RANCANGAN UNDANG‑UNDANG
NOMOR .... TAHUN ....
TENTANG
TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :    a.	bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b.	bahwa kegiatan manusia yang berbasis pada teknologi informasi berkembang pesat yang menyebabkan perubahan‑perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap teknologi informasi, yang berpengaruh pada berbagai segi kehidupan;
c.	bahwa pengaruh dari kegiatan manusia yang berbasis pada teknologi informasi memiliki indikasi untuk menimbulkan kerugian baik moral maupun material terhadap kepentingan masyarakat dan karenanya negara berkewajiban untuk melindungi kepentingan dimaksud;
d.	bahwa globalisasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan diadakannya pengaturan teknologi informasi di tingkat nasional dan harmonisasi hukum di tingkat regional maupun internasional;
e.	bahwa sehubungan dengan hal‑hal tersebut di atas dipandang perlu ditetapkannya Undang‑undang tentang Teknologi Informasi;

Mengingat :	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Perubahan Pertama Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG‑UNDANG TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang‑undang ini yang dimaksud dengan:
1.	Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memanipulasi, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi, untuk tujuan tertentu.
2.	Informasi mencakup data, teks, image, suara, kode, program komputer, perangkat lunak, databases.
3.	Perdagangan secara elektronik adalah setiap perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
4.	Tanda tangan digital (digital signature) atau tanda tangan elektronik (electronic signature) adalah pengesahan setiap data elektronik oleh subcriber melalui metode elektronik atau prosedur yang telah ditentukan.
5.	Kontrak elektronik adalah dokumen elektronik yang memuat transaksi dan atau perdagangan elektronik
6.	Nama domain (domain name) adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha yang di dalamnya terdapat nama tingkat kedua, domain tingkat pertama generik dan/atau domain tingkat pertama kode negara.
7.	Akses adalah memasuki, menginstruksikan atau berkomunikasi dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer.
8.	  Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang teknologi informasi.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Kegiatan teknologi informasi diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tangung jawab, manfaat, adil, kemitraan dan peran serta masyarakat, kepentingan nasional, keamanan, keikutsertaan sebagai masyarakat informasi dunia, percaya pada diri sendiri, dan penegakan hukum secara ekstra teritorial serta menghormati norma‑norma etika.

Pasal 3
Pengaturan kegiatan teknologi informasi bertujuan untuk:
a.	mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, keterlibatan dan peran serta dalam masyarakat dunia di bidang teknologi informasi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
b.	memfasilitasi komunikasi elektronik melalui atau dengan dokumen elektronik, perdagangan elektronik, pengembangan infrastruktur hukum dan bisnis yang diperlukan untuk keamanan perdagangan elektronik;
c.	mengurangi dan mengatasi pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi;
d.	menciptakan keseragarnan (uniformitas) ketentuan, peraturan dan standar tentang otentikasi atau pengesahan dan integritas dari dokumen elektronik, dan menetapkan bentuk‑bentuk pelanggarannya; dan
e.	mendorong kepercayaan masyarakat akan integritas dan reliabilitas komunikasi dan perdagangan elektronik.

BAB III
PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN
DALAM TEKNOLOGI INFORMASI
Pasal 4
(1)	Teknologi informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat seluas‑luasnya.

