R-4-4

R A N C A N G A N

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR        TAHUN 2000    

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan  jasa telekomunikasi;

                         b. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan; 

Mengingat 	:	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan 	: 	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN  JASA  TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

3.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

4.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;

6.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

8.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;
11.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi “circuit switch “ yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegrap;  

12.	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum;

13.	Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konferensi video dan jasa video hiburan;

14.	Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh Lembaga yang telah akreditasi atau Tim yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana jaringan dan jasa telekomunikasi, proses pengujian sistem yang dilaksanakan secara teknis dan operasional;

15.	Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi;

16.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;

17.	Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

18.	Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;

19.	Jasa Multimedia berbasis Internet Protocol adalah jasa telekomunikasi yang dapat menyalurkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan atau gabungan tulisan, gambar dan suara dengan  menggunakan Protokol Internet (Internet Protocol) yang menghubungkan simpul-simpul akses informasi yang tersebar secara global;

20.	Nomor IP (atau alamat IP) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet. Nomor ini digunakan dalam menentukan jalur pengiriman informasi (routing) dari dan ke perangkat tersebut;

21.	Nama Domain adalah nama yang digunakan oleh suatu badan (swasta maupun pemerintah) ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di Internet;
22.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya             di bidang telekomunikasi;

23.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

24.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten;

25.	Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 2

Jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas:

a.	penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b.	penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c.	penyelenggaraan jasa multimedia.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin.

Pasal 4

(1)	Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 5

Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi dan dilarang disewakan kepada pihak lain.   
Pasal 6

(1)	Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jasa telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jasa telekomunikasi.

(3)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis.

Pasal 7

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib :

a.	membuat syarat-syarat berlangganan; 
b.	mengumumkan secara terbuka kemungkinan pemenuhan berlangganan.

Pasal 8

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi standar pelayanan jasa telekomunikasi yang ditetapkan Direktur Jenderal.  

Pasal 9

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

Pasal 10

Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.

Pasal 11

(1)	Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

 
Pasal 12

(1)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kewajiban pelayanan universal.

(2)	Bentuk dan tata cara kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan tersendiri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 13

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas.

Pasal 14

(1)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar diselenggarakan oleh :

a.	penyelenggara jaringan tetap lokal, 
b.	penyelenggara jaringan bergerak seluler;
c.	penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
d.	penyelenggara radio trunking; 

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menyewa jaringan kepada penyelenggara jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a  huruf b , dan huruf c :

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) wajib mendapat izin. 

Pasal 15

Jasa teleponi dasar terdiri atas  jasa :

a.	telepon;
b.	faksimil;
c.	teleks;
d.	telegrap.

Pasal 16

(1)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan tetap dapat mencakup wilayah nasional, kabupaten atau kota;

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan bergerak seluler dapat mencakup wilayah nasional, propinsi atau beberapa propinsi; 

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar jaringan bergerak satelit mencakup wilayah nasional.

(4)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar radio trunking mencakup wilayah kabupaten atau kota atau beberapa kabupaten dan kota.

Pasal 17

(1)	Penyelenggara jasa teleponi dasar jaringan tetap wajib melaksanakan pelayanan telepon umum koin.

(2)	Pelayanan telepon umum koin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 1% dari kapasitas pelayanan. 

Pasal 18

(1)	Pelanggan jasa teleponi dasar wajib menyediakan instalasi kabel rumah atau gedung (IKR/G).

(2)	IKR/G sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh instalatur yang bersertifikat.

(3)	Tatacara IKR/G ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Penyelenggaraan  jasa teleponi dasar wajib memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar bergerak seluler wajib memiliki pelayanan jelajah otomat.

Pasal 21

(1)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menyelenggarakan layanan tambahan.

(2)	Layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain:

a.	reverse charging;
b.	multi call address;
c.	abbreviated dialling;
d.	special dialling fasilities;
e.	voice and text mail box;
f.	short message services (SMS).

