Pasal 3

(1)	Penyelenggara jasa akses internet sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a harus menyelenggarakan jasa internet dasar meliputi:

a.	akses internet;
b.	world wide web (WWW );
c.	e-mail;
d.	file transfer protokol.
e.	Web hosting

Pasal 4

(1)	Untuk menyelenggarakan jasa multimedia berbasis internet protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan c wajib mendapatkan izin.

(2)	Untuk menyelenggarakan jasa portal dan jasa transaksi on-line sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g tidak memerlukan izin.

Pasal 5

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis IP sebagaimana dimakasud Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan jasa  terbatas

(2)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis IP selain sebagaimana dimaksud dalm ayat (1) merupakan penyelenggaran jasa terbuka

Pasal 6

(1)	Penyelenggaraan jasa NAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c diselenggarakan dengan cakupan nasional dan dapat mengakses ke jaringan internasional

(2)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis IP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota, beberapa kabupaten dan kota, dan cakupan nasional

Pasal 7 

Perizinan jasa multimedia berbasis IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengikuti ketentuan tata cara perizinan penyelenggaraan jasa telekomunikasi 

Pasal 8

Penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol wajib menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa internet yang sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Jenderal.

(2)	Dalam menyediakan segala fasilitas multimedia berbasis internet protokol, penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis.

(3)	Dalam hal penyelenggaraan jasa multimedia berbasis internet protokol membutuhkan nomor akses khusus harus mendapatkan penetapan Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol wajib membuat dokumen yang menjabarkan hak dan kewajiban pelanggan/pengguna.

(2)	Penyelenggara jasa akses internet wajib menyalurkan seluruh informasi dari pelanggan.

(3)	Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendaftaran yang meliputi sekurang-kurangnya:

a.	Kode etik dalam penggunaan fasilitas, meliputi :

1)	hak atas kekayaan intelektual;
2)	kerahasiaan dan keamanan informasi;
3)	pencemaran nama baik;
4)	hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia antara lain pornografi;
5)	kekerasan;
6)	perjudian;
7)	gangguan ke pengguna lain atau publik;
8)	kegiatan lain yang dinyatakan ilegal di wilayah Negara Republik Indonesia.

b.	Sistem perhitungan penagihan dan proses pembayaran yang jelas;

c.	Pengaturan menyangkut  wanprestasi baik dari sisi penyelenggara maupun pelanggan/pemakai.

d.	Hak dan kewajiban konsumen

Pasal 11

Alat dan atau perangkat yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa multimedia berbasis internet protokol wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

Pasal 12

Setiap penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 13

(3)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol dikenakan kewajiban pelayanan universal.

(4)	Bentuk dan tata cara kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 14

(1)	Pelanggan jasa multimedia berbasis internet protokol tidak bertanggungjawab atas isi atau informasi yang tersimpan dan dikirim melalui fasilitas penyelenggara.

(2)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis internet protokol diwajibkan untuk membantu pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan tindakan melawan hukum yang melalui fasilitas penyelenggaraan.

BAB   III

PENYELENGGARAAN JASA AKSES INTERNET

Pasal 15

Calon penyelenggara jasa akses internet harus memperoleh domain internet dan nomor IP dari pengelola domain tingkat tinggi Indonesia (PDTT-ID) dan dari pengelola nomor IP

Pasal 16

Pengelolaan domain internet dan nomor IP dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Pasal 17

(1)	Direktur Jenderal mengesahkan PDTT-ID.

(2)	PDTT-ID adalah badan hukum Indonesia yang mandiri dan nir laba.

(3)	Biaya pengelolaan domain ditanggung bersama oleh pemegang domain 

Pasal 18

(1)	PDTT-ID wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan domain 

(2)	ketentuan dan tata cara  pengelolaan domain yang ditetapkan oleh PDTT-ID disampaikan kepada Direktur Jenderal

(3)	ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat diakses secara terbuka.

Pasal 19

(1)	PDTT-ID wajib menjaga ketertiban penggunaan domain di Indonesia 

(2)	Direktur Jenderal melakukan evaluasi kinerja PDTT-ID

Pasal 20

(1)	Direktur Jenderal mengesahkan pengelola nomor IP.

(2)	Pengelola nomor IP adalah badan hukum Indonesia yang mandiri, nir laba dan profesional.
 
(3)	Biaya pengelolaan nomor IP  ditanggung bersama oleh pemegang nomor IP.