(2)	Pembinaan teknologi informasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan teknologi informasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian.
(3)	Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian di bidang teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.
Pasal 5
(1)	Dalam rangka pelaksanaan pembinaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.
(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah perkembangan teknologi informasi dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang kegiatan teknologi informasi.
(3)	Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(4)	Lembaga peran serta masyarakat yang dibentuk memiliki fungsi koordinasi, konsultasi dan mediasi.
(5)	Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) keanggotaannya terdiri atas perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi.
(6)	Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat clan pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK
Pasal 6
(1)	Setiap perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan perdagangan pada umumnya.
(2)	Setiap anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan produk yang ditawarkan melalui media elektronik sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
(3)	Setiap pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan aktivitas usahanya dalam perdagangan secara elektronik dengan jujur dan itikad baik sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
(4)	Ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan secara elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 7
(1)	Kecuali ditentukan lain, dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis baik di muka atau di luar pengadilan.
(2) Kecuali ditentukan lain, tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis baik di muka atau di luar pengadilan.
(3) Ketentuan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan digital tidak berlaku untuk
a.	pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
b.	surat‑surat berharga (negotiable instruments); 
c.	pembuatan dan pelaksanaan surat kuasa;
d.		perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
e.	dokumen‑dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan (documents of title); dan
f.	dokumen‑dokumen lain yang menurut peraturan perundang‑undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yag berwenang.
(4)	Ketentuan mengenai tata cara tanda tangan digital dan tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 8
(1)	Suatu transaksi dan atau perdagangan dalam bentuk kontrak elektronik harus memperoleh persetujuan dan disepakati oleh para pihak.
(2)	Kontrak elektronik yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak harus mengikat dan memiliki kekuatan hukum baik di muka maupun di luar pengadilan.
Pasal 9
(1)	Transaksi secara elektronik terjadi pada saat pesan yang dikirim oleh pengirim (originator) diterima oleh penerima (addresse) dalam suatu sistem informasi tertentu yang ditentukan oleh penerima, kecuali ditentukan lain.
(2)	Kecuali ditentukan lain, tempat sah diterimanya informasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah tempat penerima menerima informasi dimaksud.
Pasal 10
(1)	Subscribers dalam transaksi dan atau perdagangan secara elektronik dapat memberikan pengesahan atas suatu dokumen elektronik dengan menyertakan tanda tangan digitalnya yang disahkan oleh lembaga sertifikasi.
(2)	Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem kripto asimetrik (asymetric crypto system) dan fungsi hash (hash function) untuk mengirimkan dokumen elektronik tersebut ke dokumen lainnya.
(3)	Fungsi, tugas dan wewenang lembaga sertifikasi meliputi penerbitan, pengawasan, dan pengamanan sertifikat tanda tangan digital.
(4)	Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, fungsi, tugas dan wewenang lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
NAMA DOMAIN DAN
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 11
(1)	Setiap orang atau badan usaha berhak memiliki nama domain.
(2)	Nama domain tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
(3)	Pemilik nama domain akan kehilangan haknya atas nama domain tersebut jika tidak menggunakan nama domain tersebut secara terus menerus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari.
(4)	Pada saat pendaftaran, pemakai nama domain wajib membuat pernyataan bahwa nama domain yang dipakainya tidak bertentangan atau melanggar hak‑hak orang lain atau badan usaha milik orang lain.
Pasal 12
Pendaftaran nama domain tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar, indikasi geografis atau indikasi asal sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Pasal 13
(1)	Lembaga pengelola pendaftaran nama domain mendaftar dan mengelola nama domain.
(2)	Lembaga pengelola pendaftaran nama domain dapat dibentuk oleh baik masyarakat maupun Pemerintah.
(3)	Lembaga pengelola pendaftaran nama domain harus berbentuk badan hukum.
(4)	Pemerintah membina lembaga pengelola pendaftaran nama domain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 14
(1)	Lembaga pengelola pendaftaran nama domain berwenang menolak pedaftaran, atau menghentikan penggunaan nama domain yang telah terdaftar milik seseorang atau badan usaha yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain setelah memperoleh bukti pendaftaran dari kantor yang mengelola pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.
(2)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan jika waktu pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual tersebut lebih dahulu dari pendaftaran nama domain dimaksud.
Pasal 15
Nama domain yang dianggap sama atau meniru Hak Cipta milik pihak lain yang tidak terdaftar di Kantor Hak Cipta, pencabutan dan penghentiannya oleh Lembaga pengelolaan nama domain hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan atau arbitrase.
Pasal 16
Kompilasi data dan sumber lain, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya, yang pengaturan dan  penyusunannya menjadikannya sebagai karya intelektual, dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
Pasal 17
(1)	Pemilik sandi akses berhak atas kerahasiaan sandi akses yang dimilikinya.
(2)	 Setiap orang dilarang memanfaatkan suatu sandi akses milik orang lain tanpa izin pemilik yang bersangkutan.
(3)	Informasi‑informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang yang tersedia di dalam jaringan teknologi informasi dilindungi berdasarkan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.
BAB VI
PERLINDUNGAN TERHADAP HAK‑HAK PRIBADI
Pasal 18
(1)	Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media elektronik.
(2)	Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang meyangkut data tentang hak‑hak pribadi seseorang harus dengan sepengetahuan clan persetujuan pernilik data tersebut.
(3)	Penggunaan informasi melalui media elektronik yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 19
Pengumpulan data pribadi anak‑anak melalui media elektronik harus meminta persetujuan orang tua maupun wali terlebih dahulu.
Pasal 20
Kecuali untuk kepentingan hukum, informasi data pribadi seseorang dilarang diberikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik.

