lanjutan dalam liberalisasi telekomunikasi. Salah satu contoh adalah tuntutan akan adanya portabilitas nomor (number portability), yaitu kemungkinan membawa nomor yang lama bila pelanggan pindah berlangganan dari satu penyelenggara ke penyelenggara yang lain. Dengan tidak adanya portabilitas nomor, perpindahan semacam ini akan mengalami hambatan.
8.	Kecenderungan konvergensi antara telekomunikasi dengan teknologi informasi (telematika) juga akan makin mendesak regulasi untuk memperhatikan isu yang berhubungan dengan content (muatan). Contoh akut dalam hal ini adalah tanda tangan digital, TRIP (Trade Related Intellectual Property), internet webcasting yang erat hubungannya dengan e-commerce dan sebagainya.

BAB IV
FAKTOR-FAKTOR INTERN

IV.1.	Umum 
1.	Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia merupakan bagian kebijakan reformasi nasional, yang arahnya telah ditentukan oleh Ketetapan MPR RI NO. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara.
2.	BAB IV ini menitik beratkan pada faktor-faktor intern yang sangat besar pengaruhnya sehingga harus diperhatikan dalam perumusan strategi reformasi telekomunikasi. Dalam hubungan ini BAB IV mengemukakan :
a.	Perubahan besar dalam bidang politik-sosial-ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998;
b.	Ketetapan Sidang Istimewa MPR 1998 yang menentukan arah reformasi pembangunan nasional;
c.	Dampak krisis ekonomi;
d.	Program reformasi ekonomi nasional yang dilaksanakan pemerintah bersama IMF untuk mengatasi krisis moneter beserta implikasinya termasuk kebijakan restrukturisasi BUMN; dan 
e.	Program reformasi telekomunikasi.
IV.2.	Perubahan Besar Dalam Bidang Politik-Sosial-Ekonomi
3.	Tahun 1998 merupakan tahun yang amat bersejarah dalam kehidupan bangsa Indonesia. Waktu krisis ekonomi keuangan yang melanda Indonesia masih berlanjut, terjadilah dalam tahun itu, peristiwa-peristiwa historis seperti berikut ?

a.	Pergantian pemerintah yang sudah berkuasa selama 32 tahun;
b.	Ditetapkan haluan negara baru yang memberikan arah pada reformasi pembangunan;
c.	Bertiupnya angin demokrasi dalam kehidupan politik;
d.	Diarahkannya kebijakan ekonomi yang menekankan perwujudan struktur ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan;
e.	Dijaminnya hak azasi manusia termasuk hak atas kebebasan informasi oleh ketetapan lembaga tertinggi negara.
Dampak peristiwa-peristiwa penting diatas kepada praktek kehidupan nasional yang nyata masih harus ditunggu namun begitu, tidak dapat disangkal bahwa peristiwa-peristiwa tadi akan membawa perubahan fundamental dalam segala aspek kehidupan bangsa Indonesia.
IV.3.	Ketetapan Sidang Istimewa MPR November 1998
4.	Kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia harus mengacu pada ketetapan Sidang Istimewa MPR bulan November 1998 mengenai Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara yang di uraikan dalam butir-butir berikut.
5.	Salah satu tujuan Reformasi Pembangunan adalah :
a.	Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat –singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan usaha nasional.
Sedang agenda yang harus dijalankan kebijakan reformasi Pembangunan termasuk :
b.	Melaksanakan deregulasi ketetapan-ketetapan yang menghambat investasi, produksi, distribusi, dan perdagangan; dan
c.	Membuat perekonomian lebih efisien dan kompetitif dengan menghilangkan praktek monopoli serta mengembangkan sistem insentif yang mendorong efisiensi dan inovasi.
6.	Dalam ketetapan tentang Hak Azasi Manusia ditegaskan bahwa :
a.	Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
b.	Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (lihat juga BAB V butir 23-25 dokumen ini).

IV.4.	Dampak Krisis Ekonomi
7.	Dampak krisis ekonomi pada telekomunikasi Indonesia telah diuraikan BAB II butir 21 dan 22. Ketergantungan pembangunan infrastruktur pada impor membuat perkembangan telekomunikasi amat sensitif terhadap nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Pada waktu nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar melonjak dan 2.371 menjadi 17.000 pada tanggal 21 Januari 1988, pembangunan telekomunikasi praktis dihentikan dan semua proyek yang sedang berjalan menjadi tidak layak.

IV.5.	Program Reformasi Ekonomi Nasional
8.	Upaya pemulihan ekonomi nasional yang juga didukung IMF ini kurang lebih telah berjalan setahun dan dilaksanakan pemerintah dengan konsekuen dan konsisten. Secara berkala diadakan review yang biasanya menghasilkan program untuk periode berikutnya. Program periodik ini didokumentasikan dalam memorandum of Economic and Financial Policies (MEFP). Dalam MEFP terakhir dan suplemennya bulan November 1998, dikonfirmasikan bahwa, meskipun belum mantap benar, tanda-tanda perbaikan ekonomi makro mulai tampak.
9.	Berkat kebijakan yang ketat, Rupiah menunjukan trend yang menguat. Harga bahan makanan cenderung menurun dan tingkat harga pada umumnya stabil. Begitu pula harga saham agak membaik meskipun demikian, stabilitas yang mantap dalam nilai tukar masih belum tercapai. Inflasi menunjukkan kecenderungan menurun, karena ditolong oleh menguatnya Rupiah.

IV.6.	Program Reformasi Telekomunikasi 
10.	Pada hakekatnya, komponen utama program reformasi nasional untuk mengembalikan kepercayaan kepada Pemerintah dan menstabilkan ekonomi, seperti diuraikan diatas, adalah :
a.	Deregulasi
b.	Pro-kompetisi
c.	Liberalisasi
d.	Restrukturisasi
e.	Pembukaan pasar (market access), dan
f.	Pengaturan sebanyak mungkin berorientasi pada mekanisme pasar
11.	Menjadi keharusan, bahwa semua kebijaksanaan reformasi telekomunikasi menyelaraskan komponen dan arahnya dengan kebijaksanaan reformasi ekonomi nasional tersebut.

BAB V
FAKTOR-FAKTOR EKSTERN

V.1.	Umum
1.	Seperti telah diutarakan dimuka, sifat telekomunikasi adalah inheren dengan jangkauan jarak jauh, sehingga mempunyai implikasi global. Sebaliknya, wujud dan bentuk lingkungan telekomunikasi dalam kebijaksanaan nasional tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang mempunyai dimensi global.
2.	BAB ini menguraikan faktor-faktor ekstern (global) yang mempengaruhi kebijksanaan reformasi telekomunikasi di mana saja, tidak terkecuali di Indonesia. Yang amat signifikan di antara faktor-faktor tersebut adalah :
a.	Kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang dramatis sekali;
b.	Globalisasi ekonomi yang telah menempatkan telekomunikasi selain sebagai jasa yang diperdagangkan (tradeable), juga sebagai sarana vital bagi sebagian besar jasa lainnya, sehingga pengaturan telekomunikasi menjadi bagian dari rezim perdagangan dunia WTO dan
c.	Datang masyarakat informasi yang menempatkan informasi menjadi faktor produksi yang amat strategis, sehingga pemanfaatannya benar merupakan penentu daya saing suatu ekonomi.

V.2.	Kemajuan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika
3.	Teknologi bukan menjadi subjek utama BAB ini. Akan tetapi perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya fenomena baru dalam lingkungan telekomunikasi merupakan fokus butir ini  dan butir berikutnya. Apresiasi mengenai perkembangan teknologi penyebab (Enabling teknology) tersebut dapat lebih memberi pemahaman akan potensi perubahan-perubahan mendasar yang terjadi.
4.	Yang dimaksud dengan teknologi penyebab dalam konteks ini adalah teknologi digital. Komputer sejak lahirnya sudah mempergunakan teknologi tersebut, sedang teknologi telekomunikasi sekarangpun telah sepenuhnya digital. Proses digitalisasi di televisi dan radio sekarang juga sudah mulai.
5.	Pada waktu ini teknologi digital meliputi berbagai disiplin industri yang pada umumnya behubungan dengan industri komputer dan telekomunikasi, seperti micro-elektronika, perangkat lunak dan transmisi digital. Penggunaan teknologi digital telah terbukti dapat meningkatkan efisiensi, fleksibilitas dan efektifitas biaya (cost-effectiveness). Lagi pula, teknologi tersebut telah teruji potensinya untuk meningkatkan kreativitas dan mendorong inovasi.
6.	Seperti sering ditulis, dalam kurun waktu 25 tahun yang lalu, rasio antara harga dan kinerja (price/performance) teknologi digital (prosesor micro, chip penyimpan dan sebagainya) telah menurun 10.000 kali atau 4 tata besaran (order of magnitude). Inipun baru permulaan. Sebab dengan teknologi yang sekarang telah di kuasai saja, rasio tersebut masih bisa diperbaiki dengan tata besaran antara 4 sampai 5 dalam waktu yang lebih pendek. Tidak ada teknologi lain yang dalam segi rasio antara harga dan kinerjanya menunjukkan kemajuan seperti teknologi digital.
7.	Rasio antara harga dan kinerja yang terus menurun memungkinkan lebih banyak orang dapat memanfaatkan teknologi yang dasarnya digital. Maka dari itu tidak mengherankan bila frekuensi lahirnya jasa-jasa baru  dalam telekomunikasi dan telematika - yaitu persenyawaan telekomunikasi dan informatika – makin lama makin meningkat. Hal ini tidak boleh tidak, mempunyai implikasi signifikan sekali pada struktur industri telekomunikasi dan kerangka pengaturannya (regulatory framework).

