RANCANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR :   KM ……./ …………./…………/2000

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF SAMBUNGAN TELEPON BERGERAK SELULAR (STBS)

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang	: 	a. 	bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 52 tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, telah diatur ketentuan-ketentuan tarif jasa telekomunikasi;

b.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur tata cara perhitungan tarif sambungan telepon bergerak selular (STBS).

Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (lembaran negara tahun 1999 nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun  2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun  2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);

4.	Keputusan Presiden Nomor 136 tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999;

5.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2000;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF SAMBUNGAN TELEPON BERGERAK SELULAR (STBS)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Sambungan Telepon Bergerak Selular yang selanjutnya disebut STBS adalah jasa komunikasi telepon yang menggunakan gelombang radio dengan teknologi selular, baik analog maupun digital;

2.	Public Switched Telephone Network  yang selanjutnya disebut PSTN adalah jaringan telepon tetap yang menggunakan kabel atau gelombang radio;

3.	Jelajah (roaming) adalah suatu fasilitas yang memungkinkan pelanggan STBS dapat melakukan panggilan dan menerima panggilan di luar daerah layanannya; 

4.	Wilayah layanan STBS adalah cakupan layanan sesuai ijin penyelenggara STBS (regional atau nasional);

5.	Daerah layanan STBS adalah bagian wilayah layanan yang dapat dilayani sistem STBS tanpa melakukan penjelajahan dan berada pada suatu lokasi tertentu (home location);

6.	Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) adalah sambungan langsung antar pelanggan jasa telekomunikasi domestik dan menurut ketentuan yang berlaku berada di dalam kelompok zoning percakapan jarak jauh;

7.	Panggilan Selular Lokal (PSL) adalah panggilan lokal yang dilakukan oleh pelanggan STBS terhadap pelanggan STBS lainnya di daerah layanan yang sama;

8.	Panggilan Selular  Tetap Lokal (PSTL) adalah panggilan lokal yang dilakukan oleh pelanggan STBS terhadap pelanggan jaringan tetap lokal setempat;

9.	Panggilan Selular Jarak Jauh (PSJJ) adalah panggilan yang dilakukan oleh pelanggan STBS terhadap pelanggan STBS lainnya yang berada dalam daerah layanan berbeda;

10.	Panggilan Selular Tetap Jarak Jauh (PSTJJ) adalah panggilan yang dilakukan oleh pelanggan STBS terhadap pelanggan jaringan tetap yang berada dalam daerah layanan yang berbeda;

11.	Panggilan Selular Internasional (PSI) adalah panggilan yang dilakukan oleh pelanggan STBS melalui sentral gerbang internasional atau sentral gerbang jaringan bergerak satelit (GMPCS);

12.	Zoning adalah pengelompokan jarak yang diukur dari lokasi titik-titik pelanggan dan digunakan sebagai dasar pembebanan biaya percakapan lokal atau SLJJ;

13.	Titik pembebanan adalah titik referensi lokasi pelanggan pemanggil (calling party) atau pelanggan yang dipanggil (called party) sebagai dasar perhitungan pembebanan biaya percakapan;

14.	Faktor produktivitas adalah prediksi / kemampuan alat produksi dalam satuan sambungan telepon untuk menghasilkan jumlah pulsa yang dihitung dalam menit pada tahun perhitungan;

15.	Margin adalah persentasi tingkat pengembalian investasi yang diharapkan oleh penyelenggara jasa STBS;

16.	Komponen interkoneksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara jasa STBS kepada penyelanggara lain sebagai akibat dari penyaluran trafik antar penyelenggara yang berbeda;

17.	Indeks Harga Konsumen  (IHK)  adalah indeks perubahan harga  industri  komunikasi dan pengiriman yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik (BPS);

18.	Faktor koreksi  (Z)  adalah persentasi perubahan daya beli masyarakat yang diterbitkan oleh BPS;

19.	Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;

20.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
BAB II

STRUKTUR TARIF STBS

Pasal 2

Struktur tarif STBS terdiri dari :

a.	biaya aktivasi;
b.	biaya berlangganan bulanan;
c.	biaya penggunaan / air time; dan
d.	biaya fasilitas tambahan.

Pasal 3

(1)	Biaya aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan biaya yang dibayarkan pelanggan baru pada saat mulai berlangganan atau saat akan menggunakan  STBS.

(2)	Biaya berlangganan bulanan  STBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari biaya bulanan untuk langganan tetap dan biaya hak penggunaan frekuensi out station yang berlaku.

(3)	Biaya penggunaan / air time  STBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan biaya yang dibayar oleh pelanggan atau pengguna untuk pemakaian  STBS yang dihitung per satuan waktu. 

(4)	Biaya fasilitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan kepada pelanggan untuk setiap fasilitas tambahan yang diminta.

Pasal 4

(1)	Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh penyelenggara jaringan bergerak selular. 