(3)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menerapkan biaya tambahan penggunaan fasilitas layanan tambahan yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara.

(4)	Fasilitas layanan tambahan diberikan atas permintaan pelanggan. 

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Pasal 22

(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi terdiri atas jasa :

a.	premium call;
b.	kartu panggil;
c.	telepon umum kartu;
d.	telepon maya (virtual private phone number);
e.	rekaman telepon untuk umum;
f.	store and forward;
g.	pusat layanan informasi (call centre);
h.	frame relay;
i.	radio panggil untuk umum (RPUU)

(2)	Jenis penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 23

(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan h merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat terbuka.

(2)	 Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas.
Pasal 24

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi diselenggarakan oleh badan usaha selain penyelenggara jasa teleponi dasar. 

Pasal 25

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dapat dilaksanakan oleh penyelenggara teleponi dasar sebagai layanan tambahan.

Pasal 26

(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h diselenggarakan dalam cakupan wilayah kabupaten atau kota.

(2)	Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dalam menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mencakup beberapa  wilayah kabupaten atau kota.

(3)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i diselenggarakan dengan cakupan nasional.

Pasal 27

(1)	Kode akses jasa premium call ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Nomor penyelenggara jasa premium call ditetapkan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal 28

Pelanggan jasa teleponi dasar berhak untuk mendapatkan fasilitas pemblokiran untuk tidak mendapatkan akses jasa premium call

Pasal 29

(1)	Penyelenggara jasa premium calll wajib mengumumkan besaran biaya penggunaan jasa premium call secara terbuka.

(2)	Penyelenggara jasa premium calll wajib memberitahukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan pada saat panggilan terhubung dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 30

Penyelenggaraan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.	penyelenggaraan  jasa kartu panggil dengan cakupan kabupaten atau kota
b.	penyelenggaraan  jasa kartu panggil dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota.
c.	penyelenggaraan  jasa kartu panggil dengan cakupan nasional.

Pasal 31

(1)	Kode akses jasa kartu panggil ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Nomor penyelenggara jasa kartu panggil ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

(1)	Penyelenggara jasa kartu panggil wajib mencantumkan besaran biaya pada kartu panggil.

(2)	Biaya penggunaan jasa kartu  panggil ditetapkan dengan pembulatan pada akhir pencakapan selama-lamanya 60 (enam puluh) detik.

Pasal 33

Penyelenggara jasa telepon umum kartu dapat diselenggarakan oleh Perseorangan

Pasal 34
	
Penyelenggaraan jasa telepon umum kartu terdiri atas :

a.	Telepon umum kartu magnetik;
b.	Telepon umum kartu chip;
c.	Telepon umum kartu kredit

Pasal 35

Wilayah penyelenggaraan jasa telepon umum kartu terdiri atas:

a.	Kabupaten atau Kota;
b.	beberapa Kabupaten dan Kota;
c.	Nasional.

Pasal 36

(1)	Pencetakan kartu debit chip dan kartu debit magnetik dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang ditunjuk oleh penyelenggara jasa teleponi dasar tetap.
 
(2)	Pengisian (encoded) kartu debit chip dan debit magnetik dilakukan oleh lembaga yang berwenang mencetak uang dan atau surat berharga, bekerjasama dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

(3)	Pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :

a.	identitas kartu;
b.	nilai kandungan pulsa;

Pasal 37

Penyelenggaraan jasa telepon maya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d terdiri atas:

a.	penyelenggaraan  jasa telepon maya dengan cakupan kabupaten atau kota
b.	penyelenggaraan  jasa telepon maya dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota; atau
c.	penyelenggaraan  jasa telepon maya dengan cakupan nasional.