V.2.1.	Multimedia dan Internet
8.	Representasi informasi yang telah di kode secara digital – baik asalnya dari medium suara, bunyi, tulisan atau gambar dapat disimpan, diproses, dipungut (retrieved), dikompresi, dikombinasikan dan ditransmisikan dengan cara yang sama. Representasi informasi tersebut yang juga disebut representasi multimedia dapat disalurkan melalui jaringan digital apa saja, baik jaringan telekomunikasi, jaringan data maupun jaringan televisi. Ini berarti bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi makin tidak tergantung pada anjungan (platform) yang menjadi infrastrukturnya. Contoh ketidak tergantungan jasa telekomunikasi pada anjungan yang paling relevan, pada waktu ini, adalah internet.
9.	Internet adalah jaringan dari jaringan (network of networks) yang dihubungkan secara  terbuka melalui saluran transmisi yang disewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi domestik dan internasional. Dengan pertumbuhan yang luar biasa, dalam waktu pendek internet yang dulunya merupakan jaringan antar data universitas, telah menjadi jaringan global yang menghubungkan 40 juta komputer (host) dan dipergunakan oleh lebih dari 150 juta pengguna. Dewasa ini, transaksi dagang untuk barang jasa yang dilakukan melalui internet telah mencapai 3 Milyar USD setahunnya. Pada tahun 2000 jumlah niaga elektronis internet (Internet e-commerce) diprediksi akan meningkat menjadi 100 sampai 150 Milyar USD setahunnya.
10.	Dalam pada itu, WWW (World-Wide-Web) telah menjadikan internet anjungan yang populer untuk transmisi gambar berwarna, baik diam maupun bergerak, disamping tulisan sekarangpun, meski masih dengan kualitas sederhana, internet telah merupakan permulaan suatu wahana transport suara waktu nyata (realtime). Maka sudah dapat dipastikan bahwa tramsformasi Internet untuk menjadi infrastruktur multimedia dengan liputan global akan menjadi kenyataan. Dengan demikian, perkembangan teknologi sebagai motor pendorong perubahan mendasar yang berdimensi global, antara lain, telah didemotrasikan oleh Internet dengan jelas sekali. Hal ini tidak boleh tidak akan memberi warna baru pada lingkungan telekomunikasi dimanapun, termasuk Indonesia.

V.3.	Telekomunikasi Dalam Mesin Perdagangan Dunia WTO
11.	Sebagai faktor ektern dan univesal kedua yang mempengaruhi kebijakan reformasi telekomunikasi nasional adalah kenyataan baru bahwa rezim telekomunikasi nasional telah menjadi bagian dari rezim perdagangan global yang diadministrasikan oleh WTO (World Trade Organization ).
12.	Telekomunikasi, sejak awal, berfungsi untuk menjembatani jarak. Lama sebelum kata globalisasi menjadi populer, telekomunikasi sudah bersifat global. Juga sejak awal, telekomunikasi adalah jasa, yaitu jasa untuk melayani masyarakat (public utility), terutama untuk menyelenggarakan hubungan antar-individu. Karena kemajuan teknologi, sejak tahun 80-an, telekomunikasi juga merupakan sarana pembawa (delivery vehicle) jasa-jasa on-line seperti perbankan, penerbangan, niaga elektronik dan lain-lainnya. Oleh karena itu, telekomunikasi dalam bidang jasa menempati posisi yang unik, kalau tidak dikatakan sentral. Selain sentral, fungsi jasa telekomunikasi juga bersifat dua atau kembar. Pertama, secara intrinsik jasa telekomunikasi memang makin cenderung menjadi jasa yang diperdagangkan (tradeable). Kedua, jasa telekomunikasi juga merupakan jasa yang memungkinkan jasa lain – seperti penerbangan – untuk dikonfirmasikan secara luas. Spesifik dalam contoh ini, tanpa telekomunikasi, penerbangan, begitu pula pariwisata atau perbankan, tidak akan mungkin menjadi industri jasa yang berukuran raksasa seperti sekarang.
13.	Fungsi telekomunikasi sebagai bagian integral dan vital untuk jasa lain, seperti shared - ATM di perbankan, Computer Reservation System (CRS) di penerbangan atau E-Commerce di perdagangan yang secara nyata bersifat jasa komersial, memperkuat dimensi perdagangan jasa telekomunikasi. Akibatnya, serupa jasa lain dalam perdagangan yang kompetitif, telekomunikasi dituntut oleh pengguna-pengguna komersialnya untuk menyediakan pelayanan yang beragam, baik, andal, dengan tarip yang bersaing dan diselenggarakan bebas dari batasan monopoli seperti lazimnya jasa komersial. Kaidah-kaidah internasional yang berlaku di dunia komersialpun, khususnya perdagangan, juga dituntut untuk diberlakukan pada penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
14.	Akhirnya pada tahun 1997, sesudah bertahun-tahun dirundingkan di Putaran Uruguay dalam rangka GATT, sebagian besar negara di dunia, termasuk semua negara adikuasa telekomunikasi, telah menanda-tangani apa yang dinamakan World Trade Organization (WTO) Agreement on Basic Telekomunikasi yang bermaksud untuk meliberasisikan pasar jasa telekomunikasi dasar. Sebagai konsekuensinya, sejak 1 Januari 1998 dasar hubungan dalam lingkungan telekomunikasi  dunia berubah dari bilateral menjadi multilateral. Pasar jasa telekomunikasi yang dulunya tertutup berubah menjadi terbuka. Seperti jasa lainnya, jasa telekomunikasi diatur dalam traktat internasional General Agreement on Trade in Services (GATS). Sudah barang tentu perubahan ini tidak akan terjadi serta merta. Namun begitu, suatu pergeseran paradigma yang amat fundamantal telah terjadi. Sejak tanggal itu pula, rezim perdagangan dunia, khususnya yang mengenai komitmen untuk mengimplementasikan GATS dalam liberalisasi perdagangan jasa, berlaku pula untuk jasa telekomunikasi.
15.	Hal ini berbeda sekali dengan kelaziman yang berlaku bagi  jasa telekomunikasi sejak dulu. Pelayanan telekomunikasi selalu dianggap sebagai jasa yang non komersial dan pada umumnya diselenggarakan oleh negara dalam lingkungan monopoli. Lagi pula, sejak dulu konvensi internasional yang dituangkan dalam ITR (International Telecommunications Regulation) di bawah payung ITU (International Telecommunication Union) selalu didasarkan pada kedaulatan negara masing-masing dalam mengatur telekomunikasinya. 

V.3.1.	Jadwal Komitmen Dalam Rangka WTO
16.	Meskipun dalam lingkup nasional, komitmen yang diberikan negara anggota dalam rangka WTO harus dilaksanakan karena ada sanksinya. Komitmen WTO untuk liberalisasi jasa telekomunikasi dasar di dokumentasikan dalam : Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (Schedule Of Commitments on Basic Telecommunications) bagi masing-masing negara anggota. Komitmen multilateral ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kepastian yang menjadi bagian suatu traktat internasional akan mempunyai kredibiltas yang jauh lebih tinggi di mata investor yang berpotensial.
17.	Dalam jadwal komitmennya untuk jasa telekomunikasi dasar, Indonesia menyatakan antara lain, bahwa :
a.	Jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diselenggarakan secara eksklusif  oleh PT. TELKOM sampai dengan tahun 2005;
b.	Jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diselenggarakan secara duopoli oleh PT. INDOSAT dan PT. SATELINDO sampai dengan tahun 2004;
c.	Jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diselenggarakan secara eksklusif oleh PT. TELKOM sampai dengan tahun 2010;
d.	Jasa telekomunikasi bergerak seluler diselenggarakan secara kompetitif oleh penyelenggara yang sahamnya dapat dimiliki investor asing sampai 35 %
Dalam Komitmen Tambahan (Additional Commitments), dinyatakan bahwa pada akhir masa eksklusivital atau duopoli yang disebutkan di atas, Indonesia akan mengadakan peninjauan mengenai kemungkinan penerbitan baru.
18.	Seperti halnya kebanyakan negara lain, komitmen Indonesia sebenarnya mengkonfirmasikan status liberalisasi di lingkungan telekomunikasi pada waktu itu. Akan tetapi, semua sadar bahwa komitmen itu juga merupakan ikatan bahwa tidak akan ada pengurangan (roll-back) dari derajat liberalisasi yang telah dinyatakan dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar. Bahkan perjanjian GATS menuntut agar dalam tiap putaran negosiasi perdagangan yang akan datang disampaikan komitmen baru yang mencantumkan peningkatan derajat liberalisasi dalam bidang jasa, termasuk jasa telekomunikasi ?

V.3.2.	Kertas Referensi WTO (WTO Referensi Paper)
19.	Dengan dasar pemikiran seperti yang diutarakan di butir 16, di buat pula satu perangkat pengaturan untuk menjamin kompetisi yang sehat. Pengaturan ini didokumentasikan dalam Kertas Referensi WTO (WTO Reference Paper). banyak negara, termasuk Indonesia, menandatangani komitmennya untuk memasukkan pengaturan ini dalam kerangka regulasi telekomunikasi di negara masing-masing.

