R-10
RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

                                      NOMOR  

T E N T A N G 

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 

MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang :  	a.	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan jaringan  telekomunikasi; 

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana            dimaksud dalam huruf a perlu diatur lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;  

Mengingat 	:   	1.  	Undang-undang Nomor   36 Tahun 1999    tentang  Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan,  Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan	: 	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

5.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

6.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan telekomunikasi  untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;

10.	Penyelenggaraan jaringan tetap adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap.

11.	Penyelenggaraan jaringan bergerak adalah kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi bergerak;

12.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon yang menggunakan teknologi circuit switch yaitu telepon, faksimil, teleks dan telegraf;

13.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;

14.	Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana , proses pengujian sistem yang dilaksanakan secara teknis dan operasional;

15.	Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi;

16.	Kewajiban Pelayanan Universal adalah  kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; 

17.	Rencana dasar teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;

18.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi;

19.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

20.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten;

21.	Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

a.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c.	Badan Usaha Swasta; atau 
d.	Koperasi.

Pasal 3

(1)	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan dalam:

a.	Penyelenggaraan jaringan tetap;
b.	Penyelenggaraan jaringan bergerak.

(2)	Penyelenggaraan Jaringan tetap sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) huruf a dibedakan dalam :

a.	Penyelenggaraan jaringan tetap lokal;
b.	Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan jarak jauh;
c.	Penyelenggaraan jaringan tetap sambungan internasional;
d.	Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

(3)	Penyelenggaraan Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1) huruf b dibedakan dalam :

a.	Penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial;
b.	Penyelenggaraan jaringan bergerak seluler;
c.	Penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.

Pasal 4

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib mendapatkan izin

Pasal 5

(1)	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) adalah penyelenggaraan terbatas.

(2)	Dalam hal penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d yang tidak menggunakan transmisi frekuensi radio adalah penyelenggaraan terbuka. 

Pasal 6

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.

(2)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan melalui evaluasi.

Pasal 7

(1)	Dalam penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat  (2) dan ayat (3) penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam membangun dan atau menyediakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam    ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

Pasal 8

Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib :

a.	menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi;

b.	memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi.

c.	membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi;

d.	mengumumkan secara terbuka ketersedian jaringan telekomunikasi yang dimilikinya.
Pasal 9

(1)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin terselenggaranya telekomunikasi melalui jaringan yang diselenggarakannya.

(2)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memberikan pelayanan yang dipisahkan berdasarkan komponen-komponennya (unbundling).

(3)	Komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah fasilitas yang dibutuhkan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi.

Pasal 10

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar kontribusi kewajiban pelayanan universal dalam bentuk pembayaran komponen biaya interkoneksi atau kontribusi lainnya. 

(2)	Tata cara pembayaran dan pelaksanaan kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 11

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan transmisi frekuensi radio dan orbit satelit wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi radio dan biaya hak penggunaan orbit satelit yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penggunaan transmisi frekuensi radio dan penggunaan orbit satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin tersedianya interkoneksi.

(2)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi berhak mendapatkan interkoneksi dari penyelenggara jaringan lainnya.

(3)	Pelaksanaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mengikuti ketentuan pada rencana dasar teknis.

Pasal 14

Penyediaan interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus memenuhi prinsip-prinsip:

a.	transparan;
b.	tidak diskriminatif baik kualitas maupun tarif;
c.	diberikan dalam waktu yang singkat;
d.	tarif yang berorientasi pada biaya dengan besaran yang wajar;
e.	berdasarkan permintaan;

Pasal 15

(1)	Interkoneksi antar jaringan telekomunikasi dilaksanakan pada titik interkoneksi.

(2)	Titik interkoneksi sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) merupakan titik batas tanggung jawab pengelolaan jaringan telekomunikasi.

(3)	Penetapan titik interkoneksi diatur tersendiri dalam ketentuan rencana dasar teknis.

Pasal 16

Apabila dalam pelaksanaan interkoneksi diperlukan perangkat antar muka (interface) penyediaan perangkat tersebut  menjadi tanggung jawab penyelenggara yang memerlukan.

Pasal 17

Direktur Jenderal menetapkan nomor kode akses penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berdasarkan ketentuan rencana dasar teknis.

Pasal 18

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memasang tanda-tanda keberadaan jaringan telekomunikasi .

(2)	Tata cara pemasangan dan tanda-tanda keberadaan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal. 

Pasal 19

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib beroperasi pada alokasi frekuensi dan orbit satelit yang ditetapkan dan sesuai dengan peruntukannya. 

