KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 43 TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF 
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 
DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI
MENTERI PERHUBUNGAN
Menimbang :
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi;
Mengingat :
1.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nomor 3391) ; 
2.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940); 
6.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999; 
7.	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000. 
MEMUTUSKAN
Menetapkan : 
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI PUNGUTAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 
2.	Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi selanjutnya disebut BHP telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara telekomunikasi dan merupakan penerimaan negara bukan pajak; 
3.	Tahun buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember; 
4.	Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) adalah sebagai alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 
5.	Bukti pembayaran Sementara (BPS) adalah surat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagai alat bukti pembayaran sementara BHP Telekomunikasi; 
6.	Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
7.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 
8.	Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 
9.	Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 
10.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 
11.	Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel. 
BAB II
BIAYA HAK PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI 
Pasal 2
Setiap penyelenggaraan telekomunikasi wajib membayar BHP Telekomunikasi.
Pasal 3
1.	BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungut sebesar 1 % (satu perseratus) dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi per triwulan dari tahun buku berjalan. 
2.	BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi dan pendapatan penyewaan jaringan, interkoneksi, pasang baru/aktivasi, berlangganan, pemakaian, air time, jelajah, fitur dan penjualan kartu telepon. 
Pasal 4
1.	Pembayaran BHP Telekomunikasi oleh setiap penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari setiap pendapatan triwulan pada tahun buku berjalan berdasarkan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik atau dokumen pendukung lainnya yang dianggap setara. 
2.	Pembayaran BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling lambat satu bulan setelah triwulan dari tahun buku berjalan. 
BAB III
TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
Pasal 5
Seluruh penerimaan BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui rekening bendaharawan penerima Ditjen Postel pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.
Pasal 6
1.	Setiap penyelenggara telekomunikasi yang telah membayar BHP Telekomunikasi wajib mengirimkan bukti pembayaran kepada Direktur Jenderal Up. Kepala Direktorat Bina Telekomunikasi. 
2.	Berdasarkan bukti pembayaran yang dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Telekomunikasi menerbitkan BPS, dengan menggunakan formulir contoh 1 sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. 
Pasal 7
1.	Untuk keperluan perhitungan besarnya pembayaran BHP Telekomunikasi dan setiap penyelenggara telekomunikasi, secara berkala Ditjen Postel dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian. 
2.	Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal. 
3.	Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan berita acara atau SPP, dengan menggunakan formulir contoh II dan contoh II sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini. 
4.	Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh petugas Ditjen Postel oleh pihak penyelenggara telekomunikasi sebagai dasar perhitungan pelunasan pembayaran BHP Telekomunikasi untuk setiap tahun buku. 
Pasal 8
Setiap penyelenggara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajib membayar seluruh tagihan BHP Telekomunikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerimaan SPP oleh Ditjen Postel.
Pasal 9
Berdasarkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pihak Ditjen Postel dan pihak penyelenggara telekomunikasi menandatangani berita acara sebagai perhitungan pembayaran BHP Telekomunikasi.
Pasal 10
Dalam hal terjadi tunggakan atas pembayaran BHP Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perhitungan denda atas tunggakan ditetapkan 3 (tiga) bulan setelah tahun berakhir.
Pasal 11
Bendaharawan penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP telekomunikasi kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 10 bulan berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini.
BAB V
PENUTUP
Pasal 13
Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pariwisata, pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 47/KU.506/MPPT-93 tentang Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2000.
	Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Mei 2000 
MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2.	Menteri Negara Koordinator Ekuin; 
3.	Para Menteri Bidang Ekuin; 
4.	Sekretaris Negara; 
5.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
6.	Para Gubernur / Kepala Daerah Propinsi; 
7.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan. 
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134		

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR : KM. 43 TAHUN 2000 
TANGGAL: 19 MEI 2000
Contoh I
NOMOR :
SPP BHP TELEKOMUNIKASI
SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN BHP TELEKOMUNIKASI
1. NAMA PERUSAHAAN :
2. ALAMAT :
3. JENIS PENYELENGGARAAN :
a.	POKOK : 
b.	TUNGGAKAN : 
c.	DENDA : 
JUMLAH
5. PERIODE PEMBAYARAN :
PEMBAYARAN DISETOR MELALUI :
REKENING BENDAHARA, PENERIMA DITJEN POSTEL
NOMOR REKENING : 061.555555.6
BANK MANDIRI (EKS. BDN) CABANG GEDUNG JAYA
KANTOR KAS GEDUNG SAPTA PESONA
JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA 10110.
	