(2)	Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c harus berdasarkan formula tarif. 

BAB III

TARIF STBS

Pasal 5

Biaya penggunaan  / air time   STBS dibedakan atas :

a.	tarif panggilan selular lokal  (PSL);
b.	tarif panggilan selular tetap lokal (PSTL);
c.	tarif panggilan selular jarak jauh (PSJJ);
d.	tarif panggilan selular tetap jarak jauh (PSTJJ);
e.	tarif panggilan selular internasional (PSI); atau
f.	tarif jelajah.

BAB IV

FORMULA TARIF STBS

Pasal 6

Formula tarif STBS terdiri dari :

a.	formula tarif awal; dan
b.	formula tarif perubahan.

Pasal 7

Formula tarif awal ditetapkan sebagai berikut :

P0   { C  x  (1 + m) +  KI}
       
                 C      =   I + O + Nn + Ox
                                        L x Fp
dimana :   

P0	= 	Tarif awal STBS

C	= 	Biaya

I           	=   	Nilai investasi yang terkait langsung dengan penyaluran trafik yang ditentukan berdasarkan nilai pasar dibagi dengan sisa umur produktif yang dihitung dalam rupiah pada tahun perhitungan .
                        	 
O        	=   	Total biaya yang dikeluarkan untuk operasi dan pemeliharaan yang terkait langsung dengan penyaluran trafik yang dihitung dalam rupiah pada tahun perhitungan.
                     
        Nn      	=   	Biaya non network adalah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan di luar operasi dan pemeliharaan antara lain biaya administrasi,  biaya marketing yang dihitung dalam rupiah pada tahun perhitungan.

        Ox      	=   	Biaya lain-lain adalah biaya yang dikeluarkan diluar biaya operasi dan pemeliharaan dan biaya non-network antara lain  biaya depresiasi nilai rupiah dan biaya bunga.

	L        	=   	Jumlah  satuan STBS yang terjual dari seluruh industri STBS pada tahun perhitungan.  

        FP	=   	Faktor produktivitas yang dihitung dalam menit per tahun per satuan STBS. 

m   	=   	Margin. 

KI	=      Komponen tarif interkoneksi

Pasal  8

Besarnya nilai Margin sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ditetapkan setinggi tingginya 5 % di atas suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pasal 9

(1)	Sumber data yang dipakai untuk menghitung tarif awal mengacu pada data yang bersumber dari industri STBS. 

(2)	Bagi penyelenggara jaringan bergerak selular yang baru beroperasi, perhitungan tarif awal dapat menggunakan data yang dimilikinya.

(3)	Data industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pasal 10

Formula tarif perubahan ditetapkan sebagai berikut :

Pt    { (P0 _-  KI) (1 + IHK x Z) + KI}

dimana :

P0      =    Tarif awal
Pt       =    Tarif perubahan
IHK =  Index harga konsumen
Z      =  Faktor koreksi
KI    =  Komponen tarif interkoneksi

Pasal 11

(1)	Penyeleggara jaringan bergerak selular yang telah beroperasi dan yang akan beroperasi menetapkan besaran  tarif penggunaan STBS berdasarkan formula tarif awal.

(2)	Perubahan besaran tarif penggunaan STBS  dilakukan oleh penyelenggara jaringan bergerak selular sesuai keperluan

Pasal 12

(1)	Penyelenggara jaringan bergerak selular harus memberitahukan rencana perubahan besaran tarif STBS kepada Menteri, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum penyelenggara jaringan bergerak selular memberlakukan perubahan tarif.

(2)	Pemberitahuan rencana perubahan besaran tarif STBS harus menyertakan rincian penghitungan perubahan besaran tarif dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan besaran perubahan tarif.

(3)	Dalam hal rincian penghitungan perubahan besaran tarif  terdapat ketidaksesuaian dengan formula, penyelenggara jaringan bergerak selular wajib melakukan perhitungan ulang.

Pasal 13

Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah rencana perubahan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak ada tanggapan dari Menteri, penyelenggara jaringan bergerak selular dapat memberlakukan perubahan tarif.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

Direktur Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

1.	Keputusan       Menteri     Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi   Nomor KM.27/PR.301/MPPT-98  tentang Tarif Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular;

2.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 79 Tahun 1998 tentang tarif jasa sambungan telekomunikasi bergerak selular pra bayar;

3.	Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 13 Tahun 1999 tentang tentang Tarif  Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular;

4.	Keputusan Menteri Perhubungan  Nomor KM.  18 Tahun 1999  tentang Penangguhan Berlakunya  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 1999 tentang Tarif  Jasa Sambungan Telepon Bergerak Selular.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Keputusan ini  mulai berlaku tanggal 1 Januari 2001

Ditetapkan di :               Jakarta
Pada tanggal  : 		2000
                                                                 -------------------------------------------
       Menteri Perhubungan,

	AGUM GUMELAR