Pasal 38

(1)	Kode akses jasa telepon maya ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Nomor penyelenggara jasa telepon maya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 39

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi :

a. 	sistem terintegrasi yaitu apabila sebagian perangkat lunaknya yang tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

b.	Sistem tidak terintegrasi yaitu apabila perangkat lunaknya tidak tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

Pasal 40

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dapat dilaksanakan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar sebagai layanan tambahan.
Pasal 41

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota

Pasal 42

Penyelenggaraan jasa store and forward sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota

Pasal 43

Penyelenggaraan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g dibedakan dalam :

a.	penyelenggaraan  jasa pusat layanan informasi dengan cakupan kabupaten atau kota

b.	penyelenggaraan  jasa pusat layanan informasi dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota; atau 

c.	penyelenggaraan  jasa pusat layanan informasi dengan cakupan nasional.

Pasal 44

(1)	Kode akses jasa pusat layanan informasi ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Nomor penyelenggara jasa pusat layanan informasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 45

Akses ke pusat layanan informasi dikenakan biaya sebesar tarif pulsa lokal

Pasal 46

Penyelenggaraan jasa frame relay sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h terdiri atas:

a.	penyelenggaraan  jasa frame relay dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota.

b.	penyelenggaraan  jasa frame relay dengan cakupan nasional.

Pasal 47

Penyelenggaraan jasa RPUU diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan RPUU terbatas.

Pasal 48

Penyelenggaraan jasa RPUU diselenggarakan dengan cakupan:

a.	kabupaten atau Kota 
b.	beberapa kabupaten dan kota

Pasal 49

Penyelenggara jasa RPUU wajib:

a.	menyediakan pesawat penerima yang berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelanggan.

b.	menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak

c.	menjamin keamanan pesan atau berita.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Pasal 50

Penyelenggaraan jasa multimedia terdiri atas:

a.	jasa multimedia berbasis bukan internet protokol (non IP)
b.	jasa multimedia berbasis internet protokol (IP)

Pasal 51

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis non IP meliputi :

a.	jasa televisi berbayar (pay TV);
b.	jasa aplikasi broadband multimedia;

(2)	Penyelenggaraan jasa televisi berbayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :

a.	jasa televisi berbayar  kabel;
b.	jasa televisi berbayar  teresterial;
c.	jasa televisi berbayar satelit.

(3)	Jasa multimedia berbasis non IP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 52

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis IP meliputi :

a.	jasa akses internet (ISP);
b.	jasa voice over IP (VoIP);
c.	jasa network access point (NAP);
d.	jasa wireless access protokol (WAP);
e.	jasa internet virtual private network (VPN);
f.	jasa portal;
g.	jasa small office home office (SOHO);
h.	jasa transaksi on-line;

(2)	Jasa multimedia berbasis non IP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 53

Tata cara penyelenggaraan jasa televisi berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54

Penyelenggara jasa multimedia yang bersifat terbatas meliputi :

a.	Jasa voice over internet protokol (VoIP);

b.	Jasa network access point. (NAP)

Pasal 55

Penyelenggaraan jasa multimedia yang  bersifat terbuka meliputi :

a.	Jasa aplikasi broadband multimedia;
 
b.	Jasa akses internet (ISP)
Pasal 56

Penyelenggaraan jasa multimedia yang tidak memerlukan izin meliputi : 

a.	jasa wireless access protokol (WAP);
b.	jasa internet virtual private network (VPN);
c.	jasa portal;
d.	jasa small office home office (SOHO);
e.	jasa transaksi on-line;

Pasal 57 

Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

(1)	Penyelenggara jasa multimedia wajib menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jasa multimedia.

(2)	Dalam menyediakan segala fasilitas jasa multimedia penyelenggara jasa multimedia wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.

Pasal 59

Dalam hal penyelenggaraan jasa multimedia membutuhkan nomor akses khusus harus mendapatkan penetapan Direktur Jenderal.

Pasal 60

Penyelenggaraan jasa aplikasi broadband multimedia diselenggarakan dengan cakupan nasional, Kabupaten atau Kota.

