RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

                                      NOMOR  

T E N T A N G 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :  a.	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan telekomunikasi khusus dengan Keputusan Menteri Perhubungan

Mengingat :     1.  		Undang-undang Nomor   36 Tahun  1999    tentang  Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000   tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000   tentang Penggunaan Spetrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan   Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/PHB-80 dan Nomor KM.164/OT.002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan	: 	KEPUTUSAN    MENTERI  PERHUBUNGAN  TENTANG   PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan  :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda , isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4.	Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

6.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

7.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

8.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

11.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus; 

12.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda; 

13.	Menteri adalah Menteri Perhubungan;

14.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus terdiri atas :

a.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
b.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara;
c.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran

Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk keperluan :

a.	perseorangan;
b.	instansi pemerintah;
c.	dinas khusus;
d.	badan hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan pertahanan, keamanan yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi penyiaran.

Pasal 6

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib beroperasi pada alokasi frekuensi radio dan orbit satelit sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)	Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara serta penggunaan perangkat telekomunikasi rakitan sendiri yang digunakan untuk kegiatan amatir radio.

Pasal  8

(1)	Jaringan telekomunikasi khusus dilarang disambungkan kejaringan telekomunikasi lainnya.

(2)	Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran 

(3)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus dilarang digunakan diluar peruntukkannya.

BAB II
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 
UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Perseorangan

Pasal 9

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan meliputi:

a. kegiatan Amatir Radio;
b. kegiatan Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP).

Pasal 10

(1)	Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh setiap warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(2)	Ketentuan mengenai persyaratan kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 11

(1)	Warga negara asing dapat melaksanakan kegiatan  amatir radio di Indonesia dengan syarat telah mendapatkan izin dari negara asal.

(2)	Warga Negara asing dalam melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia wajib mengikuti ketentuan amatir radio di Indonesia.
 
Pasal 12

(1)	Untuk melaksanakan kegiatan amatir radio wajib memenuhi persyaratan teknik, nama panggilan, band frekuensi dan pembagian wilayah amatir radio.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1)	Kegiatan amatir radio dapat dilakukan dengan cakupan lokal, nasional atau internasional.

(2)	Ketentuan tentang kegiatan amatir radio dengan cakupan lokal, nasional atau internasional diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 14

(1)	Setiap orang yang berminat dapat menjadi amatir radio.

(2)	Untuk menjadi amatir radio terlebih dahulu harus memiliki Surat Keterangan Kecakapan Amatir Radio (SKKAR).

(3)	SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

a.	Pemula;
b.	Siaga;
c.	Penggalang;
d.	Penegak.

(4)	Kepemilikan SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperoleh melalui ujian.

(5)	Ketentuan mengenai tata cara ujian amatir radio  diatur dengan  Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 15

Pemilik Ijazah negara operator telegrap dan telepon radio (OTTR) yang berminat menjadi amatir radio dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian dan dapat diberikan izin Amatir Radio.

Pasal 16

(1)	Kegiatan amatir radio digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.

(2)	Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam dan pencarian dan pertolongan (SAR);

Pasal 17

(1)	Kegiatan KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan oleh setiap warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(2)	Ketentuan mengenai persyaratan kegiatan KRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 18

(1)	Kegiatan KRAP dilakukan dengan cakupan lokal.

(2)	Cakupan lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjarak radius maksimal 50 Km.

Pasal 19

(1)	Untuk melaksanakan kegiatan KRAP wajib memenuhi persyaratan teknik, nama panggilan, band frekuensi dan pembagian wilayah komunikasi radio antar penduduk.

(2)	Ketentuan mengenai tata cara kegiatan KRAP diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 20

(1)	Kegiatan KRAP digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan.

(2)	Kegiatan KRAP dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam dan pencarian dan pertolongan (SAR).

Pasal 21

(1)	Perangkat KRAP harus didaftarkan di wilayah Kabupaten atau Kota untuk mendapatkan izin kepemilikan perangkat.

(2)	Izin kepemilikan perangkat KRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 22

Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk:

a.	memancarkan berita yang bersifat politik, bersifat SARA, mengganggu  keamanan negara dan ketertiban masyarakat;

b.	memancarkan dan menerima berita yang bersifat komersial/dagang;

c.	memancarkan dan menerima berita yang menggunakan sandi;

d.	memancarkan dan menerima berita yang melanggar norma kesusilaan;

e.	digunakan diatas kapal laut dan pesawat udara;

f.	kegiatan dinas instansi  pemerintah.

