R-10

RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

                                      NOMOR  

T E N T A N G 

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang :  a.	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus;

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penyelenggaraan telekomunikasi khusus dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi.

Mengingat :     1.  		Undang-undang Nomor   36 Tahun  1999    tentang  Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor  3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000   tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000   tentang Penggunaan Spetrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan   Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/PHB-80 dan Nomor KM.164/OT.002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan	: 	KEPUTUSAN    MENTERI  PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG   PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan  :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda , isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4.	Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;

5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

6.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

7.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
8.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

11.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus; 

12.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda; 

13.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

14.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 

Pasal 2

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus terdiri atas :

(1)	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;
(2)	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara;
(3)	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran

Pasal 3

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan untuk keperluan :

(1)	perseorangan;
(2)	instansi pemerintah;
(3)	dinas khusus;
(4)	badan hukum.
Pasal 4

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan pertahanan, keamanan yang dilaksanakan oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi penyiaran.

Pasal 6

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib beroperasi pada alokasi frekuensi radio dan orbit satelit sesuai dengan peruntukannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1)	Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi alat dan atau perangkat telekomunikasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara serta penggunaan perangkat telekomunikasi rakitan sendiri yang digunakan untuk kegiatan amatir radio.

Pasal  8

Jaringan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3 dilarang untuk :

a)	menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya;
b)	menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan 
c)	Memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah di ratifikasi.   

Pasal 9

(1))	Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.
 
(2)	Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi. 

BAB II
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 
UNTUK KEPERLUAN SENDIRI

Bagian Pertama
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Perseorangan

Pasal 10

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan meliputi:

a. kegiatan amatir radio;
b. kegiatan komunikasi radio antar penduduk (KRAP).

Pasal 11

(1)	Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dapat dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.  

(2)	Ketentuan mengenai persyaratan kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1)	Warga negara asing dapat melaksanakan kegiatan  amatir radio di Indonesia dengan syarat telah mendapatkan izin dari negara asal.

(2)	Kegiatan amatir radio oleh warga negara asing di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan asas timbal balik.
    
(3)	Warga Negara asing dalam melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia wajib mengikuti ketentuan amatir radio di Indonesia.
 
Pasal 13

(1)	Kegiatan amatir radio wajib memenuhi ketentuan persyaratan teknik, band frekuensi dan pembagian wilayah amatir radio.

(2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 14

(2)	Untuk kegiatan amatir radio dibentuk organisasi amatir radio indonesia (ORARI).

(3)	Setiap pemegang izin amatir radio harus bergabung dengan ORARI.

Pasal 15

(1)	ORARI melaksanakan pengelolaan nama panggilan dan ujian untuk kegiatan amatir radio. 

(2)	Dalam melaksanakan pengelolaan nama panggilan dan ujian untuk kegiatan amatir radio, ORARI wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan dan pelaksanaan ujian.

(3)	Ketentuan tata cara pengelolaan dan pelaksanaan ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diketahui secara terbuka.

(4)	ORARI wajib menyampaikan laporan pengelolaan nama panggilan dan pelaksanaan ujian amatir radio setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal. 

(5)	Direktur Jenderal melaksanakan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 

Pasal 16

(1)	Setiap orang yang berminat dapat menjadi amatir radio.

(2)	Untuk menjadi amatir radio terlebih dahulu harus memiliki surat keterangan kecakapan amatir radio (SKKAR). 

(3)	SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi tingkat :

a)	Pemula;
b)	Siaga;
c)	Penggalang;
d)	Penegak.

(4)	Kepemilikan SKKAR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diperoleh melalui ujian secara bertingkat.

(5)	Ujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh ORARI. 

Pasal 17

Direktur Jenderal menetapkan silabus mata ujian amatir radio.
 
Pasal 18

Pemilik Ijazah negara operator telegrap dan telepon radio (OTTR) yang berminat menjadi amatir radio dibebaskan dari kewajiban mengikuti ujian dan dapat diberikan izin Amatir Radio.

Pasal 19

i.	Kegiatan amatir radio digunakan untuk saling berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan, penyelidikan teknis dan informasi yang berkaitan dengan teknik radio dan elektronika.

ii.	Kegiatan amatir radio dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam dan pencarian dan pertolongan (SAR);

iii.	Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai cakupan internasional.

iv.	Kegiatan amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati atau Walikota.

Pasal 20

Kegiatan amatir radio dilarang digunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 21

(1)	Setiap orang yang mengikuti kegiatan ujian amatir radio wajib membayar biaya ujian.

(2)	Setiap amatir radio wajib membayar biaya administrasi izin amatir radio setiap tahun.