Pasal 20

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal 

BAB III

PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal

Pasal 21

(1)	Penyelenggaraan jaringan tetap lokal terdiri atas :

a.	Penyelenggara  jaringan tetap lokal dengan cakupan Kabupaten atau Kota;
b.	Penyelenggara jaringan tetap lokal dengan cakupan Nasional.
(2)	Penyelenggaraan jaringan tetap lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat diselenggarakan dibeberapa kabupaten atau Kota.

Pasal 22

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membangun dan menyediakan jaringan untuk akses pelanggan berbasis sirkit switch.

(2)	Dalam membangun dan menyediakan jaringan tetap lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara jaringan tetap lokal wajib menyediakan jaringan  untuk akses pelanggan berbasis paket switch.

Pasal 23

Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membangun dan atau menyediakan jaringan akses pelanggan di Kabupaten atau Kota.

Pasal 24

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

(2)	Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  penyelenggara jaringan tetap lokal dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(3)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendapatkan izin dan mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal  25

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, penyelenggara jaringan tetap lokal wajib menyelenggarakan telepon umum dan atau menyediakan akses untuk telepon umum.

(2)	Penyelenggara jaringan tetap lokal dalam menyelenggarakan telepon umum dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta.

(3)	Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat menyelenggarakan :

a.	jasa telepon umum koin.
b.	jasa telepon umum kartu.
c.	jasa telepon umum kartu kredit.

(4)	Ketentuan teknis penyelenggaraan telepon umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 26

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan sirkit sewa.

(2)	Penyelenggara jaringan tetap lokal wajib memenuhi kebutuhan sirkit sewa untuk keperluan penyelenggaraan jasa multimedia.

Pasal 27

(1)	Penyelenggara jaringan tetap lokal dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas yang menghubungkan  langsung dua lokasi di dua negara yang berbatasan langsung.

(2)	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) diberlakukan di lokasi yang mempunyai hubungan kepentingan sosial dan  ekonomi.
 
(3)	Penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi lintas batas ditetapkan di lokasi :

a.	Nunukan - Tawao
b.	Manado  - Davao
c.	Jayapura - Lae

(4)	Lokasi  telekomunikasi lintas batas selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal dengan memperhatikan kesepakatan bilateral. 

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan  Langsung Jarak Jauh

Pasal  28

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh wajib membangun dan atau menyediakan akses ke jaringan lokal melalui sentral jarak jauh antar Kabupaten atau Kota.

Pasal 29

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh merupakan penyelenggara jaringan yang menghubungkan antar penyelenggara jaringan tetap lokal;

Pasal 30

Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat menyelenggarakan sirkit sewa.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Sambungan Internasional

Pasal  31

(1)	Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus membangun sentral gerbang internasional (SGI).

(2)	Setiap penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional harus menghubungkan secara langsung sentral gerbang internasional yang dimilikinya.

Pasal 32

Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyelenggarakan sirkit sewa dengan cakupan internasional.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup 
Pasal 33

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup merupakan penyelenggaraan jaringan yang membangun dan atau menyediakan jaringan untuk disewakan.

Pasal 34

Penyelenggara jaringan tetap tertutup yang menyewakan jaringan kepada penyelenggara telekomunikasi khusus dan atau pengguna untuk keperluan sendiri (closed user group) dilarang menyambungkan jaringan yang disewakan ke jaringan lainnya.

Pasal 35

Penyelenggaraan jaringan tetap tertutup mempunyai cakupan nasional dan dapat disambungkan ke jaringan telekomunikasi internasional.

Pasal 36

(1)	Penyelenggara jaringan tetap tertutup asing apabila menyelenggarakan jaringan telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia wajib bekerjasama dengan badan hukum Indonesia.

(2)	Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JARINGAN BERGERAK 

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Terestrial

Pasal  37

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial harus membangun dan atau  menyediakan jaringan bergerak terestrial.

Pasal  38

Penyelenggara jaringan bergerak terestrial meliputi:

a.	penyelenggaraan radio konvensional; 
b.	penyelenggaraan radio trunking;
c.	penyelenggaraan radio panggil untuk umum (RPUU);
d.	penyelenggaraan multimedia tanpa kabel (wireless multimedia).

Pasal 39

Tata cara penyelenggaraan radio konvensional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38  huruf a diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 40

Penyelenggara radio trunking menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk keperluan komunikasi kelompok.