A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
KEPALA DIREKTORAT BINA TELEKOMUNIKASI
  
( ………………………………)	

 
	MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134		

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR : KM. 43 TAHUN 2000 
TANGGAL : 19 MEI 2000
Contoh II
Nomor :                                                                                        Jakarta
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Bukti Pembayaran sementara BHP Telekomunikasi
                                                                                                     Kepada
                                                                                              Yth. Pimpinan/Direksi PT …
                                                                                                      Di - 
                                                                                                      …………………………
1.	Menunjuk bukti pembayaran BHP Telekomunikasi perusahaan saudara untuk triwulan …… sebesar Rp. ………. (………………………………………..) pada tanggal …….. bulan ……….. tahun ……….. telah masuk ke dalam rekening bendahara penerima Ditjen Postel, nomor rekening : 061.555555.6 pada Bank Mandiri (eks. BDN) cabang gedung Jaya Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 dan seterusnya telah disetor ke Kas Negara. 
2.	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
	A.N. DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI
KEPALA DIREKTORAT BINA TELEKOMUNIKASI
 
( ………………………………)	

	MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134		

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR : KM. 43 TAHUN 2000 
TANGGAL : 19 MEI 2000
Contoh III
BERITA ACARA
PERHITUNGAN PENDAPATAN OPERASI DAN PERHITUNGAN
BIAYA HAK PENYELENGGARAAN (BHP) TELEKOMUNIKASI

I.	Berdasarkan surat tugas Dirjen Postel Nomor : …………….. tanggal …………….. pada hari …………… tanggal …………………… telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 
1.	Nama Perusahaan : PT. ……………… 
2.	Jenis Penyelenggaraan : 
3.	Alamat : Jl.  
II.	Perhitungan Pendapatan Operasi Penyelenggara telekomunikasi tahun ……………… 
1.	Dari hasil perhitungan sendiri perusahaan, pendapatan operasi tahun tersebut di atas sebesar Rp. ………………………….. (…………………………………..…) 
2.	Pendapatan operasi tersebut sudah / belum disahkan oleh Kantor Akuntan Publik. 
3.	Pendapatan operasi yang telah disahkan oleh Kantor Akuntan Publik akan diserahkan oleh Perusahaan tersebut di atas kepada Dirjen Postel dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung setelah ditandatangani Berita Acara ini. 
III.	Perhitungan Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi tahun…………………….. 
1.	Dari hasil perhitungan petugas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, perusahaan tersebut di atas belum menyetor Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi tahun tersebut di atas sebesar Rp. ………………………………..
(……………………………………………………………………………………) 
2.	Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang belum disetor, akan disetor ke rekening Bendahara Penerima Ditjen Postel, nomor rekening : 061.555555.6 pada Bank Mandiri (eks. BDN) Cabang Gedung Jaya Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 selambat-lambatnya tanggal …… 
  
PETUGAS DITJEN POSTEL	MENGETAHUI,
 WAKIL PT. ….	
NO	NAMA	TANDA TANGAN	NO	NAMA	TANDA TANGAN	
1. 	 	 	 	 	 	
2. 	 	 	 	 	 	
3. 	 	 	 	 	 	
 
	MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134		

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN 
NOMOR : KM. 43 TAHUN 2000 
TANGGAL : 19 MEI 2000
Contoh IV
PERHITUNGAN BIAYA HAK PENYELENGGARAAN (BHP)
TELEKOMUNIKASI
PT. ………………………………
PENYELENGGARA ……………………………….
1. Pendapatan selama tahun ……….. terdiri dari :
            a. Triwulan I     Rp.
            b. Triwulan II    Rp.
            c. Triwulan III   Rp.
            d. Triwulan IV   Rp._____________ +
                    Jumlah      Rp.
2. BHP telekomunikasi yang seharusnya disetor :
            a. Triwulan I     Rp.
            b. Triwulan II    Rp.
            c. Triwulan III   Rp.
            d. Triwulan IV   Rp._____________ +
                    Jumlah       Rp.
3. BHP telekomunikasi yang telah disetor :
            a. Triwulan I     Rp.
            b. Triwulan II    Rp.
            c. Triwulan III   Rp.
            d. Triwulan IV   Rp._____________ +
                    Jumlah       Rp.
4. BHP telekomunikasi yang belum disetor (2-3) :
	………, …………………
DIREKTUR UTAMA
 
( ………………………..)	

	MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134