KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 45 TAHUN 2000

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang:	bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
	
Mengingat:	1.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391).

2.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dan Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871);

5.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);

6.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

7.	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91 /0T.002/Phb-80 dan KM 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2000.	
MEMUTUSKAN

Menetapkan:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan;

2.	Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio selanjutnya disebut BHP Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio

3.	Surat Pemberitahuan Pembayaran selanjutnya disebut SPP adalah alat bukti penagihan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

4.	Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5.	Harga Dasar Lebar Pita selanjutnya disebut HDLP adalah sebagai fungsi dad segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/kHz);

6.	Harga Dasar Daya Pancar selanjutnya disebut HDDP adalah sebagai fungsi dari segmentasi frekuensi dan zone (dalam Rupiah/dBmWatt);

7.	b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan (dalam kHz);

8.	p adalah daya pancar keluaran antenna (EIRP) (dalam dBmWatt):

9.	lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara;

10.	Ip adalah indeks daya pancar frekuensi sebagai fungsi dari jenis penyelenggaraan dan tujuan penyelenggara telekomunikasi;

11.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang telekomunikasi;

12.	Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan,

13.	Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;

14.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

15.	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel.

BAB II

BIAYA HAK PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO

Pasal 2

(1)	Setiap pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar BHP Frekuensi Radio.

(2)	BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar di muka untuk masa penggunaan 1 (satu) tahun.

Pasal 3

(1)	Perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)	Komponen formula BHP Frekuensi Radio terdiri dari: 
a.	Harga Dasar Daya Pancar (HDDP);
b.	Harga Dasar Lebar Pita (HDLP);
c.	Daya Pancar (p);
d.	Lebar Pita(b);
e.	Indeks lebar pita (Ib);
f.	Indeks daya pancar (Ip);
g.	Zone.

(3)	Daya Pancar (p) dan Lebar Pita (b) ditetapkan berdasarkan evaluasi teknis oleh Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

(4)	Indeks Lebar Pita (Ib), Indeks Daya Pancar (Ip) dan Zone sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

(5)	Dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi maka besaran lb dan Ip ditinjau secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1)	Bagi permohonan izin penggunaan frekuensi radio baru yang telah mendapatkan persetujuan penetapan frekuensi radio, Direktur Jenderal dalam hal ini Kepala Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) sebagaimana contoh dalam Lampiran III Keputusan ini.

(2)	BHP Frekuensi Radio wajib dibayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SPP.

(3)	Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilaksanakan pembayaran, proses izin baru dibatalkan.

(4)	Bagi pengguna izin frekuensi radio lama, akan diterbitkan SPP 60 (enam puluh) hari sebelum masa penggunaan frekuensi radio berakhir.

Pasal 5

Seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke Kas Negara melalui rekening Bendahara Penerima pada Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 6

Setiap pemohon izin penggunaan frekuensi radio baru dan pengguna izin frekuensi radio lama yang telah membayar BHP Frekuensi Radio wajib mengirimkan bukti pembayaran dengan mencantumkan nomor klien dan nomor aplikasi kepada Direktur Jenderal up. Kepada Direktorat Bina Spektrum Frekuensi Radio clan Orbit Satelit sebagai dasar untuk menerbitkan izin,

Pasal 7

(1)	Untuk perhitungan besaran BHP Frekuensi Radio, Direktorat Jenderal secara berkala dapat melaksanakan pencocokan dan penelitian.

(2)	Pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas oleh Direktur Jenderal

(3)	Hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar untuk penerbitan berita acara yang ditandatangani oleh Petugas Ditjen Pastel dan Pengguna Frekuensi Radio.

Pasal 8

Dalam hal terjadi tunggakan atas pembayaran BHP Frekuensi Radio perhitungan denda ditetapkan setelah masa penggunaan 1 (satu) tahun berakhir.

Pasal 9

Bendaharawan Penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan BHP Frekuensi Radio kepada Sekretaris Jenderal paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal dan Inspektur Jenderal.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

(1)	Penerapan tarif BHP Frekuensi Radio sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000, diberlakukan setelah proses penyesuaian piranti lunak (software) selesai.

