R-5
RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

                                      NOMOR  

T E N T A N G 

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :  	a.	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan  telekomunikasi; 

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana            di maksud dalam huruf a perlu diatur penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;  

Mengingat 	:   	1.  		Undang-undang Nomor   36 Tahun 1999    tentang  Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.		Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.		Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan	: 	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

5.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

6.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan telekomunikasi  untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengopersiannya khusus;

10.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;

11.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit switch yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf;

12.	Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana , proses pengujian sistem yang dilaksanakan secara teknis dan operasional;

13.	Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi;

14.	Kewajiban Pelayanan Universal adalah  kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; 

15.	Rencana dasar teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;

16.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi;

17.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

18.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten;

19.	Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c.	Badan Usaha Swasta; atau 
d.	Koperasi.

Pasal 3

(1)	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan dalam:

a.	Penyelenggaraan jaringan tetap;
b.	Penyelenggaraan jaringan bergerak.

(2)	Penyelenggaraan Jaringan tetap sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) huruf a dibedakan dalam :

a.	Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
b.	Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan jarak jauh;
c.	Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
d.	Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

(3)	Penyelenggaraan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1) huruf b dibedakan dalam :

a.	Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
b.	Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
c.	Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin

Pasal 5

(1)	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah penyelenggaraan terbatas.

(2)	Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang tidak menggunakan transmisi frekuensi radio adalah penyelenggaraan terbuka. 

Pasal 6

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.

(2)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui evaluasi.

Pasal 7

(1)	Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (2) dan ayat (3) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dan dalam rencana dasar teknis.

Pasal 8

(1)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

(2)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang dipisahkan berdasarkan komponen-komponennya (unbundling).

(3)	Komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 9

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan transmisi frekuensi radio dan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio dan biaya hak penggunaan orbit satelit yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penggunaan transmisi frekuensi radio dan penggunaan orbit satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.

(2)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya.

(3)	Pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan pada rencana dasar teknis.

Pasal 12

Penyediaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi prinsip-prinsip:

a.	transparan;
b.	tidak diskriminatif baik kualitas maupun tarif;
c.	diberikan dalam waktu yang singkat;
d.	tarif yang berorientasi pada biaya dengan besaran yang wajar;
e.	berdasarkan permintaan;

Pasal 13

(1)	Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.

(2)	Titik interkoneksi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan titik batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telekomunikasi.

(3)	Penetapan titik interkoneksi diatur tersendiri dalam ketentuan rencana dasar teknis.

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan perangkat antar muka (interface) penyediaan perangkat tersebut  menjadi tanggung jawab penyelenggara yang memerlukan.

Pasal 15

Direktur Jenderal menetapkan nomor kode akses penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan ketentuan rencana dasar teknis.

Pasal 16

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memasang tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi .

(2)	Tata cara pemasangan dan tanda-tanda keberadaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. 

Pasal 17

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib beroperasi pada alokasi frekuensi dan orbit satelit yang ditetapkan dan sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 18

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal 

BAB III

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

Pasal 19

Penyelenggaraan jaringan tetap lokal terdiri atas :

a.	Penyelenggara jaringan tetap lokal dengan cakupan Kabupaten atau Kota 

b.	Penyelenggara jaringan tetap lokal dengan cakupan Nasional.

Pasal 20

Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membangun dan atau menyediakan jaringan akses pelanggan melalui sentral lokal di Kabupaten atau Kota.

Pasal 21

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

(2)	Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara jaringan tetap lokal wajib menyelenggarakan telepon umum dan atau menyediakan akses untuk telepon umum.

Pasal  22

(1)	Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) penyelenggara jaringan tetap lokal dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib mendapatkan izin dcan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal 23

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan telepon umum dapat bekerjasama dengan perseorangan dan badan usaha swasta.

(2)	Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyelenggarakan:

a.	jasa telepon umum koin;
b.	jasa telepon umum kartu;
c.	jasa telepon umum tunggu.