Pasal 61

(1)	Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia wajib menyediakan segala fasilitas jasa aplikasi broadband multimedia untuk menjamin kualitas pelayanan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(2)	Dalam menyediakan segala fasilitas jasa aplikasi broadband multimedia penyelenggara wajib memenuhi ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

(3)	Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia wajib memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jasa.

Pasal 62

Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia wajib membuat syarat-syarat berlangganan dan mengumumkan secara terbuka kepada pelanggan.

Pasal 63

(1)	Pengguna jasa aplikasi broadband multimedia dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia.

(2)	Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia mengumumkan besaran biaya penggunaan jasa aplikasi broadband multimedia secara terbuka.

(3)	Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia wajib memberitahukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan pada saat akses dimulai.

Pasal 64

Penyelenggara jasa aplikasi broadband multimedia bertanggung jawab terhadap kandungan informasi yang disalurkan kepada pelanggan.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan jasa aplikasi broadband multimedia ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 66

Penyelenggaraan jasa akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a  diselenggarakan dengan cakupan Nasional, Kabupaten atau Kota.

Pasal 67

Penyelenggara jasa akses internet harus menyelenggarakan jasa internet dasar meliputi:

a.	akses internet;
b.	world wide web (WWW );
c.	e-mail;
d.	file transfer protokol;
e.	Web hosting.

Pasal 68

(1)	Penyelenggara jasa akses internet wajib membuat dokumen yang menjabarkan hak dan kewajiban pelanggan/pengguna.
(2)	Penyelenggara jasa akses internet wajib menyalurkan seluruh informasi dari pelanggan.

(3)	Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendaftaran yang meliputi sekurang-kurangnya:

a.	Kode etik dalam penggunaan fasilitas, meliputi :

1)	hak atas kekayaan intelektual;
2)	kerahasiaan dan keamanan informasi;
3)	pencemaran nama baik;
4)	hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia antara lain pornografi;
5)	kekerasan;
6)	perjudian;
7)	gangguan ke pengguna lain atau publik;
8)	kegiatan lain yang dinyatakan ilegal di wilayah Negara Republik Indonesia.

b.	Sistem perhitungan penagihan dan proses pembayaran yang jelas;

c.	Pengaturan menyangkut  wanprestasi baik dari sisi penyelenggara maupun pelanggan/pemakai.

d.	Hak dan kewajiban konsumen

Pasal 69

(1)	Pelanggan jasa akses internet tidak bertanggungjawab atas isi atau informasi yang tersimpan dan dikirim melalui fasilitas penyelenggara.

(2)	Penyelenggara jasa akses internet wajib membantu pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum yang melalui fasilitas penyelenggaraan.

Pasal 70

Penyelenggara jasa akses internet harus memperoleh domain internet dan nomor IP dari pengelola domain tingkat tinggi Indonesia (PDTT-ID) dan dari pengelola nomor IP

Pasal 71

Pengelolaan domain internet dan nomor IP dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Pasal 72

(1)	Direktur Jenderal mengesahkan PDTT-ID.

(2)	PDTT-ID adalah badan hukum Indonesia yang mandiri dan nir laba.

(3)	Biaya pengelolaan domain ditanggung bersama oleh pemegang domain 

Pasal 73

(1)	PDTT-ID wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan domain 

(2)	ketentuan dan tata cara  pengelolaan domain yang ditetapkan oleh PDTT-ID disampaikan kepada Direktur Jenderal

(3)	ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat diakses secara terbuka.

Pasal 74

(1)	PDTT-ID wajib menjaga ketertiban penggunaan domain di Indonesia 

(2)	Direktur Jenderal melakukan evaluasi kinerja PDTT-ID

Pasal 75

(1)	Direktur Jenderal mengesahkan pengelola nomor IP.

(2)	Pengelola nomor IP adalah badan hukum Indonesia yang mandiri, nir laba dan profesional.
 
