Defacto – Internet Indonesia menganut hukum rimba

Onno W. Purbo

Dalam diskusi di POLDA Jawa Barat hari sabtu tgl 7 Oktober 2000, pada awalnya kami mendiskusikan masalah Internet Telepon. Memang pada kesempatan tersebut dapat dijelaskan bahwa internet telepon bukan mencuri pulsa, isu dari sisi penegak hukum tentang masalah internet telepon yang sifatnya komersial (untuk publik) hanya bisa menangkap pelaku jika tidak menggunakan ijin / lisensi dari MENHUB (DITJEN POSTEL). Memang dendanya lumayan sekitar Rp. 600 juta + 6 tahun penjara bagi operator internet telepon ke publik yang beroperasi tanpa ijin. Walaupun kesimpulan akhirnya sebetulnya tidak banyak hal yang bisa di sidik dari internet telepon tsb. Bahkan sebagian besar internet telepon sebetulnya juga bisa dilakukan tanpa perlu ijin / lisensi karena sebagian besar internet telepon di lakukan menggunakan komputer & jaringan-jaringan private (bukan publik).

Satu hal yang membuat saya cukup terpana melihat kenyataan bahwa teman-teman di kepolisian sebagai penegak hukum hanya bisa bergerak jika ada hukum yang jelas terutama berupa undang-undang & peraturan pemerintah. Nah bagaimana dengan dunia cyber di Indonesia … walaupun banyak sekali gembar-gembor yang ingin membuat cyberlaw … tapi pada kenyataannya barang bukti elektronis sampai hari ini tidak sah di pengadilan di Indonesia.

Memang bisa di akali dengan mencetak log sheet dari berbagai aktifitas di komputer & diberi tanda tangan dll supaya legal, tapi dalam banyak hal sebagian dari barang bukti tersebut merupakan informasi yang di enkrip / di acak yang tidak bisa di print begitu saja. Belum lagi pencurian-pencurian kartu kredit di Internet, pencurian password. Belum lagi proses-proses manipulasi digital yang lebih sulit di buktikan secara manual, contoh yang jelas-jelas sering terjadi adalah foto bugil para artis di Internet yang kita sering kali tahu sama tahu bahwa itu hanyalah manipulasi digital saja. Tapi di pengadilan mereka tidak bisa membuktikan apa-apa. Kalaupun ada hukum yang ada rasanya tidak setimpal dengan perbuatan & pencemaran nama baik yang dilakukan.

Setelah berdiskusi panjang lebar dengan teman-teman di kepolisian, kesimpulan umum yang ada ternyata bahwa pada hari ini Internet di Indonesia secara defacto lebih banyak  menganut hukum rimba. Artinya jangan terlalu berharap untuk memperoleh bantuan dari pihak kepolisian karena teman-teman di kepolisian tidak bisa bergerak kalau tidak ada dasar hukum yang jelas-nya. Salah-salah mereka (polisi) yang justru kena pra-pengadilan karena bergerak tanpa dasar hukum yang jelas. Tentunya pihak kepolisian tidak menginginkan melakukan penangkapan & penyidikan tanpa dasar hukum yang jelas tadi.

Sisi negatifnya - apa boleh buat kita harus pandai-pandai menyelamatkan diri sendiri di Internet karena secara hukum tertulis tidak akan banyak yang bisa digunakan untuk melindungi kita di Internet di Indonesia. Pola penyelamatan menggunakan konsensus masyarakat Internet & hukum rimba akan menjadi modus yang sangat normal di Internet Indonesia. Yah apa boleh buat modus yang sangat primitif ini harus di tempuh karena memang pemerintah Indonesia belum sanggup memformulasikan secara baik cyberlaw untuk Indonesia.

Sisi positifnya – kita harus menyukuri kemerdekaan yang kita peroleh di dunia cyber karena keterlambatan pemerintah dalam mengatur dunia maya ;-) …. Saya sangat berharap kemerdekaan ini bisa kita manfaatkan untuk kebaikan kita semua tanpa merugikan orang lain; apalagi biasanya manusia cyber umumnya adalah orang yang terpelajar.