(3)	Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyelenggarakan :

a.	jasa telepon umum koin.
b.	jasa telepon umum kartu.
c.	jasa telepon umum kartu kredit.

(4)	Ketentuan mengenai penyelenggaraan telepon umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 24

Penyelenggara jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa dengan cakupan lokal.
 
Pasal 25

(1)	Setiap penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi dan   jasa  teleponi dasar di wilayah kewajiban pelayanan universal.

(2)	Tata cara membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi dan jasa teleponi dasar di wilayah kewajiban pelayanan universal diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 26

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas yang menghubungkan  langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan langsung.

(2)	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) diberlakukan di lokasi yang    berbatasan langsung dan mempunyai hubungan kepentingan sosial dan  ekonomi.
 
(3)	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas ditetapkan di lokasi :

a.	Nunukan - Tawao
b.	Manado  - Davao
c.	Jayapura - Lae

(4)	Lokasi  telekomunikasi lintas batas selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal. 

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan  Langsung Jarak Jauh

Pasal  27

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh wajib membangun dan atau menyediakan akses ke jaringan lokal melalui sentral jarak jauh antar Kabupaten atau Kota.

Pasal 28

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan penyelenggara jaringan yang menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal;

Pasal 29

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat menyelenggarakan sirkit sewa.

Pasal 30

(1)	Setiap penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan tetap lokal.

(2)	Tata cara pembayaran kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.
Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Pasal  31

(1)	Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus membangun sentral gerbang internasional (SGI).

(2)	Setiap penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus menghubungkan secara langsung sentral gerbang internasional yang dimilikinya.

Pasal 32

Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyelenggarakan sirkit sewa dengan cakupan internasional.

Pasal 33

Setiap penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup 

Pasal 34

(1)	Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup merupakan penyelenggaraan jaringan yang menyediakan jaringan untuk disewakan.

(2)	Dalam menyelenggarakan jaringan tetap tertutup, penyelenggara jaringan tetap tertutup menyewakan jaringan kepada penyelenggara telekomunikasi yang telah memperoleh izin.

Pasal 35

(1)	Penyelenggara jaringan tetap tertutup wajib membangun dan menyediakan jaringan tetap tertutup.

(2)	Dalam membangun dan menyediakan jaringan tetap tertutup penyelenggara dapat menggunakan:

a.	transmisi kabel;
b.	transmisi kabel laut;
c.	transmisi jaringan radio gelombang mikro dan atau;
d.	transmisi satelit.

Pasal 36

Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang menyewakan jaringan tetap tertutup kepada penyelenggara telekomunikasi khusus dan atau pengguna untuk keperluan sendiri (closed user group) dilarang menyambungkan jaringan yang disewakan ke jaringan lainnya.

Pasal 37

Penyelenggara jaringan tetap tertutup asing yang menyelenggarakan akses di wilayah Negara Republik Indonesia wajib bekerjasama dengan penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 38

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup mempunyai cakupan nasional.

Pasal 39

(1)	Setiap penyelenggara jaringan tetap tertutup wajib melaksanakan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi lainnya.

(2)	Tata cara pelakasanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi lainnya diatur dengan keputusan tersendiri.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK 

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial

Pasal  40

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial harus membangun dan atau  menyediakan jaringan bergerak terestrial.

Pasal  41

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial meliputi:

a.	penyelenggaraan radio konvensional; 
b.	penyelenggaraan radio trunking;
c.	penyelenggaraan radio panggil untuk umum (RPUU)
d.	Penyelenggaraan radio untuk data (wireless data).

Pasal 42

Tata cara penyelenggaraan radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41  huruf a diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 43

Penyelenggara radio trunking menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk keperluan komunikasi kelompok.

Pasal 44

(1) 	Penyelenggaraan radio trunking diselenggarakan dengan cakupan:

b.	kabupaten atau Kota 
c.	beberapa kabupaten dan kota

(2) 	Jaringan radio trunking dengan cakupan beberapa Kabupaten dan Kota dapat tidak tersambung antara  satu dan lainnya. 

