``	```		`																																												`		
RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR            TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO 
DAN ORBIT SATELIT

MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang	:	a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dan Orbit Satelit, telah diatur ketentuan mengenai tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit ;

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi;

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan TRelekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2.	Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
3.	Pemancar Radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
4.	Satelit adalah suatu benda yang beredar di ruang angkasa dan mengelilingi bumi, berfungsi sebagai stasiun radio yang menerima dan memancarkan atau memancarkan kembali dan atau menerima, memproses dan memancarkan kembali sinyal komunikasi radio;

5.	Stasiun radio adalah satu atau beberapa perangkat pemancar atau perangkat penerima atau gabungan dari perangkat pemancar dan penerima termasuk alat perlengkapan yang diperlukan di satu lokasi untuk menyelenggarakan komunikasi radio;
6.	Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan mepergunakan gelombang radio
7.	Orbit satelit adalah suatu lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat masa satelit;
8.	Spektrum Frekuensi Radio adalah kumpulan pita frekuensi radio; 
9.	Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu;
10.	Kanal Frekuensi adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio;
11.	Alokasi Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi tertentu dalam tabel alokasi frekuensi untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio teresterial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu. Istilah alokasi ini juga berlaku untuk pembagian lebih lanjut pita frekuensi  tersebut di atas untuk setiap jenis dinasnya;
12.	Penetapan (assignment) pita frekuensi radio  atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi dalam hal ini Menteri kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu;
13.	Dinas Komunikasi Radio adalah suatu dinas yang menggunakan gelombang radio berupa pemancaran, emisi dan atau penerimaan gelombang-gelombang radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi;
14.	Dinas Bergerak Satelit adalah dinas  komunikasi antara stasiun bumi bergerak dengan satu satelit atau lebih.
15.	Dinas Tetap Satelit adalah dinas komunikasi radio antara stasiun bumi tetap dengan menggunakan satu satelit atau lebih. 
16.	Penggunaan bersama (sharing) adalah penggunaan frekuensi radio yang sama oleh dua atau lebih pengguna yang terpisah secara geografis atau penggunaan dalam waktu yang berbeda dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan saling mengganggu;
17.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
18.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO

Bagian Pertama

Perencanaan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 2

Perencanaan penggunaan frekuensi radio dituangkan dalam bentuk Rencana Induk (master plan) dan tabel alokasi frekuensi radio yang merupakan arah kebijakan perencanaan penggunaan frekuensi radio sesuai kebijakan pembangunan telekomunikasi nasional.

Pasal 3

Rencana Induk (master plan) penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memperhatikan: 

a.	penentuan prioritas penggunaan spektrum frekuensi radio;
b.	pendayagunaan spektrum frekuensi radio dan lokasi satelit pada orbit;
c.	perkembangan teknologi, dan 
d.	rencana pembangunan strategis dan rencana dasar teknis telekomunikasi.

Pasal 4

Rencana Induk (master plan) penggunaan frekuensi radio dapat meliputi : 

a.	perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (band plan), dan
b.	perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (channeling plan) .

Pasal 5

Perencanaan penggunaan pita frekuensi radio (band plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a. harus sesuai peruntukannya, sekurang-kurangnya harus memperhatikan :

a.	pemilihan teknologi;
b.	pemilihan standar perangkat radio, dan
c.	kebutuhan pasar.

Pasal 6

(1)	Perencanaan penggunaan kanal frekuensi radio (channeling plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b. sekurang-kurangnya harus memperhatikan : 

a.	rekomendasi teknis dari International Telecommunication Union (ITU), dan atau
b.	rekomendasi teknis lainnya.

(2)	Rekomendasi teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. harus memperhatikan standar global dan kepentingan nasional.

Pasal 7

Rencana Induk (master plan) penggunaan frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 8

(1)	Tabel alokasi frekuensi radio Indonesia yang merupakan pengalokasian pita frekuensi berdasarkan dinas-dinas komunikasi radio.

(2)	Tabel alokasi frekuensi radio Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 9

(1)	Dinas-dinas komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation) dari International Telecommunication Union (ITU),  dapat meliputi:

a.	dinas bergerak satelit;
b.	dinas tetap satelit;
c.	dinas penyiaran satelit;
d.	dinas amatir satelit;
e.	dinas navigasi radio satelit;
f.	dinas metereologi satelit;
g.	dinas maritim satelit;
h.	dinas penerbangan satelit.