Pasal 21

(1)	Pengelola nomor IP wajib membuat suatu mekanisme pengelolaan nomor IP 

(2)	Ketentuan dan tata cara pengelolaan  nomor IP yang ditetapkan oleh Pengelola nomor IP disampaikan kepada Direktur Jenderal

(3)	Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pasal 22

(1)	Pengelola nomor IP wajib menjaga ketertiban penggunaan nomor IP di Indonesia

(2)	Direktur Jenderal melakukan evaluasi kinerja pengelola nomor IP

BAB IV

PENYELENGGARAAN JASA VOICE OVER INTERNET PROTOKOL (VoIP)

Pasal 23

(1)	Penyelenggaraan jasa VoIP terdiri atas:
a.	VoIP untuk keperluan  publik;
b.	VoIP untuk keperluan non publik.

(2)	Jasa VoIP untuk keperluan publik adalah komunikasi  teleponi dasar melalui jasa multimedia berbasis internet protokol yang terhubung ke PSTN dan bersifat komersial.

(3)	Jasa VoIP untuk keperluan non publik adalah komunikasi teleponi dasar jasa multimedia berbasis internet protokol yang tidak terhubung ke PSTN dan tidak bersifat komersial.

Pasal 24

(1)	Jasa VoIP untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a harus bersifat IP terukur (manageble IP)

(2)	Jasa VoIP untuk keperluan publik harus memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 25

(1)	Penyelenggaraan jasa VoIP untuk keperluan non publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak diperlukan izin.

(2)	Penyelenggaraan jasa VoIP untuk keperluan non publik dilarang dikomersialkan.

BAB   V

PENYELENGGARAAN JASA NETWORK ACCESS POINT  (NAP)

Pasal 26

(1)	Penyelenggara Jasa NAP wajib menyalurkan trafik informasi Jasa Multimedia berbasis Internet Protokol (Internet trafik exchange).

(2)	Penyelenggara jasa NAP dapat menyelenggarakan jasa:

a.	news feeds
b.	multicast routing;
c.	equipment co-location;
d.	usage reports;
e.	quality service performance;
f.	global IP transit;
g.	network operations center monitoring.

(3)	Jenis jasa penyelenggaraan jasa NAP selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 27

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa NAP, penyelenggara Jasa NAP menyediakan jaringan dengan menyewa dari  penyelenggara jaringan.

(2)	Dalam hal jaringan telekomunikasi tidak tersedia, penyelenggara jasa NAP  dapat membangun jaringan untuk digunakan sendiri.

(3)	Penyelenggara jasa NAP dapat memanfaatkan jaringan milik penyelenggara jaringan asing.

(4)	Dalam hal penyelenggara Jasa NAP menggunakan satelit atau jaringan milik asing  wajib memiliki izin landing right dari Direktur Jenderal.

Pasal 28

Penyelenggara jasa NAP wajib:

(1)	Menyediakan kebutuhan lebar pita untuk menyalurkan trafik informasi sesuai permintaan (bandwidth on demand).

(2)	Memisahkan trafik informasi dalam negeri dari trafik yang ada untuk disalurkan secara langsung di dalam negeri.

(3)	Menyediakan informasi tentang penyaluran trafik jasa multimedia berbasis internet protocol yang disalurkan melalui jaringannya.

(4)	Melakukan interkoneksi antar penyelenggara NAP.

Pasal 29

(1)	Penyelenggaraan jasa NAP wajib mengikuti ketentuan teknis yang ditetapkan dalam rencana dasar teknis.

(2)	Penyelenggaraan jasa NAP wajib memenuhi kualitas pelayanan yang diatur dalam keputusan tersendiri. 

BAB   VI

T A R I P

Pasal   30

(1)	Tarif penggunaan jasa multimedia berbasis internet protokol ditetapkan oleh penyelenggara.

(2)	Perhitungan dan penetapan besaran tarif wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB   VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal   31

Pembinaan dan pengawasan teknis operasional penyelenggaraan jasa multimedia berbasis IP secara dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal   32

(1)	Penyelenggara jasa multimedia berbasis IP wajib melaporkan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal.

(2)	Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

BAB   VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal   33

Semua penyelenggara jasa internet yang sudah beroperasi sebelum dikeluarkannya Keputusan ini dan belum memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.

BAB   IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   34

Dengan berlakunya keputusan ini, maka :

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor …114………tentang Penyelenggaraan Jasa Internet.
b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor………….tentang tarif………….

	dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal   35

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

	Ditetapkan di   :    Jakarta
Pada tanggal   :    

MENTERI PERHUBUNGAN

AGUM GUMELAR, M.Sc.