Inpres 6/2001 – Masih Kurang Nyali?

Onno W. Purbo

Bagi anda yang sempat membaca naskah lengkap Inpres 6/2001 termasuk lampirannya yang di posting di mailing list genetika@yahoogroups.com saya yakin anda akan berpendapat bahwa INPRES satu ini cukup baik dalam mengidentifikasi beberapa isu besar di lapangan & seperti hal-nya kertas kerja para birokrat lainnya INPRES ini cukup banyak membahas masalah visi, misi & hal-hal besar yang perlu kita capai dikemudian hari. Bisa di mengerti isu besar di lapangan sampai masuk karena keaktifan rekan-rekan aktifis di genetika@yahoogroups.com dalam berinteraksi dengan pemerintah menampakan hasil yang lumayan di INPRES ini. Kita semua rasanya harus berterima kasih kepada para aktifis tersebut yang sebagian besar aktif berinteraksi juga di mailing list genetika@yahoogroups.com.

Tetapi sebagai sebuah naskah instruksi / komando saya lihat naskah tersebut masih banyak mencari “aman”, kurang eksplisit, masih kurang nyali dalam mendobrak tatanan yang sebetulnya masih banyak menghambat pergerakan IT di Indonesia. Saya pikir isu besar / utama dari dunia IT sebetulnya tidak banyak:

1.	Freedom of Information (transparansi informasi).
2.	Tingkat / kualitas pendidikan bangsa.
3.	Infrastruktur akses informasi / pengetahuan.

Kebijakan dalam INPRES 6/2001 khususnya dalam ketiga (3) aspek strategis ini tampaknya masih kurang berani di dobrak.

Saya pikir transparansi informasi menjadi salah satu kunci utamanya & sama sekali tidak di bahas dalam INPRES 6/2001. Memang INPRES tsb. membahas akan adanya e-government, govertment online dll yang sifatnya infrastruktur belaka … tapi kurang adanya mekanisme yang menjamin / memaksa aparat pemerintah harus membuat semua informasi transparan ke publik, tidak ada keharusan bahwa master plan kota, tata kota, informasi tanah, informasi kependudukan, data mentah di BPS, registrasi penduduk, registrasi KTP, SIM, bea-bea perijinan semua dibuat transparan ke publik & auditing secara publik atas ulah aparat pelaksana dilapangan. 

Sekedar contoh sederhana, apakah kita sebagai masyarakat awam pernah tahu proses pembuatan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah? Sering kali, tiba-tiba kita dihadapkan pada kenyataan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan yang tidak berpihak pada kesepakatan rakyat banyak. Contoh sederhana kasus yang terjadi pada PPnBM (jelas-jelas ini bertentangan dengan INPRES 6/2001) yang artinya DIRJEN PAJAK & MENKEU harusnya di tegur! Kenaikan tarif Telkom yang >45% jelas bertentangan dengan INPRES 6/2001 padahal teknologi jelas-jelas semakin murah & sederhana. Seperti biasanya pemerintah & DPR cuek bebek saja, belum terdengar sampai detik ini pernyataan maaf kepada rakyat karena membuat kebijakan yang justru mebuat rakyat semakin miskin & bodoh.

Pendidikan & kualitas pendidikan bangsa menjadi kunci keberhasilan bangsa ini menuju knowledge based society. Padahal jelas-jelas pemerintah tidak mempunyai uang, yang ada hutang. Mengapa tidak berani secara eksplisit dalam INPRES 6/2001 mengakui hal ini & memberikan semaksimal mungkin insentif bagi proses pendidikan & peningkatan kualitas SDM Indonesia. Misalnya, jadikanlah semua sumbangan untuk mendidikan orang Indonesia agar dapat diakui sebagai ekuivalensi pajak, saya yakin banyak pengusaha akan dengan senang hati menyumbang ke pendidikan Indonesia daripada memberikan pajak ke pemerintah yang sering kali tidak bisa di audit penggunaan uangnya.

Point 18 di INPRES 6/2001 hanya menyatakan kurikulum nasional secara bertahap di sesuaikan dengan perkembangan IT. Mengapa kita perlu tetap mempertahankan tirani pendidikan dengan seperti kurikulum nasional & Badan Akreditasi Nasional (BAN)? Mengapa tidak mengadopsi society audit / society accredited yang mekanismenya lebih keras tapi menghasilkan mutu yang lebih baik, tanpa perlu menyogok? Mengapa tidak dibuka saja supaya mekanisme kompetisi bebas dilakukan di dunia pendidikan dengan kurikulum yang di adopsi dari manca negara (khususnya untuk IT)? Mengapa tidak di adopsi berbagai sertifikasi standar industri seperti MCP, MCSE, CCNA dll? 

Infrastruktur akses Informasi sebetulnya sangat tergantung pada dua (2) hal utama, yaitu:

•	Harga peralatan komputer.
•	Kondisi infrastruktur telekomunikasi.

Isu disini jelas relatif terlihat dengan nyata, seperti kesalahan fatal pemerintah yang tetap mempertahankan PPnBM untuk komputer mencerminkan cupet-nya pemikiran ekonomi pemerintah. 

Untuk kondisi infrastruktur telekomunikasi, jika kita konsisten maka harusnya monopoly dibubarkan & dikikis habis. Terus terang saya lihat pemerintah banci, jelas UU36/1999 telah berlaku tapi tidak dilaksanakan. Bahkan sialnya VoIP sekarang malah di monopoly oleh Telkom, Indosat & Satelindo. Perlu dipertanyakan kemana KEPMEN yang menunjang pelaksanaan UU36/1999? Hal ini menunjukan bahwa pemerintah tidak serius dalam membongkar kartel monopoli telekomunikasi yang ada.

Kita cukup beruntung di dunia Internet kita masih bisa menggunakan teknologi wireless di frekuensi 2.4, 3.5, 5 & 5.8GHz untuk akses Internet pada kecepatan 2-54Mbps. Walaupun perjuangan tampaknya berjalan lama karena usaha untuk memperoleh ijin di wilayah frekuensi tersebut tidak semudah yang kita harapkan. Pemerintah harus memudahkan & membuat transparan proses perijinan di frekuensi di atas untuk pembangunan fasilitas akses bangsa ini ke dunia informasi & pengetahuan.

Saya pikir sebagai sebuah instruksi dia harus lebih berani mendobrak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahan di lapangan. Jika tidak, yah apa boleh buat kita (rakyat) harus menerima kenyataan hidup di Indonesia yang semakin miskin di samping juga tetap bodoh.