(3)	Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dihimpun oleh badan hukum yang dibentuk oleh ORARI dan wajib disetor langsung ke kas Negara melalui bendahara penerima yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
  
Pasal 22

Kegiatan KRAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dapat dilakukan oleh setiap warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan.

(1)	Ketentuan mengenai persyaratan kegiatan KRAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 23

(1)	Untuk melaksanakan kegiatan KRAP wajib memenuhi persyaratan teknik,  band frekuensi dan pembagian wilayah komunikasi radio antar penduduk.

(2)	Ketentuan mengenai tata cara kegiatan KRAP diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 24

(1)	Untuk kegiatan KRAP dibentuk Organisasi Radio Antar Penduduk  Indonesia (RAPI).

(2)	Setiap pemegang izin KRAP harus bergabung dengan RAPI.

Pasal 25

(1)	Pengelolaan nama panggilan untuk kegiatan KRAP dilaksanakan oleh RAPI.

(2)	Dalam melaksanakan pengelolaan nama panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) RAPI wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan.

(3)	Ketentuan dan tata cara pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dapat diakses secara terbuka.

Pasal 26

(1)	Setiap pemegang izin KRAP wajib membayar biaya administrasi izin KRAP setiap tahun.

(2)	Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihimpun oleh RAPI dan wajib disetor langsung ke kas Negara melalui bendahara penerima yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pasal 27

(1)	Kegiatan KRAP digunakan untuk saling berkomunikasi tentang kegiatan kemasyarakatan.

(2)	Kegiatan KRAP dapat digunakan untuk penyampaian berita mara bahaya, bencana alam dan pencarian dan pertolongan (SAR).

Pasal 28

(1)	Perangkat KRAP harus didaftarkan di wilayah Kabupaten atau Kota.
 
(2)	Untuk melaksanakan kegiatan KRAP diperlukan izin KRAP yang diterbitkan oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 29

Kegiatan KRAP dilarang untuk :

a.	menyampaikan berita yang bersifat politik, bersifat SARA, mengganggu  keamanan negara dan ketertiban masyarakat;

b.	menyampaikan berita yang bersifat komersial dan atau dagang;

c.	menyampaikan berita yang menggunakan sandi;

d.	menyampaikan berita yang melanggar norma kesusilaan;

e.	komunikasi di kapal laut dan pesawat udara;

f.	kegiatan dinas instansi  pemerintah.

Pasal 30

Setiap pengguna KRAP wajib untuk:

a.	mendahulukan kepentingan negara dan masyarakat ;

b.	segera melaporkan kepada yang berwajib bila menemui kegiatan atau menerima berita-berita yang membahayakan keamanan negara, mengganggu ketertiban umum, membahayakan keselamatan jiwa manusia dan harta benda serta melanggar tata susila.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan 
Instansi Pemerintah

Pasal 31

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan.

Pasal 32

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan.

(2)	Dalam hal menggunakan jaringan milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, penyelenggara untuk keperluan instansi pemerintah wajib mengikuti ketentuan penyewaan jaringan telekomunikasi.  

Pasal 33

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat diselenggarakan apabila:

(1)	keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

(2)	lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau

(3)	kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi tersendiri dan terpisah.

Pasal 34

(1)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat digunakan untuk mendukung kegiatan :

(1)	pemerintahan dalam negeri;
(2)	kehutanan;
(3)	pertambangan;
(4)	transmigrasi;
(5)	pendidikan;
(6)	kesehatan;
(7)	eksplorasi bumi;
(8)	standar dan tanda waktu;
(9)	diplomatik.

(2) 	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 
Pasal 35

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cakupan lokal atau nasional.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Dinas Khusus

Pasal 36

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas khusus yang bersangkutan.

Pasal 37

(10)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dapat menyewa jaringan dari penyelenggara jaringan.

(11)	Dalam hal menggunakan jaringan milik penyelenggara telekomunikasi,  penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dalam penyewaan jaringan telekomunikasi.

Pasal 38

a)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus terdiri atas sistem telekomunikasi:

i.	Navigasi penerbangan;
ii.	Navigasi pelayaran;
iii.	Meteorologi dan Geofisika;
iv.	Radar navigasi;
v.	Radio beacon;
vi.	Pencarian dan pertolongan (SAR);
vii.	Penginderaan dan pengendalian jarak jauh;
viii.	Radio Astronomi;
ix.	Keperluan darurat dan mara bahaya (May day, SOS).

b)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 39

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas khusus dilakukan dengan cakupan nasional.

Bagian keempat

Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan  Badan Hukum

Pasal   40

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usaha sendiri.