Pasal 45

(1)	Jaringan radio trunking dapat disambungkan kejaringan lainnya.

(2)	Pelaksanaan penyambungan ke jaringan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

Pasal 46

(1)	Jaringan radio trunking terdiri atas stasiun radio tetap dan terminal radio trunking

(2)	Stasiun radio tetap dapat terdiri atas:

a.	stasiun induk 
b.	pusat penyambungan
c.	fasilitas transmisi
d.	sarana penunjang

(3)	Stasiun radio tetap mempunyai daya pancar setinggi-tingginya 100 watt.

Pasal 47

(1)	Penyelenggaraan radio trunking harus menggunakan kanal frekuensi radio dengan sistem 12,5 KHz atau 25 KHz. 

(2)	Jumlah pelanggan untuk satu kanal frekuensi radio dengan sistem       12,5 KHz sekurang-kurangnya 40 pelanggan.

(3)	Jumlah pelanggan untuk satu kanal frekuensi radio dengan sistem 25 KHz sekurang-kurangnya 100 pelanggan.

(4)	Dalam hal terjadi perubahan teknologi, sistem kanal dan jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 48

Penyelenggara radio trunking wajib menyediakan terminal radio trunking bagi pelanggannya. 

Pasal 49

Pelanggan radio trunking dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara radio trunking.

Pasal 50

Penyelenggara  RPUU menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi melalui perangkat RPUU.

Pasal 51

(1) 	Penyelenggaraan RPUU diselenggarakan dengan cakupan:

a.	kabupaten atau Kota 
b.	beberapa kabupaten dan kota

(2) 	Jaringan RPUU dengan cakupan beberapa Kabupaten dan Kota dapat tidak tersambung antara  satu dan lainnya. 

Pasal 52

Penyelenggara RPUU wajib:

a.	menyediakan pesawat penerima yang berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelanggan.

b.	menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak

c.	menjamin keamanan pesan atau berita.

Pasal 53

Pelanggan RPUU dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara RPUU.

Pasal 54

(1)	Penyelenggara radio untuk data (wireless data) menyelenggarakan jasa komunikasi data melalui jaringan radio yang dimilikinya.

(2)	Penyelenggara radio untuk data dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa multimedia yang mempunyai izin.

Pasal 55

Pelanggan radio untuk data dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara radio untuk data.
 
Pasal 56

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak terestrial wajib melaksanakan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi lainnya.

(2)	Dalam hal jaringan bergerak terestrial disambungkan ke jaringan tetap, penyelenggara jaringan bergerak terestrial wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Pasal 57

Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

Pasal 58

(1)	Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal  59

Penyelenggara jaringan bergerak seluler dibedakan dalam:

a.	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi;

b.	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional.

Pasal 60

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler menghubungkan  disemua kota dalam propinsi.

(2)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler di semua kota  dalam wilayah nasional.

(3)	Cakupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)  dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 61

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi wajib melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi lainnya.

(2)	Pelaksanaan jelajah (roaming) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang tertuang dalam perjanjian tertulis.

(3)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (roaming) internasional.

(4)	Pelaksanaan jelajah (roaming) internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler negara lainnya.

Pasal 62

(1)	Penyelenggara jaringan seluler dapat melaksanakan jelajah dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang mempunyai wilayah penyelenggaraan yang sama.

(2)	Perjanjian jelajah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Pasal 63

Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai layanan standar sekurang-kurangnya:

a.	perpindahan antar sel otomatis (hand over);
b.	jelajah otomatis;
c.	fasilitas pengamanan dari kecurangan (anti fraud facility);
d.	fasilitas penghitung rincian percakapan (detail billing);
e.	fasilitas untuk interkoneksi; dan
f.	fasilitas supervisi dan kontrol.

Pasal 64

(1)	Setiap penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal.

(2)	Tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi lainnya diatur dengan keputusan tersendiri.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit

Pasal 65

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib dan atau  menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung.

(2)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menggunakan satelit asing.