20.	Saat berlakunya komitmen liberalisasi jasa telekomunikasi dasar dalam Jadwal Komitmen Tentang Telekomunikasi Dasar (butir 16 dan 17 di atas) ditentukan sendiri oleh negara bersangkutan mengingat kesiapan masing-masing. Dalam hal Kertas Referensi WTO, bagi negara anggota yang menandatangani tanpa kualifikasi, seperti Indonesia, saat mulai berlakunya adalah tanggal 1 Januari 1998. Seperti diutarakan di atas, lain dengan ITU, WTO melalui mekanisme penyelesaian sengketanya, dapat menerapkan sanksi apabila komitmen yang telah dibuat suatu negara anggota tidak ditepati.
21.	Pengaturan Kertas Referensi WTO yang diharuskan untuk dimasukkan dalam regulasi nasional negara anggota yang telah memberikan komitmennya meliputi :
a.	Pencegahan praktek anti-kompetisi dalam telekomunikasi
Tindakan pencegahan praktek anti-kompetisi oleh penyelenggara dominan (incumbent) terhadap penyelenggara baru harus diberlakukan.
b.	Interkoneksi
Syarat bagi semua jaringan penyelenggara baru untuk interkoneksi dengan penyelenggara dominan (incumbent) harus sama dan diberlakukan tanpa diskriminasi.
c.	Pelayanan universal
Proses pelaksanaan dan pembebanan kewajiban penyelenggaraan pelayanan universal harus transparan, tanpa diskriminasi dan netral dari segi persaingan.
d.	Kriteria pemberian lisensi yang harus diumumkan
Pemberian lisensi harus dilakukan melalui proses yang transparan
e.	Regulator indenpenden
Regulator harus bebas dari ketergantungan pada penyelenggara telekomunikasi
f.	Alokasi dan pemakaian daya (resource) yang langka
Alokasi sumber daya langka (ump. Frekuensi, orbir satelit, nomor, tanah negara) harus dilaksanakan melalui proses yang adil, transparan dan tanpa diskriminasi. Teks Kertas Referensi WTO selengkapnya dimuat di Lampiran III.
22.	Sebagian dari yang diwajibkan Kertas Referensi WTO telah ada dalam regulasi Indonesia waktu ini. Akan tetapi, agar dapat memenuhi sepenuhnya, perlu diadakan penyempurnaan.

V.4.	Masyarakat Informasi
23.	Kedatangan masyarakat informasi tidak pada saat tertentu, melainkan merambat melalui suatu proses yang menyebabkan informasi diterima dan diakui sebagai faktor produksi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Artinya orang bersedia mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi yang tepat guna, tepat waktu dan tepat ruang. Mendapatkan informasi yang sifatnya seperti itu dengan biaya yang masuk akal dan terjangkau oleh para pelaku ekonomi ; baru mungkin setelah terjadinya kemajuan pesat dalam teknologi telematika, yaitu persenyawaan teknologi komputer (informatika) dengan teknologi telekomunikasi. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan rasio antara harga dan kinerja  (price performance ratio) teknologi digital yang menjadi dasar teknologi telematika terus menerus menurun, seperti telah di utarakan di BAB V butir. 
24.	Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi tersebut memungkinkan manusia untuk memproses, menyimpan, mencari kembali dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk apapun oral, tekstual ataupun visual – tanpa adanya kendala jarak, waktu dan volume. Dalam masyarakat informasi kemampuan mengakses dan kepandaian memanfaatkan informasi sebagai faktor produksi yang strategis menentukan kegagalan atau sukses dalam persaingan. Dalam hubungan ini, apabila infrastruktur informasi yang sebagai intinya adalah telekomunikasi tidak tersedia dengan memadai, maka daya saing ekonomi akan mengalami kendala serius. Infrastruktur informasi ini juga disebut secara populer Nasional Information Superhighway.
25.	Dalam hubungan ini, kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia tidak boleh dari agenda persiapan memenuhi kebutuhan masyarakat informasi Indonesia akan infrastruktur informasinya.

BAB VI
KEBIJAKAN UNTUK MENUJU 
TELEKOMUNIKASI INDONESIA MASA DEPAN

VI.1.	Umum
1.	BAB VI merupakan inti dokumen dalam menguraikan kebijakan pemerintah yang meliputi pemilihan strategi dan penentuan sasaran dalam melaksanakan reformasi telekomunikasi Indonesia. Secara berturut-turut diterangkan :
a.	Reformasi telekomunikasi Indonesia dalam tingkat makro;
b.	Restrukturisasi peraturan perundangan;
c.	Restrukturisasi industri telekomunikasi, termasuk aspek-aspek penyelenggaraan baik oleh BUMN maupun usaha swasta;
d.	Liberalisasi lingkungan usaha telekomunikasi, termasuk strategi restrukturisasi BUMN yang bergerak dalam bidang telekomunikasi sebagai bagian penting kebijakan liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia ?
2.	Dalam BAB-BAB di muka sering dipergunakan kata-kata reformasi, restrukturisasi, liberalisasi, dan regulasi, tanpa diberikan definisi, karena BAB-BAB di muka tadi lebih bersifat deskriptif dan kata-kata tersebut dalam pengertian secara umum sudah menjelaskan artinya sendiri (self-explanatory). Berhubung BAB VI lebih bersifat preskriptif, maka perlu didefinisikan kata-kata tersebut, khususnya yang dimaksudkan dan dipergunakan dalam BAB VI ini.

VI.1.1.	Definisi
3.	Reformasi. Dalam BAB ini dan khususnya dalam hubungannya dengan reformasi telekomunikasi Indonesia, kata itu dimaksudkan sebagai semua pembaruan untuk perbaikan yang meliputi segala aspek, baik aspek hukum, kebijakan, pengaturan, partisipasi swasta, maupun penyelenggaraan
Restrukturisasi berarti perubahan suatu tatanan atau struktur.  Tatanan dalam BAB ini dapat bermacam-macam konteksnya. Umpamanya : tatanan lingkungan operasi yang dapat berupa penyelenggara tunggal atau multi-penyelenggara ; tatanan pasar yang bisa monopolitistis atau kompetitif; tatanan yang menyangkut fungsi pemerintah : pemerintah memiliki, membangun dan menyelenggarakan telekomunikasi atau pemerintah hanya menentukan kebijakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan telekomunikasi. Begitu pula, tata hubungan antar - penyelenggara yang didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, atau hanya tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan.
Regulasi dalam konteks BAB ini berarti proses untuk memastikan agar penyelenggaraan telekomunikasi berjalan menurut peraturan (rules) yang ditentukan. Peraturan di sini, pada umumnya, bertujuan untuk menjabarkan, mengadministrasikan dan mengimplementasikan kebijakan yang dikodifikasikan dalam Undang-undang dan ketetapan lain yang ditentukan Menteri Perhubungan.
Liberalisasi berarti pengurangan atau penghapusan restriksi. Umpamanya restriksi dalam konteks, penghapusan larangan memasuki pasar (entry restriction), atau penghapusan larangan menyambungkan pesawat telepon selain produk manufaktur tertentu. Begitu pula dalam penghapusan pembatasan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara. Pada umumnya penggunaan kata liberalisasi dan deregulasi sering hanya berbeda dalam penekanan.
Privatisasi. Dalam pengertian spesifik, berarti transver atau pengalihan kepemilikan pemerintah atau saham BUMN penyelenggara telekomunikasi – seluruhnya atau sebagian – kepada masyarakat melalui bursa atau langsung kepada investor terpilih.

VI.2.	Reformasi Telekomunikasi Indonesia Dalam Tingkat Makro Restrukturisasi Peraturan Perundangan
4.	Dengan definisi di butir 3 sebagai patokan, maka yang dimaksudkan dengan reformasi telekomunikasi Indonesia adalah pembaruan kebijakan yang meliputi restrukturisasi semua tatanan yang relevan – termasuk tatanan hukum dan industri – serta liberalisasi lingkungan usaha dalam telekomunikasi – termasuk strategi restrukturisasi kedua BUMN yang menjadi badan penyelenggara telekomunikasi. Adapun semuanya ini harus diarahkan untuk mencapai tujuan reformasi yang dirincikan di BAB I butir 7. Selain itu, faktor-faktor ekstern dan intern yang mendorong sekaligus memberikan rambu-rambu perumusan  kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia diutarakan di BAB IV dan BAB V.
5.	Meski reformasi yang dilakukan itu praktis meliputi semua aspek, namun ada 3 (tiga) pokok pembaruan yang esensial sekali, yaitu :
a.	Menghapuskan bentuk monopoli memungkinkan persaingan dalam semua kegiatan penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara yang memiliki kekuasaan pasar (market power) yang besar melakukan tindakan yang bersifat anti-persaingan;
b.	Menghapuskan diskriminasi dan restriksi bagi perusahaan swasta besar maupun kecil dan koperasi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi (dengan perkataan lain : dalam investasi dan/atau operasi di bidang telekomunikasi);
c.	Mengkhususkan peran pemerintah sebagai pembina yang terdiri atas pembuatan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan telekomunikasi serta memisahkannya dari fungsi operasi.
6.	Telekomunikasi Indonesia yang di masa depan mempunyai 3 (tiga) ciri utama, yaitu adanya :
a.	Cukup pilihan bagi pelanggan atau pengguna jasa telekomunikasi baik dalam jenis maupun dalam penyelenggara jasa tersebut;
b.	Partisipasi aktif pihak swasta baik dalam modal maupun dalam penyelenggaraan; serta
c.	Regulasi ?
7.	Reformasi telekomunikasi Indonesia bukannya merupakan satu  peristiwa, melainkan satu proses. Bahkan satu proses yang iteratif. Untuk restrukturisasi suatu perusahaan saja kebanyakan tidak dilakukan sekaligus dalam satu ketika. Justru kebijakan satu reformasi yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu yang terlalu singkat, tidak akan mencapai sasarannya.
8.	Pemerintah sadar bahwa pelaksanaan kebijakan reformasi yang digariskan Cetak Biru ini membutuhkan beberapa tahun. Di samping itu, pemerintah juga sadar dan berketetapan untuk melaksanakannya secara konsekuen, terbuka dan konsisten. Sebab bagi investor syarat yang tidak bisa ditawar adalah kebijakan reformasi telekomunikasi Indonesia yang dari segi kredibilitas, transparansi dan konsistensi tidak diragukan lagi. Jadwal kebijakan reformasi telekomunikasi yang merupakan peta perjalanan (road map) reformasi diperlihatkan pada bagan di halaman III-3 dan Lampiran IV seperti telah diuraikan dalam BAB III. 