Pasal 23

Setiap pengguna KRAP wajib untuk:

a.	mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat ;

b.	segera melaporkan kepada yang berwajib bila menemui kegiatan atau menerima berita-berita yang membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan jiwa manusia dan harta benda serta melanggar tata susila.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan 
Instansi Pemerintah

Pasal 24

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Pasal 25

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan.

(2)	Dalam hal menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara untuk keperluan instansi pemerintah wajib mengikuti ketentuan penyewaan jaringan telekomunikasi.  

Pasal 26

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan apabila:

a.	keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

b.	lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau

c.	kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 27

(1)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan :

a.	pemerintahan dalam negeri;
b.	kehutanan;
c.	pertambangan;
d.	transmigrasi;
e.	pendidikan;
f.	kesehatan;
g.	eksplorasi bumi;
h.	standar dan tanda waktu;
i.	diplomatik.

(2) 	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 
Pasal 28

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cakupan lokal atau nasional.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas Khusus

Pasal 29

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas khusus yang bersangkutan.

Pasal 30

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dapat menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan.

(2)	Dalam hal menggunakan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi,  penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam penyewaan jaringan telekomunikasi.

Pasal 31

(1)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus terdiri atas sistem telekomunikasi:

a.	Navigasi penerbangan;
b.	Navigasi pelayaran;
c.	Meteorologi dan Geofisika;
d.	Radar navigasi;
e.	Radio beacon;
f.	Pencarian dan pertolongan (SAR);
g.	Penginderaan dan pengendalian jarak jauh;
h.	Radio Astronomi;
i.	Keperluan darurat dan mara bahaya (May day, SOS).

(2)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 32

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dilakukan dengan cakupan nasional.

Bagian keempat
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan  Badan Hukum

Pasal   33

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usaha sendiri.

Pasal 34

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh badan hukum dapat diselenggarakan apabila:

a.	keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau

b.	lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 35

(1)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum  terdiri atas sistem telekomunikasi untuk:

a.	transportasi;
b.	pertambangan dan energi;
c.	perbankan;
d.	kehutanan dan perkebunan;
e.	kesehatan;
f.	logistik;

(2)	Jenis penyelenggaraan Telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 36

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat dilakukan dengan cakupan lokal atau nasional.

Pasal 37

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menggunakan jaringan radio point to point, point to multipoint yang tidak  menggunakan repeater dapat diselenggarakan dengan izin stasiun radio. 
 
Pasal 38

(1)	Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses didaerah tertentu maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri.

(3)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 39

(1)	Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 maka penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum tetap dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(2)	Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus tetap menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
 
Pasal 40

Apabila penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi maka izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 41

Tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 42

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara terdiri atas :

a.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan;
b.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan.

Pasal 43

(1)	Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.

(2)	Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan jasa milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku.

(3)	Ketentuan mengenai  tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

Pasal 44

(1)	Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan belum atau tidak mampu mendukung kegiatan kemanan, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.

(2)	Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan jasa milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang berlaku.

(3)	Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 
UNTUK KEPERLUAN PENYIARAN

Pasal 45

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran untuk memenuhi kegiatan penyiaran.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

Pasal 46

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat dilakukan oleh badan hukum berbentuk :

a.	Badan Usaha milik negara (BUMN);
b.	Badan Usaha milik daerah (BUMD);
c.	Badan usaha swasta ; atau
d.	Koperasi.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan izin.

Pasal 47

a)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dibedakan dalam:

a.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk radio siaran;
b.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk televisi siaran.

b)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran atau televisi siaran meliputi cakupan lokal atau nasional.

Pasal 48

(1)	Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.

(2)	Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk penyiaran dikenakan ketentuan yang berlaku bagi pengguna penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 49

Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilarang disewakan kepada penyelenggara telekomunikasi lain.

Pasal 50

Tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V 

PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan telekomunikasi khusus Untuk Keperluan Perseorangan

Pasal 51

(1)	Kegiatan amatir radio harus mendapat izin dari Bupati atau Walikota.

(2)	Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

(3)	Izin amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan hak untuk mendirikan dan menggunakan stasiun radio amatir.

Pasal 52

(1)	Kegiatan KRAP wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Walikota.

(2)	Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 53

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan  diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Perizinan Telekomunikasi khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Pasal 54

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(3)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus. 

(4)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(5)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 55

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah wajib memperoleh izin dari:

a.	Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b.	Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.

Pasal 56

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 harus melampirkan:

a.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

b.	rencana  kegiatan pembangunan;

c.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

d.	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 57

(1)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah Direktur Jenderal atau Bupati atau Walikota wajib menjawab permohonan .