(2)	Ketentuan teknis bagi dinas-dinas komunikasi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan tersendiri.

Bagian kedua
Penetapan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 10

(1)	Penetapan penggunaan spektrum frekuensi radio harus melalui  analisa teknis.

(2)	Analisa teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan analisa terhadap data teknis yang sekurang-kurangnya meliputi :

a.	data penggunaan spektrum frekuensi radio yang masih berlaku (existing data);
b.	data teknis antena;
c.	data teknis perangkat stasiun radio;
d.	redaman kabel (feeder loss);
e.	cakupan area dan atau arah pancar;
f.	letak geografis stasiun radio, dan
g.	hasil monitoring frekuensi radio.

Pasal 11

(1)	Frekuensi radio yang telah ditetapkan dan parameter teknis lainnya dari setiap stasiun radio dicatat dalam basis data frekuensi nasional.

(2)	Penggunaan frekuensi radio yang tercatat dalam basis data frekuensi nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh Direktur Jenderal pada Daftar Induk Frekuensi Internasional (Master International Frequency Register) di International Telecommunication Union (ITU).

(3)	Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian ketiga

Penggunaan Bersama Pita Frekuensi Radio dan atau 
Kanal Frekuensi Radio (Sharing)

Pasal 12

Pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio pada alokasi frekuensi radio tertentu dapat digunakan secara bersama (sharing) oleh pengguna yang berbeda dari sistem komunikasi radio yang sama ataupun yang berbeda.

Pasal 13

Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio pada alokasi frekuensi radio tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memperhatikan pembedaan :

a.	letak geografis;
b.	waktu beroperasi; dan atau
c.	penggunaan teknologi.

Pasal 14

(1)	Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio pada alokasi frekuensi radio tertentu berdasarkan pembedaan letak geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a. harus memperhatikan persyaratan dan kriteria teknis penggunaan frekuensi radio bersama (sharing).

(2)	Persyaratan dan kriteria teknis penggunaan bersama berdasarkan pembedaan letak geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1)	Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio pada alokasi frekuensi radio tetrtentu berdasarkan pembedaan waktu beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b. harus memperhatikan persyaratan dan kriteria teknis serta koordinasi antar pengguna.

(2)	Dalam hal penggunaan bersama berdasarkan pembedaan waktu beroperasi untuk penggunaan frekuensi tinggi (high frequency) harus memperhatikan :

a.	jadual sementara High Frequency Broadcasting dari International Telecommunication Union (ITU);

b.	peta prediksi kondisi ionosfir di atas wilayah Indonesia, dan atau

c.	koordinasi antar pengguna.

(3)	Persyaratan dan kriteria teknis penggunaan bersama berdasarkan pembedaan waktu beroperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1)	Penggunaan bersama pita frekuensi radio dan atau kanal frekuensi radio pada alokasi frekuensi radio tertentu berdasarkan pembedaan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c. harus memperhatikan persyaratan dan kriteria teknis, dapat berupa :

a.	besaran rasio proteksi (protection ratio) dari sinyal yang diterima oleh perangkat radio penerima, dan atau

b.	pemilihan polarisasi (vertikal, horizontal, sirkular, atau eliptikal).

(2)	Persyaratan dan kriteria teknis penggunaan bersama berdasarkan pembedaan teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III
PENGGUNAAN LOKASI SATELIT PADA ORBIT 

Bagian Pertama

Penggunaan Lokasi Satelit Pada Orbit 

Pasal 17

(1)	Sistem telekomunikasi satelit terdiri dari :

a.	ruas angkasa, dan atau
b.	ruas bumi

(2)	Ruas angkasa dari sistem telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. adalah satelit.

(3)	Ruas bumi dari sistem telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. dapat meliputi :

a.	stasiun bumi besar
b.	stasiun bumi kecil
c.	stasiun bumi mikro / Very Small Aperture Terminal (VSAT), atau
d.	terminal bergerak satelit

Pasal 18

(1)	Sistem telekomunikasi satelit sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 17 dapat digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi : 

a.	dinas bergerak satelit;
b.	dinas tetap satelit;
c.	dinas penyiaran satelit;
d.	dinas amatir satelit;
e.	dinas navigasi radio satelit;
f.	dinas metereologi satelit;
g.	dinas maritim satelit;
h.	dinas penerbangan satelit.

(2)	Penggunaan sistem telekomunikasi satelit untuk keperluan dinas-dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan tersendiri.