VI.3.	Restrukturisasi Peraturan Perundangan 
9.	Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, didasari oleh Undang-undang telekomunikasi yang mengkodifikasikan kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi. Karena Undang-Undang pada umumnya hanya menggariskan inti dan pokok-pokok kebijakan tersebut, untuk pelaksanaanya ditertibkan perangkat regulasi melalui beberapa jenis instrumen hukum yang sesuai. Sedang implementasinya dilaksanakan oleh otoritas regulasi yang biasa disebut regulator. (Lihat lebih jauh butir 13.c dibawah) ?

VI.3.1.	Pokok Kebijakan Yang Perlu Dikukuhkan Dalam Undang-undang
10.	Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru untuk diajukan ke DPR permulaan 1999. Dalam pada itu perangkat regulasi yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tersebut juga dipersiapkan.
11.	Butir-butir berikut menguraikan pokok-pokok kebijakan yang perlu dikukuhkan dalam Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru sebagai pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Hal ini diperlukan agar reformasi telekomunikasi Indonesia menuju masa depan dapat didasari oleh kerangka hukum yang sesuai.
a.	Kebijakan pro-persaingan
Menegaskan bahwa lingkungan telekomunikasi Indonesia berkarakter multi-operator, berdasarkan persaingan dan pro-konsumen.
b.	Pemisahan fungsi pembinaan dan penyelenggaraan
Menegaskan bahwa penguasaan telekomunikasi oleh negara dilakukan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah. Sedang pembinaan meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Dengan demikian terjadi pemisahan antara pembinaan dan penyelenggaraan telekomunikasi.
c.	Non-diskriminasi atas dasar struktur kepemilikan
Kewenangan yang diberikan pada penyelenggara tidak didasarkan pada adanya saham penyelenggara yang dimiliki pemerintah, melainkan tergantung pada jenis jaringan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara.
d.	Tarip berorientasikan biaya
Susunan tarip jasa telekomunikasi ditentukan oleh pemerintah dengan memperhatikan antara lain basis biaya dan mekanisme pasar.
e.	Mekanisme perizinan (licensing)
Prinsip pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi adalah :
a.	Tata cara yang sederhana;
b.	Proses yang transparan, adil dan tidak diskriminatif, serta
c.	Penyelesaian dalam waktu yang singkat
f.	Interkoneksi
Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaksanakan interkoneksi bila diminta oleh dan berhak meminta interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lain.
g.	Pelayanan universal
Dalam lingkungan multi-operator pelayanan universal dapat berbentuk penyediaan sarana telekomunikasi atau nerupa kontribusi antar penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi.
h.	Akses yang setara (equal access)
Agar semua jaringan telekomunikasi dalam lingkungan multi jaringan dapat diakses pelanggan suatu jaringan, penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan pelanggannya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan kebutuhan telekomunikasi.
i.	Standar teknik
Spesifik standar teknik harus bersifat :
a.	Netral terhadap teknologi dan
b.	Berdasar pada standar internasional.
j.	Perlindungan konsumen
Penyelenggara telekomunikasi publik wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna, apabila terbukti bahwa karena kelalaiannya pengguna tersebut menderita kerugian atas penggunaan jaringan atau jasanya.

VI.3.2.	Regulasi
12.	Perangkat regulasi pertama-tama dimaksudkan sebagai pengaturan untuk :
a.	Melindungi kepentingan konsumen jasa telekomunikasi dalam hal kualitas pelayanan yang diterima, harga yang harus dibayar, dan pilihan yang didapat;
b.	Mendorong dan memastikan kelangsungan persaingan yang sehat, berlanjut dan setara dalam penyelenggaraan telekomunikasi;
c.	Menggalakkan partisipasi swasta (masyarakat) dalam investasi dan operasi dalam bidang telekomunikasi, termasuk membuka kesempatan usaha bagi perusahaan menengah, kecil dan koperasi;
d.	Mendorong pemerataan liputan jasa telekomunikasi ke seluruh wilayah Indonesia;
13.	Pelaksanaan Undang-undang baru diatur lebih rinci dalam perangkat regulasi yang harus dapat diketahui umum, seperti disyaratkan Kertas Referensi WTO (lihat Lampiran III). Berikut diuraikan beberapa pokok kebijakan regulasi yang relevan.
a.	Persaingan
Dengan menghapuskan monopoli, tidak otomatis akan terjadi persaingan atas dasar yang setara dan sehat (fair). Maka dari itu, regulasi diarahkan untuk menstimulasi persaingan disemua penyelenggaraan dan mencegah penyelenggara telekomunikasi yang dominan menyalahgunakan kekuasaan pasar (market power) yang dimilikinya.
b.	Investasi swasta
Untuk menggalakkan investasi modal swasta, dalam regulasi diatur peningkatan bertahap kepemilikan penyelenggara telekomunikasi oleh investor asing. Dalam hal ini kepemilikan pihak nasional harus selalu lebih besar dari kepemilikan asing.
Catatan – Dalam jadwal komitmen yang disampaikan Indonesia kepada WTO (lihat BAB V butir 17) dinyatakan kepemilikan asing dalam saham penyelenggara jasa telepon bergerak seluler dapat sampai 35 %. Ini tidak berarti bahwa batas tadi tidak dapat dinaikkan atau dihapus setiap saat. Yang dilarang WTO adalah diturunkannya batas tadi sebelum atau pada putaran negosiasi perdagangan yang akan datang.
c.	Otoritas regulasi (regulator)
Liberalisasi telekomunikasi tidak berakhir dengan ditentukannya suatu kebijakan politik. Transformasi telekomunikasi Indonesia dari monopoli ke persaingan memerlukan supervisi terus-menerus dan solusi terhadap banyak sekali masalah yang tidak mungkin semuanya bisa diantisipasi sebelum dimulainya proses. Satu otoritas regulasi atau regulator yang diberi wewenang cukup dalam rangka legislasi, merupakan kebutuhan mutlak untuk mengatur dan mensupervisi proses liberalisasi serta menegakkan (enforce) regulasi telekomunikasi. Lagi pula, Kertas Referensi  WTO (Lampiran  III) juga mensyaratkan adanya regulator yang independen dari penyelenggara sebagai langkah pemisahan antara regulasi dan operasi.
Pada waktu ini fungsi regulator dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan. Pemerintah berniat untuk, pada waktunya, melangkah lebih jauh dengan melembagakan regulator yang kuat, dilengkapi dengan staf yang sangat kompeten serta diberi kewenangan luas dalam mengatur, mengendalikan, dan mengawasi telekomunikasi Indonesia serta mempertahankan momentum pelaksanaan liberalisasi.
d.	Tarip
Seperti dijelaskan di atas (butir 11.d), penentuan tarip (pricing), antara lain berprinsip pada orientasi biaya dan mekanisme pasar. Untuk pengendalian tarip (price control), terutama untuk jasa telekomunikasi yang belum sepenuhnya terjadi kompetisi (masih terjadi penguasaan oleh satu penyelenggara) akan diteruskan pengguna metode price cap. Dengan metoda ini suatu maksimum (cap) diberlakukan untuk perubahan tarip periodik bagi satu atau sekelompok (basket) jasa telekomunikasi. Besarnya maksimum itu ditentukan oleh faktor inflasi dan perbedaan keunggulan produktivitas (productivity gain) telekomunikasi dibandingkan dengan produktivitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.
e.	Perizinan (licensing)
Proses penerbitan izin (lisensi) dilaksanakan secara transparan, melalui proses evaluasi/seleksi dengan terlebih dulu mengumumkan :
a.	Jumlah ijin yang akan dikeluarkan;
b.	Untuk jenis jaringan atau jasa telekomunikasi apa lisensi akan ditertibkan;
c.	Lokasi dan wilayah penyelenggaraan;
d.	Kriteria untuk mendapatkan izin;
e.	Sampai kapan permohonan dapat diajukan (harus lebih lama dari 30 hari sesudah pengumuman);
f.	Biaya yang terkait dengan penerbitan lisensi dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang akan dibebankan pada penyelenggara sesudah menerima lisensi
Lisensi juga mencantumkan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi yang harus dicapai penyelenggaranya dalam waktu tertentu. Begitu pula, ditentukan sanksinya bila syarat tersebut tidak dipenuhi. Sanksi ini antara lain dapat berupa teguran, denda atau pencabutan lisensi.
Lain dari pada itu, lisensi menentukan kewajiban dan hak penyelenggara yang spesifik untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang diizinkan. Oleh karena itu terdapat beberapa kategori lisensi. Untuk penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, seperti jaringan telepon tetap atau jaringan bergerak seluler, lisensi ditertibkan secara individual, yang pada umumnya didasarkan pada seleksi. Namun untuk beberapa jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi atau jasa penjualan ulang (resale), lisensi kelas (class license) ditertibkan atas dasar notifikasi. Dalam hal ini, kewajiban dan hak serta syarat atau prosedur lainnya dicantumkan dalam lisensi dan ditertibkan secara umum. Barang siapa merasa mampu memenuhi apa yang dicantumkan dan bersedia diikat oleh syarat-syarat lisensi kelas tersebut, cukup mendaftarkan dan mengikuti prosedur untuk mulai penyelenggaraan jenis jasa telekomunikasi bersangkutan.
f.	Standar
Penentuan standar teknik nasional merupakan bagian integral pengembangan persaingan yang efisien setelah bidang telekomunikasi mengalami liberalisasi. Tujuan utama standar teknik adalah :
a.	Memastikan bahwa dalam lingkungan multi-operator dan multi-jaringan selalu terdapat konektivitas antara pelanggan jaringan yang satu dengan pelanggan jaringan yang lain (any-to-any);
b.	Menjamin interoperabilitas jasa telekomunikasi,
c.	Melindungi integritas jaringan dan
d.	Melindungi kesehatan dan keselamatan manusia yang terlibat dalam operasi dan penggunaan jaringan.
g.	Pengelolaan sumber daya terbatas
Pengelolaan sumber daya terbatas, seperti frekuensi radio, orbit satelit dan penomoran jaringan, harus selalu aktual dan alokasinya dilakukan secara transparan, adil, fleksibel dan netral dari segi persaingan. Perlu diingat bahwa spektrum merupakan sumber daya alam yang langka (scarce), sedang nomor merupakan sumber daya jaringan yang ada batasnya (finite).
Oleh karena itu, rencana penomoran nasional untuk jas telekomunikasi dan pelanggan jaringan telekomunikasi harus selalu aktual terhadap kepesatan perkembangan telekomunikasi.
Prinsip pengaturan penggunaan dan pengelolaan spektrum adalah :
a.	Responsif terhadap permintaan masyarakat dan frekunsi;
b.	Handal dalam mencegah terjadinya gangguan dan 
c.	Efisien, obyektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa (conflict) mengenai pengguna frekuensi.
h.	Liberalisasi peralatan terminal pelanggan (CPE) dan non-CPE. Meskipun penyediaan alat terminal pelanggan telah dibebaskan, uji tipe yang merupakan prosedur administrasi dalam pengujian teknis guna memverifikai apakah tipe alat bersangkutan sesuai (comply) dengan standar  teknik nasional masih harus dilakukan, sebelum alat dengan tipe bersangkutan dapat dijual atau disambungkan dengan jaringan telekomunikasi publik. Meskipun demikian menurut kebutuhan regulator dapat mengesampingkan (waive) keharusan ini. Mengenai uji tipe peralatan terminal pelanggan, Indonesia terikat pada kesepakatan MRA (Mutual Recognition Arrangement) dalam rangka APEC
Dalam hal liberalisasi peralatan non-CPE, penyelenggara berhak memilih produk sejenis dari jumlah produsen yang terbatas untuk menyederhanakan perawatan dan logistik.
i.	Penggunaan lahan milik negara atau swasta. Dalam rangka pergelaran infrastruktur telekomunikasi, kepada penyelenggara dapat diberikan kemudahan untuk memanfaatkan dan melintasi lahan negara. Pemanfaatan lahan milik perorangan atau badan swasta didasarkan atas persetujuan penyelenggara dan pemilik lahan.
j.	Pelayanan universal
Kewajiban menyediakan pelayanan universal (USO atau universal service obligation) merupakan fungsi sosial telekomunikasi. Penyediaan pelayanan universal bertujuan Indonesia secara wajar dapat mengakses pelayanan telepon dengan kualitas dan pembayaran yang tidak tergantung dimana ia bertempat tinggal. Komponen pengaturan USO dalam lingkungan multi operator adalah:
a.	Mengadministrasikan proses USO secara transparan;
b.	Tanpa diskriminasi;
c.	Netral terhadap kompetisi, dan
d.	Tidak terlalu memberatkan penyelenggara yang di wajibkan penyelenggaraannya. (Lampiran IV).
Berhubung PT. TELKOM sampai dengan tahun 2010 menyelengggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal secara  eksklusif, maka pada waktu ini penyedian pelayanan universal wajib dilaksanakan PT. TELKOM. Kalau ada defisit yang diderita PT. TELKOM dalam melaksanakan kewajiban USO-nya, maka kekurangan ini ditutup dari kontribusi penyelenggara lain melalui proses yang di administrasikan secara transparan. 
k.	Interkoneksi 
Prinsip pengaturan interkoneksi adalah:
a.	Penyelenggara jaringan dominan harus mengizinkan semua jaringan lain mengadakan interkoneksi dengan jaringannya dengan cara yang adil, tanpa diskriminasi dan dengan pembayaran yang berorientasi biaya;
b.	Permintaan interkoneksi dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama;
c.	Model perjanjian interkoneksi mudah didapat dan
d.	Adanya regulator yang menjadi wasit dalam sengketa interkoneksi. 