Pasal 41

(1) 	Penyelenggaraan radio trunking diselenggarakan dengan cakupan:

a.	kabupaten atau kota 
b.	beberapa kabupaten dan kota

(2) 	Jaringan radio trunking dengan cakupan beberapa kabupaten dan kota dapat tidak tersambung antara  satu dan lainnya. 

Pasal 42

(1)	Jaringan radio trunking dapat disambungkan ke jaringan lainnya.
 
(2)	Pelaksanaan penyambungan ke jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti ketentuan teknis dalam rencana dasar teknis.

Pasal 43

(1)	Jaringan radio trunking terdiri atas stasiun radio tetap dan terminal radio trunking
(2)	Stasiun radio tetap dapat terdiri atas:

a.	stasiun induk 
b.	pusat penyambungan
c.	fasilitas transmisi
d.	sarana penunjang

(3)	Stasiun radio tetap mempunyai daya pancar setinggi-tingginya 100 watt.

Pasal 44

(1)	Penyelenggaraan radio trunking harus menggunakan kanal frekuensi radio dengan sistem 12,5 KHz atau 25 KHz. 

(2)	Jumlah pelanggan untuk satu kanal frekuensi radio dengan sistem 12,5 KHz sekurang-kurangnya 40 pelanggan.

(3)	Jumlah pelanggan untuk satu kanal frekuensi radio dengan sistem 25 KHz sekurang-kurangnya 100 pelanggan.

(4)	Dalam hal terjadi perubahan teknologi, sistem kanal dan jumlah pelanggan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 45

Penyelenggara radio trunking wajib menyediakan terminal radio trunking bagi pelanggannya. 

Pasal 46

Pelanggan radio trunking dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara radio trunking.

Pasal 47

Penyelenggara  RPUU menyelenggarakan jasa nilai tambah teleponi melalui perangkat RPUU.

Pasal 48

(1) 	Penyelenggaraan RPUU diselenggarakan dengan cakupan:

a.	kabupaten atau Kota 
b.	beberapa kabupaten dan kota

(2) 	Jaringan RPUU dengan cakupan beberapa Kabupaten dan Kota dapat tidak tersambung antara  satu dan lainnya. 

Pasal 49

Penyelenggara RPUU wajib:

a.	menyediakan pesawat penerima yang berfungsi dengan baik untuk digunakan oleh pelanggan.

b.	menyampaikan pesan atau panggilan kepada pelanggan yang berhak

c.	menjamin keamanan pesan atau berita.

Pasal 50

Pelanggan RPUU dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara RPUU.

Pasal 51

Penyelenggara multimedia tanpa kabel (wireless multimedia) menyelenggarakan jasa multimedia melalui jaringan radio yang dimilikinya.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler

Pasal 52

Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

Pasal 53

(1)	Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar.

Pasal  54

Penyelenggara jaringan bergerak seluler dibedakan dalam:

a.	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi;

b.	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional.

Pasal 55

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler menghubungkan  di semua kota dalam propinsi.

(2)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan nasional wajib membangun dan atau menyediakan jaringan bergerak seluler di semua kota  dalam wilayah nasional.

(3)	Cakupan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)  dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 56

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi wajib melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi lainnya yang memiliki sistem yang sama.

(2)	Pelaksanaan jelajah (roaming) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang tertuang dalam perjanjian tertulis.
(3)	Penyelenggara jaringan bergerak seluler dapat melaksanakan jelajah (roaming) internasional.

(4)	Pelaksanaan jelajah (roaming) internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler negara lainnya.

Pasal 57

(1)	Penyelenggara jaringan seluler dapat melaksanakan jelajah dengan penyelenggara jaringan bergerak seluler lainnya yang mempunyai wilayah penyelenggaraan yang sama.

(2)	Perjanjian jelajah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Pasal 58

Penyelenggara jaringan bergerak seluler wajib mempunyai layanan standar sekurang-kurangnya :

a.	perpindahan antar sel otomatis (hand over);
b.	jelajah otomatis;
c.	fasilitas pengamanan dari kecurangan (anti fraud facility);
d.	fasilitas penghitung rincian percakapan (detail billing);
e.	fasilitas untuk interkoneksi; dan
f.	fasilitas supervisi dan kontrol.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Satelit

Pasal 59

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib dan atau  menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang dan jaringan penghubung.

(2)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat menggunakan satelit asing.

Pasal 60

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit global apabila menyelenggarakan jaringan dan atau jasa telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia wajib bekerjasama dengan badan hukum Indonesia.

(2)	Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi dan landing right.

