R-10

R A N C A N G A N

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
DAN TELEKOMUNIKASI

                     NOMOR : KM ……. TAHUN 2000

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang	:	a.	bahwa dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan  jasa telekomunikasi;

                         b. 	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai  penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi; 

Mengingat 	:	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun  2000  Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara           Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan  Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 	: 	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG PENYELENGGARAAN  JASA  TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM
 
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

3.	Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

4.	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

5.	Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;

6.	Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;

7.	Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
8.	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

9.	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

10.	Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus;

11.	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon, telegrap, teleks dan faksimil;  

12.	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi adalah penyelenggaraan jasa yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain jasa teleponi melalui jaringan pintar (IN), kartu panggil (calling card), jasa-jasa dengan teknologi interaktif voice response dan radio panggil untuk umum;

13.	Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk didalamnya antara lain penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses internet dan jasa aplikasi multimedia pita lebar;

14.	Uji laik operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh Lembaga yang telah akreditasi atau Tim yang kaitannya dengan pembangunan sarana dan prasarana jaringan dan jasa telekomunikasi, proses pengujian sistem yang dilaksanakan secara teknis dan operasional;

15.	Lembaga uji laik operasi adalah lembaga yang berwenang melakukan uji laik operasi dan telah mendapatkan akreditasi;

16.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;

17.	Kewajiban pelayanan universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

18.	Rencana Dasar Teknis adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan menyediakan jaringan telekomunikasi sehingga menjamin ketersambungan satu jaringan ke jaringan lainnya;

19.	Jasa Multimedia berbasis Internet Protocol adalah jasa telekomunikasi yang dapat menyalurkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan atau gabungan tulisan, gambar dan suara dengan  menggunakan Protokol Internet (Internet Protocol) yang menghubungkan simpul-simpul akses informasi yang tersebar secara global;

20.	Jasa Multimedia berbasis bukan Internet Protocol adalah jasa telekomunikasi yang dapat menyalurkan informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara, dan atau gabungan tulisan, gambar dan suara dengan menggunakan selain Protokol Internet (Internet Protocol);

21.	Nomor IP (atau alamat IP) adalah nomor identifikasi unik (di seluruh dunia) yang terdapat dalam sebuah perangkat yang terhubung ke jaringan Internet. Nomor ini digunakan dalam menentukan jalur pengiriman informasi (routing) dari dan ke perangkat tersebut;

22.	Nama Domain adalah nama yang digunakan oleh suatu badan (swasta maupun pemerintah) ataupun perorangan sebagai identitasnya yang unik di Internet;

23.	Perangkat akses adalah  perangkat yang merupakan bagian dan disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk keperluan  penyambungan jasa telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh pelanggan;

24.	Perangkat terminal pelanggan adalah  perangkat/terminal yang berada di lokasi pelanggan dan disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi untuk keperluan bertelekomunikasi;

25.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya             di bidang telekomunikasi;

26.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

27.	Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten;

28.	Walikota adalah Kepala Daerah Kota.

BAB II

PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 2

(1)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas jenis:

a.	penyelenggaraan jasa teleponi dasar;
b.	penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi;
c.	penyelenggaraan jasa multimedia.

(2)	Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan  huruf c dapat dilakukan secara jual kembali.

Pasal 3

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan oleh :

(1)	Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
(2)	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
(3)	Badan Usaha Milik Swasta (BUMS); atau
(4)	Koperasi. 

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mendapat izin.

Pasal 5

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

(2)	Penyelenggara jasa telekomunikasi dalam menggunakan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis.

Pasal 6

(1)	Dalam hal tidak tersedia jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), penyelenggara jasa telekomunikasi dapat membangun jaringan telekomunikasi.  

(2)	Jaringan telekomunikasi yang dibangun oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang disewakan kepada pihak lain.

Pasal 7

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib :

a)	menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jasa telekomunikasi;

b)	memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jasa telekomunikasi.

c)	membuat ketentuan dan syarat-syarat berlangganan jasa telekomunikasi;

d)	mengumumkan secara terbuka kemungkinan pemenuhan berlangganan jasa telekomunikasi

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 9

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memenuhi standar pelayanan jasa telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.  

