Komentar umum untuk draft KEPMEN Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

+ PP53/2000 maupun KEPMEN Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi belum mengadopsi konsep pengalokasian frekuensi untuk pemberdayaan masyarakat – terutama untuk dunia pendidikan & kesehatan.

+ Konsep USO (universal service obligation) yang di adopsi naga-naga-nya lebih mengarah kepada perluasan / cross subsidi jaringan untuk wilayah terbelakang / terpencil. Tidak / belum ada konsep USO untuk dunia pendidikan & kesehatan.

+ Tidak ada competitive safeguard yang akan menjaga agar operator yang besar seperti telkom & indosat (incumbent operator) tidak melalap operator-operator yang kecil. Beberapa contoh competitive safeguard yang belum secara eksplisit di tuliskan adalah:

•	Outright Prohibition on Providing the Competitive Product or Service.
•	Price Caps for Regulated Monopoly Services.
•	Separate Subsidiary Requirement.
•	Tariffing Requirements.
•	Accounting Separation.
•	Imputation Requirements.
•	Service Quality Reporting Requirements.
•	Resale Requirements.
•	Comparably Efficient Interconnection Requirements.
•	Network Interface Disclosure Requirements.
•	Customer Proprietary Network Information Requirements.
•	Prompt and Sure Resolution of Disputes.

+ VoIP ternyata tidak dimasukan sebagai jaringan telekomunikasi – padahal ke depannya jaringan telekomunikasi akan lebih banyak menggunakan teknik-teknik kompresi seperti VoIP yang lebih effisien.

+ Apakah betul KEPMEN ini bisa di implementasikan – mengingat hak ekslusif Telkom & Indosat effektif baru akan hilang tahun 2003? Seberapa mudah bagi sebuah koperasi kecil di daerah untuk menyelenggarakan jaringan telekomunikasi? Sekarang saja untuk sebuah WARNET di Bali misalnya sering kali di persulit untuk memperoleh akses telepon karena takut menjalankan VoIP?