Pasal 66

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit global apabila menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia wajib bekerjasama dengan badan hukum Indonesia.

(2)	Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dan landing right.

Pasal 67

Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

Pasal 68

(1)	Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal 69

(1)	Terminal bergerak yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 disediakan  oleh agen atau oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit yang bersangkutan.

(2)	Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan nasional yang ditunjuk oleh pabrikan terminal.

Pasal 70

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi yang diterima oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal.

(2)	Tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk kontribusi lainnya diatur dengan keputusan tersendiri.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN

Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 71

(1)	Menteri menetapkan jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang sifatnya terbatas.

(2)	Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan satu kali setiap tahun.  

Pasal  72

(1)	Menteri mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal cakupan nasional, jaringan tetap sambungan jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional dan jaringan bergerak.

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar nasional.

Pasal 73

(1)	Berdasarkan ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Bupati atau Walikota mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal di wilayah sesuai kewenangannya.

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang beredar di lokal setempat. 

Pasal 74

Pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya memuat :

a.	jenis penyelenggaraan;

b.	jumlah penyelenggara;

c.	lokasi dan cakupan penyelenggaraan;

d.	persyaratan dan tata cara permohonan izin;

e.	tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;

f.	biaya-biaya yang harus dibayar antara lain  biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank;

g.	kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 75

(1)	Setiap calon penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri, Bupati atau Walikota sesuai  dengan lingkup cakupan penyelenggaraannya.

(2)	Permohonan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
       
a.	akte pendirian perusahaan;
b.	pengesyahan pendirian perusahaan 
c.	rencana usaha;
d.	profile perusahaan;
e.	nomor pokok wajib pajak;
f.	rencana kerja;
g.	struktur permodalan perusahaan;
h.	data teknis dan konfigurasi jaringan;
i.	kesanggupan menggunakan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis;
j.	kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar;
k.	bukti jaminan bank.
l.	Pengisian permohonan penetapan frekuensi radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bagi penyelenggaraan jaringan  telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio dan atau orbit satelit. 

Pasal 76

(1)	Menteri, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya masing-masing membentuk Tim seleksi untuk melakukan seleksi permohonan izin.

(2)	Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi.

(3)	Tim seleksi melaksanakan tugas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ketetapan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara.

(4)	Penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan hasil seleksi dari Tim seleksi dan diberitahukan kepada pemohon/peserta seleksi.

Bagian kedua

Tata cara evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

Pasal 77

(1)	Untuk izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang tidak menggunakan transmisi frekuensi radio dilakukan melalui proses evaluasi.

(2)	Pemohon dapat mengajukan izin penyelenggaraan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri tanpa pengumuman dari Menteri.

(3)	Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 78

Permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) terdiri atas: 

a.	profile perusahaan;
b.	rencana usaha (bisnis plan);
c.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;
d.	rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
e.	struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
f.	kemampuan tentang pengembangan insfratruktur 
g.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis;
h.	akta pendirian perusahaan;
i.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
j.	pengesahan pendirian perusahaan;

Pasal 79

Evaluasi terhadap permohonan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.  

Bagian Ketiga 

Tata cara Perizinan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Pasal 80

(1)	Bupati atau walikota menerbitkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan jaringan telekomuikasi untuk:

a.	Jaringan tetap lokal dengan cakupan Kabupaten atau Kota; 

b.	Jaringan radio untuk radio trunking dengan cakupan kabupaten atau Kota;

c.	Jaringan radio untuk RPUU dengan cakupan Kabupaten atau Kota

(2)	Menteri menerbitkan Izin prinsip dan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)	Menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 81

(1)	Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).  

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku selama-lamanya 1 (satu) tahun. 

(3)	Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya izin prinsip, pemegang izin prinsip tidak melakukan persiapan pembangunan dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan batal;

Pasal 82

Pemegang Izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan pemegang izin prinsip.

Pasal 83

(1)	Izin prinsip dapat diperpanjang apabila pemegang izin prinsip telah melakukan sebagian pembangunan sarana dan prasarana untuk penyediaan  jaringan telekomunikasi.

