Akankah e-government memecahkan masalah Indonesia?

Onno W. Purbo

Jawaban singkatnya – jika Pak Menteri Negara INKOM (Pak Syamsul) memaksakan untuk menangani e-government hari ini juga – e-government akan GAGAL. Kenapa? Teknologi Informasi akan dengan mudah membuat segala sesuatu menjadi transparan – termasuk kondisi moral aparat pemerintah, kebijakan pemerintah, borok pemerintah yang berorientasi pada lisensi, sweeping, palak memalak, sogok menyogok jusrtu akan semakin transparan kepada masyarakat, belum lagi semakin menjamurnya orang yang mengejar-ngejar proyek untuk e-government. 

Contoh sederhana, proses komputerisasi KTP & SIM yang sebenarnya merupakan proses e-government paling sederhana - apakah membuat sistem menjadi effisien?  Yang jelas saya pribadi mempunyai 2 buah KTP (Bandung & Jakarta) & SIM bahkan bisa diperoleh dengan mudah tanpa perlu ujian dll, cukup datang foto & tanda tangan saja. Tentunya semua dilakukan dengan menyogok para oknum yang ada di depan komputer dengan dana yang cukup orde-nya cukup beberapa puluh ribu Rupiah saja.

Apakah yang demikian yang kita inginkan? Jelas, selama prosedur, tata kerja, moral & kebijakan aparat pemerintah masih belum memihak pada masyarakat banyak – masih kepada kepentingan jangka pendek (mungkin jangka dapur) dari kantong aparat pemerintah. Tampaknya e-government akan GAGAL total.

e-government apakah itu? Mungkin persepsi saya akan sangat berbeda sekali dengan sebagian orang terutama para birokrat di pemerintahan. Secara teknologi, e-government tidak lebih daripada sekedar proses effisiensi kerja / prosedur pelayanan yang ada di pemerintahan – termasuk yang sifatnya B2B antar departemen, maupun B2C ke masyarakat. Jika kita cari ekuivalensinya, dalam dunia bisnis kita mengenal proses mengeffisienkan pelayanan dunia bisnis yang kemudian dikenal sebagai e-commerce.

Teknologi di balik e-government sebetulnya berbasis Internet biasa, menggunakan saluran fisik yang ada seperti leased channel, VSAT, dial-up, wireless Internet di enkapsulasi dalam protokol TCP/IP untuk mengirimkan berbagai data / transakasi aplikasi e-government yang di drive oleh basis data (yang biasanya distributed) dengan mekanisme transaksi antar departemen menggunakan format standard berbasis Electronic Data Interchange (EDI) atau yang lebih kompleks menggunakan eXtensible Mark-up Langunge (XML). Pada tahapan ini e-government dapat menjadi tool yang sangat baik untuk melakukan B2C service kepada rakyat; maupun B2B antar departemen.

Tentunya sekedar effisiensi proses / prosedur tidaklah cukup untuk membuat pemerintah ini membawa bangsa Indonesia kepada knowledge based society yang sifatnya sangat kompetitif. Knowledge Management internal pemerintah perlu di bangun, budaya baca, kompetisi & profesional perlu di injeksi kepada pola kerja aparat pemerintah. Knowledge management paling sederhana adalah dalam memanage berbagai explicit knowledge yang berupa laporan penelitian, buku, laporan kegiatan, naskah legal berupa UU, PP, KEPMEN, SK DIRKEN dll dalam sebuah perpustakaan digital yang terintegrasi satu sama lain antar departemen membentuk knowledge infrastructure e-government. Disamping, management berbagai tacit knowledge dari diskusi, rekaman tatap muka, debat publik kedalam knowledge infrastructre yang dapat di akses secara mudah dari mana saja. Dalam konteks yang sederhana knowledge infrastructure ini merupakan jaringan digital library yang sudah dikembangkan oleh teman-teman di Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB yang melibatkan 20+ lembaga pendidikan / penelitian di Indonesia.

Dengan adanya effisiensi & competitiveness yang di drive oleh infrastructure IT & knowledge infrastructure. Idealnya e-government bisa menjadi “one-stop non-stop service” dari pemerintah dalam melayani rakyat Indonesia. Jadi para pegawai negeri sipil yang merupakan pelayan masyarakat dapat melayani dengan baik & effisien. Bermain dengan kuantitas rakyat yang dilayaninya.

Proses yang akan paling berat adalah melakukan mapping dari proses pelayanan pemerintah ke code / program data base yang dilakukan oleh para sistem analyst. Secara teori de yure kita banyak mengacu pada UU, PP, KEPMEN, SK DIRJEN dll .. tapi pada kenyataan di lapangan (de facto), banyak sekali peraturan tidak tertulis yang dilakukan oleh para aparat pemerintah di lapangan, tidak usah jauh-jauh lah … dilingkungkan dunia telekomunikasi, siapa sih yang tidak kenal bagaimana sulitnya memperoleh ijin frekuensi, belum lagi untuk memperoleh lisensi operator selular, operator voice mail dll … kadang menyakitkan hati memang.

Selama pimpinan departemen, dirjen, direktur & kepala biro maupun aparat di bawahnya tidak bisa berjalan secara bersih tanpa menggunakan komputer …. Maka kita sebaiknya jangan harap dengan mengimplementasikan e-government & komputerisasi akan membuat proses menjadi lebih baik & transparan. Yang terjadi adalah aparat yang baik akan di singkirkan karena akan menutupi tindak kejahatan aparat lain yang ingin memperoleh keuntungan dari ketidak transparan-an proses & data.

Pada akhirnya rakyat hanya menjadi objek belaka, bukan subjek yang harus diberdayakan & difasilitasi agar lebih maju. Maaf saya agak sinis, suka atau tidak suka karena memang demikian yang saya lihat di pemerintahan selama saya mengabdi di PNS. Semoga Mba Mega & para menteri kabinet-nya menyadari bahwa mensubjekkan rakyat adalah kunci utama keberhasilan mereka dalam memerintah pada hari ini, bukan mengejar proyek, ijin, lisensi - seperti yang dilakukan banyak aparat & kebijakan pemerintah sekarang ini.

Saya pribadi susah lelah menjadi objek.