Arah pergerakan industri Internet:
Cuplikan singkat dari UU36/99, KEPPRES 96/2000, PP52/2000.

Onno W. Purbo

Pada kesempatan ini saya berusaha untuk meminimalisasi komentar kepada UU36/99, KEPPRES 96/2000 & PP52/2000 yang tampaknya akan membuat landasan utama bagi pergerakan industri telekomunikasi & informatika Indonesia ke depan. Lagi pula saya bukan ahli hukum sebetulnya  …Terima kasih untuk teknologi internet, naskah lengkap dari berbagai peraturan / perundangan tersebut dapat di ambil dalam bentuk softcopy dari beberapa situs web seperti:

	http://www.internews.or.id
	http://www.mastel.or.id
	http://www.hukumonline.com
	http://www.indocyberlaw.com

Dengan adanya teknologi internet telah membuktikan bahwa proses transparansi terutama untuk public policy yang dibuat oleh pemerintah menjadi sangat mudah. Society audit dapat dilaksanakan secara langsung one man one vote bahkan mempertanyakan proses perwakilan yang belum tentu effisien & merepresentasikan keinginan publik.

Harus di akui bahwa komentar saya yang kadang-kadang terkesan agak pedas dapat dibaca di beberapa media lainnya seperti detik.com, dotcom, infokomputer dll. Untuk itu saya mohon maaf.

Terlepas dari dasar-dasar yang di tanamkan pada UUD 45, sebetulnya dasar yang akan menjadi menarik untuk menjadi landasan berpijak bangsa ini dalam mengembangkan industri informasi & telekomunikasinya adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada Bab VI Hak Atas Kebebasan Informasi pasal 20 & 21 yang secara eksplisit menjamin hak bangsa ini akan:

BAB VI
HAK ATAS KEBEBASAN INFORMASI

Pasal 20
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

Pasal 21
Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Tidak banyak Hak Asasi Manusia yang di lindungi hukum sedemikian tinggi. Kita beruntung MPR cukup pandai & melindungi hak bangsa ini untuk berkomunikasi & berinteraksi dalam dunia informasi. Penjabarannya di jelaskan antara lain dalam UU36/1999, PP52/2000, PP53/2000 & KEPPRES 96/2000.

UU36/99 akan berlaku pada tanggal 8 September 2000 mendatang, filosofi yang di tanamkan UU36/99 untuk mengerakan industri telekomunikasi sebetulnya sangat menarik & merupakan terobosan yang cukup “nekad” bagi pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dibaca dengan jelas dalam UU36/99 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

(1)	Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh badan hukum yang didinikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu

a.	Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
b.	Badan Usaha MiIik Daerah (BUMD);
c.	badan usaha swasta; atau
d.	koperasi.

Jelas di sini tidak ada lagi monopoli Telkom & Indosat, bahkan secara eksplisit di tuliskan larangan praktek monopoli pada UU36/99 pasal 10 yang berbunyi:

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.

Bahkan pada UU36/99 pasal 19 pelanggan dibebaskan memilih operator mana yang akan mereka gunakan; tidak boleh sama sekali operator memaksakan ke bangsa Indonesia untuk memilih dirinya.

Bahkan lebih sial lagi bagi para operator telekomunikasi, di wajibkan untuk melakukan interkoneksi antar mereka seperti tertera pada UU36/99 pasal 25 dan juga kewajiban untuk melakukan cross subsidi untuk mengembangkan daerah yang terbelakang yang tertuang pada UU36/99 pasal 16, istilah yang digunakan di situ (ayat 1) adalah:

Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.

Konsep menarik yang berkembang di UU36/1999 terutama tentang independent body yang merupakan proses pelibatan masyarakat dalam pembinaan industri telekomunikasi. Hal ini tertuang dalam UU36/1999 pasal 5 yang berbunyi:

Pasal 5

(1)	Dalam rangka pelaksanaan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah melibatkan peran serta masyarakat.

(2)	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan di bidang telekomunikasi.

(3)	Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.

(4)	Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dan asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi telekomunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan dan jasa telekomunikasi, dan masyarakat intelektual di bidang telekomunikasi.