Pasal 10

Alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal.

Pasal 11

Perangkat akses dan perangkat terminal dalam berlangganan jasa telekomunikasi dapat disediakan oleh pelanggan jasa telekomunikasi.

Pasal 12

(1)	Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi wajib membayar biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

(2)	Tata cara pembayaran biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

a)	Setiap penyelenggara  jasa  telekomunikasi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kewajiban pelayanan universal.

b)	Bentuk dan tata cara kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam keputusan tersendiri.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 14

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a  merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas.

Pasal 15

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh :

(4)	penyelenggara jaringan tetap lokal, 
(5)	penyelenggara jaringan bergerak seluler;
(6)	penyelenggara jaringan bergerak satelit; atau
(7)	penyelenggara radio trunking; 

(8)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar dapat diselenggarakan oleh selain penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan menyewa jaringan kepada penyelenggara jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan huruf c.

(9)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) wajib mendapat izin. 

Pasal 16

Penyelenggaraan jasa teleponi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)  huruf a terdiri atas  jasa :

a)	telepon;
b)	faksimil;
c)	teleks;
d)	telegrap.

Pasal 17

(1)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dapat mencakup wilayah nasional, kabupaten atau kota;

(2)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat mencakup wilayah nasional, propinsi atau beberapa propinsi; 

(3)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mencakup wilayah nasional.

(4)	Penyelenggaraan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara radio trunking sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d mencakup wilayah kabupaten atau kota atau beberapa kabupaten dan kota.

Pasal 18

e)	Penyelenggara jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal wajib melaksanakan pelayanan telepon umum koin.

f)	Pelayanan telepon umum koin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 1% dari kapasitas pelayanan. 

Pasal 19

i.	Untuk berlangganan jasa teleponi dasar yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan tetap lokal, pelanggan wajib menyediakan instalasi kabel rumah atau gedung (IKR/G).

ii.	IKR/G sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh instalatur yang telah memiliki sertifikat.

iii.	Tata cara pelaksanaan IKR/G oleh instalatur yang telah memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan  jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi dasar wajib memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

g)	Dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar, penyelenggara jasa teleponi dasar dapat melaksanakan fasilitas layanan tambahan.

h)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat menerapkan biaya tambahan penggunaan fasilitas layanan tambahan yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara.

i)	Fasilitas layanan tambahan diberikan atas permintaan pelanggan.

Pasal 22

Fasilitas layanan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)  dapat berupa :

(10)	reverse charging;
(11)	multi call address;
(12)	abbreviated dialling;
(13)	special dialling fasilities;
(14)	voice and text mail box;
(15)	short message services (SMS).

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Pasal 23

(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas jenis jasa :

a)	panggilan premium;
b)	kartu panggil;
c)	telepon umum kartu;
d)	nomor telepon maya (virtual private phone number);
e)	rekaman telepon untuk umum;
f)	store and forward;
g)	pusat layanan informasi (call centre);
 
(1)	Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 24

Penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) merupakan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat tidak terbatas.

Pasal 25

Penyelenggaraan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a diselenggarakan dalam cakupan wilayah nasional.

Pasal 26

(16)	Dalam menyelenggarakan jasa panggilan premium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a digunakan kode akses. 

(17)	Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 27

Pelanggan jasa teleponi dasar berhak mendapatkan fasilitas pemblokiran kode akses jasa panggilan premium.

Pasal 28

Penyelenggara jasa panggilan premium wajib :

a)	mengumumkan secara terbuka besaran biaya penggunaan jasa panggilan premium;

b)	memberitahukan besaran biaya yang akan dikenakan kepada pelanggan pada saat panggilan terhubung dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 29

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa panggilan premium. 

Pasal 30

Penyelenggaraan jasa kartu panggil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam cakupan wilayah kabupaten atau kota , beberapa kabupaten dan atau kota, atau nasional.

Pasal 31

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 digunakan kode akses. 
 