Pasal 19

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan satelit dapat :

a.	Mendaftarkan satelit atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia
b.	Menggunakan satelit yang telah didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.

Pasal 20

(1)	Setiap penggunaan stasiun bumi untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang memancarkan frekuensi radio harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

(2)	Pendaftaran penggunaan stasiun  bumi yang memancarkan frekuensi radio sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi radio sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Penggunaan stasiun bumi yang hanya menerima frekuensi radio saja, dan memerlukan proteksi dari pengguna lain harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal. 

Bagian Kedua

Pendaftaran Satelit

Pasal 22

(1)	Penyelenggara telekomunikasi yang mendaftarkan satelit atas nama Administrasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  huruf a. wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Menteri.

(2)	Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah penyelenggaraan telekomunikasi memiliki izin prinsip di bidang penyelenggaraan telekomunikasi. 

Pasal 23

(1)	Pendaftaran satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh Menteri selaku Administrasi Telekomunikasi Indonesia kepada International Telecommunication Union (ITU).

(2)	Pelaksanaan pendaftaran satelit sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) oleh Menteri dilimpahkan kepada Direktur Jenderal 

Pasal 24

(1)	Permohonan pendaftaran satelit sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 23 ayat (1) sekurang-kurangnya disertai dengan :

a.	frekuensi yang digunakan;
b.	daerah cakupan;
c.	jumlah transponder;
d.	umur satelit;
e.	keterangan analisis pemilihan lokasi orbit dan sistem yang akan digunakan;
f.	persyaratan lain yang ditetapkan oleh ITU, dan  
g.	persyaratan lain yang ditentukan oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia.

(2)	Permohonan akan diteruskan ke International Telecommunication Union (ITU) setelah dievaluasi oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 25

(1)	Proses pendaftaran satelit (filing) harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Radio (Radio Regulation).

(2)	Pendaftaran penggunaan satelit kepada International Telecommunication Union (ITU) mengikuti tahapan yang meliputi :

a.	Publikasi Awal (Advanced Publication);
b.	Koordinasi (Coordination), dan
c.  Notifikasi (Notification).

Pasal 26

Berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon apabila :

a.	terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) atau tidak dilengkapi dengan informasi atau data yang dibutuhkan; atau

b.	terdapat permintaan klarifikasi berupa tambahan informasi dari International Telecommunication Union (ITU).

Pasal 27

(1)	Permohonan pendaftaran satelit yang mendapatkan persetujuan dari International Telecommunication Union (ITU) akan melalui tahapan Publikasi Awal (Advanced Publication).

(2)	Pemohon wajib menanggapi setiap permintaan informasi tambahan yang dibutuhkan Adimnistrasi Telekomunikasi negara lain sebagai tanggapan atas publikasi awal.

(3)	Tanggapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditindak lanjuti dengan tahapan koordinasi satelit (coordination)

Pasal 28

Sebelum Administrasi Indonesia akan menyerahkan informasi permohonan koordinasi (request for coordinatio) ke ITU-BR, pemohon harus menyediakan:

a.	Rencana proyek rinci dengan identifikasi jadwal pencapaian secara jelas

b.	Informasi mengenasi status yang berhubungan dengan :

1)	Produk Manajemen:
i)	Rencana Bisnis
ii)	Spacecraft RFP
iii)	Kontraktor spacecraft
iv)	Rencana kemajuan dan monitoring yang menunjukkan pencapaian kemajuan
v)	Kontrak spacecraft
vi)	Kontrak peluncuran

2)	Produk Teknik
i)	Jenis spacecraft 
ii)	Analisis inteferensi
iii)	Konstruksi spacecraft
iv)	Peluncuran spacecraft
v)	Pengujian penempatan spacecraft di orbit (in orbit test)

c.	Pernyataan rinci dari rencana proyek, biaya pembuatan dan peluncuran dan biaya operasional sepanjang umur satelit

d.	Bukti tertulis bahwa pemohon mempunyai kemampuan keuangan untuk memenuhi biaya konstruksi , peluncuran satelit, dan pengoperasian sistem sekurang-kurangnya untuk satu tahun setelah peluncuran. 

e.	Dokumen terkait dari Peraturan radio (Radio Regulation) yang telah diisi lengkap

Pasal 29

(1)	Laporan status kemajuan proyek satelit sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam  pasal 28 huruf a. di atas harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal secara berkala sekurang-kurangnya setahun sekali.