Pasal 61

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak satelit wajib menyelenggarakan  jasa teleponi dasar.

(2)	Dalam hal jaringan bergerak satelit dirancang khusus untuk keperluan  penyelenggaraan multimedia tidak diwajibkan menyelenggarakan jasa teleponi dasar.

Pasal 62

(1)	Dalam menyelenggarakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) penyelenggara jaringan bergerak satelit dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(2)	Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar wajib mengikuti ketentuan yang berlaku untuk penyelenggara jasa teleponi dasar

Pasal 63

(1)	Terminal bergerak yang digunakan untuk penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 disediakan  oleh agen atau oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit yang bersangkutan.

(2)	Agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan nasional yang ditunjuk oleh pabrikan terminal.

BAB V

TATA CARA PERIZINAN
Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 64

(1)	Menteri menetapkan jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang sifatnya terbatas.

(2)	Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan satu kali setiap tahun.

(3)	Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan sumber daya dan kondisi pasar.  

Pasal  65

(1)	Menteri mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal cakupan nasional, jaringan tetap sambungan jarak jauh, jaringan tetap sambungan internasional dan jaringan bergerak.

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar nasional.

Pasal 66

(1)	Berdasarkan ketetapan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Bupati atau Walikota mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal di wilayah sesuai kewenangannya.

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar yang beredar di lokal setempat. 

Pasal 67

Pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi sekurang-kurangnya memuat :

a.	jenis penyelenggaraan;

b.	jumlah penyelenggara;

c.	lokasi dan cakupan penyelenggaraan;

d.	persyaratan dan tata cara permohonan izin;

e.	tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;

f.	biaya-biaya yang harus dibayar antara lain  biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank;

g.	kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 68

(1)	Setiap calon penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Menteri, Bupati atau Walikota sesuai  dengan lingkup cakupan penyelenggaraannya.

(2)	Permohonan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
       
a.	akte pendirian perusahaan;
b.	pengesyahan pendirian perusahaan 
c.	rencana usaha;
d.	profile perusahaan;
e.	nomor pokok wajib pajak;
f.	rencana kerja;
g.	struktur permodalan perusahaan;
h.	data teknis dan konfigurasi jaringan;
i.	kesanggupan menggunakan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis;
j.	kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar;
k.	bukti jaminan bank.
l.	Pengisian permohonan penetapan frekuensi radio dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bagi penyelenggaraan jaringan  telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio dan atau orbit satelit. 

Pasal 69

(1)	Menteri, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya masing-masing membentuk Tim seleksi untuk melakukan seleksi permohonan izin.

(2)	Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi.

(3)	Tim seleksi melaksanakan tugas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ketetapan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara.

(4)	Penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan hasil seleksi dari Tim seleksi dan diberitahukan kepada pemohon/peserta seleksi.

Bagian kedua

Tata cara evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi

Pasal 70

(1)	Untuk izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap tertutup yang tidak menggunakan transmisi frekuensi radio dilakukan melalui proses evaluasi.

(2)	Pemohon dapat mengajukan izin penyelenggaraan jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri tanpa pengumuman dari Menteri.

(3)	Evaluasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 71

Permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) terdiri atas: 

a.	profile perusahaan;
b.	rencana usaha (bisnis plan);
c.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;
d.	rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
e.	struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
f.	kemampuan tentang pengembangan insfratruktur 
g.	pernyataan bahwa data teknis, alat, perangkat dan sarana atau fasilitas telekomunikasi yang akan diadakan sesuai dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hirarki jaringan telekomunikasi berdasarkan perencanaan dasar teknis;
h.	akta pendirian perusahaan;
i.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
j.	pengesahan pendirian perusahaan;

Pasal 72

Evaluasi terhadap permohonan penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.  

Bagian Ketiga 

Tata cara Perizinan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi

Pasal 73

(1)	Bupati atau walikota menerbitkan izin prinsip dan izin penyelenggaraan jaringan telekomuikasi untuk:

a.	Jaringan tetap lokal dengan cakupan Kabupaten atau Kota; 

b.	Jaringan radio untuk radio trunking dengan cakupan kabupaten atau Kota;

c.	Jaringan radio untuk RPUU dengan cakupan Kabupaten atau Kota

(2)	Menteri menerbitkan Izin prinsip dan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3)	Menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 74

(1)	Izin prinsip penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) atau berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).  
(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku selama-lamanya 1 (satu) tahun. 