VI.4.	Resrukturisasi Industri Telekomunikasi 
14.	Tatanan industri telekomunikasi yang direstrukturisasi tidak lagi membedakan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar dan penyelenggara jasa telekomunikasi bukan dasar.  Melainkan antara kegiatan bisnis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, dalam pertelekomunikasian Indonesia yang sudah di reformasi akan terjadi 2 (dua) jenis persaingan,  yaitu persaingan dalam infrastruktur (network competition) dan persaingan dalam pelayanan (service competition).
15.	Mengingat pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan modal yang tidak sedikit, persaingan yang hebat antar jaringan terutama jaringan telepon tetap lokal tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Sebaliknya, persaingan antar pelayanan dapat didorong agar lekas berlangsung. Modal yang diperlukan penyelenggara jasa telekomunikasi relatif tidak begitu besar karena penyelenggara tidak perlu membangun sendiri infrastrukturnya melainkan memyewa dari penyelenggara jaringan telekomunikasi. Regulasi mewajibkan tarip sewa infrastruktur ini berorientasi pada biaya (cost oriented), sehingga tidak menghambat terjadinya persaingan antar pelayanan. Oleh karena itu usaha menengah, kecil dan koperasi berpotensi untuk aktif dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi ?

VI.4.1.	Penyelenggaraan Telekomunikasi 
16.	Pola penyelenggaraan telekomunikasi Indonesia ditentukan sekali oleh masih atau sudah tidak adanya eksklusivitas dan duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Butir 17 dan 18 berikut menjelaskan kebijakan pemerintah mengenai kasus penyelenggaraan telekomunikasi secara eksklusif dan duopoli ?

VI.4.1.1.	Hak Eksklusivitas
17.	Seperti diuraikan di BAB V butir 17 serta diperlihatkan oleh bagan di Lampiran II dan IV, ada beberapa jasa telekomunikasi yang tetap masih diizinkan untuk diselenggarakan secara eksklusif atau duopoli sampai waktu tertentu yaitu :
a.	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. INDOSAT secara duopoli sampai dengan tahun 2004;
b.	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional diizinkan untuk dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2005; serta
c.	Penyelenggaran jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal diizinkan untuk dilakukan oleh PT. TELKOM secara eksklusif sampai dengan tahun 2010.
18.	Sampai saat ini, pemerintah bermaksud dalam rangka menepati komitmen internasional untuk mempertahankan masa laku penyelenggaraan secara eksklusif dalam penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal dan penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional bagi PT. TELKOM serta masa laku penyelenggaraan secara duopoli untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional bagi PT. INDOSAT. Walaupun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk memperpendek masa laku eksklusivitas dan duopoli tersebut tanpa merugikan BUMN yang bersangkutan.?

VI.4.1.2.	Persaingan Dalam Infrastruktur 
19.	Seperti terlihat dari bagan di halaman II-4, liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia, untuk jaringan telekomunikasi tetap, baru bisa terjadi sesudah tahun 2010, yaitu sesudah semua masa eksklusivitas dan duopoli dalam penyelanggaraan telekomunikasi berakhir (Pada bagan di halaman II-4 ditandai dengan adanya perkataan “OPERATOR LAIN” di semua baris “JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP“  pada kolom “PENYELENGGARA“). Oleh karena itu, dari sekarang sampai tahun 2010 merupakan masa transisi menuju liberalisasi secara total. Dalam hal jasa telekomunikasi bergerak sekarangpun telah terjadi persaingan dalam infrastruktur.
20.	Selain konsisten dengan pemberian eksklusivitas, terjadinya persaingan dalam infrastruktur untuk telepon lokal berdasarkan kawat (wireline) baru sesudah tahun 2010 mempunyai alasan lain, yaitu untuk memungkinkan penyelenggara telepon lokal regional (PT. TELKOM dan mitranya), secara eksklusif sampai dengan tahun 2010, meneruskan investasinya dalam pembangunan jaringan lokal (line bild). Hal ini pertama-tama diperlukan untuk menaikkan teledensitas Indonesia, yang pada waktu ini paling rendah dikawasan Asia Tenggara (lihat BAB II butir 18). Kedua, untuk memenuhi permintaan akan sambungan telepon sesuai dengan perkembangan pasar. Perlu diingat bahwa investasi dalam telepon lokal jauh lebih masif, bila dibandingkan dengan investasi dalam jaringan telepon internasional atau jaringan telepon tetap sambungan langsung jarak jauh nasional.
21.	Sesudah tahun 2005, di bawah UU telekomunikasi yang baru, persaingan dalam infrastruktur untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh, tidak akan ada masalah bila dilihat dari segi hukum (lihat Lampiran IV) ?

VI.4.1.3.	Persaingan Dalam Pelayanan 
22.	Pada waktu ini persaingan dalam pelayanan sudah terjadi, meskipun persaingan dalam jaringan telekomunikasi tetap belum terjadi. Pada bagan di halaman II-4 hal itu diperlihatkan seperti : jasa telekomunikasi (akses) Internet, nilai tambah (Value Added Service atau VAS), trunking, paging, dan penyewaan transponder satelit.
23.	Seperti diuraikan di muka, jasa telekomunikasi tersebut diselenggarakan dengan menyewa infrastruktur dari penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap seperti PT. TELKOM. Secara teknis, hubungan infrastruktur yang disewa dengan jaringan telekomunikasi tetap (fixed) tidak merupakan interkoneksi sebagai mana halnya hubungan antara jaringan telepon bergerak dengan jaringan telepon tetap. Begitu juga dasar hubungan komersialnya.?

