P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
I. UMUM
Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara serta dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.
Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989, penyelenggaraan jasa telekomunikasi diserahkan oleh Pemerintah kepada badan penyelenggara yang berbentuk badan usaha milik Negara, yang dibentuk untuk itu dan bertindak selaku pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi yang meliputi penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam negeri dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi international.
Badan penyelenggara tersebut tersebut dituntut untuk selalu berusaha memperluas jaringan telekomunikasi, khususnya badan penyelenggara jasa telekomunikasi dalam negeri agar mengusahakan jaringan telekomunikasinya dapat menjangkau ke selurub wilayah tanah air.
Pengelompokkan jasa telekomunikasi menjadi jasa telekomunikasi dasar dan jasa telekomunikasi bukan dasar, serta kebijaksanaan Pemerintah untuk membuka kesempatan kepada badan lain yang dapat berbentuk koperasi, badan usaha milik Daerah atau swasta nasional untuk ikut serta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dimaksudkan untuk memperluas dan meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat.
Seiring dengan itu, untuk lebih mempercepat penyediaan sarana atau fasilitas telekomunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan jasa telekomunikasi kepada masyarakat, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan lagi peranan badan lain dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar.
Dalam pengaturan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan bahwa untuk jasa telekomunikasi dasar, badan lain dapat ikut serta menyelenggarakannya melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara, sedangkan untuk jasa telekomunikasi bukan dasar selain dapat diselenggarakan oleh badan penyelenggara atau diselenggarakan secara kerjasama antara badan penyelenggara dan badan lain, dapat juga diselenggarakan oleh badan lain itu sendiri.
Agar penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut berdaya guna dan berhasil guna, kepada badan lain yang diizinkan menyelenggarakan jasa telekomunikasi terutama jasa telekomunikasi dasar, diwajibkan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan sarana telekomunikasi yang dimiliki badan penyelenggara atau badan lain yang merupakan usaha patungan dengan badan penyelenggara.
Keikutsertaan badan lain dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerjasama dengan badan penyelenggara, tidak melepaskan kedudukan badan penyelenggara sebagai pemegang kuasa penyelenggaraan jasa telekomunikasi.
Pengaturan lebih rinci tentang pelaksanaan kerjasama tersebut antara lain mengenai lingkup kerjasama berupa usaha patungan, kerjasama operasi, kontrak manajemen ditetapkan oleh Menteri. Prinsip yang dalam rangka kerjasama penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara badan penyelenggara dan badan lainnya, adalah prinsip yang saling menguntungkan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat pemakai jasa telekomunikasi serta peningkatan efisiensi dan daya saing nasional.
Berdasarkan sifat, bentuk kegunaan dan tatacara penyelenggaraannya yang khusus, terdapat jenis-jenis telekomunikasi tertentu yang memang tidak dimaksudkan untuk tujuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Untuk mencapai maksud tersebut dipandang perlu melakukan peninjauan terhadap ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Sarana telekomunikasi dapat disebut sebagai jaringan telekomunikasi mengingat fungsinya untuk menghubungkan berbagai perangkat telekomunikasi yang tersebar menurut lokasi atau jenisnya sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
Sarana telekomunikasi dapat disebut juga sebagal fasilitas telekomunikasi mengingat sarana tersebut dapat diuraikan menjadi berbagai jenis bagian atau komponen sesuai dengan fungsinya untuk memberikan kemudahan tertentu, misalnya suitsing (switching) untuk menyambungkan, transmisi untuk menyalurkan dan sebagainya.
Angka 7
Cukup jelas
Angka 8
Cukup jelas
Angka 9
Cukup jelas
Angka 10
Cukup jelas
Angka 11
Cukup jelas
Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Cukup jelas
Angka 14
Pengertian badan usaha swasta nasional adalah badan hukum perdata yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia, yang didalamnya termasuk perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Angka 15
Cukup jelas
Angka 16
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat 1
Badan penyelenggara yang dimaksud adalah merupakan pemegang kuasa dari Pemerintah untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 4
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Usaha patungan dapat berupa Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang didirikan bersama-sama dengan Badan Penyelenggara sebagai salah pemegang saham.
Dalam hal usaha patungan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi dasar, badan penyelenggara memiliki saham dalam usaha patungan tersebut.
Kerjasama Operasi meliputi kegiatan penyediaan, pelayanan atau penyediaan dan pelayanan yang dapat berupa pola bagi hasil atau pola konpensasi.
Kontrak manajemen mengatur kerjasama manajemen penyelenggaraan jasa telekomunikasi antara badan penyelenggara dengan badan lain dimana badan penyelenggara memperoleh bantuan manajemen dari badan lain atau sebaliknya, dengan kewajiban pihak penerima bantuan manajemen memberikan kompensasi.