(2)	Selama waktu penyesuaian piranti lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif BHP Frekuensi Radio yang telah ada saat ini tetap berlaku Sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2000.

PENUTUP

Pasal 12

Dengan dtetapkannya Keputusan ini maka Pasal 16, Pasal 17 ayat (1). Pasal 18, Pasal 20 ayat (2), Pasal 24, Pasal 25 Keputusan Menteri Pariwisata. Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 124/PT.307/MPPT-91 tentang Radio Konsesi dan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 56/KU.506/MPPT-92 tentang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Ditetapkan di: JAKARTA
Pada tanggal: 19 MEl 2000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2.	Menteri Negara Koordinator Bidang Ekuin;
3.	Para Menteri Bidang Ekuin;
4.	Sekretaris Negara;
5.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6.	Para Gubernur/Kepala Daerah Propinsi;
7.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Pane Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Iingkungan Departemen Perhubungan:

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP 120 106 134

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR:	KM 45 TAHUN 2000
TANGGAL:	19 MEI 2000

TABEL INDEKS BIAYA PENDUDUKAN FREKUENSI (Ib) DAN
INDEKS BIAYA PEMANCARAN DAYA (Ip)

Jenis Penggunaan Frekuensi	Ib	Ip	
STB Sel FDMA (AMPS, NMT)	Base station + Out station	5.6600	4.3500	
STB Sel TDMA (GSM, DCS & PCS)	Base station + Out station	8.9200	7.9900	
STB Sel CDMA (IS95)	Base station + Out station	6.8000	30.6800	
Wireless Local Loop (FDMA)	Base station + Out station	1.3600	0.1100	
Wireless Local Loop (TDMA)	Base station + Out station	0.2300	0.4900	
Wireless Local Loop (CDMA)	Base station + Out station	0.0700	0.4900	
Wireless Data	Base station + Out station	0.1300	0.1900	
CT2 & CT2+ (Telepoint)	Base station + Out station	0.0001	0.0183	
Radio Trunking	Base station + Out station	6.8000	3.7000	
Taxi	Base station + Out station	32.2800	1.9300	
Station Paging	Base station + Out station	155.1800	6.4300	
	Repeater	155.1800	6.4300	
Terrestrial Link (Microwave) (> 1 GHz)	Base Station	0.0800	0.2400	
SisKomRad Tetap (HF, VHF, UHF) (< 1 GHz)	Base Station	2.7200	0.1300	
	Repeater	11.8900	0.6500	
Station Bergerak	Portable Unit	0.3900	0.0200	
	Handy Talky	0.3900	0.0200	
	Penerbangan	0.0000	0.0000	
	Maritim	0.0000	0.0000	
Station Siaran 	AM	10.9300	0.2400	
	FM	0.8400	0.4900	
	TV Analog	0.6400	8.4300	
	TV Digital	1.4800	14.1700	
Broadband Wireless Access	Klas A (text grafik, suara, gambar diam)	0.1200	14.9200	
	Klas B (video dan pay TV)	0.1500	37.3000	
Satelit space segment	GEO Satelit	0.0800	4.1000	
	MEO satelit	0,1700	3.8900	
	LEO satelit	1.0600	0.1800	
Satelit ground segment	Fixed	0.0400	0.0900	
	Mobile	0.1000	0.0900	
Station Riset dan Eksperimen		0.0100	0.2100	
Telekomunikasi Khusus untuk keperluan dinas khusus	Station amatir	0.0000	0.0000	
	Station citizen band	0.0000	0.0000	
	Station Radio Navigasi	0.0000	0.0000	
	Station Radio Astronomi	0.0000	0.0000	
	Station Meteorologi	0.0000	0.0000	
Telekomunikasi khusus untuk keperluan Hankamneg dan perwakilan negara asing		0.0000	0.0000	
MENTERI PERHUBUNGAN
Ttd.
AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH. MM
NIP. 120 106 134

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 45 TAHUN 2000 
TANGGAL : 19 MEI 2000
TABEL PEMBAGIAN ZONE PENGGUNAAN FREKUENSI
PROPINSI
	KOTA / KABUPATEN
	ZONE
	