(3)	Biaya pengelolaan nomor IP  ditanggung bersama oleh pemegang nomor IP.

Pasal 76

(1)	Pengelola nomor IP wajib membuat suatu mekanisme pengelolaan nomor IP 

(2)	Ketentuan dan tata cara pengelolaan  nomor IP yang ditetapkan oleh Pengelola nomor IP disampaikan kepada Direktur Jenderal

(3)	Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pasal 77

(1)	Pengelola nomor IP wajib menjaga ketertiban penggunaan nomor IP di Indonesia

(2)	Direktur Jenderal melakukan evaluasi kinerja pengelola nomor IP.

Pasal 78

(1)	Penyelenggaraan jasa VoIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.	VoIP untuk keperluan  publik;
b.	VoIP untuk keperluan non publik.

(2)	Jasa VoIP untuk keperluan publik adalah komunikasi  teleponi dasar melalui jasa multimedia berbasis internet protokol yang terhubung ke PSTN dan bersifat komersial.

(3)	Jasa VoIP untuk keperluan non publik adalah komunikasi teleponi dasar jasa multimedia berbasis internet protokol yang tidak terhubung ke PSTN dan tidak bersifat komersial.

Pasal 79

Penyelenggaraan jasa VoIP diselenggarakan dengan cakupan Nasional.

Pasal 80

(1)	Jasa VoIP untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b harus bersifat IP terukur (manageble IP)

(2)	Jasa VoIP untuk keperluan publik harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 81

(1)	Penyelenggaraan jasa VoIP untuk keperluan non publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b tidak diperlukan izin.

(2)	Penyelenggaraan jasa VoIP untuk keperluan non publik dilarang dikomersialkan.

Pasal 82

(1)	Penyelenggaraan jasa NAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cakupan nasional dan dapat mengakses ke jaringan internasional.

(2)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis IP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota, beberapa kabupaten dan kota, dan cakupan nasional

Pasal 83

(1)	Penyelenggara Jasa NAP wajib menyalurkan trafik informasi Jasa Multimedia berbasis Internet Protokol (Internet trafik exchange).

(2)	Penyelenggara jasa NAP dapat menyelenggarakan jasa:

a.	news feeds; 
b.	multicast routing;
c.	equipment co-location;
d.	usage reports;
e.	quality service performance;
f.	global IP transit;
g.	network operations center monitoring.

(3)	Jenis jasa penyelenggaraan jasa NAP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 84

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa NAP, penyelenggara Jasa NAP menyediakan jaringan dengan menyewa dari  penyelenggara jaringan.

(2)	Dalam hal jaringan telekomunikasi tidak tersedia, penyelenggara jasa NAP  dapat membangun jaringan untuk digunakan sendiri.

(3)	Penyelenggara jasa NAP dapat memanfaatkan jaringan milik penyelenggara jaringan asing.

(4)	Dalam hal penyelenggara Jasa NAP menggunakan satelit atau jaringan milik asing  wajib memiliki izin landing right dari Direktur Jenderal.

Pasal 85

Penyelenggara jasa NAP wajib:

a)	Menyediakan kebutuhan lebar pita untuk menyalurkan trafik informasi sesuai permintaan (bandwidth on demand);

b)	Memisahkan trafik informasi dalam negeri dari trafik yang ada untuk disalurkan secara langsung di dalam negeri;

c)	Menyediakan informasi tentang penyaluran trafik jasa multimedia berbasis internet protocol yang disalurkan melalui jaringannya; dan

d)	Melakukan interkoneksi antar penyelenggara NAP.

Pasal 86

(1)	Penyelenggaraan jasa NAP wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Penyelenggaraan jasa NAP wajib memenuhi kualitas pelayanan yang diatur dalam keputusan tersendiri. 

Pasal   87

(1)	Tarif penggunaan jasa multimedia ditetapkan oleh penyelenggara.