Lingkup kerjasama kontrak manajemen meliputi manajemen bidang perencanaan, pembangunan, operasi, pemasaran, tenaga ahli, perlengkapan, keuangan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 5
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat 1
Yang dimaksud dengan jaringan telekomunikasi yang dapat digunakan oleh badan lain adalah jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara termasuk jaringan telekomunikasi milik badan lain yang bekerja sama dengan badan penyelenggara.
Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh badan lain harus sesuai dengan perencanaan pembangunan strategis dan perencanaan dasar dibidang telekomunikasi, serta berpedoman pada konfigurasi jaringan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat 1
Perkembangan teknologi telekomunikasi telah menimbulkan jasa-jasa tertentu yang terkait dengan pelayanan, pos, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dan Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos, badan penyelenggara Pos dan Giro Perum Pos dan Giro dapat ikut serta menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan dan/atau gambar dari suatu kantor ke kantor lain untuk kepentingan umum yang diproses pengirimannya menggunakan jaringan telekomunikasi.
Dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut badan penyelenggara pos dan giro wajib menggunakan jaringan telekomunikasi milik badan penyelenggara dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat 1
Jasa sirkit langganan dalam pasal ini adalah sama dengan yang dimaksud sebagai jasa sirkit sewa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989. Jasa kanal telekomunikasi dapat berbentuk saluran kabel, serat optik, kanal radio atau ransponder satelit.
Sirkit langganan adalah saluran dan/atau aluran milik badan penyelenggara yang digunakan oleh pelanggan secara tetap atau temporer untuk mengadakan hubungan telepon, telegrap/data, telex dan jasa telekomunikasi lainnya khusus antar pelanggan yang bersangkutan dan tidak dapat digunakan untuk melayani kepentingan umum.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat 1
Jenis jasa telekomunikasi bukan dasar yang timbul dari kelompok suitsing pada hakekatnya adalah jasa telekomunikasi yang merupakan kelengkapan (features) dari suitsing sehingga menimbulkan nilai tambah bagi jenis jasa telekomunikasi dasar yang disalurkan melalui suitsing tersebut.
Contoh antara lain :
•	panggilan berganda (multi call address); 
•	simpan dan teruskan (store and forward); 
•	pemberitahuan biaya (reverse charging)' 
•	putaran dipersingkat (abbreviated daring). 
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat 1
Terminal yang dapat disediakan oleh pelanggan antara lain pesawat telepon, pesawat telex, pesawat facsimile, sentral telepon langganan otomat/sentral telepon langganan tidak otomat.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Persetujuan-persetujuan international yang berlaku misalnya yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU), International Satelit Organization (INTELSAT), International Maritime Satelit (INMARSAT). Penetapan tarip jasa telekomunikasi dasar Internasional dapat juga didasarkan pada persetujuan bilateral atau multilateral yang dilakukan oleh badan penyelenggara jasa telekomunikasi international dengan penyelenggara telekomunikasi negara lain.
Pasal 18
Dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi bukan dasar dilakukan dengan kerja sama antara badan penyelenggara dengan badan lain, maka struktur dan besarnya tarip ditetapkan oleh badan penyelenggara. Sedangkan apabila penyelenggara jasa telekomunikasi bukan dasar dilakukan oleh badan lain, maka struktur dan besarnya tarip ditetapkan oleh badan lain tersebut. Struktur dan besarnya tarip yang ditetapkan oleh badan penyelenggara atau badan lain tersebut dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri.
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Penyampaian rekaman berita selain kepada pemakai jasa telekomunikasi yang meminta perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang dimilikinya, terkena ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
Pasal 21
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Ayat 5
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Badan hukum yang dimaksud adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 29
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Cukup jelas
Ayat 3
Cukup jelas
Ayat 4
Cukup jelas
Pasal 30
Ayat 1
Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini adalah hak untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan khusus. Apabila untuk penyelenggaraan tersebut menggunakan frekuensi radio maka izin penyelenggaraan sudah tennasuk izin penggunaan frekuensi radio.
lzin penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus, diberikan setelah mendapat rekomendasi dari instansi/departemen yang terkait.
Ayat 2
Cukup jelas
Pasal 31
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Pada dasarnya badan penyelenggara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat pemakai jasa. Namun seringkali kegiatan instansi pemerintah tertentu ataupun badan hukum lain berada di lokasi di luar jangkauan pelayanan badan penyelenggara. Dapat pula terjadi walaupun lokasi berada dalam jangkauan pelayanan namun memerlukan jenis jasa tertentu yang belum dapat dilayani oleh badan penyelenggara.
Dalam hal demikian maka instansi pemerintah tertentu dan badan hukum lain tersebut dapat diberikan izin untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan masyarakat sekitarnya.
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus yang menggunakan frekuensi radio, komunikasi kawat antar penduduk dan telekomunikasi kereta api yang menggunakan kawat, tidak diwajibkan menggunakan sirkit langganan dan kanal telekomunikasi milik badan penyelenggara.
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
 
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3514