RANCANGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

                                                     NOMOR  :    

T E N T A N G 

TATA CARA PELAKSANAAN KONTRIBUSI 
KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL 

MENTERI PERHUBUNGAN

Menimbang :  	a.	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan kontribusi kewajiban pelayanan universal; 

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara pelaksanaan kontribusi kewajiban pelayanan universal dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

. 
Mengingat :    1.  		Undang-undang Nomor   36 Tahun  1999    tentang  Telekomunikasi  (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

	  2.	Peraturan    Pemerintah Nomor  52 Tahun   2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 
	3.	Peraturan    Pemerintah Nomor  53 Tahun   2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor  108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981); 

4.	Keputusan   Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor KM.91/OT.002/PHB-80 dan Nomor KM.164/OT.002/PHB-80 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaiman telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000; 

M E M U T U S K A N   :

Menetapkan: 	KEPUTUSAN    MENTERI  PERHUBUNGAN  TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan  :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya;

2.	Kewajiban Pelayanan Universal adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggaraan jaringan dan atau jasa telekomunikasi; 

3.	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

4.	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

5.	Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara telekomunikasi yang berbeda;
 
6.	Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

7.	Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;

8.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi;

9.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL

Pasal 2

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi dikenakan kontribusi kewajiban pelayanan universal.

Pasal 3

Kontribusi kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa :

a.	penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi,
b.	kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi atau
c.	kontribusi lainnya.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONTRIBUSI KEWAJIBAN 
PELAYANAN UNIVERSAL

Bagian Kesatu

Kontribusi Pelayanan Universal Berupa Penyediaan 
Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Pasal 4

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal wajib membangun dan menyediakan jaringan tetap dan jasa teleponi dasar di wilayah pelayanan universal.

(2)	Wilayah pelayanan univesal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wilayah pelayanan universal di daerah cakupan lokal yang dilayani.

Pasal 5

(1)	Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal berupa penyediaan jaringan dan jasa telekomunikasi Direktur Jenderal menetapkan :

a.	Wilayah tertentu sebagai wilayah pelayanan universal;
b.	Jumlah kapasitas jaringan disetiap wilayah pelayanan universal;
c.	Jenis jasa telekomunikasi yang harus disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi disetiap wilayah pelayanan universal;
d.	Jangka waktu pembangunan;
e.	Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang ditunjuk untuk menyediakan jaringan telekomunikasi diwilayah pelayanan universal. 

(2)	Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan setiap tahun.

(3)	Untuk pelaksanaan kewajiban pelayanan universal oleh penyelenggara jaringan tetap lokal yang berdiri sendiri, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Pasal 6

Dalam menetapkan wilayah kewajiban pelayanan universal sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal atau Bupati/Walikota memperhatikan usulan dari penyelenggara jaringan dan atau pemerintahan daerah setempat.

Pasal 7

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap lokal wajib mengalokasikan dana untuk pembangunan jaringan tetap diwilayah pelayanan universal. 

(2)	Alokasi dana sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) adalah prosentase dari pendapatan kotor penyelenggara jaringan tetap lokal dikurangi biaya hak penyelenggaraan (BHP) jasa telekomunikasi dan konstribusi kewajiban pelayanan universal dari penyelenggara jaringan lainnya.

(3)	Besaran prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh :

a.	Direktur Jenderal untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan cakupan nasional untuk masing-masing lokal.
b.	Bupati atau Walikota untuk penyelenggaraan jaringan tetap lokal yang berdiri sendiri.

Pasal 8

(1)	Setiap penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jaringan tetap lokal wajib melakukan pencatatan atas pendapatan dari hasil kontribusi kewajiban pelayanan universal yang berasal dari pendapatan interkoneksi.

(2)	Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan setiap tahun kepada Menteri.

Pasal 9

(1)	Setiap penyelenggara jaringan yang menyelenggarakan jaringan tetap lokal wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan kewajiban pelayanan universal kepada Direktur Jenderal.

(2)	Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.	lokasi pembangunan;
b.	kapasitas pembangunan;
c.	teknologi yang digunakan;
d.	biaya yang dikeluarkan.

Bagian kedua

Konstribusi Pelayanan Universal Berupa 
Konstribusi Dalam Bentuk Komponen Biaya Interkoneksi 

Pasal 10

(1)	Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyalurkan traffik ke penyelenggara jaringan tetap lokal wajib membayar kontribusi pelayanan universal kepada penyelenggara jaringan tetap lokal yang dituju.

(2)	Besaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)  ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

Bagian Ketiga

Kontribusi Pelayanan Universal Berupa 
Kontribusi Lainnya

Pasal 11

(1)	Kewajiban kontribusi pelayanan universal berupa kontribusi lainnya dikenakan kepada :

a.	penyelenggara jaringan tetap tertutup;
b.	penyelenggara jasa nilai tambah teleponi;
c.	penyelenggara jasa multimedia.

(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa reduksi tarip dan pembebasan biaya aktivasi.

(3)	Bentuk kontribusi lainnya selain sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 12 

Besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Direktur Jenderal untuk penyelenggara dengan cakupan nasional dan oleh Bupati atau Walikota untuk penyelenggara dengan cakupan Kabupaten atau Kota.

Pasal 13

Dalam menetapkan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal mempertimbangkan antara lain:

a.	jenis jasa;
b.	pendapatan kotor penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi;
c.	nilai investasi;
d.	lokasi usaha;
e.	kapasitas;
f.	kondisi obyek kewajiban pelayanan universal.

Pasal 14

Dalam menetapkan bentuk dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktur Jenderal,  Bupati atau Walikota memperhatikan usulan penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi;

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 15

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

1.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/Ku.506/MPPT-1995 tentang Tata Cara Pembayaran Biaya Perintisan dan Pelayanan Umum PT. Indosat.

2.	Instruksi Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 158/Dirjen /1995 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Wilayah Perintisan/Pedesaan dalam Rangka KSO PT. Telkom;

3.	Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.46/PR.301/MPPT-98 tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Pasal 17

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 September 2000.

	MENTERI PERHUBUNGAN,

AGUM GUMELAR, M.Sc.