(2)	Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 32

(18)	Penyelenggara jasa kartu panggil wajib mencantumkan besaran biaya pada kartu panggil prabayar.

(19)	Biaya penggunaan jasa kartu  panggil ditetapkan dengan pembulatan pada akhir percakapan selama-lamanya 60 (enam puluh) detik.

Pasal 33

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa kartu panggil. 

Pasal 34

Penyelenggaraan jasa telepon umum kartu selain diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diselenggarakan oleh perseorangan.

Pasal 35
	
Penyelenggaraan jasa telepon umum kartu terdiri atas :

a)	telepon umum kartu iso magnetik;
b)	telepon umum kartu chip;
c)	telepon umum kartu kredit.

Pasal 36

Penyelenggaraan jasa telepon umum kartu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diselenggarakan dalam cakupan wilayah kabupaten atau kota, beberapa kabupaten dan atau kota, atau nasional.

Pasal 37

i.	Pencetakan kartu kartu iso magnetik dan kartu chip dilaksanakan oleh instansi atau lembaga yang ditunjuk penyelenggara jasa teleponi dasar .
 
ii.	Pengisian (encoded) kartu iso magnetik dan kartu chip dilakukan oleh lembaga yang berwenang mencetak uang dan atau surat berharga, bekerjasama dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

iii.	Pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisi :

1.	identitas kartu;
2.	nilai kandungan pulsa

Pasal 38

Penyelenggaraan jasa nomor telepon maya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d  diselenggarakan dalam cakupan wilayah kabupaten atau kota, beberapa kabupaten dan atau kota, atau nasional.

Pasal 39

(1)	Dalam menyelenggarakan jasa nomor telepon maya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d digunakan kode akses. 

(2)	Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 40

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa nomor telepon maya. 

Pasal 41

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e meliputi :

a. 	sistem terintegrasi yaitu sebagian perangkat lunaknya yang tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

b.	sistem tidak terintegrasi yaitu perangkat lunaknya tidak tergabung dengan perangkat lunak sentral telepon.

Pasal 42

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum dengan sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dapat dilaksanakan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar sebagai layanan tambahan.

Pasal 43

Penyelenggaraan jasa rekaman telepon untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan cakupan kabupaten atau kota.

Pasal 44

Penyelenggaraan jasa store and forward sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f diselenggarakan dalam cakupan wilayah kabupaten atau kota, beberapa kabupaten dan atau kota, atau nasional.

Pasal 45

Penyelenggara jasa teleponi dasar dilarang menyelenggarakan jasa store and forward. 
Pasal 46

Penyelenggaraan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g diselenggarakan dalam cakupan wilayah nasional.
 
Pasal 47

(20)	Dalam menyelenggarakan jasa pusat layanan informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) huruf g digunakan kode akses;

(21)	Dalam hal penyelenggaraan jasa  pusat layanan informasi tidak menggunakan kode akses, tidak diperlukan izin.

(22)	Kode akses sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 48

Akses ke pusat layanan informasi dikenakan biaya sebesar tarif pulsa lokal

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Pasal 49

(1)	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c  terdiri atas :

a.	penyelenggaraan jasa multimedia berbasis bukan internet protokol (non IP).
b.	penyelenggaraan jasa multimedia berbasis internet protokol (IP);

(2)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis bukan internet protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan jasa aplikasi multimedia pita lebar.

(3)	Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis internet protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :

(23)	jasa akses internet (internet service provider); 
b.  jasa interkoneksi internet (NAP dan internet exchange).
a)	jasa internet teleponi untuk keperluan publik;
b)	jasa wireless access protocol (WAP);
c)	jasa internet virtual private network (IVPN);
d)	jasa portal;
e)	jasa small office	home office (SOHO);
f)	jasa transaksi on-line;

(4)	Penyelenggaraan jasa multimedia selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 50

Penyelenggaraan jasa akses internet (internet service provider) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49  ayat (3) huruf a merupakan penyelenggaraan jasa akses internet ke publik. 

Pasal 51

Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP dan internet exchange) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b merupakan penyelenggaraan jasa akses untuk dan antar penyelenggara jasa akses internet.

