Komentar secara umum draft KEPMEN Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

+ Model yang digunakan secara logika akan mengacu ke PP52/2000, kesalahan model yang dikembangkan di PP52/2000 jelas akan di turunkan di draft KEPMEN tsb. Yang jelas meregulasi IntraNet menjadi salah besar. Agak sulit memang kalau PP52/2000-nya tidak di ubah.
Model global dari bisnis multimedia saya tuliskan dalam artikel yang lain.

+ Konsep calling card bisa menjadi rancu kalau kita menggunakan konsep virtual calling card yang berupa password di gateway VoIP. Nah bagaimana perijinannya? Perlukan ijin?

+ Pasal 5 – bisa rancu kalau kita membangun jasa Internet di daerah yang tidak ada jaringan telekomunikasinya & kita menyewakan akses Internet ke masyarakat daerah tsb menggunakan jaringan yang kita buat sendiri – apakah itu menyalahi pasal 5?

+ Pasal 6 – apakah yang dimaksud dengan Rencana Dasar Teknis disini? Apakah di sediakan pemerintah? Atau harus disediakan oleh penyelenggara jasa?

+ Pasal 8 – mungkin ada baiknya di tambahkan, bahwa standar pelayanan jasa dari DITJEN POSTEL dibuat terbuka ke masyarakat & juga DITJEN POSTEL akan membuka performance penyelenggara jasa telekomunikasi ke masyarakat supaya masyarakat banyak menjadi aware akan performance masing-masing penyelenggara jasa. Sekarang ini sebagai contoh orang selalu bertanya mana ISP yang baik? Tidak ada yang bisa menjawab karena performance ISP tidak terbuka dari DITJEN POSTEL ke masyarakat.

+ Pasal 9 – kenyataannya banyak peralatan Internet yang tidak di sertifikasi tapi menggunakan de-facto kualitas internasional. Apakah sertifikasi masih dibutuhkan?

+ Pasal 11 – apakah ada audit dari BPKP untuk PNBP?

+ Pasal 12 – moga-moga Universal Service Obligation (USO) untuk penyelenggara jasa bisa dilakukan oleh penyelenggara tsb jangan berupa subsidi ke penyelengga jaringan untuk membangun kabel telepon. Sebaiknya di arahkan ke subsidi untuk dunia pendidikan & kesehatan masyarakat.

+ Bagian 3, pasal 22 akan tambah seru kalau di mix dengan Internet & VoIP.

+ Pasal 27, 28, 29 – bagaimana kalau premium call menggunakan VoIP sebagai infrastrukturnya? Boleh kan? Karena akan membuat biaya premium call menjadi sangat murah  …

+ Pasal 30 -  bagaimana kalau calling card-nya berupa deposit di gateway VoIP? Ini tidak termasuk yang harus minta ijin di pasal 30 kan?

+ Pasal 33, 34 – bagaimana kalau telepon umum kartu yang menggunakan VoIP?  Bisa langsung berupa kartu kredit atau kartu debet BCA misalnya hehehehh …
jelas tidak perlu di regulasi sesuai pasal 33 & 34 kan?

+ Pada pasal 54 – apa yang dimaksud terbatas & terbuka? Mengapa VoIP & NAP dibuat terbatas? Bukankan secara teknologi sangat dimungkinkan sekali VoIP & NAP menjadi terbuka lebar? Memang pasar akan menseleksi sendiri menjadi beberapa player saja yang akan survive …

Pasal 57 – sebaiknya juga di kasi entry disini supaya semua hasil audit performance oleh DITJEN POSTEL harus dibuka ke masyarakat umum. Supaya masyarakat memperoleh informasi yang lengkap penyelenggara mana yang baik, mana yang buruk. Selama ini masyarakat buta akan hasil audit performance tsb .. Juga akan memudahkan kita semua memprediksi trend ke depan bagaimana …

Pasal 58 – Rencana Dasar Teknis yang dimaksud ada dimana? Apakah terbuka untuk umum?