D. I. ACEH
	BANDA ACEH
	ZONE - 4
	
	SABANG, PIDIE, ACEH BESAR, ACEH BARAT, ACEH SELATAN, ACEH TENGAH, ACEH TIMUR, ACEH UTARA & ACEH TENGGARA
	ZONE - 5
	
SUMATERA UTARA
	ME DAN
	ZONE - 2
	
	BINJAI, PEMATANG SIANTAR, SIBOLGA, TANJUNG BALAI, TEBING TINGGI. ASAHAN, DELI SERDANG, LABUHAN BATU, LANGKAT, NIAS. SIMALUNGUN. TAPANULI SELATAN & TAPANULI UTARA
	ZONE - 3
	
	KARO, DAIRI & TAPANULI TENGAH
	ZONE - 4
	
SUMATERA BARAT
	PADANG
	ZONE - 3
	
	BUKIT TINGGI, PADANG PANJANG, PAYAKUMBUH, AGAM, LIMA PULUH KOTA, PADANG PARIAMAN, PASAMAN, PESISIR SELATAN, SAWAH LUNTO, SOLOK & TANAH DATAR
	ZONE - 4
	
RIAU
	PEKAN BARU & BATAM
	ZONE - 3
	
	SEKUPANG, BENGKALIS, INDRAGIRI HILIR, INDRAGIRI HULU, KAMPAR & RIAU KEPULAUAN
	ZONE - 4
	
JAMBI
	JAMBI
	ZONE - 4
	
	BATANGHARI, BUNGO TEBO. KERINCI, SAROLANGUN & TANJUNGJABUNG
	ZONE - 5
	
SUMATERA SELATAN
	PALEMBANG
	ZONE - 2
	
	PANGKAL PINANG, BANGKA, LAHAT, LEMATANG ILIR OGAN TENGAH, MUSI BANYUASIN, MUSI RAWAS, OGAN KOMERING ILIR & OGAN KOMERING ULU
	ZONE - 3
	
	BELITUNG
	ZONE - 4
	
BENGKULU
	BENGKULU
	ZONE - 4

PROPINSI
	KOTA/KABUPATEN
	ZONE

	BENGKULU SELATAN. BENGKULU UTARA & REJANGLEBONG
	ZONE-5
	
LAMPUNG
	BANDARLAMPUNG
	ZONE-3
	
	LAMPUNG SELATAN, LAMPUNG TENGAH. LAMPUNG UTARA & LAMPUNG BARAT
	ZONE-4
	
DKI JAKARTA
	JAKARTA
	ZONE - 1
	
JAWA BARAT
	BOGOR. TANGERANG, DEPOK & BEKASI
	ZONE - 1
	
	BANDUNG. CIANJUR, CIAMIS, CIREBON. GARUT, INDRAMAYU, KARAWANG, KUNINGAN, LEBAK. MAJALENGKA, PANDEGLANG, PURWAKARTA, SERANG, SUBANG, SUKABUMI, SUMEDANG & TASIKMALAYA
	ZONE-2
	
JAWA TENGAH
	SEMARANG. SALATIGA, SURAKARTA, BANJARNEGARA, BANYUMAS, BLORA, BREBES, CILACAP, DEMAK. GROBOGAN, JEPARA, KARANGANYAR, KEBUMEN, KENDAL. KLATEN, KUDUS, MAGELANG, PATI, PEKALONGAN, PURBOLINGGO. PURWOREJO, REMBANG. SRAGEN, SUKOHARJO, TEGAL, TEMANGGUNG. WONOGIRI & WONOSOBO
	ZONE-2
	
	BATANG, BOYOLALl & PEMALANG
	ZONE-3
	
D. 1. YOGYAKARTA
	YOGYAKARTA
	ZONE-4
	
	BANTUL, GUNUNG KIDUL, KULON PROGO & SLEMAN
	ZONE-5
	
JAWA TIMUR
	SURABAYA
	ZONE-1
	
	BANGKALAN. BANYUWANGI, BLITAR, BOJONEGORO, BONDOWOSO, JEMBER, JOMBANG, KEDIRI. LAMONGAN, LUMAJANG, MADIUN, MAGETAN, MALANG, NGAWI, PANARUKAN, PASURUAN, PACITAN, PROBOLINGGO, SAMPANG, SIDOARJO, SUMENEP, TRENGGALEK, TUBAN & TULUNGAGUNG
	ZONE-2
	