Pasal 52

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan penyelenggaraan internet teleponi yang bersifat komersial dan dihubungkan ke jaringan telekomunikasi publik (PSTN).

Pasal 53

(24)	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, e, f, g dan huruf h tidak memerlukan izin;

(25)	Penyelenggara jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 54

Penyelenggaraan jasa multimedia yang bersifat terbatas meliputi :

(26)	Jasa multimedia yang menggunakan transmisi frekuensi radio;
(27)	Jasa multimedia yang menggunakan kode akses;
(28)	Jasa multimedia internet teleponi yang dihubungkan ke jaringan telekomunikasi untuk umum (PSTN). 

Pasal 55

Penyelenggaraan jasa multimedia yang  bersifat tidak dibatasi meliputi :

a)	Jasa aplikasi broadband multimedia;
b)	Jasa akses internet (ISP);
c)	Jasa interkoneksi internet (NAP dan internet exchange).

Pasal 56

Penyelenggaraan isi (content)  dalam penyelenggaraan jasa multimedia tidak memerlukan izin.  

Pasal 57 

Penyelenggara jasa multimedia wajib memenuhi kualitas standar pelayanan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 58

(29)	Penyelenggara jasa multimedia wajib menyediakan fasilitas jasa multimedia untuk menjamin pelayanan jasa multimedia.

(30)	Dalam menyediakan fasilitas jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelenggara jasa multimedia wajib mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis yang diatur dalam keputusan tersendiri.

Pasal 59

Penyelenggaraan jasa aplikasi multimedia pita lebar diselenggarakan dengan cakupan nasional, kabupaten atau kota.

Pasal 60

(31)	Pengguna jasa aplikasi multimedia pita lebar dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara jasa aplikasi multimedia pita lebar.

(32)	Penetapan biaya penggunaan jasa multimedia pita lebar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara terbuka.

Pasal 61

Penyelenggaraan jasa akses internet diselenggarakan dengan cakupan nasional, kabupaten atau kota.
Pasal 62

Pengguna jasa akses internet dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan oleh penyelenggara jasa akses internet.

Pasal 63

Penyelenggara jasa akses internet wajib membantu pihak berwenang memberikan informasi sesuai ketentuan yang berlaku berkaitan dengan tindakan melawan hukum melalui fasilitas penyelenggaraan jasa akses internet.

Pasal 64

Pengelolaan domain internet dan nomor IP dilakukan berdasarkan kesepakatan internasional.

Pasal 65

(1)	Direktur Jenderal mengesahkan PDTT-ID.

(2)	PDTT-ID adalah lembaga yang mandiri.

(3)	Biaya pengelolaan domain ditanggung bersama oleh pemegang domain 

Pasal 66

(33)	PDTT-ID wajib membuat ketentuan dan tata cara pengelolaan domain 

(34)	Ketentuan, tata cara dan informasi domain internet harus dapat diakses secara terbuka.

Pasal 67

(35)	Direktur Jenderal mengesahkan pengelola nomor IP.

(36)	Pengelola nomor IP adalah lembaga yang mandiri.
 
(37)	Biaya pengelolaan nomor IP ditanggung bersama oleh pemegang    nomor IP.

Pasal 68

(38)	Pengelola nomor IP wajib membuat suatu mekanisme pengelolaan  nomor IP.
 
(39)	Ketentuan, tata cara dan informasi nomor IP dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Pasal 69

Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49  ayat (3) huruf c diselenggarakan dengan cakupan nasional, kabupaten atau kota.

Pasal   70

(40)	Penetapan tarif penggunaan jasa multimedia ditetapkan oleh penyelenggara jasa multimedia.

(41)	Perhitungan dan penetapan besaran tarif jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA JUAL KEMBALI JASA TELEKOMUNIKASI 

Pasal 71

(42)	Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

a. Warung telekomunikasi;
b. Warung internet.

(43)	Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 71a

Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa telekomunikasi tidak memerlukan izin.