(5)	Ketentuan mengenai tata cara peran senta masyarakat dan pembentukan Iembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Konsep pelibatan masyarakat di UU36/1999 pasal 5 di jelaskan lebih lanjut di PP52/1999 Bab VIII  tentang peran serta masyarakat di bidang telekomunikasi pasal 90 s/d 94. Di situ sebetulnya sebuah lembaga independent di usahakan untuk menjadi independent regulatory body yang netral terhadap semua player di lapangan. Dalam kondisi yang sangat ideal seharusnya lembaga tersebut harusnya bebas dari tangan pemerintah juga. Kondisi hampir ideal ini tercapai di Amerika Serikat yang memiliki FCC (Federal Communication Commission) yang merupakan independent regulatory body yang bertanggung jawab ke Senat atau DPR/MPR. Sayang-nya pada pasal 91 ayat 3 tertulis:

Kepengurusan lembaga peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikukuhkan oleh Menteri.

Hal ini akan nanti menyulitkan lembaga ini untuk bisa bekerja secara kritis & independent. Akan lebih baik jika lembaga ini bisa bernaung langsung dibawah DPR. Agak sulit dilakukan karena di UU36/1999 pasal 5 pelaksanaan independent body tersebut di lakukan dibawah pemerintah.

Terlepas dari satu masalah tersebut sebetulnya cantik sekali memang UU36/99 jika saja dapat dilaksanakan dengan baik di negara Indonesia ini. Sial-nya tidak ada satu kata internet maupun kata multimedia dalam UU 36/99 – ini bisa di artikan menjadi Internet / Multimedia tidak perlu di atur sama sekali (itu kalau sedang berfikir positif) atau Internet / Multimedia tidak di ijinkan sama sekali (itu kalau sedang berfikir negatif). Yah itulah kelemahan sebuah kerangka kebijakan / hukum yang selalu tertinggal dari teknologi.

Tentunya semangat sebuah Undang-Undang akan sangat tergantung pada peraturan pelaksanaan di bawahnya apakah dapat terlaksana dengan baik atau tidak. Ada beberapa KEPRES & PP yang terkait dengan pelaksanaan UU36/99 seperti KEPRES 96/2000, PP52/2000 & PP53/2000.

Mari kita mulai dari KEPRES 96/2000 yang mengatur mengenai bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal. KEPPRES tersebut ternyata di motori oleh MenNeg BUMN & Investasi. KEPPRES ini dibuat dengan menimbang:

bahwa dalam rangka untuk menghadapi perkembangan ekonomi global dan untuk lebih meningkatkan arus penanaman modal di Indonesia serta untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang kokoh, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Presiden No. 96 Tahun 1998 tentang Daftar Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;

Sialnya dalam daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal yang dalam modal perusahaan ada pemilikan warga negara asing atau badan hukum asing ternyata di Sektor Penerangan dilarang investasi & kepemilikan asing pada:

Jasa Penyiaran Radio dan Televisi, Jasa Siaran Radio dan Televisi Berlangganan, Jasa Layanan Informasi Multimedia dan Media Cetak.

Padahal DEPPEN (departemen penerangan) secara nyata-nyata telah di likuidasi & telah dibebaskan masyarakat untuk berkiprah di bidang penerangan ini tanpa perlu birokrasi / perijinan kecuali ijin usaha. Belum lagi kenyataan bahwa jasa layanan informasi multimedia yang umumnya bertumpu pada internet mempunyai karakteristik yang sangat spesifik yaitu tidak bisa dibatasi oleh batasan-batasan ruang, waktu, struktur organisasi dll – tentunya akan sangat sulit menahan serangan investasi asing dalam bidang jasa informasi & multimedia ini.

Di lain pihak, kebanyakan perusahaan dotcom di Indonesia harus di akui bahwa mereka banyak yang amat sangat mengharapkan untuk bisa IPO dan menarik investor asing untuk invest di usahanya. Jadi tampaknya akan banyak perusahaan dotcom justru yang kecewa berat dengan adanya KEPPRES 96/2000 itu.

Kadang saya masih berfikir bahwa seseorang / sebuah bangsa hanya akan menjadi besar jika sejak kecil terbiasa kehidupan yang keras & berkompetisi. Jika sejak dini selalu di proteksi & di lindungi, kapan bangsa ini mampu untuk berkompetisi secara penuh di dunia global yang biasanya sangat keras lingkungannya? Mudah-mudahan saya salah.

Baiklah yang terakhir adalah PP52/2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi. Ada beberapa yang menarik yang bisa di simak dari PP52/2000 terutama di bagian penjelasannya. Pada penjelasan PP52/2000 dari pasal 14 ayat 1:
Pasal 14 Ayat (1) Huruf c
Penyelenggaraan jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi termasuk di dalamnya antara lain penyelenggaraan jasa voice over internet protocol (VoIP), internet dan intranet, komunikasi data, konperensi video dan jasa video hiburan. Penyelenggaraan jasa multimedia dapat dilakukan secara jual kembali.
Ternyata jasa multimedia melingkupi hal-hal yang tersebut di atas. Aneh-nya Intranet mengapa termasuk jasa multimedia? Jika kita mengerti konsep intranet yang merupakan jaringan private di internal rumah pribadi atau di perusahaan – apakah perlu ijin menteri pada saat kita menyambungkan beberapa PC di kantor menggunakan ethernet? Tentunya akan sangat menggelikan.

