PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 21 TAHUN 1967

TENTANG

KEGIATAN AMATIR RADIO

KAMI PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang		:   a.  Bahwa   hasrat   kalangan  tertentu  dalam   masyrakat   yang
			         ingin   mengembangkan   bakatnya   dibidang   Radio Elektro-
                                             nika demi kemajuan Nusa dan Bangsa perlu mendapat penyaluran yang sewajarnya.

                                        b. Bahwa Radio Amatirisme  yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat merupakan wadah penyaluran hasrat tersebut.

Mengingat                    :   1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
2.	Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967
3.	Undang-Undang No. 5 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 59)

MEMUTUSKAN

Menetapkan   	:  PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA                                    TENTANG KEGIATAN AMATIR RADIO

B   A   B        I

ISTRILAH-ISTILAH

Pasal 1

a.	Radio Amatirisme adalah wadah penyaluran hasrat Amatirisme yang bersifat non komersil untuk pengetahuan, penyelidikan dan percobaan dalam bidang komunikasi lewat radio antara Radio Amatir
b.	Radio Amatir adalah mereka yang mempunyai hobby dalam bidang Radio Elektronika yang menggunakan Radio Amatirisme  sebagai wadah.
c.	Stasiun Radio Amatir adalah stasiun radio yang dibuat sendiri untuk keperluan amatirisme pada frekuensi-frekuensi yang khusus disediakan untuk Amatirisme. 
d.	Stasiun Amatir Radio adalah stasiun yang dibuat sendiri dan digunakan untuk kegiatan amatir
e.	Kegiatan amatir radio adalah kegiatan latih diri, saling komunikasi dan penyelidikan-penyelidikan teknis yang diselenggarakan oleh para amatir radio, yakni orang-orang yang diberi izin karena berminat dalam teknik radio dengan tujuan pribadi tanpa maksud mencari keuntungan keuangan.
f.	Menteri yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Menteri Perhubungan.

B   A   B       II

U  M  U  M

Pasal 2

1.	Setiap orang berminat  dapat menyelenggarakan kegiatan  amatir radio di-Indonesia.
2.	Bagi warga negara asing berlaku ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal  3

Setiap  Radio Amatir di Indonesia harus tergabung dalam organisasi radio amatir lokal regional.

Pasal  4

Masing-masing organisasi radio amatir lokal regional harus bergabung dalam organisasi radio amatir nasional.

B   A   B     III

PERIZINAN

Pasal  6

1.	Kegiatan Amatir Radio, pemasangan dan penggunaan Stasiun Amatir Radio diwilayah Indonesia harus mendapat izin Menteri
2.	Izin seperti termaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibagi dalam izin untuk hubungan Nasional dan Internasional
3.	Sebelum seseorang melakukan kegiatan Amatir Radio, menggunakan atau melayani Stasiun Amatir Radio, diwajibkan memenuhi persyaratan yang akan ditetapkan oleh Menteri.
4.	Mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini bertanggung-jawab ataa ditaatinya syarat-syarat serta pelaksanaan dari segala peraturan-peraturan yang berlaku.
5.	Tatacara permohonan izin pendirian Stasiun Amatir Radio akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
6.	Untuk memberi izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (5), Menteri menunjuk seorang pejabat yang membidangi bidang telekomunikasi.

B   A   B     IV

SYARAT-SYARAT TEKNIS

Pasal  7

Persyaratan teknis mengenai nama panggilan, frekuensi, klasifikasi emisi, daya pancar maksimum dan antena yang dipergunakan akan ditentukan oleh Menteri.

B   A   B     V

CARA-CARA PERHUBUNGAN

Pasal  8

1.	Pembicaraan dalam hubungan diselenggarakan dengan bahasa Indonesia / bahasa Inggris dengan mempergunakan tatacara kerja yang berlaku baik Nasional maupun Internasional.
2.	Hubungan  kerjasama hanya diperbolehkan dengan lain-lain Stasiun Radio Amatir asing dari negara-negara yang mempunyai hubungan baik dan tidak memusuhi negara Indonesia.
3.	Tanggal, waktu dan hasil hubungan / siaran harus dicatat dalam buku catatan sebagai kelengkapan Stasiun Radio Amatir.
4.	Pembicaraan dalam hubungan harus dibatasi khusus dalam rangka kebutuhan                                                                                        informasi teknis.

B   A   B      VI

PENGAWASAN

Pasal   9

Setiap Radio Amatir baik secara perorangan maupun secara organisasi wajib membantu pemerintah dalam mengadakan monitoring terhadap kemungkinan-kemungkinan pelanggaran.

B   A   B     VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan  yang tersebut dalam Peraturan Pemerintah ini dihukum selama-lamanya satu tahun atau denda setinggi-tingginya seratus ribu rupiah berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang No. 3 tahun 1989.

B   A   B     VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Pasal  12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal ditetapkannya agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan   di	Jakarta 
Pada  tanggal	30 Desember 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

  					      T . t . d

S  O  E  H  A  R  T  O