Pasal 72

i.	Warung telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a adalah penyelenggaraan jasa jual kembali jasa teleponi dasar.
 
ii.	Warung telekomunikasi selain menyelenggarakan jasa jual kembali jasa telekomunikasi dasar  dapat menyelenggarakan jasa jual kembali jasa multimedia.

Pasal 73

Warung telekomunikasi dibedakan atas :

(44)	warung telekomunikasi perintis;
(45)	warung telekomunikasi bisnis.

Pasal 74

a)	Warung telekomunikasi perintis diselenggarakan di wilayah kewajiban pelayanan universal oleh badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan.

b)	Warung telekomunikasi perintis dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar mengikuti ketentuan tarif dan pelayanan yang berlaku bagi penyelenggara jasa teleponi dasar.

c)	Warung telekomunikasi perintis diselenggarakan atas dasar perjanjian kerja sama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.

d)	Penyelenggara jasa teleponi dasar sebagaimana dalam ayat (3) bertanggung jawab atas kelangsungan pelayanan warung telekomunikasi perintis.

e)	Warung telekomunikasi perintis berhak mendapatkan pendapatan dari komisi.

Pasal 75

(46)	Warung telekomunikasi bisnis dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan di wilayah bukan kewajiban pelayanan universal.

(47)	Warung telekomunikasi bisnis diselenggarakan atas dasar perjanjian kerjasama (PKS) dengan penyelenggara jasa teleponi dasar.
 
(48)	Warung telekomunikasi bisnis dalam menyelenggarakan jasa teleponi dasar mengikuti ketentuan pelayanan yang berlaku bagi penyelenggara jasa teleponi dasar. 

(49)	Warung telekomunikasi bisnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  berhak mendapatkan komisi dan dapat memberlakukan tarif tambahan (surcharge) atas tarif dasar.
 
(50)	Besaran komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dengan penyelenggara teleponi dasar.

(51)	Besaran komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib diberlakukan  seragam untuk setiap warung telekomunikasi di wilayah pelayanan yang sama.

Pasal 76

Warung telekomunikasi bisnis wajib memberitahukan kepada pengguna warung telekomunikasi bisnis besarnya tarif tambahan (surcharge) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (4).

Pasal 77

Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat memberikan potongan harga atau menjual dalam bentuk paket (bulk) kepada pelaksana warung telekomunikasi bisnis.

Pasal 78

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :

a.	lingkup kerjasama;
b.	bagian pendapatan masing-masing pihak;
c.	jangka waktu;
d.	penyelesaian perselisihan;
e.	keadaan kahar (force majeure); 
f.	resiko;
g.	sanksi.

Pasal 79

Dalam hal warung telekomunikasi menyelenggarakan jasa jual kembali jasa multimedia wajib mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan warung internet.

Pasal 80

Warung internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b adalah menylenggarakan jasa jual kembali jasa multimedia.

Pasal 81

(52)	Warung internet dapat dilaksanakan oleh badan usaha swasta, koperasi atau perseorangan.

(53)	Warung internet diselenggarakan atas dasar kontrak berlangganan jasa multimedia dengan penyelenggara jasa penyedia akses internet.

(54)	Warung internet sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  dapat memberlakukan tarif tambahan (surcharge) atas tarif dasar yang berlaku.

(55)	Penyelenggara jasa penyedia akses internet dapat memberikan potongan harga atau menjual dalam bentuk paket (bulk) berdasarkan kesepakatan dengan pelaksana warung internet.

(56)	Penyelenggara jasa teleponi dasar dapat memberikan potongan harga atau menjual dalam bentuk paket (bulk) kepada pelaksana warung internet.

(57)	Kontrak berlangganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan perjanjian berlangganan antara penyelenggara jasa penyedia akses internet dengan pelaksana warung internet.

Pasal 82

Dalam hal pelaksana warung internet menyelenggarakan jasa jual kembali jasa teleponi dasar wajib mengikuti ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan warung telekomunikasi.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Instalasi

Pasal 83

(1)	Pelanggan jasa telekomunikasi dapat mengadakan sendiri perangkat akses dan perangkat terminal pelanggan jasa telekomunikasi.