VI.4.2.	Penyelenggara Telekomunikasi 
24.	Seperti diperlihatkan pada bagan di halaman II-4 dan halaman III-3, pada waktu ini penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap adalah BUMN yang berstatus badan penyelenggara. (Pengecualian yang agak material adalah : penyelenggara telepon internasional kedua yang merupakan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta). Penyelenggara jaringan telekomunikasi bergerak seluler semuanya merupakan badan usaha patungan antara badan penyelenggara dan perusahaan swasta. Sedang penyelenggara jasa telekomunikasi yang disebutkan di butir 22 di atas hampir semuanya murni badan usaha swasta, dengan status badan lain.
25.	Pertelekomunikasian Indonesia yang sudah direformasi total, semua penyelenggara telekomunikasi harus mempunyai izin dengan status dan wewenang yang sama untuk jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang sama. Mereka tidak lagi diwajibkan untuk mengadakan kerja sama untuk menyelenggarakan telekomunikasi, seperti dalam rezim Undang-undang No. 3 yang mengharuskan BL bekerja sama dengan BP untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar.
26.	Meskipun statusnya menurut kerangka regulasi yang berlaku di bidang telekomunikasi itu sama, kekuasaan pasar, (market power) yang dimiliki penyelenggara dapat berbeda; bahkan berbeda jauh sekali. Sebagai contoh, penguasaan pasar penyelenggara yang semula (BP) besar sekali, karena pangsa pasarnya praktis masih seratus persen. Sedang pangsa pasar permulaan penyelenggara pendatang baru, bagaimanapun kuatnya, praktis sama dengan nol. Ia tidak akan mungkin berkembang tanpa mengadakan interkoneksi dengan jaringan badan penyelenggara yang dominan tadi. Oleh karena itu, harus dibuat regulasi mengenai interkoneksi yang adil (fair) untuk memungkinkan persaingan atas dasar kesetaraan (level playing field) ?

VI.5.	Liberalisasi Lingkungan Berusaha 
27.	Sejalan dengan definisi butir 3 di atas, liberalisasi dalam konteks BAB ini mempunyai arti penghapusan restriksi dan diskriminasi, terutama restriksi dan diskriminasi dalam berusaha atau berbisnis di bidang telekomunikasi Indonesia. Oleh karena itu, liberalisasi telekomunikasi Indonesia mempumyai 2 (dua) fokus yang penting, yaitu :
a.	Pembukaan pasar telekomunikasi, dan
b.	Menghapus diskriminasi atas dasar kepemilikan negara dalam saham penyelenggara. Hal ini antara lain dilaksanakan dengan me-restrukturisasi-kan semua BUMN di bidang telekomunikasi, yaitu PT. TELKOM dan PT. INDOSAT.
28.	Penghapusan semua hambatan untuk memasuki pasar telekomunikasi Indonesia (market entry) bagi mereka yang memiliki kelayakan berusaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi, dilaksanakan bertahap. Tahapan ini disesuaikan dengan akhir masa laku penyelenggaraan telekomunikasi tetap secara eksklusif dan duopoli dari kedua Badan Penyelenggara tersebut seperti diikhtisarkan butir 17 dan 18 di atas.

VI.5.1.	Restrukturisasi BUMN Penyelenggara Telekomunikasi
29.	Dalam Cetak Biru ini juga perlu diuraikan ikhwal restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi Indonesia. Berhubung sifatnya lebih mikro dan hanya menyangkut persoalan kedua penyelenggara BUMN tersebut, maka hal ini dibahas di Lampiran III. Meskipun demikian, hal-hal ini esensial sekali dan penyelesaiannya amat strategis, karena merupakan prasyarat pelaksanaan kebijakan makro ?

BAB VII
PENUTUP

Kebijakan pemerintah tentang telekomunikasi Indonesia disusun dengan mengacu pada rencana pembangunan nasional. Seperti dijelaskan oleh BAB-Bab di muka, Cetak Biru Kebijakan tentang Telekomunikasi Indonesia merupakan bagian dari rencana pembangunan telekomunikasi untuk memasuki abad ke 21, yang juga dinamakan abad informasi. Mengingat dinamika telekomunikasi yang begitu tinggi, Cetak Biru dari waktu ke waktu perlu diteliti dan dimana perlu diadakan penyesuaian.

Jakarta, 20 Juli 1999
Menteri Perhubungan RI

GIRI S. HADIHARDJONO

LAMPIRAN I
RESTRUKTURISASI BUMN PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

A.	 	Tujuan 
1.	Restrukturisasi BUMN penyelenggara telekomunikasi merupakan bagian sentral reformasi pertelekomunikasian Indonesia. Adapun tujuan restrukturisasi ini adalah supaya :
a.	Dalam lingkungan yang kompetitif nanti BUMN penyelenggara telekomunikasi tersebut tetap mempunyai daya saing yang handal, sehingga perannya dalam kelangsungan pembangunan dan peningkatan kualitas serta perluasan pelayanan kepada masyarakat cukup signifikan.
b.	Liberalisasi pasar telekomunikasi Indonesia dapat lekas terlaksana, sehingga partisipasi badan usaha lain dalam pembangunan dan perluasan pelayanan dapat meningkat, dan
c.	Reformasi pertelekomunikasi Indonesia yang menyeluruh dapat dilaksanakan menurut Undang-undang tentang telekomunikasi yang baru, dan sejalan dengan UU No. 5/1999 tentang “Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.?

B.	 	Kebijakan 
2.	Konsisten dengan aspirasi masyarakat yang anti-monopoli, kewajiban memupuk budaya bersaing sedini mungkin dan sejalan dengan kecenderungan global, PT. TELKOM dan PT. INDOSAT perlu direposisi sebagai dua penyelenggara jasa telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif. Maka dari itu, kepada PT.TELKOM akan diberikan izin penyelenggara jasa telekomunikasi tetap.
3.	Sesuai dengan kebijakan untuk mereposisi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT sebagai 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi tetap yang lengkap (full fixed service provider) dan kompetitif, maka perlu ada restrukturisasi internal di PT. TELKOM dan PT. INDOSAT untuk :
a.	Meniadakan kepemilikan bersama (aoint ownership) oleh PT. TELKOM dan PT. INDOSAT dalam suatu perusahaan afiliasi bidang telekomunikasi 
b.	Meniadakan kepemilikan anak perusahaan yang bergerak, baik dalam bidang usaha inti maupun dalam wilayah pelayanan yang sama dengan induk perusahaan; dan
c.	Melepaskan keharusan bekerja-sama dengan badan usaha lain seperti diwajibkan oleh UU No. 3/89.

C.	 	Masalah KSO
4.	Konsep dasar dibentuknya KSO di 5 wilayah regional PT. TELKOM pada tahun 1996 adalah untuk mempertahankan laju pembangunan dalam periode REPELITA VI agar :
a.	Mempercepat dipenuhinya kebutuhan pembangunan jaringan telekomunikasi dan ditingkatkannya serta diperluasnya pelayanan kepada masyarakat.
b.	Pertelekomunikasian Indonesia siap memasuki era pasar bebas,
c.	PT. TELKOM dapat lebih cepat mencapai peringkat World Class Operator,
d.	Peran serta swasta nasional dan internasional dalam investasi dan operasi di bidang telekomunikasi meningkat, tanpa mengurangi kepemilikan pemerintah di PT. TELKOM serta tanpa mengurangi keuangan PT. TELKOM.
5.	Meskipun sejak dimulaimya pelaksanaan KSO cukup banyak persoalan operasional yang tidak mudah dicari penyelesaiannya, namun pembentukan KSO telah menaikkan saham PT. TELKOM pada saat IPO dan sampai dengan terjadinya krisis moneter telah meningkatkan kinerja keuangan PT. TELKOM.
6.	Krisis moneter sebagaimana melanda hampir semua perusahaan di Indonesia, menyebabkan :
a.	Rencana usaha (business plan) yang menjadi dasar dilaksanakannya KSO menjadi tidak sesuai dengan realita.
b.	Pelaksanaan KSO mengalami hambatan finansial yang serius, dan
c.	Terganggunya kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
7.	Guna menanggulangi dampak krisis moneter untuk jangka pendek, PT. TELKOM dan mitra usahanya pada 5 Juni 1998 menandatangani MOU yang berlaku sampai akhir tahun 1999 agar kelangsungan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan. Akan tetapi untuk jangka panjang, tetap diperlukan tindakan penyesuain skema KSO dengan lingkungan ekonomi yang telah berubah sejak terjadinya krisis.?

C.1	 	Solusi jangka panjang masalah KSO
8.	Tercapainya solusi masalah KSO untuk jangka panjang adalah bagian penting dari restrukturisasi PT. TELKOM. Lagi pula penyelesaian tersebut merupakan prasyarat untuk liberalisasi pertelekomunikasian Indonesia demi kelangsungan laju pembangunan serta peningkatan dan perluasan pelayanan kepada masyarakat.
9.	Solusi masalah KSO untuk jangka panjang setidak-tidaknya harus memenuhi kriteria seperti di bawah ini :
a.	Menjamin kelangsungan pembangunan dan peningkatan serta perluasan pelayanan kepada masyarakat
b.	Meningkatkan profitabilitas dan daya saing PT. TELKOM, dan
c.	Tidak menimbulkan kewajiban pembiayaan pada Pemerintah dan PT. TELKOM (nonrecourse),
d.	Menciptakan situasi yang kondusif  bagi investasi swasta.
10.	Proses pencapaian solusi jangka panjang masalah KSO dilaksanakan sebagai berikut :
a.	Arah penyelesaian KSO jangka panjang ditentukan oleh Pemerintah;
b.	Atas dasar pengarahan tersebut, PT. TELKOM menegosiasikan dengan masing-masing mitra KSO-nya sesuai dengan mekanisme yang digariskan UU No. 1 tahun 1995;
c.	Mengingat situasi dan kondisi KSO di masing-masing wilayak KSO tidak sama, maka solusi yang akan dicapai dengan mitra yang satu dapat berbeda dari solusi yang disepakati dengan mitra yang lain.
Beberapa alternatif arahan yang dapat menjadi dasar negosiasi tersebut diuraikan  dalam butir-butir berikut. Sudah tentu masing-masing alternatif mempunyai kelebihan dan kekurangan yang perlu dikaji dalam perspektif jangka panjang.