(2)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal atau Bupati atau Walikota, permohonan dianggap disetuju.

Pasal 58

(1)	Izin prinsip dinyatakan batal bila dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidak mengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 59

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

(3)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal atau Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan  telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah   sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian kelima
Perizinan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum

Pasal 60

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(3)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum. 

(4)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(5)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 61

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum wajib memperoleh izin dari:

a.	Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b.	Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.

(2)	Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum menggunakan spektrum frekuensi radio, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum wajib mendapat izin penggunaan frekuensi dari Direktur Jenderal.

Pasal 62

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 harus melampirkan:

a.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

b.	rencana  kegiatan pembangunan;

c.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

d.	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 63

(1)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum Direktur Jenderal wajib menjawab permohonan .

(2)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 64

(1)	Izin prinsip dinyatakan batal bila  dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidak mengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 65

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan .

(2)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

(3)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan  telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum   sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Perizinan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Penyiaran

Pasal 66
 
(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(3)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran. 

(4)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(5)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 67

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta atau koperasi yang telah mendapat izin  usaha penyiaran.

(2)	Ketentuan perizinan usaha penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.   
 
Pasal 68

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib memperoleh izin dari:

a.  Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b.  Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.

Pasal 69

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus melampirkan:

a.	Izin usaha penyiaran dari Menteri, Bupati, atau walikota

b.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

c.	rencana  kegiatan pembangunan;

d.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

e.	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 70

(1)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran Direktur Jenderal wajib menjawab permohonan.

(2)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 71

(1)	Izin prinsip dinyatakan batal bila dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidakmengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 72

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran  sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 
Pasal 73

Dalam hal pemegang izin usaha penyiaran menyewa seluruh jaringannya dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, pemegang izin usaha penyiaran tidak perlu mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran.  

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 74

(1)	Apabila pemegang izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi khusus telah melaksanakan pembangunan dan siap dioperasikan, pemegang izin prinsip wajib mengajukan permohonan uji laik operasi.

(2)	Berdasarkan hasil uji laik operasi yang tertuang dalam Surat Keterangan Laik Operasi penyelenggara telekomunikasi khusus berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.  

(3)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan tidak dikenakan kewajiban uji laik operasi.

Pasal 75

(1)	Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan/perluasan lokasi atau realokasi perangkat, penyelenggara telekomunikasi khusus wajib mengajukan uji laik operasi.

(2)	Penyelenggara telekomunikasi khusus dapat mengembangkan/ mengoperasikan telekomunikasi khusus setelah mendapatkan sertifikat laik operasi.

Pasal 76

Permohonan uji laik operasi harus melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data SDM;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi;
f.	lokasi sesuai dengan ijin prinsip.  

Pasal 77

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(2)	Dalam hal pelaksanaan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima maka   pemohon berhak untuk mendapatkan surat keterangan laik operasi.  

Pasal 78

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(2)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi.

(3)	Lembaga atau Tim harus menyelesaikan evaluasi uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterima dokumen pendukung yang lengkap dan benar;

(4)	Lembaga atau Tim melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Direktur Jenderal,  Bupati atau Walikota.

Pasal 79

(1)	Apabila pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus tidak laik operasi maka pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Apabila dalam kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum laik operasi maka diberikan kesempatan kembali untuk memperbaiki selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

(4)	Apabila kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum laik operasi maka pemohon harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

Pasal 80

Surat keterangan laik operasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lulus. 

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 81

Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang diselenggarakan pada cakupan sesuai kewenanganya masing-masing. 

Pasal 82

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum, instansi pemerintah dan penyiaran wajib memberikan laporan setiap 6 (enam) bulan  kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota.

BAB VIII
 
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang telah memiliki Izin pada saat berlakunya keputusan ini, tetap melakukan kegiatannya sesuai dengan izin yang dimiliki dan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya keputusan ini wajib menyesuaikan izin yang dimilikinya.

Pasal 84

Dengan berlakunya keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan keputusan ini 

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Dengan berlakunya keputusan ini, maka:

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio; 

b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi;

c.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.73/PT.102/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Keperluan Khusus Radio Siaran dan Televisis Siaran;

e.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.105/PB.103/MPPT-96 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Keperluan Khusus.

dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 86

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 87

Keputusan ini berlaku pada tanggal 8 September 2000. 

							Ditetapkan di :    JAKARTA 
							Pada tanggal : 		2000
							--------------------------------------------
	    MENTERI PERHUBUNGAN,

         AGUM GUMELAR MSc.