Pasal 41

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh badan hukum dapat diselenggarakan apabila:

c)	keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau

d)	lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 42

e)	Jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum  terdiri atas sistem telekomunikasi untuk:

(12)	transportasi;
(13)	pertambangan dan energi;
(14)	perbankan;
(15)	kehutanan dan perkebunan;
(16)	kesehatan;
(17)	logistik;

a)	Jenis penyelenggaraan Telekomunikasi khusus selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 43

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat dilakukan dengan cakupan lokal atau nasional.

Pasal 44

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menggunakan jaringan radio point to point, point to multipoint yang tidak  menggunakan repeater dapat diselenggarakan dengan izin stasiun radio. 

Pasal 45

b)	Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi belum dapat menyediakan akses didaerah tertentu maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

c)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi wajib mendapatkan izin Menteri.

d)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.

Pasal 46

(18)	Dalam hal penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi sudah dapat menyediakan akses di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) maka penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum tetap dapat menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi.

(19)	Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus tetap menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum wajib mengajukan permohonan izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
 
Pasal 47

Apabila penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi maka izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 48

Tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB III

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 49

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara terdiri atas :

i.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan;
ii.	penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan.

Pasal 50

(1)	Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan belum atau tidak mampu mendukung kegiatan pertahanan, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.

(2)	Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan jasa milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berlaku.

(3)	Ketentuan mengenai  tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.

Pasal 51

(1)	Dalam keadaan jaringan telekomunikasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan belum atau tidak mampu mendukung kegiatan kemanan, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan dapat menggunakan atau memanfaatkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus lainnya.

(2)	Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan jaringan dan jasa milik penyelenggara jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan keamanan wajib mengikuti ketentuan penggunaan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi yang berlaku.

(3)	Ketentuan mengenai tata cara penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama oleh Menteri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS 
UNTUK KEPERLUAN PENYIARAN

Pasal 52

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara penyiaran untuk memenuhi kegiatan penyiaran.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, bentuk dan kegunaannya diperuntukan khusus bagi keperluan penyiaran.

Pasal 53

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat dilakukan oleh badan hukum berbentuk :

a)	Badan Usaha milik negara (BUMN);
b)	Badan Usaha milik daerah (BUMD);
c)	Badan usaha swasta ; atau
d)	Koperasi.

(2)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan izin.

Pasal 54

(3)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dibedakan dalam:

a)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk radio siaran;
b)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk televisi siaran.

(4)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan radio siaran atau televisi siaran meliputi cakupan lokal atau nasional.
Pasal 55

(1)	Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi lainnya sepanjang digunakan khusus untuk keperluan penyiaran.

(2)	Dalam hal jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran disambungkan ke jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi, maka penyelenggara telekomunikasi khusus untuk penyiaran dikenakan ketentuan yang berlaku bagi pengguna penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 56

Jaringan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran dilarang disewakan kepada penyelenggara telekomunikasi lain.

Pasal 57

Tata cara penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB V 

PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan telekomunikasi khusus Untuk Keperluan Perseorangan

Pasal 58

(5)	Kegiatan amatir radio harus mendapat izin dari Direktur Jenderal.

(6)	Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun untuk tingkat pemula  dan 5 (lima) tahun untuk tingkat selanjutnya serta dapat diperpanjang.

(7)	Izin amatir radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan hak untuk mendirikan dan menggunakan stasiun radio amatir.

Pasal 59

(1)	Kegiatan KRAP wajib mendapatkan izin dari Bupati atau Walikota.

(2)	Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 60

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan  diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua
Perizinan Telekomunikasi khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah

Pasal 61

(8)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(9)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(10)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus. 

(11)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(12)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 62

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah wajib memperoleh izin dari:

a)	Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b)	Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.

Pasal 63

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus melampirkan:

a.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

b.	rencana  kegiatan pembangunan;

c.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

d.	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 64

(1)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah Direktur Jenderal atau Bupati atau Walikota wajib menjawab permohonan .

(2)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal atau Bupati atau Walikota, permohonan dianggap disetuju.

Pasal 65
 
(13)	Izin prinsip dinyatakan batal bila dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidak mengajukan permohonan uji laik operasi.

(14)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 66

(1)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan instansi pemerintah diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

(3)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal atau Bupati/Walikota melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan  telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah   sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian kelima
Perizinan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Badan Hukum

Pasal 67

(15)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(16)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(17)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum. 

(18)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(19)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 68

(1)	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum wajib memperoleh izin dari:

a)	Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b)	Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.

(2)	Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum menggunakan spektrum frekuensi radio, penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Badan Hukum wajib mendapat izin penggunaan frekuensi dari Direktur Jenderal.