(3)	Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya izin prinsip, pemegang izin prinsip tidak melakukan persiapan pembangunan dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan batal;

Pasal 75

Pemegang Izin prinsip dilarang merubah susunan kepemilikan saham perusahaan pemegang izin prinsip.

Pasal 76

(1)	Izin prinsip dapat diperpanjang apabila pemegang izin prinsip telah melakukan sebagian pembangunan sarana dan prasarana untuk penyediaan  jaringan telekomunikasi.

(2)	Izin prinsip dicabut apabila pemegang izin prinsip:

a.	tidak melakukan persiapan pembangunan;

b.	tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin prinsip berakhir; atau 

c.	izin prinsip dipindahtangankan. 

(3)	Pencabutan izin prinsip diberitahukan secara tertulis. 

Pasal 77

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(2)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.

Pasal 78

(1)	Izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

(2)	Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya  mencakup:

a.	cakupan jaringan;
b.	kapasitas jaringan;
c.	kinerja operasi 
d.	jumlah pelanggan 
e.	jumlah dan komposisi sumber daya manusia;

(3)	Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan, terhadap pemegang izin penyelenggaraan dikenakan sanksi administrasi.

BAB VI

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 79

(1)	Pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 yang telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, wajib mengajukan permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal untuk cakupan nasional atau Bupati untuk cakupan kabupaten atau Walikota untuk cakupan kota.

(2)	Permohonan uji laik operasi harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data sumber daya manusia;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi; dan
f.	lokasi sesuai dengan izin prinsip.

Pasal 80

(1)	Persiapan uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(2)	Dalam hal persiapan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima,  pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi.  

Pasal 81

(1)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(2)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi.

Pasal 82

(1)	Lembaga atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi.

(2)	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota.

Pasal 83

(1)	Apabila hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemegang izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  
Pasal 84

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) masih dinyatakan tidak laik operasi,  pemegang izin prinsip harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi.

Pasal 85

(1)	Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

(2)	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 86

Pemegang izin prinsip yang telah menerima surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Menteri, Bupati atau Walikota.  

Pasal 87

(1)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat wajib mengajukan permohonan uji laik operasi dengan melampirkan izin penyelenggaran jaringan telekomunikasi.

(2)	Pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83.

Pasal 	88

(1)	Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dinyatakan laik operasi Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

(2)	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 89

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang telah mendapatkan surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), dapat mengoperasikan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat.

BAB VII

T A R I F

Pasal 90

Jenis tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :
 
a.	tarif sewa jaringan;
b.	biaya interkoneksi.

Pasal 91

Struktur tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi terdiri atas :

c.	biaya akses;
d.	biaya pemakaian;
e.	biaya kontribusi kewajiban pelayanan universal.

Pasal 92

(1)	Besaran tarif jaringan telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi berdasarkan formula tarif.

(2)	Formula tarif dan tata cara perhitungan tarif jaringan telekomunikasi ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal  93

(1)	Penyelenggara jaringan telekomunikasi harus melaporkan rencana penetapan atau perubahan tarif jaringan telekomunikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini. 

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Dengan berlakunya Keputusan ini penyelenggara telekomunikasi yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Dengan berlakunya keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan keputusan ini.

Dengan berlakunya keputusan ini maka:

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.45/PT.102/MPPT-1991 tentang Penetapan Pulau Batam sebagai Sentral Gerbang Internasional Telekomunikasi;

b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.111/PT.106/MPPT-1991 tentang Penggunaan Transponder Palapa;

c.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.75/PT.102/MPPT-1993 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Antar Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi;

e.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.76/PT.102/MPPT-1993 tentang Komunikasi Lintas Batas;

f.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.22/PB.301/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

g.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi nomor KM.115/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Global Melalui Satelit (GMPCS);

h.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor SK.8/PT.303/PHB-1998 tentang Pembagian Pendapatan Kerjasama Operasi Telepon Umum Kartu (TUK) Atas Panggilan Dari Telepon Umum Kartu Ke Sistem Telekomunikasi Bergerak Seluler (STBS); 

dinyatakan  tidak berlaku.

Pasal 97

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di   	: 	JAKARTA
						Pada tanggal		:

						     MENTERI PERHUBUNGAN DAN
     TELEKOMUNIKASI		

							AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5.	Menteri Luar Negeri;
6.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7.	Menteri Pertahanan;
8.	Panglima TNI;
9.	Sekretaris Negara;
10.	KAPOLRI;
11.	Gubernur Bank Indonesia;
12.	Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
13.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
14.	Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.