BAB VII
PENYELESAIAN SENGEKTA
Pasal 21
Sengketa perdata dapat diselesaikan baik melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundang‑undangan.
Pasal 22
(1)	Masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang teknologi informasi yang dapat mengganggu ketertiban umum dan atau kesusilaan.
(2)	Uang ganti rugi yang diperoleh berdasarkan gugatan perwakilan dilarang dimiliki dan atau dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
(3)	Pemanfaatan dan penggunaan uang ganti rugi yang diperoleh melalui gugatan perwakilan ditetapkan oleh putusan hakim.
(4)	Ketentuan mengenai tata cara gugatan perwakilan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran di bidang teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 23
Prosedur gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.
Pasal 24
(1)	Dokumen elektronik dalam transaksi perdagangan secara elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti lainnya.
(2)	Hakim berwenang menetapkan keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
YURISDIKSI DAN KEWENANGAN PENGADILAN
Pasal 25
Undang‑undang ini berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk setiap orang dan atau badan hukum di luar Indonesia yang melakukan perbuatan hukum yang akibatnya dirasakan di Indonesia.
Pasal 26
Pengadilan di Indonesia berwenang mengadili setiap peristiwa hukum yang dilakukan oleh setiap orang dan atau badan hukum, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia berdasarkan undang‑undang ini.

BAB IX
PERPAJAKAN
Pasal 27
(1) Kegiatan di bidang perdagangan secara elektronik merupakan objek pajak.
(2) Tata cara pengenaan pajak dan penetapan subjek pajak diatur menurut peraturan
perundang‑undangan yang berlaku.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 28
(1)	Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang‑Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi.
(2)	Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
a.	melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
b.	melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
c.	melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
d.	menghentikan penggunaan alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
e.	meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
f.	memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
g.	melakukan pemeriksaan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
h.	menyegel dan atau menyita alat dan atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
i.	meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi;
j.	mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
(4)	Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang‑Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29
Barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) clan Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 30
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan nama domain yang bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan Hak Kekayaan Intelektual pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 31
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data komputer atau program komputer atau jaringan komputer dengan atau tanpa merusak sistem keamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 32
(1)	Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menahan atau mengintersepsi pengiriman data komputer dari atau ke dalam sistem komputer atau jaringan komputer untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(2)	Barangsiapa dengan sengaja clan melawan hukum mengintersepsi pengiriman data komputer sehingga menghambat komunikasi dalam sistem komputer atau jaringan komputer atau sistem komunikasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun clan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 33
(1)	Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengubah, menghapus atau merusak data komputer atau program komputer atau data elektronik lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
(2)	Barangsiapa dengan sengaja clan melawan hukum memasukkan, mengubah, menambah atau menghapus data komputer atau data elektronik lainnya yang rnenyakibatkan terganggunya fungsi sistem komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
Pasal 34
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan, mengubah, menambah atau menghapus data komputer atau sistem komputer atau jaringan komputer yang mengakibatkan timbulnya kerugian ekonomis bagi pihak lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun clan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 35
(1)	Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memproduksi, menjual, mengimpor, atau mendistribusikan peralatan sistem komputer termasuk program komputer, sandi akses, kode akses komputer atau data sejenis untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ‑ Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(2)	Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan pengujian yang sah atau perlindungan terhadap sistem komputer.
Pasal 36
(1)	Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum membuat, menyediakan atau mengirimkan, mendistribusikan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya melanggar kesusilaan dengan menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
(2)	Barangsiapa dengan sengaja clan melawan hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang objeknya adalah anak di bawah umur atau menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 37
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer mengirimkan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya mengancam orang lain sehingga mengakibatkan terganggunya ketentraman orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
Pasal 38
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan sistem komputer atau jaringan komputer mengirimkan data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang isinya menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun clan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus ratus juta rupiah).
Pasal 39
(1)	Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum membuat, menyediakan atau mengirimkan, data atau tulisan atau gambar atau rekaman yang bertentangan dengan kewajibannya selaku produsen dalam transaksi perdagangan melalui jaringan komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(2)	Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan melawan hukum menggunakan identitas palsu atau data yang bukan miliknya dalam transaksi perdagangan melalui internet atau jaringan komputer agar orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun clan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 40
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 merupakan delik aduan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 41
Pada saat berlakunya undang‑undang ini, semua peraturan perundang‑undangan yang berhubungan dengan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undangundang ini dinyatakan tetap berlaku.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Undang‑undang ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang‑undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: 	Jakarta