Pasal 69

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 harus melampirkan:

(1)	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

(2)	rencana  kegiatan pembangunan;

(3)	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

(4)	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 70

(5)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum Direktur Jenderal wajib menjawab permohonan .

(6)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 71

(7)	Izin prinsip dinyatakan batal bila  dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidak mengajukan permohonan uji laik operasi.

(8)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 72

(9)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan .

(10)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. 

(11)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan  telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum   sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Perizinan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Penyiaran

Pasal 73
 
(12)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran terdiri dari izin prinsip dan izin penyelenggaraan. 

(13)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk membangun dan menyiapkan sarana dan prasarana telekomunikasi khusus.

(14)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran. 

(15)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan setelah sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi.

(16)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama-lamanya 6 (enam) bulan.  

Pasal 74

a)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran diberikan kepada BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta atau koperasi yang telah mendapat izin  usaha penyiaran.

b)	Ketentuan perizinan usaha penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.   
 
Pasal 75

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran wajib memperoleh izin dari :

a.  Direktur Jenderal untuk cakupan wilayah nasional; 
b.  Bupati  atau Walikota untuk cakupan wilayah lokal.
Pasal 76

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus melampirkan:

(1)	Izin usaha penyiaran dari Menteri, Bupati, atau walikota

(2)	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;

(3)	rencana  kegiatan pembangunan;

(4)	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis dan perencanaan pembangunan strategis; dan

(5)	permohonan penetapan frekuensi radio dari   Direktur Jenderal, dalam hal penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengunakan  frekuensi radio.

Pasal 77

(6)	Dalam jangka waktu selambat-lambatnya  30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran Direktur Jenderal wajib menjawab permohonan.

(7)	Apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak ada jawaban dari Direktur Jenderal, permohonan dianggap disetujui.

Pasal 78

(8)	Izin prinsip dinyatakan batal bila dalam masa berlaku izin prinsip pemohon tidakmengajukan permohonan uji laik operasi.

(9)	Pembatalan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan tertulis.

Pasal 79

(10)	Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(11)	Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(12)	Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemegang izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran  sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
 
Pasal 80

Dalam hal pemegang izin usaha penyiaran menyewa seluruh jaringannya dari penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya, pemegang izin usaha penyiaran tidak perlu mendapat izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran.  

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 81

i.	Pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Pasal 67 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (2) yang telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan jasa telekomunikasi, wajib mengajukan permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal untuk cakupan nasional atau Bupati untuk cakupan kabupaten atau walikota untuk cakupan kota.

ii.	Permohonan uji laik operasi harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data sumber daya manusia;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi; dan
f.	lokasi sesuai dengan izin prinsip.

Pasal 82

(13)	Persiapan uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(14)	Dalam hal persiapan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima,  pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi.  
 
Pasal 83

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(2)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi.

Pasal 84

a)	Lembaga atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi.

b)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota.

Pasal 85

(1)	Apabila hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jasa telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemegang izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

Pasal 86

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) masih dinyatakan tidak laik operasi,  pemegang izin prinsip harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana telekomunikasi yang dibangun.

Pasal 87

c)	Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi  berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1)  Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

d)	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 88

Pemegang izin prinsip yang telah menerima surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Menteri, Bupati atau Walikota.  

Pasal 89

(15)	Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat wajib mengajukan permohonan uji laik operasi dengan melampirkan izin penyelenggaran telekomunikmasi khusus.

(16)	Pelaksanaan uji laik operasi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 86.

Pasal 90

i.	Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dinyatakan laik operasi Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

ii.	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 91

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang telah mendapatkan surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dapat mengoperasikan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

Dengan berlakunya Keputusan ini penyelenggara telekomunikasi khusus yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.   

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan telekomunikasi khusus, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka:

b)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio; 

c)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi;

d)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.26/PT.307/MPPT-92 tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk;

e)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.73/PT.102/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Keperluan Khusus Radio Siaran dan Televisis Siaran;

f)	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor : KM.105/PB.103/MPPT-96 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Keperluan Khusus.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 95

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini

Pasal 96

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

							Ditetapkan di :    JAKARTA 
							Pada tanggal : 		2000
							--------------------------------------------
	         MENTERI PERHUBUNGAN
            DAN TELEKOMUNIKASI,

               AGUM GUMELAR, M.Sc.	
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5.	Menteri Luar Negeri;
6.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7.	Menteri Pertahanan;
8.	Panglima TNI;
9.	Sekretaris Negara;
10.	KAPOLRI;
11.	Gubernur Bank Indonesia;
12.	Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
13.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
14.	Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.