KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 41 TAHUN 2000
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA UJIAN RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO, BIAYA UJIAN AMATIR RADIO, BIAYA IZIN AMATIR RADIO DAN BIAYA IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
MENTERI PERHUBUNGAN,
Menimbang :
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Ujian Radio Elektronika Dan Operator Radio, Biaya Ujian Amatir Radio, Biaya Izin Amatir Radio Dan Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk.
Mengingat :
1.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Nomor 3391) ; 
2.	Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760); 
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3871); 
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940); 
6.	Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999; 
7.	Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
8.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM. 164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2000. 
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI BIAYA UJIAN RADIO ELEKTRONIKA DAN OPERATOR RADIO, BIAYA UJIAN AMATIR RADIO, BIAYA IZIN AMATIR RADIO DAN BIAYA IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; 
2.	Amatir Radio adalah setiap orang yang diberi izin melakukan kegiatan amatir radio dengan tujuan pribadi tidak untuk mencari keuntungan; 
3.	Izin Amatir Radio selanjutnya disebut IAR adalah hak untuk menguasai atau menggunakan perangkat radio amatir; 
4.	Radio Elektronika dan Operator Radio selanjutnya disebut REOR adalah seseorang yang lulus menempuh ujian negara REOR yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 
5.	Komunikasi Radio Antar Penduduk selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang ditentukan secara khusus untuk melakukan komunikasi radio antar penduduk dalam wilayah Republik Indonesia; 
6.	Izin komunikasi Radio Antar Penduduk selanjutnya disebut IKRAP adalah hak yang diberikan kepada seseorang yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 
7.	Bendahara Penerima adalah bendahara penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
8.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi; 
9.	Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 
10.	Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 
11.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi; 
12.	Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Ditjen Postel. 
BAB II
BIAYA UJIAN RADIO ELEKTRONIKA
DAN OPERATOR RADIO
Pasal 2
Biaya Ujian REOR terdiri dari :
a.	biaya ujian Radio Elektronika (RE) Kelas I; 
b.	biaya ujian Radio Elektronika (RE) Kelas II; 
c.	biaya ujian Operator Radio Umum (ORU); 
d.	biaya ujian Operator Radio Terbatas (ORT) 
Pasal 3
1.	Biaya ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dikenakan kepada peserta ujian radio elektronika dan operator radio; 
2.	Peserta ujian wajib melakukan pembayaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan; 
3.	Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui rekening bendaharawan penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk; 
4.	Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan sebelum pelaksanaan ujian kepada panitia yang diangkat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang. 
BAB III
BIAYA UJIAN AMATIR RADIO
Pasal 4
Biaya ujian Amatir Radio terdiri dari :
a.	biaya ujian tingkat Pemula (YH); 
b.	biaya ujian tingkat Siaga (YD); 
c.	biaya ujian tingkat Pemula (YH) dan tingkat Siaga (YD); 
d.	biaya ujian tingkat Penggalang (YC); 
e.	biaya ujian tingkat Penegak (YB); 
Pasal 5
1.	Biaya ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dikenakan kepada peserta ujian amatir radio. 
2.	Peserta ujian wajib melakukan pembayaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum ujian dilaksanakan. 
3.	Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui rekening bendaharawan penerima Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. 
4.	Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan sebelum pelaksanaan ujian kepada panitia yang diangkat oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang. 
BAB IV
BIAYA IZIN AMATIR RADIO
Pasal 6
1.	Setiap penggunaan stasiun amatir radio wajib memiliki IAR. 
2.	Untuk mendapatkan IAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya IAR. 
Pasal 7
1.	Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima Ditjen Postel pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. 
2.	Pemohon IAR wajib menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang. 
BAB V
BIAYA IZIN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
Pasal 8
1.	Setiap penggunaan stasiun KRAP wajib memiliki IAR. 
2.	Untuk mendapatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar biaya IKRAP. 
Pasal 9
1.	Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disetor ke Kas Negara melalui bendaharawan penerima Ditjen Postel pada Bank Pemerintah yang ditunjuk. 
2.	Pemohon IKRAP wajib menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi pelimpahan wewenang. 
BAB VI
PELAPORAN
Pasal 10
Bendaharawan penerima setiap bulan wajib melaporkan seluruh penerimaan kepada Sekretaris Jenderal paling lambat 10 bulan berikutnya dengan tembusan Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal dan Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Setempat.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan Keputusan ini.
BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini maka :
a.	Keputusan Menteri Parpostel Nomor. KM. 065/Hk.207/MPPT-86, tentang Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio; 
b.	Keputusan Menteri Parpostel Nomor. KM. 97/KU.506/MPPT-91, tentang Biaya Ujian Perwira Radio Elektronika dan Operator Radio; 
c.	Keputusan Menteri Parpostel Nomor. KM. 026/PT.307/MPPT-92, tentang Komunikasi Radio Antar Penduduk; 
d.	Keputusan Menteri Parpostel Nomor. KM. 26/KU.208/MPPT-96, tentang Biaya Administrasi Penyelenggaraan / Pengawasan Ujian Amatir Radio. 
dinyatakan tidak berlaku
BAB IX
PENUTUP
Pasal 13
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2000.
	Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 19 Mei 2000	
	MENTERI PERHUBUNGAN 
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.	
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1.	Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
2.	Menteri Negara Koordinator Ekuin; 
3.	Para Menteri Bidang Ekuin; 
4.	Sekretaris Negara; 
5.	Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 
6.	Para Gubernur / Kepala Daerah Propinsi; 
7.	Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan. 
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Organisasi
ttd
ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120 106 134