(2)	Dalam hal diperlukan instalasi perangkat akses di rumah dan atau gedung harus dilaksanakan oleh instalatur yang memenuhi persyaratan dan memiliki sertifikat instalatur.

(3)	Persyaratan instalatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Direktur Jenderal.

BAB IV

TATA CARA PERIZINAN 

Bagian Pertama

Tata Cara Seleksi 

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas dilakukan melalui proses seleksi.

Pasal  85

a)	Menteri menetapkan jumlah penyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat terbatas.

b)	Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sekurang-kurangnya 1 (satu) setiap tahun.

Pasal  86

(1)	Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota mengumumkan secara terbuka peluang usaha untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sesuai kewenangannya. 

(2)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 85 ayat (1).

(3)	Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun, melalui sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar nasional atau yang beredar dilokal setempat.

Pasal 87

Pengumuman peluang usaha untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi sekurang-kurangnya memuat :

a.	jenis penyelenggaraan;

b.	jumlah penyelenggara;

c.	lokasi dan cakupan penyelenggaraan;

d.	persyaratan dan tata cara permohonan izin;

e.	tempat dan waktu pengajuan permohonan izin;

f.	biaya-biaya yang harus dibayar antara lain  biaya dokumen seleksi akhir dan uang jaminan bank;

g.	kriteria seleksi dan evaluasi untuk penetapan calon penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 88

(1)	Setiap calon penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota sesuai  dengan lingkup cakupan penyelenggaraannya.

(2)	Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
       
a.	akte pendirian perusahaan;
b.	pengesyahan pendirian perusahaan 
c.	rencana usaha;
d.	profile perusahaan;
e.	nomor pokok wajib pajak;
f.	rencana kerja;
g.	struktur permodalan perusahaan;
h.	kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar;
i.	bukti jaminan bank.

Pasal 89

(1)	Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota sesuai kewenangannya   membentuk tim seleksi untuk melakukan seleksi permohonan izin.

(2)	Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaksanakan seleksi berdasarkan kriteria seleksi yang diberitahukan secara terbuka kepada peserta seleksi.

(3)	Tim seleksi melaksanakan tugas selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak ketetapan batas akhir penerimaan permohonan calon penyelenggara.

(4)	Penetapan calon penyelenggara berdasarkan urutan hasil seleksi dari tim seleksi dan diberitahukan kepada pemohon/peserta seleksi.

Bagian kedua

Tata Cara Evaluasi 

Pasal 90

(58)	Penetapan pnyelenggara jasa telekomunikasi yang bersifat tidak terbatas dilakukan melalui evaluasi.  

(59)	Pemohon dapat mengajukan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Direktur Jenderal, Bupati atau walikota tanpa adanya pengumuman.

Pasal 91

Permohonan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) terdiri atas: 

a.	profile perusahaan;
b.	rencana usaha (bisnis plan);
c.	data teknis dan konfigurasi teknis perangkat yang akan digunakan;
d.	rencana kerja yang berkaitan dengan tahapan kegiatan;
e.	struktur permodalan, susunan direksi dan dewan komisaris;
f.	kemampuan tentang pengembangan insfratruktur 
g.	akta pendirian perusahaan;
h.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
i.	pengesahan pendirian perusahaan;

Bagian Ketiga 

Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 92

Izin prinsip dan izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan oleh :

(60)	Bupati atau Walikota untuk cakupan kabupaten atau kota; 

(61)	Direktur Jenderal untuk cakupan nasional, beberapa kabupaten dan kota.

Pasal 93

(1)	Izin prinsip penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan berdasarkan hasil seleksi atau evaluasi. 

(2)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  berlaku untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa laku selama-lamanya 6 (enam) bulan. 

Pasal 94

Pemegang izin prinsip jasa telekomunikasi dilarang melakukan perubahan komposisi kepemilikan saham perusahaan.

Pasal 95

Apabila dalam kurun waktu masa berlakunya izin prinsip, pemegang izin prinsip tidak melakukan persiapan pembangunan dan tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip maka izin prinsip dinyatakan batal.