	Pada tanggal: 	...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
	Ttd.,

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ......................... 
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 
Ttd.
……………………………
	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 	NOMOR ………

PENJELASAN
RANCANGAN UNDANG‑UNDANG
NOMOR .... TAHUN....
TENTANG
TEKNOLOGI INFORMASI

I.	UMUM

Globalisasi informasi dan perdagangan berdampak pada penggunaan teknologi informasi yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia. Eksistensi internet, disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan kecemasan‑kecemasan baru antara lain dengan munculnya kejahatan baru yang lebih canggih.
Disamping itu, mengingat karakteristik internet yang tidak mengenal batas‑batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), internet juga melahirkan aktivitas‑aktivitas baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum yang berlaku saat ini (the existing law). Perkembangan ini harus direspon dengan dibuatnya suatu landasan hukum yang komprehensif yang mengatur aktivitas teknologi informasi di Indonesia.

II.	PASAL DEMI PASAL
	Pasal 1
Cukup jelas 
Pasal 2
Cukup jelas 
Pasal 3
Cukup jelas 
Pasal 4
Ayat (1) 
Mengingat penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, maka penguasaannya dilakukan oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar‑besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

	Ayat (2)
Fungsi penetapan kebijakan, antara lain, perumusan mengenai perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis teknologi informasi nasional.

Fungsi pengaturan mencakup kegiatan yang bersifat umum dan/atau teknis operasional yang antara lain, tercermin dalam pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

Fungsi pengendalian dilakukan berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi.

Fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap penyelenggaraan teknologi informasi, termasuk pengawasan terhadap penguasaan, pengusahaan, pemasukan, perakitan, dan alat, perangkat, sarana clan prasarana teknologi informasi.

Fungsi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Menteri. Sesuai dengan perkembangan keadaan, fungsi pengaturan, pengawasan clan pengendalian penyelenggaraan teknologi informasi dapat dilimpahkan kepada suatu badan regulasi.

Dalam rangka efektivitas pembinaan, pemerintah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, penyelenggara teknologi informasi, dan mengikutsertakan peran masyarakat.

	Ayat (3)
Cukup jelas. 
Pasa15
Ayat (1) 
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Cukup jelas. 

Ayat (4)
Fungsi‑fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1.	menyampaikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan kegiatan‑kegiatan teknologi informasi di Indonesia dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan‑kegiatan teknologi informasi di Indonesia;
2.	menghimpun pendapat, pemikiran, dan pandangan para pelaku kegiatan‑kegiatan teknologi informasi di Indonesia tentang pengembangan kegiatan‑kegiatannya;
3.	mengkaji dan merumuskan pendapat yang berkembang di masyarakat sebagai bahan usulan kebijakan dan atau peraturan yang berkaitan dengan pembinaan, pengaturan, dan penyelenggaraan kegiatan‑kegiatan teknologi informasi di Indonesia;
4.	memberikan rekomendasi dan melakukan koordinasi dengan lembaga/instansi baik dalam tingkat nasional maupun internasional yang relevan sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan teknologi informasi di Indonesia, termasuk diantaranya untuk kasus‑kasus tindak pidana (cyber crime), sengketa (disputes); dan
5.	mengupayakan alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak	berkaitan dengan sengketa‑sengketa yang mungkin muncul akibat penyelenggaraan kegiatan‑kegiatan teknologi informasia di Indonesia.
	Ayat (5)
Keanggotaan lembaga peran serta masyarakat dimaksud antara lain termasuk terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha teknologi informasi, asosiasi profesi teknologi informasi, asosiasi produsen peralatan teknologi informasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa teknologi informasi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat intelektual di bidang teknologi informasi.
       Ayat (6)
    Cukup jelas Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas Pasal 9
Ayat (1)
Pengirim (originator) adalah seseorang yang mengirim, meneruskan, menyimpan, atau menyalurkan setiap pesan elektronik atau menjadikan setiap pesan elektronik dapat dikirim, disimpan, atau disalurkan kepada orang lain tetapi tidak memasuki pihak perantara (intermediary). 
Penerima (addressee) adalah seseorang yang dimaksudkan untuk menerima data elektronik dari pengirim (origanator) tetapi tidak termasuk perantara (intermediary).
       Ayat (2)
	      Cukup jelas
Pasal 10
	Ayat (1)
Subcriber adalah seseorang yang namanya tercantum dalam tanda tangan digital yang dikeluarkan.
Lembaga sertifikasi (certification authority) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital.
Ayat (2)
Sistem kripto asimetris (asymmatric crypto system) adalah sistem perangkat kunci pengaman (secure key pair) yang terdiri dari kunci privat (private key) untuk membuat tanda tangan digital dan kunci publik (public key) untuk memverifikasi tanda tangan digital.
Perangkat kunci (key pair) dalam bentuk sistem kripto asimetris (Asymmatric crypfo system), adalah kunci privat (private key) dan kunci publik (public key) yang terkait secara matematis, yang sangat terkait sehingga kunci publik (public key) dapat memverifikasi tanda tangan digital yang dibuat oleh kunci privat (private key).
Kunci privat (private key) adalah kunci dari suatu perangkat kunci (key pair) yang digunakan untuk membuat tanda tangan digital.
Kunci publik (publik key) adalah kunci dari suatu perangkat kunci (key pair) yang digunakan untuk memverifikasi suatu tanda tangan digital dan dicantumkan dalam sertifikat tanda tangan digital.
	Ayat (3)
		Cukup jelas
	Ayat (4)
		Cukup jelas
Pasal 11
	Ayat (1)
		Cukup jelas
	Ayat (2)
		Cukup jelas
	Ayat (3)
		Cukup jelas
	Ayat (4)
Cukup Jelas 
Pasal 12
Cukup jelas 
Pasal 13
       Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas 
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 15
Cukup jelas. 
Pasal 16
Cukup jelas 
Pasal 17
        Ayat (1)
Sandi akses (password) adalah kata, huruf, angka atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses suatu jaringan komputer tertentu. 
        Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas. 
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.

