RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR.........TAHUN..........

TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS 
ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :		a.	bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000
tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi telah diatur ketentuan mengenai persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;

a.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a perlu diatur persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan. 

Mengingat	:  	1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi  (Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 107, dan  Tambahan Lembaran Negara nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi dan Orbit Satelit (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 108, dan Tambahan Lembaran Negara nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000;
MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. 	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektronik lainnya;

2. 	Alat telekomunikasi adalah setiap alat dan atau perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

3. 	Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;

4. 	Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kesehatan, keselamatan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;

5. 	Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari lembaga yang berwenang, dan berlaku secara nasional di Indonesia;

6. 	Panitia Teknis adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Direktur Jenderal dan bertugas untuk merumuskan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;

7. 	Persyaratan teknis adalah spesifikasi teknis setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;

8. 	Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan standardisasi di bidang telekomunikasi;

9. 	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

RUANG LINGKUP
PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 2

a.	Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dilaksanakan melalui perumusan dan penetapan;

b.	Perumusan dan penetapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Standardisasi Nasional.

Pasal 3

a.	Setiap alat dan perangkat telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan teknis;

b.	Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi merupakan acuan bagi :
a.	Produk industri dalam negeri;
b.	Produk impor;
c.	Keperluan pengujian; 
d.	Uji laik operasi; atau 
e.	Pengawasan teknis.

Pasal 4

a.	Persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dibedakan atas:
b.	kelompok A;
c.	kelompok B;
d.	kelompok C; dan 
e.	kelompok D;

f.	Kelompok A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir a merupakan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak menggunakan frekuensi radio.

g.	Kelompok B sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir b merupakan alat dan perangkat radio yang digunakan untuk komunikasi radio dengan daya pancar diatas 10 mWatt dengan alokasi frekuensi sesuai peruntukannya

h.	Kelompok C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c merupakan alat dan perangkat radio yang daya pancarnya tidak lebih dari 10 mWatt dan jangkauannya tidak melebihi 200 meter dan menggunakan alokasi frekuensi ISM (Industrial Science and Medicine);

i.	Kelompok D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir d merupakan alat dan perangkat pendukung telekomunikasi yang meliputi antara lain, catu daya, kabel, konektor, rumah perangkat (box), antena pasif  dan kelengkapan lainnya;

j.	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 5

Rumusan persyaratan teknis alat  dan perangkat telekomunikasi, mencakup parameter :
i.	elektris dan elektronis;
ii.	fisis; 
iii.	mekanis; dan 
iv.	konstruksi.

BAB III

PERUMUSAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 6

a.	Perumusan rancangan persyaratan teknis dan revisi perubahannya disusun oleh Panitia Teknis;

b.	Panitia Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beranggotakan perwakilan dari instansi pemerintah terkait, penyelenggara telekomunikasi, organisasi pengusaha dan organisasi perusahaan, kalangan ahli ilmu pengetahuan dan teknologi, produsen/pabrikan, para akademisi, wakil-wakil konsumen dan pemakai alat dan perangkat telekomunikasi;

c.	Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 7

(1) Rumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok A mencakup parameter elektris dan elektronis antara lain:
a.	Antarmuka; 
b.	Pensinyalan;
c.	Sinkronisasi;
d.	Redaman;
e.	Modulasi/Demodulasi;
f.	Catu daya.

(2) Rumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok B dan C antara lain mencakup parameter elektris dan elektronis :
a.	Frekuensi kerja;
b.	Deviasi frekuensi;
c.	Daya pancar;
d.	Lebar pita frekuensi;
e.	Emisi spurius
f.	Stabilitas frekuensi;
g.	Sistem modulasi;
h.	Impedansi input/output;
i.	Redaman;
j.	Sensitivitas penerima;
k.	Catu daya.

(3) Rumusan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi untuk kelompok D mencakup parameter sesuai dengan keperluannya. 

BAB IV

PENETAPAN PERSYARATAN TEKNIS

Pasal 8

(1)	Menteri menetapkan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi; 

(2)	Kewenangan penetapan persyaratan teknis untuk setiap alat dan perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilimpahkan kepada Direktur Jenderal; 

(3)	Direktur Jenderal menetapkan persyaratan teknis berdasarkan usulan rancangan yang telah disusun oleh Panitia Teknis;

Pasal 9

Direktur Jenderal mengusulkan persyaratan teknis yang telah ditetapkan kepada lembaga yang berwenang untuk menjadi Standar Nasional Indonesia.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Direktur Jenderal melakukan pembinaan teknis terhadap keputusan ini. 

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2000.

		Ditetapkan di	:	       J A K A R T A
		Pada tanggal	:		                       2000

                                          	                                  MENTERI PERHUBUNGAN

		AGUM GUMELAR