Pasal 61 – kalau sebuah kompleks perumahan / real estate / kompleks perkantoran / kompleks sekolah / universitas membuat sendiri infrastruktur broadband-nya untuk keperluan real estate tersebut & digunakan dalam bentuk resale ke penyelenggara jasa upstream-nya … hanya membutuhkan kesepakatan saja kan? Tidak perlu ijin lagi?

Pasal 64 – bisa berabe karena penyelenggara harus menjadi badan sensor. Repot.

Pasal 66 – apakah ISP yang sekarang sudah beroperasi akan diputihkan semua menjadi ISP nasional? Atau kabupaten? Atau kota?

Pasal 70 – rasanya PDTT-ID tidak mengelola IP address deh.

Pasal 72, 73 & 74 – sebetulnya yang point penting yang perlu di keluarkan disini selain point-point di pasal 72-74 adalah apakah IDNIC & PDTT-ID sudah mengemban 100% aspirasi masyarakat Internet Indonesia? Mekanisme apa yang menjamin bahwa PDTT-ID mengemban 100% aspirasi masyarakat Internet Indonesia? POSTEL dalam hal ini menjadi bemper & akreditor dari PDTT-ID kalau mereka semena-mena – apakah bersedia?

Pasal 77 – serius DITJEN POSTEL  akan melakukan ecaluasi kinerja pengelola nomor IP? Kira-kira kriteria yang di usulkan seperti apa? Terutama dengan semakin sedikit-nya nomor IP.

Pasal 78 Sebenernya matrix-nya bisa lebih kompelks daripada yang di pasal 78. Bisa aja ada kombinasi VoIP publik – PSTN, publik – non-PSTN, non-publik – PSTN, non-publik – non-PSTN. Jadi ada 4 bukan 2. publik – non-PSTN bisa terjadi kalau kita narik leased line managed IP ke kompleks perkantoran, kompleks perumahan, kompleks pertokoan & menggelar VoIP untuk publik yang di connect ke PABX internal kompleks tersebut. OK OK aja kan? Dari sisi operator cuma masalah billing aja sih.

Pasal 79 – apakah artinya semua operator di warnet, wartel, kompleks perumahan dll harus mengadakan kerjasama resale dengan operator VoIP nasional ini? Padahal di wartel & warnet mungkin mereka akan mengadakan kesepakatannya dengan VoIP gateway di luar negeri bukan dengan operator VoIP nasional tadi heheheheh ..

Pasal 80 – wah bisa repot nih kalau VoIP komersial harus semua pakai managed IP semua. Soalnya secara teknologi sih memungkinkan aja VoIP komersial tanpa managed IP Cuma kualitas-nya jelek aja.

Pasal 85 – mungkin truput perlu dimasukan sebagai kriteria performance NAP?

Pasal 88 -  Alhamdullillah - maksud tidak perlu izin untuk wartel & warnet apakah termasuk tidak perlu ijin usaha dari PEMDA – wow eunaaak tenaaan …

Pasal 93 – arti-nya semua jasa multimedia boleh di resale di WARNET yah? Cuma sialnya kan VoIP & ISP kan beda perusahaannya yah? Belum lagi konsep warnet kan sebenernya bisa berkembang ke RT/RW-net, kelurahan-net, kecamatan-net, kabupaten-net dll … nah itu bagaimana? Boleh engga ya?

Pasal 96 – kenapa koq VoIP & NAP menjadi masuk kategori terbatas? Apa yang menyebabkan mereka terbatas?

Pasal 99 – ada kalimat “biaya yang harus dibayar antara lain biaya dokumen …..dst”
Kata “antara lain” di situ sangat berbahaya … karena menjadikan semua jenis biaya halal.

Pasal 100 – ada kalimat “kesanggupan membayar biaya-biaya yang harus dibayar” heheheheheh … ini bisa jadi celah buat menarik uang sebanyak-banyak-nya hahahahah ..

Bab IV – mungkin engga ya ada bagian supaya hasil pantauan QoS semua operator oleh POSTEL bisa dibuka secara publik? Supaya enak masyarakat buat milih-nya …

Bab V – artinya tarif semua jasa multimedia sifatnya open competition  ….