Konsep Awal
Kerangka Teknologi Informasi Nasional

Telematika Indonesia

Tim Koordinasi Telematika Indonesia

1.	Latar Belakang Pemikiran	3
2.	Visi	4
3.	Misi	4
4.	Tujuan	5
5.	Strategi	7
6.	Kebijakan, Pedoman, Prosedur dan Proses Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	15
6.1.	E-goverment for good governance 2005	15
Kebijakan	15
Pedoman	15
Prosedur	15
Proses	16
6.2.	E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan 2005	16
Kebijakan	16
Pedoman	17
Prosedur	17
Proses	17
6.3.	TI Berbasis Masyarakat 2010	18
Kebijakan	18
Pedoman	18
Prosedur	18
Proses	18
6.4.	TI untuk Pendidikan 2010	20
Kebijakan	20
Pedoman	20
Prosedur	20
Proses	20
6.5.	E-Democracy 2020	21
Kebijakan	21
Pedoman	21
Prosedur	21
Proses	21
6.6.	Mekanisme Pendanaan dengan Paradigma Baru	21
Kebijakan	21
Pedoman	21
6.7.	Dukungan dan landasan Teknologi Informasi	22
Kebijakan	22

Kerangka Teknologi Informasi Nasional
Usulan Visi/Misi, Strategi dan Tujuan
1.	Latar Belakang Pemikiran
Pada saat ini bangsa kita sedang dalam tahapan rekonstruksi setelah mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik yang terburuk pada tiga tahun terakhir ini. Kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal amat tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok-kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Sedangkan gejala disintegrasi bangsa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa kita. Upaya rekonstruksi diharapkan dapat membawa bangsa kita menjadi suatu masyarakat madani yang bersatu dalam negara Republik Indonesia.
Memasuki milenium ketiga, globalisasi yang semula merupakan suatu kecenderungan telah menjadi suatu realitas, sedangkan alternatifnya adalah pengucilan dari kancah pergaulan antar bangsa. Globalisasi menuntut adanya berbagai macam standar, pengaturan, kewajiban, dan sekaligus juga memberi hak kepada anggota masyarakat global. Berbagai aturan dikenakan secara global (misalnya, WTO, IMF, UN, dan lain-lain). Tuntutan berkompetisi, dan sekaligus berkolaborasi, memaksa kita untuk terus menerus meningkatkan daya saing bangsa kita, baik dalam pasar lokal, regional, maupun dalam pasar global.
Sementara itu, era reformasi memungkinkan kita untuk menelaah dan memperbaiki dampak negatif dari sentralisasi yang berlebihan di masa lalu. Pola sentralisasi selain mengabaikan inisiatif masyarakat, juga cenderung meniadakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada kriteria obyektif berdasarkan data dan informasi. Setelah beberapa dasawarsa di bawah pemerintahan tersentralisasi, kebijakan pucuk pimpinan seringkali menjadi satu-satunya acuan yang harus diikuti. Akibatnya, keputusan lebih banyak dilakukan atas dasar kesesuaian dengan kebijakan atasan daripada berdasarkan fakta dan informasi, sehingga informasi yang dikumpulkan dari lapangan menjadi kurang dihargai. 
Selain masalah-masalah tersebut di atas, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan tersendiri pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu teknologi yang berkembang pesat dan perlu dicermati adalah teknologi informasi. Tanpa penguasaan dan pemahaman akan teknologi informasi ini, tantangan globalisasi akan menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lain dan hilangnya kesempatan untuk bersaing karena minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Mengingat perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, maka upaya pengembangan dan penguasaan teknologi informasi yang didasarkan pada kebutuhan sendiri haruslah mendapat perhatian maupun prioritas yang utama untuk dapat menjadi masyarakat yang lebih maju.

Dengan tantangan yang beragam seperti itu, Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan upaya-upaya untuk mengatasinya dan mengantisipasi langkah-langkah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah bagaimana Teknologi Informasi (untuk selanjutnya akan disingkat TI atau IT-Information Technology) dapat berperan dalam langkah-langkah yang sedang, dan akan dilakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.
2.	Visi
Keadaan negara kita dalam pasca krisis saat ini mengharuskan semua elemen bangsa dan sektor untuk berusaha keras memberikan sumbangan nyata kepada upaya rekonstruksi nasional. Pengembangan teknologi informasi juga tidak terlepas dari tuntutan tersebut. Teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan nyata kepada upaya seluruh bangsa untuk mentranformasikan diri menjadi suatu masyarakat madani. 
Pola pemerintahan yang secara ketat tersentralisasi selama beberapa dekade, menimbulkan semangat berlebihan untuk melakukan desentralisasi. Tambahan lagi, dalam era reformasi saat ini sebagian masyarakat kita masih terbuai dalam suasana euphoria politik. Keadaan tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk cenderung ingin meninggalkan falsafah persatuan dan kesatuan, suatu landasan negara dan bangsa yang disusun oleh para pendiri negara ini. Oleh karena itu teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan bagi tetap dipertahankannya konsep negara Republik Indonesia yang mengutamakan semangat persatuan dan kesatuan.
Proses globalisasi yang tidak dapat kita hindari menuntut bangsa kita untuk secara terus menerus meningkatkan daya saing, sehingga mampu untuk berperan sebagai suatu bangsa yang besar, baik dalam kancah pergaulan manca negara maupun dalam pasar global. Pengembangan teknologi informasi harus diarahkan untuk dapat memberi dukungan maksimal bagi peningkatan daya saing seluruh bangsa kita.
Berdasarkan telaah dan uraian tersebut, visi pengembangan teknologi informasi yang dipilih untuk dapat mengakomodasi hal-hal tersebut diatas adalah:
Mewujudkan masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020,  dalam mendukung  negara kesatuan Republik Indonesia.
3.	Misi
Pendekatan yang dipergunakan dalam memilih visi ini lebih ditekankan pada pemilihan strategi yang tepat untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Visi yang dipilih mengakibatkan pengembangan teknologi informasi tidak dapat dilihat sebagai suatu sektor yang terisolasi dari konteks di mana teknologi tersebut akan dikembangkan dan diterapkan. Keberhasilan pengembangan teknologi informasi harus dapat diukur dengan indikator kinerja yang mencerminkan sumbangan konkrit yang diberikan kepada sektor-sektor strategis lainnya. 

Dengan mempergunakan pendekatan seperti ini, maka misi pengembangan teknologi informasi dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.	Untuk dapat mencapai visi tersebut, teknologi informasi harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya masyarakat madani berbasis teknologi informasi, dengan 
	menyediakan akses universal terhadap informasi kepada masyarakat luas secara adil dan merata. 
	Akses ini diperlukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan sumberdaya publik (public resources) sehingga pada akhirnya dapat tercipta good governance, yang dicerminkan dengan adanya transparansi, tertib hukum, dan demokrasi.
2.	Teknologi informasi juga harus mampu memberikan dukungan untuk terwujudnya bangsa Indonesia berbasis teknologi informasi yang berdaya saing tinggi dengan bertumpu pada kemampuan untuk
-	melakukan koordinasi dan pendayagunaan informasi secara optimal.
-	peningkatan efisiensi dan produktivitas, 
-	peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, serta 
-	peningkatan pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penerapan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya.
4.	Tujuan
Tujuan yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang ingin diwujudkan demi tercapainya visi dan mengemban misi yang sudah dicanangkan terlebih dahulu. Walaupun perangkat keras dan piranti lunak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari teknologi informasi dapat digolongkan sebagai komoditi, namun teknologi informasi lebih dianggap sebagai suatu wahana bagi sektor-sektor produktif lain untuk berproduksi. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kerangka strategis ini haruslah dapat mencerminkan fungsi yang diinginkan tersebut dengan memusatkan perhatian pada kemampuan TI untuk memberikan dukungan kepada upaya untuk mencapai visi.  
Atas dasar pemikiran itu, perumusan tujuan dilakukan menurut penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor strategis yang dapat mendorong tercapainya visi yang dicita-citakan. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi harus dilihat sebagai suatu sarana pendukung yang perlu dimanfaatkan secara optimal.
Sektor-sektor yang dianggap strategis bagi tercapainya visi adalah i) E-government for good governance, ii) E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan, iii) TI berbasis masyarakat, iv) TI untuk pendidikan , dan v) E-democracy. Dukungan yang dapat diberikan oleh teknologi informasi haruslah diprioritaskan agar pengembangan sektor-sektor strategis tersebut memberikan hasil yang diharapkan. Keberhasilan dalam pengembangan sektor-sektor strategis akan secara langsung mendukung, bahkan menjadi prasyarat bagi tercapainya visi yang telah dirumuskan sebelumnya.

Gambar 1:  Visi dan misi kerangka teknologi informasi nasional.

TI untuk Pendidikan

E Government for
 Good Governance

E-Commerce utk ekonomi    kerakyatan

     E-Democracy

TI berbasis masyarakat

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Mewujudkan masyarakat madani berbasis teknologi informasi yang berdaya saing di tahun 2020, dalam mendukung negara kesatuan RI

Mewujudkan masyarakat madani berbasis informasi
yang berdaya saing dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru

Dukungan dan landasan Teknologi Informasi:
Infrastruktur informasi/komputer/telekomunikasi (ICT), 
Sumber daya manusia, Acuan/produk hukum telematika

Walaupun pada era reformasi pemerintah diharapkan lebih berperan sebagai fasilitator daripada pembuat kebijakan dan keputusan, mekanisme pendanaan dalam mengalokasikan dana publik akan amat menentukan (pattern setter) pola dalam pengembangan teknologi informasi. Di berbagai negara lain, pemerintah juga tetap merupakan pemeran utama dalam menyediakan dukungan dan landasan teknologi informasi. Oleh karena itu mekanisme pendanaan yang didasari oleh paradigma baru dipilih juga sebagai salah satu tujuan. 
Pada Gambar-1, divisualisasikan kelima sektor strategis sebagai 5 pilar utama yang mendukung tercapainya visi dalam kerangka pengembangan teknologi informasi. Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan pemerintah digambarkan sebagai dinding yang merangkum kelima pilar tersebut, sedangkan dukungan infrastruktur teknologi informasi digambarkan sebagai pondasi yang dibutuhkan agar sektor-sektor tersebut dapat dikembangkan.
5.	Strategi
Strategi difokuskan untuk mengembangkan dan membangun kelima sektor strategis dengan memanfaatkan dukungan infrastruktur teknologi informasi, dan mereformasi mekanisme pendanaan pemerintah. Strategi untuk masing-masing tujuan dirumuskan sebagai berikut.
1.	E-government for good governance tahun 2005
	Masyarakat madani yang kita cita-citakan dicerminkan dalam bentuk pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan transparan. Oleh karena itu tujuan untuk mencapai suatu e-government harus dilihat dalam konteks good governance, yang merupakan suatu prasyarat untuk dapat bersaing dalam pasar global. Birokrasi pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya tidak saja kepada atasan langsung, tetapi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada publik dicerminkan antara lain dengan transparansi pengelolaan sumberdaya pada institusi publik, sehingga amat penting untuk senantiasa menyediakan akses informasi mengenai kegiatan tersebut kepada masyarakat luas. 
	Karena aspek-aspek yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi, produktivitas, efektivitas, dan upaya peningkatan daya saing lainnya merupakan indikator kinerja untuk pengelolaan sumberdaya, maka good governance secara langsung mendukung tercapainya daya saing yang tinggi. Dalam kaitan ini koordinasi perencanaan antar unit di dalam pemerintahan perlu ditingkatkan sehingga terjadi sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari sebagai bagian dari good governance.
	Strategi untuk mencapai e-government for good governance adalah melalui hal-hal berikut:
•	Pencapaian transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumberdaya publik pada akhir tahun 2004 yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya informasi mengenai pengelolaan sumberdaya di unit-unit birokrasi pemerintahan untuk masyarakat luas (pengadaan barang dan jasa, laporan keuangan, aset, dsb), tersedianya akses bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial, dan ketersediaan informasi publik secara luas (land use, kebijakan-kebijakan pemerintah, statistik, dll).
•	Peningkatan efisiensi, produktivitas, dan efektivitas di pemerintahan pada akhir tahun 2004, yang dicerminkan antara lain dengan koordinasi (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan) di antara unit-unit kerja, pemakaian bersama informasi dan sumberdaya TI, sistem antar instansi yang interoperable dan aman, dan pemanfaatan informasi sebagai komoditas untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Berbagai usaha yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya (konsep atau pembuatan sistem perencanaan yang mengandalkan TI) perlu dimanfaatkan seoptimal mungkin, walaupun dibutuhkan penelaahan seksama agar tetap konsisten dengan pendekatan baru yang dipergunakan.
•	Tercapainya on-line government pada tahun 2005 dengan tersedianya berbagai layanan publik untuk kemudahan masyarakat, yang dicerminkan dengan diterapkannya antara lain registrasi penduduk secara on-line (KTP, paspor, akta kenal lahir, surat nikah, visa, ijin tinggal orang asing, SIM, STNK, Surat Ijin Usaha, rekruitmen pegawai, pajak, office automation, scheduling,  DSS (Decision Support System), EIS (Executive Information System) dan lain-lain.
2.	E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan tahun 2005
	Kegagalan pola pembangunan ekonomi yang bertumpu pada konglomerasi usaha besar telah mendorong para perencana ekonomi untuk mengalihkan upaya pembangunan pada ekonomi kerakyatan dengan bertumpu pada pemberdayaan usaha kecil dan menengah (small and medium enterprises atau SME). Telah terbukti bahwa SME cukup tangguh menghadapi tantangan selama krisis karena luwes dalam merespon keinginan pasar, sehingga pengembangan perdagangan berbasis TI (e-commerce) harus pula difokuskan untuk pelaku pasar pada segmen tersebut. 
	SME, terutama yang berbasis pada sumberdaya alam, juga memiliki keunggulan komparatif dan berpotensi besar untuk dapat menembus pasar global. Selain itu pengembangan TI sebagai komoditi, terutama piranti lunak, membutuhkan lahan yang subur bagi berkembangnya SME. SME yang tangguh dan tersebar di seluruh tanah air, merupakan modal besar dalam upaya untuk tetap memelihara dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dukungan pada sektor ini juga sekaligus dapat mengurangi dan menetralisir dampak negatif penerapan TI seperti yang terjadi di banyak negara maju, yaitu semakin melebarnya kesenjangan kemampuan ekonomi pada kelompok-kelompok masyarakat. Kemudahan dan ketersediaan akses informasi mengenai keadaan pasar akan sangat membantu dalam proses bisnis SME, sesuatu hal yang selama ini didominasi oleh kelompok-kelompok bisnis bermodal besar. Oleh karena itu TI harus mampu memberikan dukungan nyata pada perkembangan sektor ini. 
	Strategi untuk mencapai e-commerce yang mendukung ekonomi kerakyatan adalah melalui hal-hal berikut:
•	Tersedianya virtual market bagi para pelaku pasar baik di pusat maupun di daerah pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan peningkatan kemampuan SME untuk memanfaatkan TI (pajangan Internet dengan kemudahan dari pemerintah, manajemen, berbagai jenis transaksi, mengakses pasar, pertukaran data secara elektronis, dsb), 
•	Pelaksanaan program pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan bagi SME untuk meningkatkan kemampuan memanfaatkan TI, dan khususnya e-commerce pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kebijakan dan peraturan yang “berpihak” kepada SME (perijinan, kredit bank, modal ventura, asistensi manajemen, fasilitas ekspor dan kepabeanan, dsb), debirokratisasi melalui penghapusan biaya tinggi,
•	Industri TI lokal yang tangguh pada akhir 2005, yang dicerminkan antara lain dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga pengguna dapat mengutamakan produk lokal, dan menembus pasar global.
3.	TI berbasis masyarakat tahun 2010
	Pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilakukan bila dapat dijamin tersedianya akses informasi untuk masyarakat luas. Disadari bahwa pembangunan infrastruktur TI membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, sedangkan ketersediaan akses tidak dapat menunggu sampai proses pembangunan selesai. 
	Keberhasilan menyediakan akses telekomunikasi kepada masyarakat luas melalui WarTel dan WarNet patut dijadikan contoh. Pengembangan infrastruktur TI dan kemampuan memanfaatkan TI diharapkan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan potensi masyarakat (community empowerment) di lingkungannya masing-masing. 
	Strategi penerapannya dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan uji coba pada beberapa daerah tertentu. Investasi awal dapat dilakukan oleh pemerintah bersama investor swasta, sedangkan pemeliharaan dan operasinya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat, misalnya sekolah, perguruan tinggi, atau LSM. Pola ini memungkinkan infrastruktur dan titik akses yang terbatas dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat yang lebih luas.
	Strategi untuk mencapai pengembangan TI berbasis masyarakat adalah melalui hal-hal berikut:
•	Tersedianya sarana akses informasi dan aplikasi informasi bagi masyarakat umum pada semua ibukota kabupaten (2005) dan kecamatan (2010), yang dicerminkan antara lain dengan tersedianya sarana telekomunikasi yang terjangkau, dan tersedianya pusat-pusat informasi untuk umum (transportasi, pariwisata, hiburan, pemerintahan, indikator ekonomi dan sosial, statistik, dsb). Pemerintah harus mendorong dengan pemberian insentif dan promosi untuk investasi swasta, ataupun menjadi pelopor untuk pengembangan infrastruktur daerah atau tempat terpencil demi mencegah kesenjangan antar pusat (kota besar) dengan daerah. 
•	Tersedianya dana dan program investasi pemerintah yang mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan TI (matching grant, dsb) pada tahun 2002.
•	Terjadinya proses akulturasi untuk menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi (2005). 
•	Promosi dan peningkatan riset TI, berorientasi pada kebutuhan pasar dan aktfitas TI di masyarakat. Kekuatan pasar dan aktifitas pemanfaatan komponen TI, baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang tinggi di masyarakat pada tahun 2005, dapat menjadi faktor pendorong utama untuk riset dalam bidang TI. Latar belakang ini dapat menjadi alasan ekonomis untuk melakukan riset dari swasta, maupun dari tersedianya sumber daya manusia untuk bidang pengembangan produk TI.
4.	TI untuk  pendidikan  tahun 2010
	Teknologi informasi harus mengambil peran sentral dalam upaya mengembangkan pendidikan, baik itu proses pembelajaran formal maupun pelatihan. Dalam proses pembelajaran, teknologi informasi dapat berperan lebih dalam proses pembelajaran jarak jauh. Walaupun upaya yang sudah dilaksanakan oleh Universitas Terbuka selama ini cukup memberikan hasil, teknologi informasi diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperluas jangkauan dan cakupannya, terutama untuk sasaran kelompok masyarakat berbeda. Beberapa kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke pendidikan, misalnya peserta didik di SD sampai SLTA, diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penerapan teknologi informasi. Peningkatan kualitaspun dapat pula diharapkan melalui pemanfaatan guru dan dosen yang terbaik secara nasional. Proses pembelajaran jarak jauh juga dapat dimanfaatkan untuk proses pelatihan bagi berbagai kelompok masyarakat, misalnya usaha kecil dan menengah, birokrasi pada pemerintah daerah. 
	Teknologi informasi juga memiliki peran penting, terutama dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Sebagai akibat dari pengelolaan tersentralisir selama ini, kapasitas pengelolaan di daerah menjadi terbatas. Teknologi informasi dapat menyediakan sarana pelatihan dan penyebarluasan informasi bagi pelaksana pembangunan di daerah, sehingga secara sistematis dan terprogram kapasitas yang saat ini tersentralisir di pusat dapat ditransfer ke daerah.
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pendidikan, dengan sasaran yang secara cermat dipilih, bahan ajar yang berkualitas, serta metodologi pengajaran yang tepat, akan mampu mendukung proses pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Pencapaian tujuan ini akan merupakan dukungan langsung kepada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
	Strategi untuk mencapai TI untuk pendidikan adalah melalui hal-hal berikut: 
•	Tersedianya akses untuk pembelajaran jarak jauh untuk semua lapisan masyarakat yang membutuhkan pada tahun 2010, yang dicerminkan antara lain dengan angka partisipasi yang meningkat, keragaman mata ajar yang luas spektrumnya, keragaman tingkat kecanggihan pemanfaatan Information and Communication Technology (selanjutnya disingkat ICT) , serta peningkatan jumlah dan jenis institusi yang terlibat.
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelatihan di semua sektor, baik pemerintahan (pusat dan daerah), swasta, maupun sektor non-pemerintahan lainnya (2005).
5.	E-democracy tahun 2020
	Dalam alam demokrasi yang sedang kita bangun untuk menuju masyarakat madani di masa depan, teknologi informasi diharapkan dapat berperan sebagai wahana untuk menyebarluaskan informasi tentang kegiatan lembaga-lembaga perwakilan, dan menyediakan akses bagi masyarakat luas untuk berinteraksi dengan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tersebut. 
	Peran penting yang juga dapat dijalankan oleh teknologi informasi adalah mendukung proses pemilihan yang jujur, adil, bebas, dan rahasia. Peran seperti ini sudah dilaksanakan pada Pemilu 1999 yang lalu, dan sudah terbukti efektivitasnya. 
	Agar peran tersebut dapat dilaksanakan, beberapa prasyarat dibutuhkan, antara lain infrastruktur TI yang dapat memenuhi kebutuhan, peningkatan kemampuan anggota legislatif dan masyarakat yang diwakilinya untuk mendayagunakan TI, ketersediaan akses di masyarakat, serta tuntutan masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan wakil-wakilnya, antara lain sebagai konsekwensi dari pemilihan sistem distrik.
	Strategi untuk mencapai e-democracy adalah melalui hal-hal berikut:
•	Adanya interaksi yang bebas friksi antara masyarakat dengan wakil-wakilnya di pemerintahan.
•	Adanya transparansi dalam kegiatan lembaga-lembaga perwakilan. 
•	Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses demokrasi.
Untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tadi peran mekanisme pendanaan baru dan pemanfaatan dukungan dan landasan teknologi informasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan perlu dikelola secara terpadu oleh suatu bentuk kelembagaan yang khusus menangani hal tersebut. Keterkaitan dan strategi yang diperlukan dalam hal ini untuk mencapai sasaran dari kelima sektor strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1.	Mekanisme pendanaan dengan paradigma baru
	Paradigma baru dalam mekanisme pendanaan investasi teknologi informasi, terutama di sektor pemerintahan, harus lebih berbasis pada hasil (output) dan dampak (outcome), daripada input. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumberdaya manusia merupakan input, sehingga ketersediaannya masih belum dapat mencerminkan kinerja suatu unit/lembaga. Kinerja harus dicerminkan dengan output yang dihasilkan, dan dampak positifnya pada unit/lembaga tempat investasi teknologi informasi tersebut diterapkan. Kinerja, efisiensi, produktivitas, dan efektivitas yang tinggi akan secara langsung meningkatkan daya saing unit/lembaga tersebut, dan pada konteks yang lebih luas daya saing nasional. 
	Kualitas tinggi tersebut hanya dapat dicapai apabila secara konsisten dikembangkan semangat berkompetisi secara sehat, untuk memperoleh pendanaan yang dialokasikan dalam bentuk blok (block grant) atau paket (budget envelope). Prinsip ini akan mampu meningkatkan rasa memiliki (ownership) pada unit pengelola, untuk kemudian menghasilkan kesinambungan (sustainability) dan efisiensi yang tinggi. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang bertumpu pada nuansa dan semangat seperti ini akan secara langsung merupakan akselerasi persiapan bangsa kita menghadapi persaingan global.
	Walaupun semangat persaingan secara umum sangat positif untuk meningkatkan kualitas dan kinerja, aspek pemerataan juga harus tetap memperoleh perhatian yang cukup. Salah satu aspek negatif dari manajemen tersentralisir selama beberapa dasawarsa adalah kesenjangan perkembangan ekonomi antar daerah, sektor, dan unit, yang merupakan hambatan serius bagi penerapan desentralisasi pemerintahan. Persaingan yang tidak diimbangi oleh pengaturan yang adil dan demokratis akan mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat tertentu akan mengalami ketidakadilan dalam kompetisi untuk memperoleh investasi publik. Untuk itu perlu dikembangkan upaya sistematik dan terprogram guna meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok yang kurang beruntung tersebut, sehingga mampu untuk bersaing dalam kelompoknya sendiri. Oleh karena itu, mekanisme persaingan untuk memperoleh investasi publik harus dilaksanakan secara berlapis (tiered competition). 
	Strategi untuk menerapkan mekanisme baru pendanaan pemerintah dilaksanakan melalui:
•	Adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas dalam mengatur mekanisme pendanaan dengan paradigma baru ini. Badan yang anggotanya dipilih dari masyarakat dan pemerintah ini diharapkan sudah dapat terbentuk pada 2001.
•	Penerapan mekanisme pendanaan baru untuk investasi pemerintah sudah dimulai pada tahun anggaran 2001.
•	Diharapkan dalam 5 tahun 75% investasi TI oleh pemerintah sudah dapat dilaksanakan melalui pola pendanaan dengan paradigma baru ini.
2.	Dukungan dan landasan teknologi informasi
	Dukungan dan landasan teknologi informasi mencakup aspek yang lebih luas, selain infrastruktur informasi dan telekomunikasi juga mencakup sumber daya manusia dan acuan/produk hukum telematika (Lihat Gambar 1).
	Karena prioritas penyiapan dukungan dan landasan teknologi informasi harus dikaitkan pada visi, misi, dan tujuan yang dipilih, maka penentuan prioritas untuk aspek infrastruktur informasi/komputer/telekomunikasi tidak dapat menggunakan pendekatan tersegmentasi dalam segmen-segmen infrastruktur itu sendiri Jadi, misalnya, harus dilepaskan dilema antara mendahulukan SDM atau jaringan komunikasi, antara mendahulukan pengembangan industri berbasis TI, riset TI atau infrastruktur TI, dsb. Segmen manapun layak untuk diberi dukungan penuh selama investasi dan kegiatan tersebut dapat secara langsung mendukung sektor-sektor strategis yang dipilih. Satu-satunya kriteria yang harus dipergunakan adalah keterkaitan langsung pada pencapaian visi melalui kelima sektor strategis.
	Dalam mendukung visi/misi dan strategi yang dipilih, tidak dapat dipungkiri bahwa peranan dukungan infrastruktur menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan. Alternatif satu-satunya bagi kita adalah mendorong terjadinya kompetisi dalam pasar penyediaan produk dan jasa pelayanan TI. Kompetisi yang sehat akan dapat menekan biaya sambungan yang saat ini relatif cukup tinggi di Indonesia sehingga menghambat pencapaian tujuan nasional. Sebagai contoh, mendorong pemakaian e-commerce untuk SME akan sulit diterapkan jika biaya akses dan transaksi di Internet masih cukup tinggi.
	Hal yang penting dan patut menjadi pertimbangan pada saat penyusunan kebijakan infrastruktur adalah bahwa pemanfaatan TI harus didasari oleh kebutuhan (demand-driven) sesuai dengan prioritas dan strategi nasional, bukan semata-mata oleh faktor teknologi. Pendekatan dalam bentuk penyediaan infrastruktur (supply-driven) akan mengakibatkan over-investment dan cenderung mengabaikan masyarakat yang kurang mampu, populasi di daerah dan sektor yang dianggap rendah kemampuannya untuk mengembalikan investasi. Dengan demikian kebijakan yang dibuat hendaknya harus memperhatikan fasilitas infrastruktur berdasarkan pemanfaatan, kemampuan merangkum berbagai sektor, organisasisi/institusi dan berbagai lapisan masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan pihak pemakai TI (participatory) dalam menjawab permasalahannya dengan melakukan dialog atau survey, dan mengakomodasi kebutuhan pemakai TI tersebut ke dalam prioritas nasional. Pemerintah dapat melakukan usaha untuk menjembatani kebutuhan spesifik dan sektoral menjadi bagian dari lingkungan jaringan TI nasional.
	Strategi untuk pembangunan dukungan dan landasan dukungan dan landasan infrastruktur ICT adalah melalui hal-hal berikut:
•	Pembangunan infrastruktur fisik dapat dilaksanakan terlebih dahulu pada lokasi geografis yang sudah lebih siap dalam hal infrastruktur fisik, sumberdaya manusia, kebutuhan, dan potensi pemanfaatan.
•	Secara terprogram dan sistematis, lokasi geografis yang relatif paling tertinggal harus memperoleh pembinaan melalui pelatihan, uji coba terbatas, magang, dsb. Pembangunan infrastruktur fisik secara terbatas dan bertahap sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesiapan yang mampu dicapai.
•	Pengembangan dan pembinaan pendidikan TI perguruan-perguruan tinggi, termasuk pelatihan dan pengembangan SDM TI di organisasi pemerintah dan swasta, terutama disesuaikan dengan segmen pasar tenaga kerja yang dituju.
•	Pemberlakuan dan penerapan peraturan perundang-undangan tentang e-commerce, information act, dan HAKI
•	Peranan pemerintah dapat memberikan arahan dan fokus penelitian dan pengembangan usaha untuk meningkatkan riset dan pengembangan TI dalam mendukung atau mencari solusi TI yang termurah bagi penyediaan infrastruktur dan pelayanan yang menjadi landasan TI. Pada saat awal, kegiatan pengembangan infrastruktur yang disponsori pemerintah melibatkan pihak industri TI Nasional dan institusi riset/pendidikan dalam meningkatkan keahlian SDM dan penguatan untuk industri lokal.
3.	Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional
	Dalam penerapan mekanisme pendanaan dengan paradigma baru diperlukan adanya suatu badan independen yang kredibel untuk melakukan berbagai tugas yang tidak dapat / boleh dilaksanakan oleh badan pemerintah, antara lain seleksi usulan, evaluasi kinerja, perumusan kebijakan nasional, penyelesaian ketidaksepakatan, dsb. Hal ini untuk menjamin agar proses seleksi, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara kredibel. Selain itu badan tersebut juga diperlukan untuk mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi secara nasional, yang mencakup aspek perangkat keras/lunak, aspek legal, aspek audit, dan aspek sumber daya manusia, sehingga badan ini dapat melakukan sinergi antara dukungan strategi teknologi informasi nasional dengan strategi nasional secara umum.
	Di dalam era formasi sekarang ini, di satu sisi pemerintah diharapkan dapat lebih berperan sebagai fasilitator daripada membuat kebijakan dan menerapkan regulasi itu sendiri, sehingga pemberdayaan masyarakat dapat tercapai. Di sisi lain pemerintah juga tidak dapat melepaskan diri dari kewajiban untuk melindungi masyarakat umum, mempertahankan integritas bangsa, menerapkan prioritas nasional, dan menjaga agar persaingan diterapkan secara adil. Namun dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, pemerintah tidak harus melakukan intervensi sendiri. Intervensi dapat dilakukan secara lebih kredibel apabila dilakukan melalui mediator, yaitu Badan independen yang kredibel. Setelah krisis terburuk yang dialami negara ini sejak kemerdekaan, tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga formal menjadi tipis, bahkan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakatpun terkikis. Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi untuk dapat mendukung kelima pilar sektor strategis merupakan suatu usaha yang bersifat lintas sektoral, lintas departemen, dan lintas daerah. Dibutuhkan koordinasi secara nasional untuk dapat mempertahankan integritas sistem, agar tidak terfragmentasi menurut dimensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu suatu Badan independen yang kredibel perlu dibentuk guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan dan komitmen yang diberikan. Dengan demikian pencapaian sasaran kelima sektor strategis yang dipilih dapat dijalankan dengan baik. 
	Keanggotaan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional, yang mempunyai wewenang kuat dan perlu didukung oleh pimpinan nasional, terdiri dari unsur-unsur: i) Pemerintah, ii) Industri berbasis teknologi informasi, iii) SME, iv) Perguruan tinggi, v) Kelompok masyarakat pengguna TI, vi) Pakar, vii) LSM, vii) Asosiasi kemasyarakatan. 
	Dalam melaksanakan tugasnya Badan tersebut memperoleh dukungan dari Sekretariat Badan, yang terdiri dari tenaga profesional yang bekerja penuh waktu. Badan juga dapat merekrut tenaga profesional dan pakar lainnya untuk melaksanakan suatu tugas khusus, atas nama Badan, untuk jangka waktu tertentu, misalnya melaksanakan proses seleksi, evaluasi usulan investasi, dan evaluasi berkala terhadap investasi yang sudah dilakukan.
Strategi untuk pembentukan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional dilaksanakan melalui:
•	Adanya Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (2001) yang mempunyai fungsi dan tugas pokok antara lain menerima Kerangka TI Nasional beserta strateginya, melakukan sosialisasi dan penerapan Kerangka TI Nasional, termasuk pemantauan kemajuan penerapan dan pemutakhiran Kerangka TI Nasional tersebut.
•	Adanya persyaratan kwalitas dan kategori keahlian sumber daya manusia yang dibutuhkan, termasuk kejelasan pendanaan untuk Badan tersebut agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.
•	Dibentuknya suatu badan khusus (di setiap lembaga pemerintahan), misalnya ditunjuknya Chief Information Officer (CIO) di setiap lembaga, sehingga koordinasi intra dan antar-lembaga dapat dijalankan sesuai dengan Kerangka TI Nasional (2001). CIO melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional untuk menjamin penerapan TI sesuai dengan Kerangka TI Nasional
6.	 Kebijakan, Pedoman, Prosedur dan Proses Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi
Kebijakan, pedoman, prosedur, dan proses dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi informasi sangat diperlukan, terutama dalam rangka untuk bisa lebih mengoperasionalkan kerangka nasional teknologi informasi.  Berikut ini akan diuraikan komponen dari kerangka nasional teknologi informasi yang memerlukan penjelasan mengenai kebijakan, pedoman, prosedur, dan proses.  Kebijakan, pedoman, prosedur dan proses ini lebih ditujukan kepada aspek-aspek yang dapat diterapkan secara lintas sektoral agar dapat mendukung kelima sektor strategis yang telah dijelaskan sebelumnya.
6.1.	E-goverment for good governance 2005
Kebijakan
•	Universal public access – kebijakan yang mengatur klasifikasi informasi untuk akses publik, serta bagaimana akses tersebut dapat dilakukan.
•	Standard – kebijakan standard interoperabilitas TI di lingkungan pemerintahan.
•	Transparansi – kebijakan yang mendukung penyampaian informasi melalui TI kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengambilan keputusan di lingkungan pemerintahan.
•	Keamanan informasi – kebijakan yang mengatur perlindungan informasi terhadap akses ilegal.
•	Lembaga koordinasi – kebijakan pengaturan kewenangan penerapan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan.
Pedoman
•	Standard interoperabilitas mencakup : sistim operasi (POSIX), standarisasi data, dokumen, akses dan interaksi (HTTP Web based), konektivitas (TCP/IP protocol stack).
•	Standar keamanan data dan sistem: standard sisdur untuk data rutin dan classified..
•	Pedoman klasifikasi data, penampilan data dan mekanisme pengaksesan data.
•	Pedoman mengenai deskripsi fungsi, bentuk, peranan dan tanggung jawab lembaga koordinasi.
Prosedur
•	Mempromosikan dukungan TI untuk akses ke lembaga pemerintahan secara on-line (on-line government) - terutama akses untuk pelayanan publik dari institusi pemerintah..
•	On-line portal untuk semua government services.
•	On-line statistics information.
•	Petunjuk on-line, prosedur dan proses untuk pelayanan publik: immigrations/passport, BPN, Bapepam, pemerintah daerah dll.
•	Membantu proses pengambilan keputusan yang lebih transparan dan akuntabilitas dari organisasi pemerintah.
•	Web akses untuk informasi humas dan kegiatan setiap departemen serta hasilnya dalam penyusunan suatu kebijakan yang berhubungan dengan publik – dukungan TI untuk humas.
•	Web akses untuk informasi mengenai keuangan/aset institusi.
•	On-line procurement.
•	Mempererat kerjasama antar organisasi pemerintah dalam bidang perencanaan.
•	Perencanaan institusi secara umum.
•	Perencanaan institusi dalam investasi TI.
•	Mempromosikan pemakaian bersama informasi dan sumber daya TI yang tersedia antar organisasi pemerintah.
•	Kerjasama pelatihan dan sharing SDM: membantu pemerintah daerah dalam pemanfaatan TI.
•	Deskripsi human resources sharing antar bagian bahkan antar lembaga (misalnya: profesional yang mahal investasi pengembangannya cukup dibatasi jumlahnya tetapi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak).
•	Memanfaatkan sumber informasi sebagai salah satu bagian sumber pendapatan pemerintah.
•	Alternatif pendanaan dan sumber insentif untuk staf IT pemerintah.
•	Evaluasi secara berkala terhadap kinerja institusi dengan adanya dukungan TI.
Proses
•	Implementasi on-line portal untuk semua government services.
•	Implementasi  on-line statistics information..
•	Implementasi on-line petunjuk, prosedur dan proses untuk pelayanan publik: immigrations/passport, BPN, Bapepam, pemerintah daerah dll.
•	Implementasi web akses untuk informasi humas dan kegiatan setiap departemen dalam penyusunan suatu kebijakan yang berhubungan dengan publik – dukungan TI untuk humas.
•	Implementasi on-line procurement.
•	Implementasi web akses untuk informasi keuangan/aset institusi.
•	Kerjasama pelatihan dan sharing SDM: membantu pemerintah daerah dalam pemanfaatan TI.
•	Deskripsi human resources sharing antar bagian bahkan antar lembaga (misalnya: profesional yang mahal investasi pengembangannya cukup dibatasi jumlahnya tetapi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak).
•	Alternatif pendanaan dan sumber insentif untuk staf IT pemerintah.
6.2.	E-commerce untuk mendukung ekonomi kerakyatan 2005
Kebijakan
•	Perangkat hukum untuk E-commerce – kebijakan kepastian hukum bagi SME dan masyarakat konsumen dalam E-commerce.
•	Transparansi dalam pelayanan, peraturan, dan persyaratan – kebijakan dalam pemanfaatan sumber informasi bagi SME baik di pusat maupun di daerah.
•	Pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronis – kebijakan yang mengatur pemrosesan dokumen secara elektronis (perijinan, kewajiban pajak, dan lainnya).

Pedoman
•	Regulasi tentang jual beli informasi (commercial law).
•	Peraturan pemanfaatan teknologi informasi (cyber law), pengembangan security system (national security, personal security), dan peraturan penggunaan informasi.
•	Regulasi mengenai e-bisnis, tele-bisnis.
•	Regulasi mengenai perlindungan hak cipta.
•	Rujukan untuk perangkat-hukum berkaitan dengan SME based E-commerce dapat mengacu pada: 
•	The United Nations Model Law on E-commerce – bagian dari UNCITRAL (United Nation Conference on International Law), 1996.
•	Kerangka pengembangan E-commerce atau SME dari lembaga yang berkepentingan seperti : Menko Ekuin, KADIN.
•	Standard dokumen, form dan transaksi yang berhubungan dengan perizinan, ekspor, transportasi dll.
Prosedur
•	Promosi dan membantu pemakaian teknologi Internet untuk meningkatkan daya saing dan akses ke SME.
•	Pilot project: portal untuk SME, extranet (jaringan antar organisasi) SME dan perusahaan besar/multinasional (konsep koperasi, bapak-angkat).
•	Pilot project menggunakan teknologi Internet untuk lingkungan SME, dengan kriteria: biaya rendah, sederhana instalasi/pemeliharaan, dan “multi purpose”  (universal use).
•	Menyediakan perangkat-hukum untuk melindungi transaksi, penyelesaian sengketa, perlindungan perusahaan kecil.
•	Aturan/hukum dan fasilitas public key infrastructure: digital signature.
•	Adopsi aturan/hukum perdagangan elektronis.
•	Penyuluhan dan peningkatan kemampuan manajemen SME untuk menghadapi perubahan lingkungan perdagangan elektronis.
•	Training program: management and internet based related services.
•	Membantu dan meningkatkan fasilitas dan akses SME daerah.
•	Dukungan manajemen dan teknologi untuk pemasaran dan akses pasar produk SME di daerah: fasilitas link, kerjasama, insentif.
•	On-line portal services untuk bidang yang potensial dalam meningkatkan keberadaan SME daerah pada tingkat pusat dan internasional (global reach): agribisnis, perikanan, kerajinan, garment dll.
Proses
•	Pilot project: portal untuk SME, extranet (jaringan antar organisasi) SME dan perusahaan besar/multinasional (konsep koperasi, bapak-angkat).
•	Pilot project menggunakan teknologi Internet untuk lingkungan SME, dengan kriteria: biaya rendah, sederhana instalasi/pemeliharaan, dan “multi purpose” (universal use).
•	Aturan/hukum dan fasilitas public key infrastructure: digital signature.
•	Adopsi aturan/hukum perdagangan elektronis.
•	Training program: management and internet based related services.
•	Dukungan manajemen dan teknologi untuk pemasaran dan akses pasar produk SME di daerah: fasilitas link, kerjasama, insentif.
•	On-line portal services untuk bidang yang potensial dalam meningkatkan keberadaan SME daerah pada tingkat pusat dan internasional (global reach): agribisnis, perikanan, kerajinan, garment dll.
6.3.	TI Berbasis Masyarakat 2010
Kebijakan
•	Universal public access – kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan tingkat layanan yang diberikan.
•	Standard – kebijakan standard interoperabilitas TI antar daerah/pusat layanan informasi.
•	Keterjangkauan – kebijakan agar sarana telekomunikasi dan sarana informasi menjadi terjangkau oleh masyarakat (deregulasi sektor telekomunikasi, kompetisi yang sehat antar penyedia jasa informasi) termasuk arahan riset yang mendukung keterjangkauan pemanfaatan dan penyediaan teknologi informasi.
•	Penyuluhan – kebijakan dalam sosialisasi penggunaan teknologi informasi dan lembaga yang bertanggungjawab dalam proses tersebut.
Pedoman
•	Pedoman layanan  informasi publik minimal (basic minimum level of service) yang harus disediakan dan diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah .
•	Pedoman basic infrastructure yang diperlukan untuk mendukung layanan informasi publik yang telah didefinisikan diatas.
•	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan informasi melalui terbentuknya Community Network dan Community Resource Centre (Balai Informasi Masyarakat). 
•	Deregulasi pemerintah pada sektor telekomunikasi sehingga infrastruktur yang ada bisa menjadi lebih murah.
Prosedur
•	Penentuan layanan  informasi minimal (basic minimum level of service,) yang harus disediakan dan diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah. 
•	Penentuan basic infrastructure yang diperlukan untuk mendukung layanan informasi yang telah didefinisikan diatas. 
•	Pemberdayaan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) dan infrastruktur departemen penerangan yang sudah ada  untuk memberikan penyuluhan tentang teknologi informasi. 
•	Peningkatan jumlah akses informasi bagi masyarakat melalui pengembangan titik-titik akses berupa warnet dan wartel di tiap kabupaten/daerah otonomi. 
•	Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi informasi. 
•	Integrasi titik-titik akses yang ada di setiap daerah dengan suatu backbone telekomunikasi nasional. 
•	Pembentukan Community Networks di tiap kabupaten (daerah otonomi). 
•	Pembentukan Community Resource Centre di tiap kabupaten (daerah otonomi).
•	Subsidi dari pemerintah untuk fasilitas infrastruktur teknologi yang digunakan untuk kepentingan publik . 
•	Perubahan aturan/deregulasi pemerintah sehingga infrastruktur yang ada bisa menjadi lebih murah.
Proses
•	Penentuan layanan  informasi minimal (basic minimum level of service) yang harus disediakan dan diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah :
•	Identifikasi kebutuhan dari suatu masyarakat,  mungkin perlu dibedakan antara requirement di daerah pedesaan dengan daerah perkotaan
•	Dengan adanya identifikasi ini teknologi yang akan diterapkan benar-benar akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
•	Penentuan basic infrastructure yang diperlukan untuk mendukung layanan informasi yang telah didefinisikan diatas :
•	Sebagai acuan dalam perencanaan investasi infrastruktur teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (berdasarkan layanan informasi minimal diatas).
•	Pemberdayaan BIKN dan infrastruktur departemen penerangan yang dulu ada  untuk memberikan penyuluhan tentang teknologi informasi :
•	Pembinaan masyarakat berwawasan teknologi informasi, dilakukan dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada.
•	Perubahan aturan/deregulasi pemerintah sehingga infrastruktur yang ada bisa menjadi lebih murah :
•	Pemanfaatan kembali infrastruktur di daerah yang relatif lebih maju. Infrastruktur yang tidak digunakan karena meningkatnya kebutuhan teknologi, masih dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dengan kebutuhan teknologi yang tidak terlalu tinggi.
•	Pedoman regulasi agar pengelola sistem komunikasi dapat berkembang dengan baik, dimana pemerintah juga harus dapat bekerja sama dengan swasta agar biaya komunikasi bagi masyarakat bisa semurah  mungkin.
•	Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat teknologi informasi  :
•	Penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan mengenai teknologi informasi dan pemanfaatannya.
•	Metodologi sosialisasi informasi yang tersedia untuk publik dan mekanisme serta fasilitas untuk bisa akses data tersebut.
•	Peningkatan jumlah akses informasi bagi masyarakat melalui pengembangan titik-titik akses berupa warnet dan wartel di tiap kabupaten/daerah otonomi :
•	Peningkatan ini dilakukan dari segi kuantitas, menambah jumlah titik akses yang tersedia dan juga kualitas, dimana titik-titik akses tersebut tidak lagi hanya sebagai jendela ke dunia luar melalui internet tetapi juga merupakan sarana berbagi informasi bagi masyarakat daerah tersebut.
•	Dapat juga berupa titik akses yang memanfaatkan dan mengembangkan sarana perpustakaan publik, perpustakaan yang ada di universitas-universitas, atau sarana publik lain yang sudah tersedia.
•	Penyediaan fasilitas bagi pengusaha warung-warung jaringan, warung-warung bisnis.
•	Pembentukan Community Networks (C-net) di tiap kabupaten (daerah otonomi) :
•	Merupakan suatu jaringan masyarakat yang saling berbagi informasi, berdasarkan persamaan kebutuhan tertentu atau berdasarkan persamaan lokasi
•	Jaringan ini memanfaatkan layanan informasi yang disediakan oleh titik-titik akses (warnet/wartel) yang telah dikembangkan pemanfaatannya, tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk terhubung ke internet tetapi dikembangkan dengan fungsi-fungsi lain berdasarkan basic minimum level of service
•	Pembentukan Community Resource Centre (Balai Informasi Maysarakat) di tiap kabupaten (daerah otonomi) :
•	Perlu keterlibatan berbagai pihak mencakup Universitas, LSM, swasta dan pemerintah dalam penyediaan layanan masyarakat. CRC membutuhkan sumber daya yang berkualitas, yang dapat diperoleh dari komponen-komponen tersebut.
•	Metodologi sosialisasi tentang fasilitas yang dapat dipakai setiap pihak dalam upaya mendapatkan informasi.
•	Integrasi titik-titik akses yang ada di setiap daerah dengan suatu backbone telekomunikasi nasional 
6.4.	TI untuk Pendidikan	2010
Kebijakan
•	Pembelajaran jarak jauh – kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk proses pembelajaran/training.
•	Standard – kebijakan standard interoperabilitas TI antar unit pendidikan/training.
•	Pembinaan kapasitas, baik bagi penyusun materi ajar, tutor, sumber belajar (learning support), maupun aspek-aspek lain yang berkaitan dengan teknologi.
Pedoman
•	Pedoman kerjasama antar institusi pendidikan yang ada dalam memanfaatkan teknologi informasi, untuk menyediakan sarana pembelajaran dan penguasaan pengetahuan bagi masyarakat luas.
•	Pedoman  penyajian materi pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi, Tingkat pemanfaatan disesuaikan dengan tingkat pendidikan (dasar, menengah dan tinggi).
•	Pedoman materi pelatihan dan penyuluhan pengetahuan dasar pemanfaatan teknologi informasi yang perlu dikuasai masyarakat umum.
Prosedur
•	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu penyelenggaraan pendidikan :
•	Penggunaan teknologi informasi dalam penyajian materi pendidikan melalui sarana teknologi internet.
•	Masukan pada perguruan tinggi dan institusi pendidikan komputer dan teknologi informasi tentang pengetahuan yang diperlukan di pasaran.
•	Menyediakan fasilitas dan balai latihan kerja yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya TI :
•	Fasilitas pembukaan kursus-kursus singkat untuk masyarakat awam.
•	Mempromosikan fasilitas pelatihan TI untuk daerah dengan pendidikan jarak-jauh.
•	Pemanfaatan Distance Learning/Education yang dapat menekan biaya pengembangan sumber daya manusia TI di daerah.
•	Membantu masyarakat atau organisasi dalam melakukan penyesuaian dengan teknologi TI yang baru :
•	Mengadakan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan kwalitas yang diperlukan (termasuk direktori dari jenis pelatihan, dimana pelatihan dapat diperoleh, dan besarnya dana yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan dimaksud).
•	Program pengenalan teknologi komputer mulai dari tingkat sekolah dasar.
Proses
•	Program pengenalan teknologi komputer mulai dari tingkat sekolah dasar.
•	Masukan pada perguruan tinggi dan institusi pendidikan komputer dan teknologi informasi tentang pengetahuan yang diperlukan di pasaran.
•	Fasilitas pembukaan kursus-kursus singkat untuk masyarakat awam.
•	Penggunaan teknologi informasi dalam penyajian materi pendidikan melalui sarana teknologi internet.
•	Pemanfaatan Distance Learning/Education yang dapat menekan biaya pengembangan sumber daya manusia TI di daerah.
•	Mengadakan pelatihan yang dibutuhkan untuk pengembangan sumber daya manusia dengan kwalitas yang diperlukan (termasuk direktori dari jenis pelatihan, dimana pelatihan dapat diperoleh, dan besarnya dana yang diperlukan untuk mengikuti pelatihan dimaksud).
6.5.	E-Democracy 2020
Kebijakan
•	universal public access – kebijakan mengenai ketersediaan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi dengan lembaga-lembaga perwakilan
•	penyuluhan – sosialisasi mengenai pemanfaatan pusat-pusat akses informasi dan komunikasi badan legislatif bagi masyarakat.
Pedoman
•	Acuan bentuk dan prosedur akses publik yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
•	Acuan bentuk dan prosedur komunikasi legislatif antar daerah dan pusat.
Prosedur
•	Membantu organisasi legislatif dalam memberikan informasi proses dan kegiatan yang sedang berlangsung ke masyarakat luas.
•	Menyediakan Web server DPR/MPR
•	Mempromosikan akses dan interaksi melalui sarana TI antara masyarakat dan wakilnya di lembaga legislatif.
•	Sosialisasi layanan penampungan aspirasi masyarakat yang ada di legislatif
•	Membantu masyarakat umum, pusat dan daerah dalam berhubungan atau melakukan komunikasi atau kerjasama antar golongan.
•	Jaringan komunikasi legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II)
Proses
•	Implementasi Web server DPR/MPR
•	Sosialisasi layanan penampungan aspirasi masyarakat yang ada di legislatif
•	Jaringan komunikasi legislatif (DPR, DPRD I, DPRD II)
6.6.	Mekanisme Pendanaan dengan Paradigma Baru
Kebijakan
•	Prasyarat alokasi pendanaan dalam bentuk kompetisi berlapis (tiered competition) dengan kriteria yang jelas dan proses yang transparan.
•	Kebijakan pendanaan yang bersifat kompetisi berlapis untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan kesinambungan (sustainability).
•	Penerapan pola pendanaan block grant dan post audit.
•	Performance-based evaluation – bagian integral  dari mekanisme pendanaan baru untuk mengukur dampak investasi TI, dicerminkan dalam indikator kinerja yang mampu mengukur efisiensi, produktivitas, dan efektivitas.
Pedoman
•	Prosedur audit dan indikator evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi informasi (misal jumlah aplikasi yang sudah dikembangkan, pemanfaatan komunikasi dengan teknologi informasi, utilisasi peralatan, perubahan kultur sumber daya manusia yang sudah IT-minded, dlsbnya), untuk mengukur produktifitas, efisiensi dan efektifitas dari investasi yang sudah dilakukan.
•	Pedoman persyaratan rencana investasi teknologi informasi untuk jangka pendek dan pengembangan jangka panjang sehingga kelanggengan sistem terjamin 
•	Pedoman persyaratan investasi teknologi informasi yang utuh dengan kriteria yang jelas, dalam arti dukungan perangkat lunak dan keras serta sumber daya manusia yang minimal harus dipenuhi, sehingga pemanfaatan investasi dapat dilakukan secara langsung dan optimal sesuai dengan deskripsi tujuan pemanfaatan teknologi informasi bersangkutan (adanya korelasi antara business unit dan strategi teknologi informasi). Dalam hal ini, perlu diperjelas mengenai proses dan prosedur kerja yang memang bisa didukung secara layak oleh teknologi informasi.
6.7.	Dukungan dan landasan Teknologi Informasi
Kebijakan
•	Competitive and open markets – mendukung penyediaan jasa TI secara terbuka dan kompetitif; dimana peranan swasta didorong untuk mendukung penyediaan jasa TI lebih murah melalui kompetisi yang sehat.
•	Peranan pemerintah – dukungan pemerintah penting untuk pengembangan infrastruktur dalam mengakomodasi kebutuhan antar sektoral, menjamin adanya kompetisi yang sehat, membantu sektor yang lemah, membantu daerah terpencil,  atau yang kemampuannya terbatas, termasuk pengembangan dan arahan riset yang mendukung penguatan SDM dan industri lokal.
•	Infrastruktur hukum – adopsi dan penerapan peraturan atau hukum yang sesuai dengan kondisi dan lingkungan Indonesia, untuk bidang e-commerce, information act dan HAKI. Produk hukum ini mencakup antara lain topik transaksi elektronis, keabsahan dokumen elektronis, digital signature, dan kepastian hukum penyelesaian sengketa yang timbul dalam kegiatan e-commerce.
•	Industri teknologi informasi –  dukungan untuk melibatkan industri TI nasional untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan infrastruktur berupa kebijakan dalam identifikasi sektor TI yang potensial untuk dikembangkan seperti “software development”, relokasi “IT services” (dukungan purna jual di tingkat nasional, regional, dan internasional) ke dalam negeri dan lain-lain.
•	Insentif Investasi – pemerintah melakukan kerjasama, koordinasi dan kemudahan dalam proses investasi prasarana infrastruktur TI dengan prioritas insentif pada investasi yang sejalan dengan visi misi dan strategi nasional.