C.2	 	Alternatif KSO yang disempurnakan
11.	Sejalan dengan kondisi perekonoomian yang diperkirakan akan semakin membaik, skema KSO yang disempurnakan merupakan salah satu pilihan alternatif yang dapat dikaji. Skema ini telah melewati suatu “learning process” yang cukup berarti bagi kedua pihak dan memberikan hasil usaha yang baik bagi PT. TELKOM. Meskipun demikian dari hasil evaluasi yang telah dilakukan keberhasilan skema ini sangat ditentukan oleh kualitas hubungan kedua pihak dan skema ini belum dapat menampung kebutuhan pembangunan dalam kurun waktu sambungan internasional. Sedangkan PT. INDOSAT akan diizinkan untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan sambungan lokal (regional). Langkah-langkah reposisi dan restrukturisasi PT. TELKOM dan PT. INDOSAT adalah sebagai berikut (lihat Lampiran IV)
a.	Menetapkan kebijakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam bentuk Cetak Biru “Kebijakan Pemerintah Tentang Reformasi Telekomunikasi”,
b.	Mengusahakan pengesahaan UU Telekomunikasi yang baru oleh DPR,
c.	Memberi izin prinsip kepada PT. TELKOM untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan internasional dan kepada PT. INDOSAT untuk jasa telekomunikasi tetap sambungan langsung jarak jauh nasional dan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal (regional),
d.	Menerbitkan semua perizinan PT. TELKOM dan PT. INDOSAT mengenai penyelenggaran jasa telekomunikasi di luar usaha intinya (core business),
e.	Menyelesaikan masalah KSO antara PT. TELKOM dengan mitra KSO-nya serta mengadakan restrukturisasi internal PT. TELKOM dan PT. INDOSAT,
f.	Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. TELKOM untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan internasional pada tahun 2005,
g.	Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan telekomunikasi tetap sambungan jarak jauh nasional pada tahun 2006,
h.	Memberi izin (tetap) penyelenggaraan kepada PT. INDOSAT untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal pada tahun 2011.
Selanjutnya, di samping perlu dipikirkan agar skema ini dapat lebih mendorong terwujudnya kemandirian dan daya saing PT. TELKOM di masa yang akan datang.

C.2.1.	 	Alternatif usaha patungan (JVC)
12.	Solusi jangka panjang masalah KSO yang menuju ke arah usaha patungan (JVC) regional merupakan alternatif lain yang cukup realistis untuk dikembangkan sebagai dasar negosiasi antara PT. TELKOM dan masing-masing mitra KSO. Pendapat ini didasari pertimbangan bahwa usaha patungan (JVC) :
a.	Lebih menjamin kelangsungan pembangunan dan perluasan pelayanan masyarakat dengan tidak menimbulkan beban kewajiban pembiayaan (non recourse) baik bagi pemerintah maupun PT. TELKOM,
b.	JVC merupakan persetujuan kedua belah pihak, sehingga PT. TELKOM tidak usah melakukan pembayaran menurut Pasal 17 Perjanjian KSO pada saat transformasi KSO menjadi usaha patungan,
c.	Lebih memberi kepastian berusaha bagi kedua belah pihak bila dibandingkan dengan konsep kemitraan KSO,
d.	Perjanjian JVC dapat dinegosiasikan sehingga sesudah waktu tertentu PT. TELKOM dapat membeli saham mitranya dan sementara itu profibilitas PT. TELKOM tidak menurun,
e.	Sesuai dengan kecenderungan struktur ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pada investasi swasta.

C.2.2.	 	Afternatif kompetisi 
13.	Alternatif lain sebagai arah solusi jangka panjang masalah KSO yang dapat dikembangkan adalah berdasarkan prinsip berikut :
a.	Semua pembangunan yang telah dilaksanakan oleh mitra KSO dialihkan kepada PT. TELKOM,
b.	Sebagai kompensasi untuk pengalihan tersebut pemerintah memberi lisensi penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal/regional kepada mitra KSO dan sebagian hasil pengoperasian yang dilaksanakan oleh PT. TELKOM,
c.	Nilai lisensi yang diberikan sebagai kompensasi tadi ditetapkan pemerintah sedang persyaratannya ditentukan departemen teknis sebagai regulator pertelekomunikasian Indonesia,
d.	Eksklutivitas PT. TELKOM dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap sambungan lokal. Regional akan berakhir saat izin tersebut diberikan kepada Mitra.
Selain ketiga alternatif tersebut di atas, tidak tertutup kemungkinan adanya solusi jangka panjang masalah KSO yang lain dan lebih baik serta menguntungkan bagi negara. 
LAMPIRAN II
PROFIL PENYELENGGARA

1.	Badan Penyelenggara

PT. TELKOM
Status	:	Badan penyelenggara	
Struktur kepemilikan pemerintah	:	75 %	
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri	
Pelanggan	:	> 5.000.000 sambungan	
Kapasitas jaringan 	:	> 6.000.000 sst	
Pendapatan setahun (1997)	:	Rp. 5.9 triliun	
Jumlah karyawan	:	38.103 orang	
IPO	:	November 1995	

PT. INDOSAT
Status	:	Badan penyelenggara	
Struktur kepemilikan pemerintah	:	65 %	
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri	
Trafik internasional	:	Keluar 262 juta menit *
Masuk 345 juta menit *	
Pendapatan setahun (1997)	:	Rp. 1.5 triliun	
Jumlah karyawan	:	2000 orang	
IPO	:	Oktober 1994	
Akhir tahun 96			

2.	Penyelenggara STBS
PT. SATELINDO
Status	:	Badan lain	
Struktur kepemilikan pemerintah	:	PT. TELKOM 22.5 %	
Penyelenggara 	:	PT. INDOSAT 7.5 %
	
Penyelenggara jasa	:	Telekomunikasi dalam negeri
Komunikasi satelit
Komunikasi mobil seluler (nasional)
GSM 900	
Pendapatan setahun (1997)	:		
Jumlah karyawan	:		
Jumlah pelanggan (1997)	:	221.505 (STBS)	
			
PT. TELKOMSEL
Status	:	Badan lain	
Struktur kepemilikan pemerintah	:	PT. TELKOM 42.72 %	
Penyelenggara 	:	PT. INDOSAT 35 %	
Penyelenggara jasa	:	Komunikasi mobil seluler nasional
GSM 900	
Pendapatan setahun (1997)	:	Rp. 491 milyar	
Jumlah karyawan	:	1885	
Jumlah pelanggan (1997)	:	335.961 (STBS))	
			
PT. EXCELCOMINDO
Status	:	Badan lain	
Struktur kepemilikan pemerintah	:	PT. TELKOM melalui PT	
Penyelenggara 	:	Telekomindo	
Penyelenggara jasa	:	Komunikasi mobil seluler nasional
GSM 900	
Pendapatan setahun (1997)	:		
Jumlah karyawan	:	+ 2000	
Jumlah pelanggan (1997)	:	78.746 (STBS)	

LAINNYA
Keterangan	:	Ada 4 penyelenggara
Komunikasi mobil seluler
Analog AMPS dan NMT regional; merupakan usaha patungan dengan PT. TELKOM
Baru-baru ini ditertibkan izin prinsip untuk mobil seluler digital PCN/PCS (DCS 1800 dan PHS) regional.	

3.	Penyelenggara jasa telekomunikasi nilai tambah 
Contoh 	:	7 penyelenggara trunking
10 penyelenggara paging nasional
40 penyelenggara Internet	
Status kepemilikan	:	Kebanyakan swasta murni	

4.	Penyelenggara jasa penjualan ulang
Contoh 	:	Penyelenggara telepon umum 
Penyelenggara Wartel
Penyelenggara premium call	
Status kepemilikan	:	Umumnya usaha kecil dan
Menengah swasta murni	

LAMPIRAN III
KERTAS REFERENSI WTO
(terjemahan lampiran persetujuan tambahan dalam pengaturan telekomunikasi pada daftar komitmen Indonesia untuk Jasa Telekomunikasi Dasar dalam Perundingan GBT-WTO Februari 1997)

Lingkup
Berikut ini adalah pengertian-pengertian dan prinsip prinsip pada kerangka pengaturan untuk jasa telekomunikasi

Pengertian-pengertian
Pengguna adalah konsumen jasa dan penyelenggara jasa
Sarana utama adalah sarana telekomunikasi umum jaringan maupun jasa yang :
(a)	Secara eklusif atau pada umumnya disediakan oleh sebuah atau secara terbatas jumlah penyelanggara, dan
(b)	Secara ekonomis maupun teknis tidak layak untuk dilaksanakan oleh penyelenggara lain.
Penyelenggara utama (dominan) adalah penyelenggara yang mempunyai kemampuan secara nyata mempengaruhi persyaratan untuk untuk berpartisipasi (dalam hal biaya dan penyediaan) pada pasar jasa telekomunikasi dasar dikarenakan :
(a)	Pengadilan terhadap sarana utama atau
(b)	Kedudukan dipasar

1.	Pengamanan dalam berkompetisi
1.1.	Pencegahan praktek-praktek anti-kompetisi dibidang telekomunikasi
Tindakan yang tepat harus dilaksanakan dengan tujuan mencegah penyelenggara yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, merupakan penyelenggara dominan yang dapat melakukan atau melanjutkan tindakan/praktek anti-kompetisi.

