Mengapa DPR kalau bisa jadi Dewan Rakyat?

Onno W. Purbo

Kekuasaan harusnya ada di tangan rakyat kira-kira demikian katanya dalil sebuah negara. Kalau saya jadi rakyat barangkali idealnya semua orang dapat menyuarakan pendapat  dan aspirasinya ke rekan senegaranya tanpa perlu bersusah payah, tanpa perlu berjemur di panas terik matahari, tanpa perlu berhadapan dengan PHH. Mungkin terlalu ideal? Rasanya engga juga karena harusnya sangat tergantung platform tempat kita berpijak dan menyuarakan pendapat-nya.

Memang platform yang sekarang kita injak di Indonesia di pagari oleh pagar, tembok, beton dengan jalan raya beraspal. Barang, rakyat, kertas, koran, majalah, informasi, pengetahuan lebih banyak di kirim dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan, mobil, motor, sepeda dengan kecepatan 50-100 km / jam. Dimensi waktu menjadi pembatas untuk menjangkau wilayah dan ruang. Proses berjalan lambat melalui birokrasi yang mengenal cap dan tanda tangan secara fisik di atas kertas-kertas yang berjalan dari satu meja ke meja yang lain. Memang bisa agak di percepat dengan uang pelicin. Platform tempat kita berpijak memang tidak memungkinkan membangun sebuah gedung Dewan Rakyat, Majelis Rakyat yang bisa menampung 200 juta bangsa ini untuk berkumpul dan berdiskusi secara bersamaan.

Platform fisik dengan keterbatasan dimensi ruang dan dimensi waktu akhirnya memaksa proses intermediasi, proses perwakilan, “middle man”. Sebuah kenyataan bahwa anggota DPR / MPR sekarang tidak lain, tidak bukan adalah perantara, “middle man” suara rakyat. Yang namanya perantara tidak ada yang bisa 100% menyuarakan pendapat rakyat, sesuatu yang normal dalam proses intermediasi di platform fisik.

Apa tidak mungkin paradigma perantara, intermediasi ini diminimalkan? Sukur-sukur dibuang? Mengapa rakyat tidak dimungkinkan berbicara langsung? Semuanya kan terjadi karena keterbatasan, keterbatasan manusia dalam dimensi ruang dan waktu – akhirnya membuat proses birokrasi berbelit memperlambat proses keseluruhan. Jika pendapat, suara rakyat, informasi, pengetahuan  tidak batasi dimensi ruang dan waktu tentu urusan jadi lebih mudah, tidak perlu perwakilan, intermediasi – dewan rakyat menjadi mungkin.

Barangkali membuang birokrasi DEPPEN menghilangkan salah penghalang, tapi mekanisme rakyat untuk bersuara dan didengar rekan senegaranya perlu dibangun – jangan terus terlena dan tidur. Media alat strategis penembus dimensi ruang dan waktu, media elektronik memungkinkan proses berjalan lebih cepat. Konsep koran masyarakat, community radio akan memungkinkan rakyat bersuara secara langsung. Community radio & radio kampus dengan daya rendah menservis komunitas lokal dengan biaya tidak sampai satu juta sangat mungkin dibangun sendiri dan memungkinkan proses demokratisasi arus bawah secara swadana. Jaringan antar radio komunitas menjadi sangat strategis yang mengkaitkan potensi lokal menjadi sebuah kekuatan nasional - bhineka tunggal ika demikian pepatah mengatakan. Efisiensi jaringan dapat berbasiskan Internet agar dapat mengcover wilayah luas dengan biaya murah, keaneka ragaman media menjadi lebih terjaga – tidak terjadi lagi homogenisasi seperti dimana lalu. Interaksi berjalan dua arah bukan satu arah, mailing list, news group, chat group menjadi basis dewan virtual berbasis informasi.

Keaneka ragaman media, informasi, pengetahuan interaktif dua arah memungkinkan potensi lokal untuk berbicara, bersuara, berpendapat tanpa intermediasi bukan mustahil merupakan dasar terbentuknya dewan rakyat. Distorsi perwakilan menjadi diminimalkan, rakyat tidak perlu berhadapan dengan PHH dan birokrasi dalam penyampaian aspirasi dan pendapatnya. Tidak perlu ada korban mahasiswa sebagai intermediasi suara rakyat ditelan peluru PHH.