       Ayat (2)
Cukup jelas. 
Ayat (3)
Cukup jelas. 
Pasal 19
Cukup jelas 
Pasal 20
Cukup jelas 
Pasal 21
Penyelesaian sengketa perdata di bidang Teknologi Informasi dapat diselesaikan melalui poses peradilan maupun melalui penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dapat ditempuh melalui lembaga pengadilan atau melalui lembaga arbitrase. Adapun penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif meliputi penyelesaian sengketa secara negosiasi, mediasi, atau konsiliasi.
Pasal 22
	Ayat (1)
Seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan gugatan secara perwakilan atas nama masyarakat lainnya yang dirugikan. Gugatan secara perwakilan dimungkinkan apabila telah dipenuhinya hal‑hal sebagai berikut:
1.	Masyarakat yang dirugikan sangat besar jumlahnya, sehingga apabila gugatan tersebut diajukan secara perorangan menjadi tidak efektif.
2.	Seseorang atau sekelompok masyarakat yang mewakili harus mempunyai kepentingan yang sama dan tuntutan yang sama dengail masyarakat yang diwakilinya, serta sama‑sama merupakan korban atas suatu perbuatan dari orang atau lembaga yang sama.
Ganti rugi yang dimohonkan dalam gugatan perwakilan hanya dapat diajukan untuk mengganti biaya pemulihan atas ketertiban umum dan norma‑norma kesusilaan yang telah terganggu, serta biaya perbaiKan atas kerusakan‑kerusakan yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tergugat.
       Ayat (2)
Uang ganti rugi yang diperoleh tidak dapat dimiliki secara pribadi baik oleh pihak yang mewakili ataupun masyarakat yang diwakilinya.
Ayat (3)
Pemanfaatan dan penggunaan uang ganti rugi ditetapkan oleh hakim melalui putusan pengadillan demi kepentingan umum.
Ayat (4)
Cukup jelas 
Pasal 23
Cukup jelas 
Pasal 24
       Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas 
        Ayat (3)
Cukup jelas 
Pasal 25
    Cukup jelas 
Pasal 26
    Cukup jelas 
Pasal 27
       Ayat (1)
Cukup jelas.
       Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas 
Pasal 29
    Cukup jelas 
Pasal 30
    Cukup jelas 
Pasal 31
    Cukup jelas 
Pasal 32
       Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 34
              Cukup jelas 
Pasal 35
        Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas. 
Pasal 37
Cukup jelas 
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
	Cukup jelas.
Pasal 40
    Cukup jelas 
Pasal 41
    Cukup jelas. 
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR ............