PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang :
bahwa untuk lebih meningkatkan peranan telekomunikasi dalam menunjang pembangunan nasional, dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap peraturan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991;
Mengingat :
1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
2.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391); 
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. 
2.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 
3.	Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 
4.	Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 
5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. 
6.	Sarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan dalam bertelekomunikasi yang dapat berupa jaringan telekomunikasi atau fasilitas telekomunikasi. 
7.	Terminal adalah perangkat telekomunikasi yang merupakan bagian ujung jaringan telekomunikasi tempat masukan/keluaran yang berfungsi mengubah informasi yang dapat diindera manusia menjadi sinyal elektromagnetik untuk dikirim melalui jaringan telekomunikasi, atau sebaliknya. 
8.	Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 
9.	Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. 
10.	Jasa telekomunikasi dasar adalah jasa telekomunikasi yang menyampaikan informasi secara murni di mana isi daft pesan informasi yang dikirim dan diterima bersifat tetap, netral dan transparan terhadap jaringan atau fasilitas telekomunikasi yang digunakan. 
11.	Jasa telekomunikasi bukan dasar adalah jasa telekomunikasi di luar telekomunikasi dasar yang timbul karena peningkatan karakteristik dan kemampuan sarana telekomunikasi dengan menggunakan komputer atau perangkat lain untuk mengolah dan/atau menyimpan data dan informasi. 
12.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
13.	Badan penyelenggara adalah badan usaha milik Negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 
14.	Badan lain adalah badan hukum di luar Badan penyelenggara yang berbentuk koperasi, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional, yang berusaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. 
15.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah tertentu, perseorangan atau badan hukum, untuk keperluan khusus atau keperluan sendiri. 
16.	Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang telekomunikasi. 
Pasal 2
1.	Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh Pemerintah. 
2.	Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi : 
a.	penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 
b.	penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus; 
c.	penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara. 
3.	penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf c diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah. 
BAB II
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI
Bagian Pertama
Kewenangan Penyelenggaraan
Pasal 3
1.	Pemerintah melimpahkan kewenangan penyelenggaraan jasa telekomunikasi kepada badan penyelenggara. 
2.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri dari : 
a.	penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri; 
b.	penyelenggaraan jasa telekomunikasi internasional. 
3.	Badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah badan usaha, milik Negara yang dibentuk untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 4
1.	Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi bukan dasar badan lain dapat melaksanakan tanpa kerja sama dengan badan penyelenggara. 
2.	Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa usaha patungan, kerjasama operasi atau kontrak manajemen. 
3.	Bidang-bidang kerjasama yang dapat dilakukan dengan bentuk usaha patungan, atau kerjasama operasi atau kontrak manajemen diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
Pasal 5
1.	Badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan mitra usaha badan penyelenggara. 
2.	Kerjasama dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar oleh badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak melepaskan kewenangan Badan penyelenggara. 
Pasal 6
Badan lain dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar dan bukan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki izin dari Menteri.
Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara perizinan, lingkup dan pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 4 ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 8
1.	Badan lain untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan : 
a.	mempunyai lingkup usaha di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 
b.	berbentuk badan bukum Indonesia; 
c.	dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar, menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara, apabila kapasitas jaringan telekomunikasi masih memungkinkan; 
d.	dalam hal kapasitas jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara belum memungkinkan atau jaringan tersebut belum tersedia, badan lain yang bersangkutan harus merupakan usaha patungan dengan badan penyelenggara dan dapat membangun jaringan telekomunikasi. 
2.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d diatur oleh Menteri. 
Pasal 9
1.	Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 badan yang oleh Negara diberi kewenangan mengelola pos dan giro dapat menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan dan/atau gambar, dari suatu kantor pos dan giro ke kantor lain untuk pelayanan umum yang proses pengirimannya menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara. 
2.	Dalam memberikan pelayanan umum, badan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memungut biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Bagian Kedua
Jenis Jasa Telekomunikasi
Pasal 10
1.	Jenis jasa telekomunikasi dasar meliputi jasa telepon, telex, telegram, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan, dan kanal telekomunikasi. 
2.	Jenis jasa telekomunikasi dasar selain yang dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 11
1.	Jenis jasa telekomunikasi bukan dasar dikelompokkan dalam : 
a.	kelompok suitsing; 
b.	kelompok terminal; 
c.	kelompok akses basis data; 
d.	kelompok transaksional. 
2.	Perincian lebih lanjut masing-masing kelompok jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. 
Bagian Ketiga
Jaringan Telekomunikasi
Pasal 12
Badan penyelenggara wajib membangun atau menyediakan jaringan telekomunikasi.
Pasal 13
1.	Pelanggan jasa telekomunikasi dapat menyediakan sendiri terminal yang digunakan dan kabel telekomunikasi di dalam gedung. 
2.	Ketentuan mengenai tatacara penyediaan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan oleh Menteri. 
Bagian Keempat
T a r i p
Pasal 14
Tarip jasa telekomunikasi dibedakan dalani dua jenis :
a.	tarip jasa telekomunikasi dasar yang terdiri dari tarip jasa telekomunikasi dasar dalam negeri dan tarip jasa telekomunikasi dasar intemasional; 
b.	tarip jasa telekomunikasi bukan dasar. 
Pasal 15
1.	Struktur tarip jasa telekomunikasi dasar dalam negeri terdiri dari : 
a.	tarip dasar; 
b.	tarip khusus; 
2.	Tarip dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a merupakan tarip yang digunakan sebagai dasar perhitungan biaya hubungan : 
a.	jasa telepon dan telex yaitu tarip pulsa; 
b.	jasa telegram yaitu tarip kata; 
c.	jasa sambungan komunikasi data paket yaitu tarip volume (segment) data dan tarip lama percakapan; 
d.	jasa sirkit langganan dan kanal telekomunikasi yaitu tarip pemakaian dengan jangka waktu. 
3.	Tarip khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b merupakan tarip untuk pemasangan dan penggunaan fasilitas telekomunikasi yang ditetapkan menurut jenis fasilitas dan/atau keadaan suatu daerah yang terdiri dari : 
a.	biaya pasang; 
b.	biaya berlangganan bulanan; 
c.	biaya pemakaian fasilitas; 
d.	biaya fasilitas tambahan lainnya. 
Pasal 16
Besarnya tarip jasa telekomunikasi dasar dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 17
Besarnya tarip jasa telekomunikasi dasar internasional ditetapkan oleh Menteri berdasarkan persetujuan-persetujuan internasional dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berlaku.
Pasal 18
Struktur dan besarnya tarip jasa telekomunikasi bukan dasar ditetapkan oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain setelah mendapat persetujuan Menteri.
Bagian Kelima
Rahasia Berita
Pasal 19
Badan penyelenggara dan/atau badan lain wajib mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai kerahasiaan berita sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
Pasal 20
Penyampaian rekaman berita oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain kepada pemakai jasa telekomunikasi atas permintaan pemakai jasa yang bersangkutan untuk keperluan pembuktian pemakaian fasilitas telekomunikasi, tidak merupakan pelanggaran terhadap kewajiban menjamin kerahasiaan berita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
Bagian Keenam
Hak dan Kewajiban
Pasal 21
1.	Badan penyelenggara berhak atas penggantian biaya yang timbul sebagai akibat pemindahan atau perubahan jaringan telekomunikasi karena adanya kegiatan atau atas permintaan instansi/departemen/lembaga atau pihak lain. 
2.	Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 menjadi beban dan tanggung jawab instansi/departemen/lembaga atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau menghendaki adanya pemindahan atau perubahan tersebut. 
Pasal 22
Badan penyelenggara dan/atau badan lain wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pemakai jasa telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.
Pasal 23
1.	Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan atas setiap kerugian yang timbul atas penggunaan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 diatur sebagai berikut : 
a.	bagi pemakai jasa telepon, telex, telegram dan facsimile melalui kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan penyelenggara dan/atau badan lain selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diketahui timbulnya kerugian dengan melampirkan : 
1.	tanda bukti diri yang sah dari pemakai; 
2.	laporan kejadian yang mengakibatkan kerugian; 
3.	tanda bukti pembayaran; 
b.	bagi pelanggan telepon, facsimile, telex, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan atau kanal telekomunikasi, keberatan diajukan secara tertulis kepada badan penyelenggara dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan gangguan dengan melampirkan kuitansi pembayaran bulan terakhir. 
2.	badan penyelenggara dan/atau badan lain mengadakan pemeriksaan berdasarkan laporan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. 
3.	Keputusan persetujuan atau penolakan pemberian ganti kerugian ditetapkan oleh badan penyelenggara dan/atau badan lain dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keberatan. 
4.	Penolakan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 disertai dengan alasan-alasannya. 
5.	Tata cara pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur sebagai berikut : 
a.	untuk pemakai jasa telepon, telex, telegram, facsimile, dari kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, dibayarkan di lokasi kamar bicara umum, warung telekomunikasi, pusat pelayanan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat panggilan untuk menerima ganti kerugian; 
b.	untuk pelanggan sambungan telepon, facsimile, telex, sambungan komunikasi data paket, sirkit langganan dan kanal telekomunikasi dibayarkan melalui restitusi pada tagihan bulan berikutnya. 
Pasal 24
Besarnya ganti kerugian ditetapkan sebagai berikut :
a.	pemakaian jasa telekomunikasi dari kamar bicara umum atau warung telekomunikasi atau pusat pelayanan, sebesar 3 (tiga) kali biaya yang dibayar oleh pemakai jasa; 
b.	sambungan telepon, facsimile, telex, sambungan telekomunikasi data paket yang terganggu selama 7 (tujuh) hari berturut-turut sejak diterimanya laporan gangguan dibebaskan dari kewajiban membayar biaya berlangganan bulanan pada bulan yang bersangkutan; 
c.	sambungan sirkit langganan dan kanal telekomunikasi sebesar biaya yang seharusnya dibayar oleh pelanggan selama terjadinya gangguan terhitung sejak diterimanya laporan gangguan berdasarkan biaya pemakaian fasilitas perbulan. 
Pasal 25
Tata cara pembayaran dan besarnya ganti kerugian jenis jasa telekomunikasi dasar lainnya dan jasa telekomunikasi bukan dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Pasal 26
Penyelesaian atas setiap kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak menutup kemungkinan penggunaan upaya hukum lainnya.
BAB IV
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
UNTUK KEPERLUAN KHUSUS
Pasal 27
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus yang dalam penyelenggaraannya mempunyai sifat tertentu seperti kerahasiaan, jangkauan atau pengoperasiannya mengikuti tatacara dan bentuk tersendiri dilaksanakan oleh instansi pemerintah tertentu untuk pelaksanaan tugas khusus, oleh perorangan atau badan hukum untuk keperluan khusus atau keperluan sendiri.
Pasal 28
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus meliputi :
a.	telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas khusus instansi pemerintah tertentu; 
b.	telekomunikasi yang diselenggarakan oleh perseorangan. 
c.	telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan hukum. 
Pasal 29
1.	penyelenggaraan telekomunikasi untuk pelaksanaan tugas khusus intansi pemerintah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi antara lain : 
a.	pencarian dan penyelamatan jiwa manusia; 
b.	navigasi radio perhubungan; 
c.	meteorologi dan geofisika; 
d.	radio republik Indonesia dan televisi republik Indonesia; 
e.	radio astronomi;  
f.	penginderaan dan pengendalian jarak jauh oleh pemerintah; 
g.	sistem komunikasi kehutanan oleh pemerintah; 
h.	radio konsensi untuk kegiatan pemerintah. 
2.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi antara lain : 
a.	komunikasi radio antar penduduk; 
b.	komunikasi kawat antar penduduk; 
c.	radio amatir; 
3.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c meliputi antara lain penyelenggaraan telekomunikasi : 
a.	radio siaran swasta; 
b.	televisi siaran swasta; 
c.	telekomunikasi kereta api; 
d.	radio konsesi untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi; 
e.	radio konsesi untuk kegiatan pengusahaan hutan. 
4.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan oleh Menteri; 
Pasal 30
1.	Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri. 
2.	Persyaratan dan tatacara pemberian izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 31
1.	Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilarang menyelenggarakan jasa telekomunikasi. 
2.	Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dan huruf c dengan izin Menteri dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi bagi masyarakat disekitarnya, apabila di wilayah tersebut belum tersedia jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara. 
Pasal 32
Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2 dapat memungut gaya sesuai tarip yang berlaku dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Pasal 33
Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana maksud dalam Pasal 28 wajib memenuhi persyaratan : 
a.	menggunakan sirkit langganan atau kawat telekomunikasi milik badan penyelenggara. 
b.	menggunakan peralatan telekomunikasi yang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 34
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus oleh badan hukum hanya diizinkan untuk hubungan antara kantor pusat dengan cabang-cabangnya atau antara cabang dengan cabang.
Pasal 35
Jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus, dilarang disambungkan dengan jaringan telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 38
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
	Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 16 Pebruari 1993 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H AR T O	
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 Pebruari 1993 
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
M O E R D I O N O 		
 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 12 	
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.