(2)	Perhitungan dan penetapan besaran tarif wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

JUAL KEMBALI JASA TELOKOMUNIKASI 

Pasal 88

(1)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menyediakan jasa kepada pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi.

(2)	Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi meliputi:

a. Warung telekomunikasi;
b. Warung internet.

(3)	Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

(4)	Pelaksana jual kembali jasa telekomunikasi tidak memerlukan izin.

Pasal 89

(1)	Warung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a adalah pelaksana jual kembali jasa teleponi dasar.

(2)	Warung telekomunikasi dapat dibedakan atas:

a.	warung telekomunikasi perintisan;
b.	warung telekomunikasi bisnis.

Pasal 90

(1)	Warung telekomunikasi perintisan diselenggarakan di wilayah kewajiban pelayanan universal oleh badan usaha swasta atau koperasi.

(2)	Warung telekomunikasi perintisan menyelenggarakan jasa teleponi dasar dengan mengikuti ketentuan tentang tarif dan pelayanan yang berlaku bagi penyelenggara jasa teleponi dasar.

(3)	Warung telekomunikasi perintisan diselenggarakan atas dasar Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

(4)	Penyelenggara jasa teleponi dasar bertanggung jawab atas kelangsungan pelayanan warung telekomunikasi perintisan.

(5)	Pelaksana warung telekomunikasi perintisan berhak mendapatkan pendapatan dari komisi yang dituangkan dalam bentuk PKS sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 91

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:

a.	lingkup kerjasama;
b.	bagian pendapatan masing-masing pihak;
c.	jangka waktu;
d.	penyelesaian perselisihan;
e.	force majeure; 
f.	resiko;
g.	sanksi.
Pasal 92

(1)	Warung telekomunikasi bisnis dilaksanakan oleh badan usaha swasta atau koperasi atau perseorangan.

(2)	Warung telekomunikasi bisnis diselenggarakan atas dasar perjanjian kerjasama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar. 

(3)	Pelaksana warung telekomunikasi bisnis menyelenggarakan jasa teleponi dasar dengan mengikuti ketentuan tentang pelayanan yang berrlaku bagi penyelenggaraan jasa teleponi dasar. 

(4)	Pelaksana warung telekomunikasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mendapatkan pendapatan dari komisi dan berhak memberlakukan tarif tambahan (surcharge) atas tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5)	Besarnya komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dicantumkan dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). 

(6)	Pelaksana warung telekomunikasi bisnis wajib memberitahukasn besarnya tarif tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pengguna warung telekomunikasi bisnis.

(7)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat memberikan potongan harga atau menjual dalam bentuk paket (bulk) berdasarkan kesepakatan dengan pelaksana warung telekomunikasi bisnis.

Pasal 93

Warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b adalah pelaksana jual kembali jasa multimedia.

Pasal 94

(1)	Warung internet diselenggarakan oleh badan usaha swasta atau koperasi atau perseorangan.

(2)	Pelaksanaan warung internet berdasarkan kontrak berlangganan jasa multimedia.

(3)	pelaksana warung internet dapat memberlakukan tarif tambahan (surcharge) atas tarif yang berlaku yang merupakan pendapatan warung internet.

(4)	Penyelenggara jasa penyedia akses internet dapat memberikan potongan harga atau menjual dalam bentuk paket (bulk) berdasarkan kesepakatan dengan pelaksana warung internet.

(5)	Kontrak berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perjanjian berlangganan antara penyelenggara jasa multimedia dengan pelanggan.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Instalasi

Pasal 95

(1)	Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.

(2)	Dalam hal diperlukan instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung harus dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat instalatur.

(3)	Persyaratan instalatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 96

Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas dilakukan melalui proses seleksi.

Pasal  97

(1)	Menteri menetapkan jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas.

(2)	Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sekurang-kurangnya 1 (satu) setiap tahun

Pasal  98

(1)	Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sesuai kewenangannya. 

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 97 ayat (1).