1.2.	Bentuk pengamanan
Tindakan anti kompetisi yang dimaksud khususnya mencakup :
(a)	Melakukan praktek anti-persaingan berupa subsidi-silang (crosssubsidization)
(b)	Menggunakan informasi yang didapat dari para pesaing lainnya yang dapat berakibat tindakan anti-persaingan dan
(c)	Tidak memberikan informasi teknis mengenai saran utama yang dibutuhkan kepada penyelenggara lainnya pada waktu yang tertentu dan informasi komersial yang terkait yang diperlukan untuk menyelenggarakan jasa.

2.    	Interkoneksi
Bagian ini berlaku dalam menghubungkan dengan penyelenggara jaringan atau jasa telekomunikasi umum, dengan tujuan memperbolehkan pelanggan/konsumen satu penyelenggara berhubungan dengan pelanggan dari penyelenggara lainnya dan mengakses jasa-jasa dari penyelenggara lainnya, dimana diperlakukan suatu komitmen khusus. 

2.1.	Jaminan Interkoneksi
Interkoneksi dengan penyelenggara utama harus dijamin pada setiap titik  pada jaringan yang secara teknis layak. Interkoneksi semacam itu disedikan:
(a)	Tanpa adanya diskriminasi dalam persyaratan, kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi), biaya dan mutu yang yang tidak boleh kurang dari yang diberikan guna penyelenggaraan jasa-jasa yang sama olehnya sendiri ataupun guna jasa-jasa yang sama oleh penyelenggara jasa bukan-afiliasi atau guna anak perusahaan afiliasi lainnya.
(b)	Secara tepat waktu, dengan syarat kondisi (termasuk standar teknis dan spesifikasi) dan biaya yang layak, terbuka, wajar, sesuai kelayakan ekonomi, dan cukup terpisah  (unbundled) sehingga penyelenggara tidak perlu membayar komponen jaringan atau saran jaringan yang tak diperlukannya dalam menyelenggarakan jasa tersebut; dan
(c)	Atas permintaan, pada titik-titik diluar titik terminasi jaringan yang diberikan pada sebagian besar pengguna, dengan biaya yang mencerminkan biaya pembangunan dari sarana tambahan yang diperlukan.

2.2.	Prosedur negoisasi interkoneksi yang tersedia untuk umum
Prosedur interkoneksi oleh penyelenggara utama (dominan) yang berlaku harus tersedia untuk umum.

2.3.	Pengaturan interkoneksi yang transparan 
Penyelenggara Utama harus menyediakan kepada publik, baik perjanjian maupun penawaran interkoneksi sebagai referensi.

2.4.	Penyelesaian perselisihan interkoneksi
Penyelenggara jasa yang meminta interkoneksi dengan penyelenggara utama dapat mengajukan banding :
(a)	Setiap saat, atau
(b)	Setelah jangka waktu yang wajar yang dimaklumkan kepada umum
Kepada badan domestik independen, mungkin berupa badan regulator seperti yang dimaksud dipara. 5 dibawah ini, untuk menyelesaikan perselisihan mengenai persyaratan yang pantas, kondisi dan tingkat biaya interkoneksi dalam waktu yang wajar, sekiranya hal tersebut sebelumnya belum ada.

3.	Pelayanan Universal
Setiap negara WTO, berhak menetapkan jenis kewajiban layanan universal yang diberlakukan. Kewajiban semacam itu, tidak akan dianggap sebagai anti-kompetisi, asalkan hal tersebut diatur secara transparan, tanpa dikriminasi dan dengan  secara netral dan tidak memberatkan melebihi batas kewajaran untuk jenis layanan universal yang ditetapkan oleh anggota tersebut.

4.	Kriteria pemberian lisensi (izin penyelenggaraan) yang tersedia
bagi publik
Bila lisensi diperlukan, hal-hal berikut harus tersedia untuk umum :
(a)	Semua kriteria pemberian lisensi dan waktu yang biasanya diperlukan untuk mendapatkan keputusan mengenai permohonan lisensi dan
(b)	Persyaratan dan kondisi untuk setiap lisensi
Apabila diminta, alasan untuk penolakan suatu lisensi harus dapat diberikan kepada pemohon.
5.	Badan Regulasi
Badan Regulasi harus terpisah dan tidak bertanggung jawab, kepada penyelenggara telekomunikasi jasa dasar manapun. Ketetapan dan prosedur yang diberlakukan harus tidak memihak salah satu peserta pasar.

6.	Alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka
Setiap prosedur mengenai alokasi dan penggunaan sumber daya yang langka, termasuk frekwensi, penomoran dan hak penggunaan lahan pemerintah, dilaksanakan secara objektif, tepat waktu dan transparan. Status alokasi pita frekwensi harus tersedia bagi umum, namun identifikasi rinci mengenai alokasi frekwensi yang khusus dipakai pemerintah tidak perlu diumumkan.

LAMPIRAN V
GLOSAR ISTILAH

Aliansi Strategis mengikat kerjasama umumnya dengan penyelenggara kelas dunia baik dengan kerjasama manajemen maupun dengan menjual sebagian saham, dengan tujuan mendapatkan dana sekaligus meningkatkan mutu pelayanan.
Konvergensi penyediaan beberapa jasa yang semula dilaksanakan melalui sarana yang terpisah, dengan kemajuan teknologi dapat disediakan secara bersamaan. Dalam hal ini adalah jasa telekomunikasi informatika dan penyiaran, yang semula disediakan secara terpisah, menyatu menjadi jasa multimedia yang dapat menyediakan ketiga jasa tersebut sekaligus.
Cost – oriented pricing perhitungan tarif berdasarkan kepada biaya yang wajar dengan memperhitungkan biaya perangkat, kontruksi, pemeliharaan dan keuntungan yang wajar.

E-Commerce elektronik siaga mengadakan transaksi usaha melalui media elektronika.
Interkoneksi hubungan antar jaringan yang dikelola oleh penyelenggara yang  berlainan, sehingga pelanggan dari satu penyelenggara dapat berhubungan dengan pelangggan dari penyelenggara lainnya ataupun mengakses jaringan/jasa dari penyelenggara lainnya.
Biaya interkoneksi biaya yang dikenakan oleh satu penyelenggara kepada penyelenggara lainnya, dalam mengakses jaringan/jasanya.
IPO (Initial Public Offering)
Penjualan saham suatu perusahaan ke pasar bursa.
Monopoli hak eklusivitas yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menyelenggarakan suatu jasa tertentu. Namun saat ini monopoli juga diartikan apabila suatu penyelenggara telah mempunyai pangsa pasar lebih dari 50%. Dalam hal ini penyelenggara tersebut telah disebut major supplier atau penyelenggara utama dan pemerintah/regulator memberikan kewajiban-kewajiban tertentu untuk tetap dapat memberikan iklim bersaing yang sehat.
Duo-poli penyelenggaraan suatu jasa hanya boleh diselenggarakan oleh dua perusahaan (penyelenggara) saja.
NIS (National Information Superhighway) saran infrastruktur informasi nasional, adalah jaringan telekomunikasi yang digelar diseluruh wilayah negara Indonesia sebagai tulang punggung sarana telekomunikasi yang dapat menyalurkan informasi dalam berbagai bentuk, baik suara, data, gambar (multimedia) baik dalam bentuk penyiaran maupun interaktif, baik pita lebar dan pita sempit.
PMA Penanaman modal asing.
PMDN penanaman modal dalam negri.

JVC joint venture company perusahaan patungan adalah perusahaan yang saham/ kepemilikannya dimiliki lebih dari satu perusahaan.
Kompetisi persaingan usaha penyelenggara.
Anti-kompetisi praktek-praktek yang dapat menghambat persaingan yang sehat.
Persaingan yang sehat adalah persaingan usaha dimana setiap penyelenggara usaha tersebut berpacu dalam memberikan layanan, dan mutu yang terbaik dengan harga yang wajar, sehingga mendorong kemajuan industri tersebut.
Lisensi izin penyelenggaraan. Dalam hal penyelenggaraan telekomunikasi, izin tersebut diberikan oleh pemerintah/ regulator. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri teknis yang bertanggung jawab dibidang telekomunikasi. Dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998/1999 adalah Menteri Perhubungan. Biasanya izin diberikan dalam dua tahap : izin prinsip dan izin operasi.

Reseller penyelenggara jasa telekomunikasi yang menjualkan jasa penyelenggara yang lain tanpa harus membangun jaringannya sendiri. Penyelenggara tersebut membeli jasa dari penyelenggara pertama dengan diskon dan menjualnya kembali langsung ke pelanggan. Umpamanya penyelenggara Wartel.
Subsidi-silang (cross-subsidi) Mensubsidi suatu jasa yang secara ekonomis kurang layak dengan jasa yang lainnya yang lebih menguntungkan (umpamanya yang didapat dari penyelenggaraan jasa atau jaringan secara monopoli).
Universal Service Obligation (USO) Kewajiban Layanan Universal kewajiban membangun daerah-daerah yang secara ekonomis tidak layak, demi kepentingan umum atau masyarakat banyak, terutama untuk mendorong ekonomi daerah pra sejahtera. Biasanya USO ini diwajibkan dilaksanakan oleh penyelenggara utama, yang mendapat hak monopoli dalam penyelenggaraan.

Rate – balancing menyesuaikan kembali tarif sesuai dengan biaya yang sebenarnya, dengan menghilangkan/mengurangi adanya subsidi silang (umpamanya : tarif telepon lokal yang disubsidi silang dari tarif SLJJ).
VAS Value added service jasa nilai tambah adalah jasa tambahan yang disalurkan melalui sarana jasa lainnya, misalnya jasa rekaman suara (voice mail) sebagai tambahan jasa telepon.
WTO World Trade Organisation organisasi yang menata aturan penyediaan barang dan jasa antar negara.
GATT (general agreement on tariffs and trade) organisasi yang menata aturan penyediaan barang antar negara