(2)	Izin prinsip dicabut apabila pemegang izin prinsip:

a.	tidak melakukan persiapan pembangunan;

b.	tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin prinsip berakhir; atau 

c.	izin prinsip dipindahtangankan. 

(3)	Pencabutan izin prinsip diberitahukan secara tertulis. 

Pasal 84

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 85

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya  mencakup:

a.	cakupan jaringan;
b.	kapasitas jaringan;
c.	kinerja operasi 
d.	jumlah pelanggan 
e.	jumlah dan komposisi sumber daya manusia;

(3)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, terhadap pemegang izin penyelenggaraan dikenakan sanksi administrasi.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 86

(1)	Apabila pemegang izin prinsip telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Berdasarkan hasil uji laik operasi yang tertuang dalam Surat Keterangan Laik Operasi penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.  

Pasal 87

(1)	Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan/perluasan lokasi atau realokasi perangkat, penyelenggara jaringan  telekomunikasi wajib mengajukan uji laik operasi.

(2)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi dapat mengoperasikan pengembangan jaringan setelah mendapatkan surat keterangan laik operasi.

Pasal 88

(1)	Permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 harus diajukan secara tertulis.

(2)	Permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data SDM;
d.	konfigurasi teknis jaringan;
e.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
f.	daftar perangkat telekomunikasi;
g.	lokasi sesuai dengan ijin prinsip.

(3)	Permohonan uji laik operasi untuk pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan izin penyelenggaraan.

Pasal 89

(1)	Uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima secara lengkap.

(2)	Dalam hal uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka pemohon berhak mendapat surat keterangan laik operasi.  

Pasal  90

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(2)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi. 

(3)	Lembaga atau Tim harus menyelesaikan evaluasi uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterima dokumen pendukung yang lengkap dan benar.

(4)	Lembaga atau Tim melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota. 

Pasal  91

(1)	Apabila pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi maka pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Apabila dalam kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) masih belum laik operasi maka diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

(4)	Apabila kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih belum laik operasi maka pemohon harus merubah atau mengganti sistim, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal  92
Surat keterangan laik operasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lulus.

BAB VII

T A R I F

Pasal 93

Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :
 
a.	tarif sewa jaringan;
b.	biaya interkoneksi.

Pasal 94

Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :

a.	biaya akses;
b.	biaya pemakaian;
c.	biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal.

Pasal 95

(1)	Besaran tarif jaringan telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan formula tarif.

(2)	Formula tarif dan tata cara perhitungan tarif jaringan telekomunikasi ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal  96

(1)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib melaporkan rencana penetapan atau perubahan tarif jaringan telekomunikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.

BAB VII

PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 97

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis atas pelaksanaan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat berlakunya ketentuan ini penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.   

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 100

Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal yang mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan yang baru berdasarkan keputusan ini.

Pasal 101

Dengan berlakunya keputusan ini maka:

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.45/PT.102/MPPT-1991 tentang Penetapan Pulau Batam sebagai Sentral Gerbang Internasional Telekomunikasi;
 
b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.111/PT.106/MPPT-1991 tentang Penggunaan Transponder Palapa;

c.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PT.102/MPPT-1993 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

e.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.76/PT.102/MPPT-1993 tentang Komunikasi Lintas Batas;

f.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.22/PB.301/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

g.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.115/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Global Melalui Satelit (GMPCS);

h.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor SK.8/PT.303/PHB-1998 tentang Pembagian Pendapatan Kerjasama Operasi Telepon Umum Kartu (TUK) Atas Panggilan Dari Telepon Umum Kartu Ke Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS);

i.	 Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi nomor 103/Dirjen/1993 tentang Telepon Umum Kartu Nasional.

dinyatakan  tidak berlaku lagi.

Pasal 102

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

Ditetapkan di   	: 	JAKARTA
						Pada tanggal		:

						         MENTERI PERHUBUNGAN

							AGUM GUMELAR, M.Sc.