(3)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar nasional atau yang beredar dilokal setempat.

Pasal 99

Pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sekurang-kurangnya memuat :

a.	jenis penyelenggaraan;

b.	jumlah penyelenggara;

c.	lokasi dan cakupan penyelenggaraan;

d.	persyaratan dan tata cara permohonan izin;

e.	tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;

f.	biaya-biaya yang harus dibayar antara lain  biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank;

g.	kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 100

(1)	Setiap calon penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota sesuai  dengan lingkup cakupan penyelenggaraannya.

(2)	Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
       
a.	akte pendirian perusahaan;
b.	pengesyahan pendirian perusahaan 
c.	rencana usaha;
d.	profile perusahaan;
e.	nomor pokok wajib pajak;
f.	rencana kerja;
g.	struktur permodalan perusahaan;
h.	kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar;
i.	bukti jaminan bank.

Pasal 101

(1)	Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya   membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi permohonan izin.

(2)	Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi.

(3)	Tim seleksi melaksanakan tugas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ketetapan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara.

(4)	Penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan hasil seleksi dari Tim seleksi dan diberitahukan kepada pemohon/peserta seleksi.

Bagian kedua

Tata Cara Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 102

(1)	Penetapan pnyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat terbuka dilakukan melalui evaluasi.  

(2)	Pemohon dapat mengajukan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal, Bupati atau walikota tanpa adanya pengumuman.

Pasal 103

Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) terdiri atas: 

a.	profile perusahaan;
b.	rencana usaha (bisnis plan);
c.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;
d.	rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
e.	struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
f.	kemampuan tentang pengembangan insfratruktur 
g.	akta pendirian perusahaan;
h.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
i.	pengesahan pendirian perusahaan;

Bagian Ketiga 

Izin Prinsip dan Izin Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Pasal 104

Izin prinsip dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan oleh :

a.	Bupati atau walikota untuk cakupan Kabupaten atau Kota; 
b.	Direktur Jenderal untuk cakupan beberapa Kabupaten dan Kota dan cakupan Nasional.

Pasal 105

(1)	Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan berdasarkan hasil seleksi atau evaluasi. 

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

Pasal 106

Pemegang izin prinsip jasa telekomunikasi dilarang melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham perusahaan.

Pasal 107

Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya izin prinsip, pemegang izin prinsip tidak melakukan persiapan pembangunan dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan batal.

Pasal 108

(1)	Izin prinsip dapat diperpanjang apabila pemegang izin prinsip telah melakukan sebagian pembangunan sarana dan prasarana untuk penyediaan  jasa telekomunikasi.

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  105 ayat (1) dicabut apabila pemegang izin prinsip:
a.	Tidak melakukan persiapan pembangunan;
b.	Tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin prinsip berakhir; atau 
c.	Merubah komposisi kepemilikan saham perusahaan. 

(3)	Pencabutan izin prinsip diberitahukan secara tertulis. 

Pasal 109

(1)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 110

(1)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya  mencakup:

a.	Cakupan layanan;
b.	kapasitas layanan;
c.	kinerja operasi 
d.	jumlah pelanggan 
e.	jumlah dan komposisi sumber daya manusia;

(3)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, terhadap pemegang izin penyelenggaraan dikenakan sanksi administrasi.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 111

(1)	Apabila pemegang izin prinsip telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan jasa telekomunikasi, pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Berdasarkan hasil uji laik operasi yang tertuang dalam Surat Keterangan Laik Operasi penyelenggara jasa telekomunikasi berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.  

Pasal 112

(1)	Dalam hal penyelenggara jasa telekomunikasi melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan/perluasan lokasi atau realokasi perangkat, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengajukan uji laik operasi.

(2)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dapat mengoperasikan pengembangan jasa setelah mendapatkan sertifikat laik operasi.

Pasal 113

(1)	Pengajuan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 dan Pasal 112 harus diajukan secara tertulis.