(2)	Dalam hal kemajuan proyek satelit tidak sesuai dengan rencana proyek rinci dengan identifikasi jadual pencapaian secara jelas, maka penyelenggara telekomunikasi harus melaporkan penyebabnya.

Pasal 30

(1)	Untuk pendaftaran penggunaan satelit kepada ITU dilakukan dengan tahapan koordinasi satelit .

(2)	Koordinasi satelit sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) dapat dilakukan kepada semua Administrasi telekomunikasi negara lain yang berkepentingan maupun antar operator.

(3)	Dalam hal dilakukan koordinasi satelit antar operator sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hasil koordinasi yang dilakukan hanya berlaku setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal. 

Pasal  31

Satelit yang telah selesai dikoordinasikan dengan semua Administrasi telekomunikasi  negara lain yang berkepentingan diajukan oleh Direktur Jenderal kepada ITU untuk mendapatkan status Notifikasi (Notification).

Pasal 32

Satelit yang telah mendapat status notifikasi sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 31, wajib melakukan koordinasi yang dilakukan Direktur Jenderal  maupun operator apabila ada :

a.	modifikasi atas sistem yang digunakan;
b.	permintaan koordinasi dari negara lain.

Bagian ketiga
 
Penggunaan Satelit Yang Didaftarkan Atas Nama Negara Lain

Pasal 33

(1)	Penggunaan satelit yang telah didaftarkan atas nama negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b. wajib memenuhi persyaratan:

a.	Satelit yang digunakan merupakan satelit yang telah menyelesaikan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio yang bekerja pada frekuensi yang sama di Indonesia;

b.	Administrasi Telekomunikasi satelit yang didaftarkan bukan atas nama negara Indonesia harus menjamin terbukanya kesempatan berkompetisi yang sama kepada operator satelit Indonesia jika beroperasi di negara pengguna satelit;

(2)	Penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan jasa satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain untuk tujuan komersial  wajib  memiliki izin penyelenggaraan telekomunikasi.

(3)	Penggunaan stasiun bumi yang diarahkan kepada satelit yang didaftarkan bukan atas nama negara Indonesia wajib mendapatkan izin penyelenggaran telekomunikasi.

(4)	Penggunaan satelit yang didaftarkan atas nama negara lain untuk tujuan non-komersil dan hanya bersifat menerima namun menginginkan perlindungan terhadap akibat interferensi dari sistem telekomunikasi harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal.

(5)	Penyelenggara telekomunikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Biaya Hak Penggunaan (BHP)  Frekuensi radio sesuai penggunaan transponder satelit. 

Bagian Keempat

Peluncuran Satelit

Pasal 34

Pengadaan kendaraan peluncuran yang akan dipergunakan untuk mengangkut dan menempatkan satelit pada orbit wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan faktor ekonomis dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 35

Kegiatan peluncuran atau kegiatan lain yang berhubungan dengan penempatan satelit pada orbit dilaksanakan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kelima 

Habis Masa Operasi Dan Anomali

Pasal  36

Dalam hal satelit telekomunikasi telah mencapai akhir masa operasi normalnya atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan rencana penggunaannya (anomali), operator satelit sebagai penyelenggara satelit berkewajiban :

a.	membuang satelit telekomunikasi dari lokasi orbitnya yang pelaksanaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

b.	memindahkan satelit telekomunikasi ke lokasi orbit lain apabila satelit akan dimanfaatkan kembali yang pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku dengan prinsip tidak mengganggu satelit lain yang beroperasi. 

Pasal 37

Slot orbit yang telah didaftarkan  ke ITU oleh Administrasi Telekomunikasi Indonesia yang sudah tidak digunakan akibat habis masa operasi atau disebabkan tidak dapat berfungsi sesuai dengan rencana penggunaanya (anomali) keberadaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pasal 38

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi tanggung jawab operator satelit sebagai penyelenggara jasa telekomunkasi yang menggunakan satelit.

BAB IV

PERIZINAN 

Bagian Pertama 

Permohonan Izin Penggunaan Frekuensi Radio

Pasal 39

(1)	Setiap stasiun radio wajib mempunyai izin stasiun radio yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

(2)	Setiap stasiun radio yang telah memiliki izin stasiun radio diberikan identitas stasiun radio.

(3)	Setiap stasiun radio yang telah memiliki izin stasiun radio wajib dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan stasiun radio.

