RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
 NOMOR  :               /KEPMEN/2000

T E N T A N G

SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :	a. 	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan sertifikat serta jangka waktu berlakunya sertifikat;

		b. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tatacara dan persyaratan penerbitan sertifikat dan pengujian serta jangka waktu berlakunya sertifikat dengan keputusa Menteri Perhubungan.
			
Mengingat	:  1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 107, dan  Tambahan Lembaran Negara nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 108, dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000.

M E M U T U S K A N

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.			

BAB  I

KETENTUAN  UMUM

Pasal   1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan   :

1.  	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi, dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi  melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi; 

3.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4.	Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat; 

5.	Balai uji adalah laboratorium uji pengukuran alat dan perangkat telekomunikasi yang telah diakreditasi oleh lembaga yang berwenang;

6.	Lembaga sertifikasi adalah balai uji atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi untuk sertifikasi dari lembaga yang berwenang;

7.	Label adalah tanda yang ditempelkan atau dilekatkan pada setiap alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah bersertifikat;

8.	Pelabelan adalah kegiatan pemberian label kepada alat dan/atau perangkat telekomunikasi;

9.	Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian suatu jenis/tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis;

10.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

11.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

SERTIFIKASI

Pasal 2

(1)	Sertifikasi dilaksanakan oleh Direktur Jenderal; 

(2)	Sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui pengujian dan penertiban sertifikat.

Pasal 3

(1)	Setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib dilakukan sertifikasi;

(2)	Ketentuan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk alat dan atau perangkat telekomunikasi yang :

a.	digunakan  untuk keperluan navigasi pelayaran dan penerbangan;
b.	digunakan  untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
c.	memiliki daya pancar tidak lebih dari 10 mWatt, dengan jangkauan tidak melebihi 200 meter dan menggunakan alokasi frekuensi ISM (Industrial, Scientific and Medicine).

(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 4

(1)	Permohonan untuk sertifikasi alat dan atau perangkat telekomunikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal;

(2)	Permohonan sertifikasi diajukan oleh:
a.	Perseorangan;
b.	Pabrikan/Prinsipal;
c.	Instansi Pemerintah, atau
d.	Badan Hukum.

(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyertakan  persyaratan sebagai berikut:

a.	Spesifikasi teknik alat dan atau perangkat;
b.	Petunjuk operasi (Instruction/Operation Manual);
c.	Petunjuk instalasi (Installation Manual) untuk perangkat yang dalam pengujiannya perlu diinstalasi;
d.	Uraian teknik dan diagram sirkit (Technical Description and Circuit Diagram);
e.	Sampel alat/perangkat telekomunikasi yang akan diuji, untuk kategori perangkat pelanggan (Customer Premises Equipment/CPE) sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) unit dan untuk kategori yang bukan CPE sekurang-kurangnya berjumlah 1 (satu) unit.

(4)	Dalam hal pengujian dilakukan melalui uji dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyertakan dokumen hasil uji dari negara lain.

(5)	Pemeriksaan kelengkapan permohonan sertifikasi diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. 

BAB III

PENGUJIAN

Pasal  5 

Pengujian dilaksanakan melalui uji pengukuran dan/atau uji dokumen.

Pasal 6

(1)	Uji pengukuran dilaksanakan oleh balai uji terhadap alat dan atau perangkat telekomunikasi berdasarkan persyaratan teknis yang berlaku; 

2)	Balai pengujian memberikan laporan hasil pengujian kepada Direktur   Jenderal selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah diterimanya surat pengantar pengujian perangkat.

Pasal 7

(1)	Uji dokumen dilaksanakan apabila :

a.	uji pengukuran tidak dapat dilaksanakan di dalam negeri; atau
b.	alat dan atau perangkat telekomunikasi yang akan diuji dokumen telah memiliki sertifikat yang telah diakui melalui perjanjian Internasional, Multilateral atau Bilateral;

(2)	Uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap dokumen laporan hasil pengujian balai uji negara lain;

(3)	Dalam hal uji dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih diperlukan data tambahan, dilakukan uji pengukuran tambahan terhadap sebagian persyaratan teknis alat dan atau perangkat telekomunikasi yang akan di uji;

(4)	Uji dokumen dilaksanakan oleh Direktur Jenderal; 

(5)	Uji dokumen diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan diterima secara lengkap.

BAB  IV

PENERBITAN SERTIFIKAT 

Pasal   8

(1)	Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat bagi alat dan atau perangkat yang telah lulus uji;

(2)	Penerbitan sertifikat diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterima hasil pengujian;

(3)	Sertifikat akan diperbaharui setiap 3 (tiga) tahun sekali, kecuali apabila terdapat perubahan terhadap persyaratan teknis;

(4)	Apabila terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, maka akan diadakan evaluasi terhadap perangkat telekomunikasi tersebut selanjutnya dapat dilakukan ulang uji pengkuran ulang.

Pasal 9

(1)	Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan penerbitan sertifikat kepada lembaga sertifikasi;

(2)	lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan sertifikasi kepada Direktur Jenderal. 

BAB V

LABEL 

Pasal  10

(1)	Pemegang sertifikat wajib memasang label pada alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi;

(2)	Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh pemegang sertifikat dan harus diberi nomor sesuai dengan nomor sertifikat; 

(3)	Bentuk dan ukuran label disesuaikan dengan besarnya perangkat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

Direktur Jenderal harus mengumumkan setiap jenis alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah disertifikasi.

BAB VI

B I A Y A

Pasal 12

Biaya sertifikat dan biaya pengujian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang dilaksanakan oleh  Instansi Pemerintah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang besarannya ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VII

PENGAWASAN TEKNIS 

Pasal 13

(1)	Bupati atau Walikota wajib   melakukan pengawasan teknis terhadap alat dan     atau perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah negara Republik Indonesia;

(2)	Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan  dengan melakukan pengujian di lapangan terhadap alat dan atau perangkat telekomunikasi yang telah berada di penjual, agen/distributor dan yang telah digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi. 

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM.102/UM.001/MPPT-96 tentang Sertifikasi dan Penandaan alat dan atau perangkat pos dan telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000.

		Ditetapkan di	:	       J A K A R T A
		Pada tanggal	:			                       2000
                                          	                                  MENTERI PERHUBUNGAN,

		AGUM GUMELAR, M.Sc.