Yang eksplisit harus meminta ijin dulu kepada menteri adalah VoIP, Internet, komunikasi data & beberapa lagi yang ditulis di atas. Apakah semua jenis VoIP harus meminta ijin? Apakah jika kita menelepon dari PC di rumah melalui Internet ke Los Angeles memerlukan ijin dari menteri? Apakah semua jenis jasa Internet harus meminta ijin? Tampaknya belum jelas dari PP52/2000.

Yang mungkin akan menarik untuk disimak dari kelanjutan penjelasan PP52/2000 pasal 14 ayat 1 yang menyebutkan:

Penyelenggaraan jasa jual kembali jasa multimedia adalah penyelenggaraan jasa yang atas dasar kesepakatan usaha, menjual kembali jasa multimedia. Contohnya, penyelenggaraan warung internet.

Nah disini jelas bahwa Warung Internet merupakan kategori resale (jual kembali) jasa multimedia. Kebetulan resale (jual kembali) belum di jelaskan secara jelas di PP52/2000 kemungkinan akan di jelaskan dalam PP atau KEPMEN yang lain. Mudah-mudahan tidak ada kewajiban untuk meminta lisensi / ijin kepada Menteri untuk menyelenggarakan warung internet.

Sebetulnya definisi Warung Internet yang jelas juga belum ada. Apakah sebuah jaringan lokal yang mengkaitkan sebuah RT/RW termasuk kategori Warung Internet? Apakah jika jaringan Internet menggunakan LAN tersebut meliputi sebuah kelurahan masih boleh disebut Warung Internet? Kapan jaringan besar tersebut di sebut Internet publik – masih belum jelas. Akhirnya menjadi tidak jelas juga apakah warung internet harus pakai ijin atau tidak. Tetapi dalam kondisi yang sangat sederhana sebuah warnet di sebuah ruangan / ruko, harusnya bisa beroperasi tanpa minta ijin menteri.

Pada PP52/2000 pasal 20 s/d 23 di bahas masalah interkoneksi untuk jaringan telekomunikasi – tapi jika kita lihat secara teliti. Tidak ada keharusan sama sekali bagi jasa telekomunikasi untuk saling melakukan interkoneksi, artinya dalam bahasa sederhana tidak di harusan antar ISP di Indonesia saling berhubungan satu sama lain – dalam bahasa sederhananya – akan terjadi keborosan nasional karena masing-masing ISP kemungkinan akan saling menyambung di MCI, AT&T dll di Amerika Serikat sana.

Pada PP52/2000 di atur juga yang namanya Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation) yang kira-kira dimaksudkan untuk pola cross subsidi pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kewajiban ini tertuang di PP52/2000 pasal 26, 27 & 28. Sialnya sangat eksplisit sekali pola cross subsidi yang di anut adalah cross subsidi penggelaran kabel telepon ke daerah oleh penyelenggara jaringan tetap lokal. Padahal kalau kita perhatikan pola usaha di jasa telekomunikasi, maka bidang jasa telekomunikasi hanya akan di untungkan oleh tingkat pendidikan pengguna yang tinggi. Maka harusnya pola USO yang dilakukan di jasa telekomunikasi harus berbeda dengan jaringan telekomunikasi. Pada jasa komunikasi harusnya lebih di fokuskan untuk memandaikan bangsa Indonesia – misalnya memberikan akses jasa multimedia ke sekolah-sekolah, ke puskesmas-puskesmas.

Pada PP52/2000 pasal 35 & 36 yang mengatur tarif Multimedia, tampaknya tidak terlalu jelas proses pentarifan untuk jasa multimedia tsb. Yang pasti pada PP52/2000 tarif di tentukan sebagai berikut:

Pasal 37
1.	Besaran tarif ditetapkan berdasarkan formula. 
2.	Penetapan formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan biaya. 
3.	Ketentuan mengenai formula tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Itu seni-nya barangkali, kalaupun mau diberikan tarif maka tarif haruslah berdasarkan formula perhitungan yang berbasis pada cost (biaya). Bukan pada price cap atau batas tarif yang ditentukan pemerintah yang selama ini biasanya digunakan.