(4)	Bentuk izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) adalah sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

Pasal 40

(1)	Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk pita frekuensi radio diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 1 (satu) kali selama 10 (sepuluh) tahun.

(2)	Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Pasal 41

(1)	Untuk mendapatkan izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, pemohon wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(2)	Permohonan izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) wajib melampirkan :

a.	salinan izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi, kecuali bagi penyelenggaraan tertentu yang tidak diharuskan memiliki izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri  atau salinan izin penyelenggaraan telekomunikasi;
b.	akta Notaris bagi pemohon yang berbadan hukum;
c.	rencana konfigurasi jaringan;
d.	spesifikasi perangkat dan antena radio (brosur), dan 
e.	formulir isian sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini yang telah didiisi.

Pasal 42

Khusus untuk permohonan Dinas Maritim dan Dinas Penerbangan harus dilengkapi dengan rekomendasi dari instansi terkait.

Pasal  43

(1)	Setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diterima secara lengkap, Direktur Jenderal akan memberikan resi yang dilengkapi dengan nomor pendaftaran.

(2)	Resi tersebut tidak merupakan jaminan bahwa permohonan frekuensi tersebut diterima.

Pasal 44

(1)	Direktur Jenderal akan melakukan analisa teknis terhadap parameter-parameter teknis yang diajukan pemohon

(2)	Berdasarkan hasil analisa teknis sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1), Direktur Jenderal menetapkan permohonan ditolak atau diterima selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya resi.

(3)	Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal akan mengembalikan permohonan kepada pemohon dengan disertai alasan-alasan penolakan.

Pasal 45

Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran  (SPP) Biaya Hak Penggunaan frekuensi radio (BHP) untuk tahun pertama.

Pasal 46

Tata cara dan persyaratan pembayaran BHP frekuensi radio diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 47

(1)	Direktur Jenderal menerbitkan izin stasiun radio setelah pemohon melunasi pembayaran BHP frekuensi radio untuk tahun pertama.

(2)	Sebagai bukti pelunasan pembayaran BHP frekuensi radio Direktur Jenderal akan memberikan tanda bukti pelunasan pembayaran BHP frekuensi radio setiap tahun sebagai bukti pelunasan pembayaran BHP frekuensi radio.
 
(3)	Penerbitan izin stasiun radio dan tanda bukti pelunasan pembayaran BHP frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.

Bagian Kedua

PERUBAHAN  DATA STASIUN RADIO

Pasal 48

(1)	Perubahan pada data stasiun radio harus mengajukan permohonan  secara tertulis kepada Direktur Jenderal.

(2)	Perubahan pada data stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) meliputi:

a.	pindah lokasi stasiun;
b.	penggantian frekuensi;
c.	penggantian perangkat;
d.	nama perusahaan, dan 
e.	penanggung jawab perusahaan.

(3)	Perubahan pindah lokasi stasiun dan penggantian frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a. dan atau b. harus melalui proses permohonan izin stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

(4)	Perubahan penggantian perangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c. wajib melampirkan :
 
a.	salinan izin stasiun radio.
b.	salinan brosur perangkat. 

(5)	Perubahan nama perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d. wajib melampirkan :
 
a.	salinan izin stasiun radio yang masih berlaku;
b.	akte pendirian perusahaan yang baru;
c.	surat pernyataan perubahan perusahaan.

(6)	Perubahan penanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e. hanya diberlakukan untuk dinas siaran, wajib melampirkan:

a. 	salinan izin stasiun radio yang masih berlaku, dan
b.	akte pendirian perusahaan;

Pasal  49

(1)	Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan data stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 48 yang diajukan pemohon.

(2)	Dalam hal permohonan diterima, Direktur Jenderal akan menyesuaikan basis data  sesuai permohonan.

(3)	Dalam hal permohonan ditolak, Direktur Jenderal akan memberikan pemberitahuan kepada pemohon selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya resi dengan disertai alasan-alasan penolakan. 

Bagian Ketiga

PERPANJANGAN DAN PENCABUTAN IZIN STASIUN RADIO

Pasal 50

(1)	Direktur Jendral akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada pengguna frekuensi radio 1 (satu) tahun sebelum masa laku izin berakhir.

(2)	Setiap pengguna frekuensi radio yang akan memperpanjang izin stasiun radio harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jendral.

(3)	Permohonan perpanjangan izin ke dua diperlakukan sebagai permohonan izin stasiun radio baru.