	MOJOKERTO, NGANJUK, PAMEKASAN & PONOROGO
	ZONE-3
	
KALIMANTAN BARAT
	PONTIANAK
	ZONE-3

PROPINSI
	KOTA/KABUPATEN
	ZONE

	KAB. PONTIANAK. SAMBAS, SANGGAU & SINTANG
	ZONE-4

	KETAPANG & KAPUAS HULU
	ZONE - 5
	
KALIMANTAN TENGAH
	PALANGKARAYA
	ZONE - 4

	BARITO SELATAN, BARITO UTARA, KAPUAS. KOTAWARINGIN BARAT & KOTAWARINGIN TIMUR
	ZONE-5
	
KALIMANTAN SELATAN
	BANJARMASIN
	ZONE-4

	BANJARBARU. BANJAR, BARITO KUALA, HULU SUNGAI SELATAN, HULU SUNGAI TENGAH. HULU SUNGAI UTARA, KOTA BARU, TABALONG, TANAHLAUT & TAPIN
	ZONE - 5
	
KALIMANTAN TIMUR
	BALIKPAPAN & SAMARINDA
	ZONE-2

	KUTAI
	ZONE - 3

	BERAU. BULUNGAN & PASIR
	ZONE-4
	
SULAWESI UTARA
	MANADO
	ZONE - 4

	BITUNG, GORONTALO, BOLANGMONGONDOW. LIMBOTO, MINAHASA & SANGIHETALAUD
	ZONE - 5
	
SULAWESI TENGAH
	PALU
	ZONE-4

	BANGGAI. BUOL TOLI-TOLI. DONGGALA & POSO
	ZONE - 5
	
SULAWESI SELATAN
	UJUNG PANDANG
	ZONE - 3

	BONE. GOWA, LUWU & POLEWALI / MAMASA
	ZONE - 4

	PARE-PARE, BANTAENG. BARRU, BULUKUMBA. ENREKANG, JENEPONTO, MAJENE, MAMUJU, MAROS, PANGKAJENE KEPULAUAN, PINRANG, SELAYAR, SEDENRENG/ RAPPANG, SINJAI, SOPPENG, TAKALAR, TANA TORAJA & WAJO
	ZONE - 5
	
SULAWESI TENGGARA
	KENDARI
	ZONE-4

	BUTON. KOLAKA & MUNA
	ZONE-5
	
BALI
	DENPASAR
	ZONE-3

	BADUNG, BANGLI. BULELENG, GIANYAR. JEMBRANA, KARANGASEM, KLUNGKUNG & TABANAN
	ZONE-4
	
NUSA TENGGARA BARAT
	MATARAM
	ZONE-4

	BIMA, DOMPU, LOMBOK BARAT, LOMBOK TENGAH, LOMBOK TIMUR & SUMBAWA
	ZONE-5

PROPINSI
	KOTA / KABUPATEN
	ZONE
	
NUSA TENGGARA TIMUR
	KUPANG
	ZONE-4
	
	ALOR, BELU, ENDE. FLORES, MANGGARAI, NGADA. SIKKA, SUMBA BARAT. SUMBA TIMUR, TIMOR TENGAH SELATAN & TIMOR TENGAH UTARA
	ZONE - 5
	
MALUKU
	AMBON
	ZONE-4
	
	HALMAHERA TENGAH. MALUKU TENGAH, MALUKU TENGGARA & MALUKU UTARA
	ZONE - 5
	
IRIAN JAYA
	JAYAPURA
	ZONE - 4
	
	FAKFAK. JAYAWIJAYA, MANOKWARI. MERAUKE, PANJAI, SORONG. TELUK CENDERAWASIH & YAPENWAROPEN

	

MENTERI PERHUBUNGAN 
Ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134