Pasal 96

(3)	Izin prinsip dapat diperpanjang apabila pemegang izin prinsip telah melakukan sebagian pembangunan sarana dan prasarana untuk penyediaan  jasa telekomunikasi.

(4)	Izin prinsip sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  93 ayat (1) dicabut apabila pemegang izin prinsip:

(62)	tidak melakukan persiapan pembangunan;
(63)	tidak mengajukan perpanjangan izin prinsip selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin prinsip berakhir; atau 
(64)	merubah komposisi kepemilikan saham perusahaan.
 
(1)	Pencabutan izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  diberitahukan secara tertulis. 

Pasal 97

(2)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diterbitkan setelah pemegang izin prinsip dinyatakan lulus uji laik operasi dan mengajukan permohonan izin penyelenggaraan.

(3)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan izin penyelenggaraan.
Pasal 98

a)	Izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi diberikan tanpa batas waktu dan setiap 5 (lima) tahun dilakukan evaluasi.

b)	Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya  mencakup evaluasi terhadap :

c)	cakupan layanan;
d)	kapasitas layanan;
e)	kinerja operasi;
f)	jumlah pelanggan;
g)	jumlah dan komposisi sumber daya manusia.

Pasal 99

Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dinyatakan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan jasa telekomunikasi, pemegang izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN UJI LAIK OPERASI

Pasal 100

i.	Pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 yang telah melaksanakan pembangunan dan siap menyelenggarakan jasa telekomunikasi, wajib mengajukan permohonan uji laik operasi kepada Direktur Jenderal untuk cakupan nasional atau Bupati untuk cakupan kabupaten atau walikota untuk cakupan kota.

ii.	Permohonan uji laik operasi harus diajukan secara tertulis dengan melampirkan :

a.	izin prinsip;
b.	struktur organisasi;
c.	data sumber daya manusia;
d.	spesifikasi teknis perangkat telekomunikasi yang telah  dibangun;
e.	daftar perangkat telekomunikasi; dan
f.	lokasi sesuai dengan izin prinsip.

Pasal 101

(65)	Persiapan uji laik operasi harus dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima.

(66)	Dalam hal persiapan uji laik operasi tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan uji laik operasi diterima,  pemegang izin prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 berhak mendapatkan surat keterangan laik operasi.  
 
Pasal 102

(67)	Pelaksanaan uji laik operasi dilaksanakan oleh lembaga uji laik operasi yang telah mendapatkan akreditasi dari lembaga yang berwenang.

(68)	Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota dapat membentuk tim uji laik operasi.

Pasal 103

i.	Lembaga atau tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dalam waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja harus menyelesaikan evaluasi hasil pelaksanaan uji laik operasi.

ii.	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota.

Pasal 104

(1)	Apabila hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sarana dan prasarana jasa telekomunikasi dinyatakan tidak laik operasi, pemegang izin prinsip diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

(2)	Dalam hal kesempatan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dinyatakan belum laik operasi, pemegang izin prinsip diberikan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

(3)	Kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.  

Pasal 105

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi terhadap perbaikan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) masih dinyatakan tidak laik operasi,  pemegang izin prinsip harus merubah atau mengganti sistem, sarana dan prasarana jasa telekomunikasi.

Pasal 106

b)	Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan laik operasi  berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2)  Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

c)	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 107

Pemegang izin prinsip yang telah menerima surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) berhak mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kepada Menteri, Bupati atau Walikota.  

Pasal 108

(69)	Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melaksanakan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat wajib mengajukan permohonan uji laik operasi dengan melampirkan izin penyelenggaran jasa telekomunikmasi.

(70)	Pelaksanaan uji laik operasi  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 dan Pasal 104.

Pasal 109

i.	Dalam hal sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dinyatakan laik operasi Direktur Jenderal, Bupati atau Walikota menerbitkan surat keterangan laik operasi.

ii.	Surat keterangan laik operasi diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi  pelaksanaan uji laik operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Pasal 110

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah mendapatkan surat keterangan laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), dapat mengoperasikan penambahan kapasitas, pengembangan atau perluasan lokasi atau realokasi perangkat.