Pasal 51

(1)	Izin stasiun radio dicabut apabila :

a.	melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b.	pengguna tidak membayar BHP frekuensi radio 2 (dua) tahun berturut-turut; atau
c.	atas permintaan sendiri.
d.	Perubahan peruntukan berdasarkan kebijakan Internasional atau Nasional.

(2)	Tata cara pencabutan izin stasiun radio diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pasal 52

(1)	Dalam hal pencabutan izin atas permintaan sendiri, pengguna mengajukan permohonan pencabutan izin kepada Direktur Jenderal.

(2)	 Permohonan pencabutan izin atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai keterangan latar belakang permohonan dan salinan bukti pembayaran pelunasan BHP frekuensi  radio terakhir.

(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum penghentian penggunaan stasiun radio.

Bagian Keempat

Kegiatan Penyelenggaraan Telekomunikasi Bersifat Sementara

Pasal 53

(1)	Spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara wajib memiliki izin stasiun radio.
(2)	Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 54

(1)	Penggunaan spektrum frekuesi radio untuk kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara, dapat berupa kegiatan :

a.	kenegaraan;
b.	penelitian;
c.	pameran yang berskala nasional atau internasional;
d.	uji coba lapangan perangkat telekomunikasi; atau
e.	peliputan peristiwa tertentu.

(2)	Penggunaan spektrum frekuensi radio yang bersifat sementara selain untuk penyelenggaraan telekomunikasi diatur oleh Direktur Jenderal.

(3)	Tata cara dan proses perizinan bagi kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat sementara mengikuti ketentuan mengenai perizinan stasiun radio.

BAB V

OPERATOR  RADIO

Pasal 55

(1)	Penyelenggaraan Komunikasi Radio wajib memiliki operator radio yang telah mendapatkan sertifikat Operator Komunikasi Radio yang ditetapkan oleh Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 

(2)	Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Ujian bagi Operator Radio sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal 

Pasal 56

(1)	Operator radio yang dinyatakan lulus Ujian oleh Panitia Ujian yang dibentuk oleh Direktur Jenderal wajib mengikuti pendidikan pada Lembaga Pendidikan Operator yang telah mendapatkan rekomendasi. 

(2)	Ketentuan mengenai rekomendasi bagi lembaga pendidikan dan silabus pendidikan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 57
 
(1)	Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit;

(2)	Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi terhadap pengguna spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

Pasal 58

(1)	Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 57 ayat (2), setiap stasiun radio yang telah memiliki izin stasiun radio wajib dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan stasiun radio.

(2)	Ketentuan mengenai dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan keputusan Direktur Jenderal. 

Pasal 59    

Direktur Jenderal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas (UPT).

Pasal 60 

(1)	Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Direktur Jenderal dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

(2)	Ketentuan mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Surat Keputusan Bersama antara Direktrur Jenderal dengan KAPOLRI.

Pasal  61

Surat Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat  (2) sekurang-kurangnya mengatur tentang tata cara penyidikan oleh PPNS, serta pengamanan dan perlindungan terhadap petugas penertiban di lapangan. 	

Pasal 62

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (3), UPT harus melaksanakan tugas :

a.	Monitoring spektrum frekuensi radio;
b.	penyelidikan dan penghilangan gangguan;
c.	pencarian dan penghentian aktifitas stasiun radio yang tidak terdaftar;

Pasal  63

(1)	Pengaduan gangguan frekuensi radio oleh masyarakat harus segera mendapatkan ditindaklanjuti oleh UPT.

(2)	Sumber gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat diidentifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya gangguan frekuensi radio.

(3)	Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberitahukan kepada pelapor dan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana pada lampiran Keputusan ini. 

BAB VII

SANKSI

Pasal  64

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Keputusan ini dapat dikenakan pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi 

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal  65

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi  dan/atau Polisi Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Keputusan ini, pengguna frekuensi radio yang telah memiliki izin, tetap dapat melakukan kegiatannya dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak berlakunya Keputusan ini, wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Dengan berlakunya Keputusan ini, semua peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari Keputusan ini yang mengatur mengenai penggunaan frekuensi radio, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Keputusan ini. 

Pasal 68

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal                      2000.

Ditetapkan di :  JAKARTA
Pada tanggal : ….              2000

MENTERI PERHUBUNGAN DAN TELEKOMUNIKASI,

Ttd

AGUM GUMELAR