MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR	KP. 236 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE PERTIMBANGAN REGULASI
DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang             a.   bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999
tentang Telekomunikasi, tidak diperkenankan monopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi;

b.	bahwa untuk menjamin terciptanya kompetisi secara sehat dan terbuka dalam penyelenggaraan telekomunikasi, perlu dibentuk Komite Pertimbangan Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi untuk membantu tugas regulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat               1 .  Undang-undang     Nomor    36    Tahun     1999    tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2001;

5.	Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang
Kedudukan,     Tugas,     Fungsi,    Kewenangan,        Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

6.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PERTIMBANGAN REGULASI Di BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI.

PERTAMA	Membentuk Komite Pertimbangan Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA	Komite Pertimbangan Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
a.	melakukan evaluasi terhadap rencana regulasi dan kebijakan yang akan dikeluarkan serta memberi masukan dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan sebelum mengetuarkan/menetapkan kebijaksanaan atau pengaturan (regulasi) bidang Pos dan Telekomunikasi;

b.	memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Perhubungan atas kebijaksanaan/pengaturan tentang
1	penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
2)	standarisasi perangkat pos dan telekomunikasi;
3)	spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;
4)	interkoneksi antar penyelenggara     jaringan telekomunikasi;
5)    tarif telekomunikasi;
6)  perencanan pembangunan USO (Universal Service Obligation).

c.	melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Perhubungan.

KETIGA	Komite Pertimbangan Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEEMPAT	Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Pertimbangan Regulasi di Bidang Pos dan Telekomunikasi dibebankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 8 Oktober 2001
---------------------------------------
MENTERI PERHUBUNGAN
                        ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada
1 .  Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;  
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
   3.	Menteri Keuangan;
4.	Menteri Negara Riset dan Teknologi,
5.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6.	Sekretaris Negara;
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8.	Anggota Komite yang bersangkutan.
Salinan sesuai dengan aslinya
   Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH
NIP. 120106134

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR             KP. 236 TAHUN 2001
TANGGAL           8 Oktober 2001
	----------- - -------------- -

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PERTIMBANGAN REGULASI
DI BIDANG POS DAN TELEKOMUNIKASI

	Nara Sumber	1. Dr. Ir. Dipo Alam, M.E.M                            Kantor Menko
			Bidang Perekonomian
		2. Diden Peraturan Perundang-undangan	Depkeh.dan HAM
	Ketua 	Sekretaris Jenderal 	Dephub
	Wakil Ketua	1 . Kepala Badan Litbang Perhubungan	Dephub
		2.  Direktur Jenderal Postel	Ditjen Postel
	Sekretaris	1.  Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Dephub
		2. Direktur Telekomunikasi dan Informatika	Ditjen Postel
	Anggota	1. Sekretaris Ditjen Postel	Ditjen Postel
		2. Direktur Pos	Ditjen Postel
                                        3. Direktur S ektrum Frekuensi Radio
	dan Orbit satelit				    Ditjen Postel
	                                        4. Direktur Standadsasi Postel                            Ditjen Postel
	     5.	Dr. Didi Sunarwinadi                                     Kantor Menko
		                                                                       Bidang Perekonomian
	6.	Wakil Kantor Meneg PAN                             Kantor Meneg PAN
	7.	Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM                  Depkeh dan.HAM
	8.	Anwar Suprijadi                                              Dephub
	9.	Soebagijo Soemodihardjo                              Pakar Bidang Pos
			dan Telekomunikasi
	10.    Komaruddin SK	    PT. Telkom
	11.    Budi Prasetyo	    PT. lndosat
	12.    Irwan Tampubolon	    Mastel
	13.    Dra. lndah Suksmaningsih, MPM	   YLKI
	14.    Muhammad Ali	    KADIN
	15.    Soewarso	 Pakar Bidang Telekomunikasi
	16.    Sutrisman	   Mitra Keda KSO PT. Telkom

                                                        MENTERI PERHUBUNGAN
                                            ttd
                                                              AGUM GUMELAR, M.Sc.
Salinan sesuai dengan aslinya
   Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH
NIP. 120106134