Pasal 111

Pemegang izin prinsip penyelenggaraan jasa teleponi dasar  atau pemegang izin prinsip penyelenggaraan jasa multimedia yang membangun sendiri jaringannya dalam mengajukan permohonan uji laik operasi selain melampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) juga harus melampirkan :

a.	diagram instalasi jaringan telekomunikasi yang telah dibangun;
b.	spesifikasi teknis jaringan telekomunikasi yang telah dibangun.

BAB V 

T A R I F

Pasal 112

(1)	Tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan tetap terdiri atas jenis tarif : 

b)	jasa teleponi dasar sambungan lokal, sambungan langsung jarak jauh (SLJJ), sambungan langsung internasional (SLI);
c)	jasa nilai tambah telepon
d)	jasa multimedia.

(2)	Tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak terdiri atas jenis tarif :

e)	air time;
f)	jelajah;
g)	jasa multimedia.

Pasal 113

Struktur tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri atas :

a.	biaya aktifasi;
b.	biaya berlangganan bulanan;
c.	biaya penggunaan;
d.	biaya fasilitas tambahan.

Pasal 114

h)	Besaran tarif jasa teleponi dasar ditetapkan oleh penyelenggara jasa teleponi dasar berdasarkan formula tarif.

i)	Formula tarif dan tata cara perhitungan tarif jasa teleponi dasar ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Pasal 115

(1)	Tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia diteetapkan oleh penyelengara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia.

(2)	Besaran tarif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan biaya dengan perhitungan yang transparan.

Pasal 116

(1)	Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi dan penyelenggara jasa multimedia wajib melaporkan rencana penetapan atau perubahan tarif jasa nilai tambah teleponi dan tarif jasa multimedia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diberlakukan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan cara perhitungan dan data pendukung yang digunakan dalam menetapkan perubahan besaran tarif.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 117

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

Dengan berlakunya Keputusan ini, penyelenggara jasa telekomunikasi yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.   

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 119

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 120

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

a.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM.39/KS.002/MPPT-91 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Telekomunikasi Dasar;

b.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.116/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Bukan Dasar; 

c.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

d.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.115/PT.102/MPPT-92 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Global Melelui Satelit  (GMPCS);

e.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM.33/PT.102/MPPT-92 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.259/PT.102/MPPT-91 tentang Penyelenggaraan Jasa Radio Panggil;

f.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.74/PT.102/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Satelit;

g.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.75/PT.102/MPPT-93 tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
  
h.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.101/PT.103/MPPT-93 tentang Penyelenggaraan Jasa Sambungan Telepon Bergerak Seluler; 

i.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.114/PT.102/MPPT- 93 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;

j.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.37/PB.103/MPPT-94 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Bergerak Satelit di Darat Imarsat di Indonesia;

k.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.6/PT.102/MPPT-95 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar Internasional;

l.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor  KM. 60/PT.102/MPPT-95 tentang Penegasan Hak Eksklusif Kepada Badan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Dalam Negeri jo Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1999;

m.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor    KM.104/PT. 303/MPPT-96 tentang Penyelenggaraan Telepon Umum;

n.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor   KM.87/PT.102/MPPT-97 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Internasional di Indonesia Oleh Operator Satelit Luar Negeri;

o.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 68 Tahun 1998 tentang Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

p.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor  KM. 78 Tahun 1998 tentang Pembagian Pendapatan/Komisi atas Penyelenggaraan Jasa Warung Telekomunikasi;

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  :       Jakarta
Pada tanggal  :                    2000

    MENTERI PERHUBUNGAN
      DAN TELEKOMUNIKASI

    							       AGUM GUMELAR, M.Sc.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3.	Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan;
4.	Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
5.	Menteri Luar Negeri;
6.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
7.	Menteri Pertahanan;
8.	Panglima TNI;
9.	Sekretaris Negara;
10.	KAPOLRI;
11.	Gubernur Bank Indonesia;
12.	Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
13.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi;
14.	Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.