Membangun Infrastruktur Pengetahuan Indonesia yang Mandiri.

Onno W. Purbo, Ismail Fahmi

Jika kita berjalan melalui gedung ex DEPPEN di Merdeka Barat yang baru saja di likuidasi oleh Presiden Gus Dur terpampang sebuah spanduk besar berkata kira-kira 85% bangsa ini berada di pedesaan dan membutuhkan informasi. Yang membuat hati lebih kecut lagi jika melihat data-data dari Biro Pusat Statistik (BPS) yang kira-kira menunjukan paling tidak 80% tenaga kerja di Indonesia berpendidikan maksimal sekolah dasar. Padahal program telematika Indonesia yang di tumpu oleh konsep Nusantara 21 yang sponsori study-nya oleh Yayasan Litbang Telekomunikasi Informatika (YLTI – http://www.ylti.or.id / ylti@telkom.co.id) jelas-jelas secara eksplisit ber-visi kendaraan “Nusantara 21” sebaiknya membawa bangsa ini menuju Knowledge Based Society. Artinya bangsa ini bisa berkarya menggunakan otaknya bukan sekedar ototnya. Sebuah visi yang berat melihat kondisi 80% lebih bangsa ini ternyata berada di pedesaan & berpendidikan sangat rendah.

Tampaknya strategi yang di anut dalam pinjaman Bank Dunia & di setujui Bappenas yang mengambil ide “Nusantara 21” dalam bentuk Program Information Infrastructure Development Program (IIDP) dengan pinjaman yang sangat besar tampaknya sebagian besar kurang mengarah ke sisi taktis yang bisa mengatasi kondisi medan dengan di atas. Dana tersebut sebagian habis untuk masalah Hak Cipta, IT Training Program, IT agenda dan sebangsanya. Jadi pola-pola bangsa bule lah yang di anut dalam hal ini. Maklum konsultan dari Bank Dunia yang membuat Term of Reference (TOR) pinjaman IIDP memang bule. Pola yang dipakai pinjaman Bank Dunia lebih cenderung pada pendekatan  projek, yang setelah proyek tersebut habis kemungkinan besar tidak banyak komponen proyek tersebut yang kemudian berlanjut secara mandiri karena memang sangat kurang di arahkan pada pergerakan bangsa ini yang sifatnya mandiri, swadaya dan berkesinambungan seperti strategi yang secara eksplisit di tulis dalam kerangka konseptual Nusantara 21 – bagi pembaca yang ingin memperoleh softcopy naskah Nusantara 21 dalam memperolehnya dari beberapa tempat  seperti http://n21.ac-id.net, http://www.ylti.or.id atau via e-mail dari ylti@telkom.co.id / onno@indo.net.id. 

Tulisan ini mencoba memberikan alternatif pendekatan untuk membangun bangsa ini menuju sebuah knowledge based society – jika mungkin tidak perlulah kita berhutang pada Bank Dunia / IMF / ADB untuk itu. Secara umum akan ada dua komponen utama dalam infrastruktur pengetahuan yang perlu diperhatikan yaitu yaitu (1) sisi pembangkit pengetahuan dan (2) sisi pendistribusi dan akses pengetahuan yang keduanya harus dapat mandiri dari sisi finansial.

Sisi distribusi pengetahuan mungkin lebih mudah untuk dimengerti. Ide seperti pendidikan jarak jauh, penyebaran melalui CD-ROM, akses Internet, pengembangan warung Internet, community telecenter merupakan perwujudan dari proses distribusi pengetahuan tersebut. Dari sisi teknologi sebagian besar proses / ide yang ada untuk mendistribusikan pengetahuan tersebut dapat mendanai diri sendiri. Sebagai contoh biaya distribusi CD-ROM sekarang dapat ditekan menjadi US$1/buah. Penggunaan WARNET juga menjadi menarik secara bisnis karena dana investasi yang tidak terlalu besar Rp. 25-60 juta / WARNET yang dapat kembali dalam waktu 1-1.5 tahun dengan terbuka-nya teknologi WARNET di buku “Teknologi Warung Internet” yang diterbitkan oleh Elexmedia Komputindo dan roadshow yang akan dimulai tgl 27 January 2000 di ITB.