(2)	Pengajuan permohonan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data SDM;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi;
f.	lokasi sesuai dengan ijin prinsip.

(3)	Dalam hal pengajuan permohonan uji laik operasi untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar dan jasa multimedia yang membangun sendiri jaringan disamping lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga harus melampirkan  :

a.	diagram instalasi jaringan telekomunikasi yang telah dibangun;
b.	spesifikasi teknis jaringan telekomunikasi yang telah dibangun.

Pasal 114

Dalam hal pengajuan uji laik operasi untuk pengembangan jasa telekomunikasi permohonan uji laik operasi harus melampirkan izin penyelenggaran jasa telekomunikmasi.

Pasal 115

(1)	Persiapan uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(2)	Dalam hal persiapan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu         14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima maka   pemohon berhak untuk mendapatkan surat keterangan laik operasi.  
 
Pasal 116

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(2)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi.

(3)	Lembaga atau Tim harus menyelesaikan evaluasi uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterima dokumen pendukung yang lengkap dan benar;

(4)	Lembaga atau Tim melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota.

Pasal 117

(1)	Apabila pembangunan sarana dan prasarana jasa telekomunikasi tidak laik operasi maka pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Apabila dalam kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih belum laik operasi maka diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

(4)	Apabila kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) masih belum laik operasi maka pemohon harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jasa telekomunikasi.

Pasal 118

Surat keterangan laik operasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lulus. 

BAB V 

T A R I F

Pasal 119

(1)	Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas: 

a.	tarif jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI);
b.	tarif jasa nilai tambah telepon
c.	tarif jasa multimedia.

(2)	Jenis tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas:

a.	tarif air time;
b.	tarif jelajah;
c.	tarif jasa multimedia;

Pasal 120

Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

a.	biaya aktifasi;
b.	biaya berlangganan bulanan;
c.	biaya penggunaan;
d.	biaya fasilitas tambahan.

Pasal 121

(1)	Besaran tarif jasa teleponi dasar ditetapkan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar berdasarkan formula tarif.

(2)	Formula tarif dan tata cara perhitungan tarif jasa teleponi dasar ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 122

(1)	Tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia diteetapkan oleh penyelengara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia.

(2)	Besaran tarif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya dengan perhitungan yang transparan.

Pasal 123

(1)	Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia wajib melaporkan rencana penetapan atau perubahan tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 124

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang telah memiliki izin pada saat berlakunya keputusan ini, tetap melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan izin yang dimiliki dan selambat-lambatnya dalam jangka 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini, wajib menyesuaikan izin yang dimilikinya.   

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

a.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

b.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.114/PT.102/MPPT- 93 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;

c.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM160/PT.102/MPPT-95 tentang Penegasan Hak Eksklusif Kepada Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.6/PT.102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Internasional;

e.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.104/PT. 303/MPPT-96 tentag Penyelenggaraan Telepon Umum;

f.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  : KM.87/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional di Indonesia Oleh Operator Satelit Luar Negeri;

g.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.74/PT.102/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Satelit;

h.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar; 

i.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.39/KS.002/MPPT-91 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi Dasar;

j.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.75/PT.102/MPPT-93 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;  

k.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  : KM.37/PB.103/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Satelit di Darat Imarsat di Indonesia; 

l.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  :  KM.101/PT.103/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Jasa Sambungan Telepon Bergerak Seluler; 

m.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor  : KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

n.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.33/PT.102/MPPT-92 tentang Perubahan Keputusan Menteri rPariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

o.	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor :KM.115/PT.102/MPPT-92 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Global Melelui Satelit  (GMPCS);

p.	Keputusan Menteri Perhubungan nomor : KM. 78 Tahun 1998 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi;

q.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 68 Tahun 1998 tentang Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi.

dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 126

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 127

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

Ditetapkan di  :     Jakarta
Pada tanggal  :                    2000
MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.