MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP. 235 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN
REGULATOR INDEPENDEN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang             a.      bahwa dalam rangka menghasilkan regulasi dan kebijakan
di bidang pos dan telekomunikasi yang adil, transparan dan efektif , perlu keikutsertaan masyarakat dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan, dalam wadah regulator independen;

b.	bahwa dalam rangka mempersiapkan regulator independen, dipandang perlu dibentuk kelompok kerja persiapan regulator independen di bidang pos dan telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat                 1.    Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000                   tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4.	Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan   
       Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah  
       terakhir dengan Kepulusan Menteri Perhubungan Nomor 38 
       Tahun 2001;

5.	Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN          MENTERI         PERHUBUNGAN            TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN REGULATOR INDEPENDEN DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

PERTAMA	Membentuk Kelompok Kerja Persiapan Regulator Independen di Bidang Pos dan Telekomunikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.ini.

KEDUA	Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:

a.	melakukan pengkajian dan mempersiapkan konsep serta tahapan pembentukan regulator independen di bidang pos dan telekomunikasi baik untuk kelembagaan, keanggotaan, tugas dan fungsi maupun tata kerjanya;

b.	menyiapkan rancangan landasan legalitas regulator independen tersebut;

c.	melakukan koordinasi dengan instansi, badan dan atau asosiasi terkait yang di pandang perlu;

d.	melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan.

KETIGA	Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperponjang sesuai kebutuhan.

EMPAT	             Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
	             Kelompok kerja dibebankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA               Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 8 Oktober 2001
--------------------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
                                      ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada

1 .Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Menteri Keuangan;
4.	Menteri Negara Riset dan Teknologi;
5.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6.	Sekretaris Negara; 
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8.	  Anggota yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH
Nip. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR           : KP. 235 TAHUN 2001
	                                               TANGGAL       : 8	Oktober 2001
		----- - --------------- - -------- - ----

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERSIAPAN
REGULATOR INDEPENDEN DI BIDANG POS  DAN TELEKOMUNIKASI

	Nara Sumber	1. Dr. Ir. Dipo Alam, M. E. M	Kantor Menko
			Bidang Perekonomian
		2. Dirjen Peraturan Perundang-undangan	Depkeh dan HAM
	Ketua	Sekretaris Jenderal	Dephub
	Wakil Ketua	1 . Kepala Badan Litbang Perhubungan	Dephub
		2.  Direktur Jenderal Postel	Ditjen Postel
	Sekretari	1.  Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Dephub
                                      2.  Direktur Telekomunikasi dan
		                                  informatika	Ditjen Postel
	Anggota	1 .   Sekretaris Ditjen Postel	Ditjen Postel
		        2.    Direktur Pos	Ditjen Postel
3.	Direktur Spektrum Frekuensi Radio
	                                          dan Orbit Satelit	Ditien Postel
	4.    Direktur Standarisasi Postel	Ditjen Postel
	5.    Prof. Dr. Firman M.U. Tamboen	Kantor Menko
			Bidang Perekonomian
	6.    Wakil Kantor Meneq PAN	Kantor Meneg PAN
	7.    Prof. H.A.S. Natabiya, SH, LLM	     Depkeh dan HAM
	8.    Anwar Suprijadi	     Dephub
	9.    Soebagijo Soemodihardjo	     Pakar Bidang Pos
			dan Telekomunikasi
	10.  Komaruddin SK	PT. Telkom
	11.  Budi Prasetyo	PT. lndosat
	12.  Indra Setiawan	Mastel
	13.  Dra. Indah Suksmaningsih, MPM	YLKI
	14.  Muhammad Ali	KADIN
	15.  Soewarso	Pakar BidangTelekomunikasi
	16.  Prof. Dr.Anang Gani	LAPI ITB
	17.  Setya Arianto	Universitas Indonesia
	15.  Arief Hidayat	Universitas Diponegoro
	19.  Sutrisman	Mitra Kerja KSO PT. Telkom
MENTERI PERHUBUNGAN                                                               ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH
Nip. 120106134