Komentar untuk IT Framework BAPPENAS

Onno W. Purbo
Pensiunan PNS
onno@indo.net.id

Tulisan ini merupakan tulisan terbuka untuk IT Framework yang sedang dikerjakan oleh BAPPENAS yang dapat dibaca di http://www.bappenas.go.id/itf/ Mohon maaf jika membuat kuping teman-teman di pemerintah menjadi merah.

Berikut adalah harapan saya secara umum karena saya terus terang tidak yakin bahwa hal-hal ini bisa dilakukan dengan baik oleh Pemerintah & BAPPENAS yang sudah terbiasa dengan pola pendekatan pilot proyek & pinjaman luar negeri. Adapun saya sangat berharap bahwa:

•	Implementasi IT Framework BAPPENAS tidak lagi menambah satu sen-pun utang luar negeri negara Indonesia & menyusahkan anak cucu.
•	Mohon jadikan bangsa Indonesia sebagai subjek bukan sebagai objek.
•	Adanya transparansi banyak kebijakan pemerintah ke masyarakat maupun kerjasama antar lembaga pemerintah.
•	Pemerintah memfungsikan diri sebagai fasilitator secara aktif di masyarakat?

Komentar secara umum:
•	Visi yang dicanangkan cukup berat apalagi akan dicapai dalam timeframe 20 tahun, harus dilihat lebih detail lagi di strategi umum yang di canangkan untuk mencapai visi tersebut.
•	Dalam penjelasan Misi secara implisit dapat dibaca strategi umum yang di usulkan. Mengapa isu utama yang pertama di angkat adalah akses ke informasi? Tentunya ini bisa di perdebatkan – pengalaman di lapangan menunjukan bahwa ada isu tingkat pendidikan & pengetahuan orang Indonesia yang lebih besar yang menyebabkan isu akses Internet / informasi menjadi harus menjadi bagian dari skenario besar (one packadge deal) yang tidak bisa terpisahkan dengan proses pemandaian bangsa Indonesia sebagai strategi utama.
•	Saya memperoleh kesan dari IT Framework bahwa pemerintah yang akan men-drive sebagian besar aktifitas yang di usulkan. Kesan pemerintah sebagai main role player cukup dominan di beberapa aktifitas yang di usulkan. Maaf saya prejudice – tapi saya takutkan nantinya banyak oknum pemerintah yang memproyekan hal tsb; apalagi dengan paradigma lama mengunakan utangan luar negeri – boro-boro mau bayarin komputer mau membayar gaji pegawai negeri & subsidi pendidikan aja sudah kesulitan.

Komentar spesifik:

e-government
Bagian ini sebetulnya saya cukup pesimis melihat pengalaman saya beberapa tahun terakhir sebagai PNS & berinteraksi dengan banyak badan pemerintahan.

Contoh yang sederhana KTP – pertanyaannya adalah mengapa masyarakat membutuhkan KTP? Apakah untuk sekedar labeling? Adakah keuntungan lain selain labeling misalnya pemerataan pendapatan / kesejahteraan? Pada akhirnya konsep yang lebih besar dalam posisi pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia menjadi penting; akan lebih penting dari IT itu sendiri – IT hanyalah alat bantu yang mengeffisienkan proses.
e-commerce
Konsep e-commerce yang dikembangkan terlalu jauh berfikirnya – kalau boleh saya saran yang sederhana adalah fokuskan pada pemberdayaan SME & para calon cyberpreneur di dunia pendidikan saja supaya bisa berkembang dengan baik di Indonesia.

Ambil contoh pendekatan yang dilakukan Small Business Administration http://www.sba.gov yang sangat memposisikan diri sebagai fasilitator perkembangan SME.

Jangan dipaksakan semua harus elektronik, jika sulit lakukan secara manual saja. Yang penting SME harus berkembang. At the end of the day, jumlah massa SME yang anda berdayakan yang akan menentukan keberhasilan usaha anda. Perlu di ingat bahwa dunia usaha di Indonesia di dominasi oleh SME.
it berbasis masyarakat
Maaf dengan sangat menyesal saya harus mengatakan bahwa IT framework terlambat dalam melihat kenyataan di lapangan bahwa masyarakat sudah bergerak sendiri dalam menyediakan pra-sarana akses yang di gambarkan di IT framework. Strategi yang di usulkan tidak akan terlalu mempercepat proses pemberdaya masyarakat. Kalau boleh saya usulkan sih:

•	Implementasikan kesepakatan WTO untuk menghilangkan tax barang mewah untuk IT.
•	Buka lebar (selebar-lebarnya) pintu investasi untuk dunia IT – jangan seperti orang BKPM sekarang banyak menghalangi investasi IT masuk ke Indonesia. Beri koridor investor asing agar lebih banyak menggunakan SDM Indonesia bukan expatriat.
•	Sukur-sukur bisa memberikan tax incentive bagi investor masuk ke Indonesia.
•	Sukur-sukur bisa memberikan tax deducation bagi private sector yang membantu IT di dunia pendidikan.

it untuk pendidikan
Tampaknya pembuat IT Framework masih kurang menyelami masalah kunci yang ada di lapangan. Pengalaman beberapa tahun dilapangan menunjukan masalah kuncinya adalah:

•	Dosen / guru kebanyakan berfungsi sebagai resaler pengetahuan – bukan sebagai produsen pengetahuan & fasilitator pengetahuan.
•	Budaya knowledge sharing sangat kurang di masyarakat pendidikan. Sebagian besar sangat berusaha berlindung di balik hak cipta & hak paten. Akan percuma infrastruktur IT yang ada jika budaya sharing tersebut tidak ada; karena akan memposisikan masyarakat pendidikan sebagai konsumen informasi saja.
•	Paradigma pengajaran yang sangat teaching based bukan learning based; menekan kreatifitas – menyebabkan penggunaan IT hanya memperkuat posisi pelajar & mahasiswa sebagai konsumen yang lebih baik saja.
•	Seringkali masalah terletak pada pengambil keputusan di perguruan tinggi & sekolah yang tidak sadar bahwa infrastruktur IT merupakan infrastruktur yang self-finance.
•	Pendidikan jarak jauh masih tidak di halalkan secara eksplisit di Indonesia oleh DIKNAS maupun DIKTI. Ada gejala masih di monopoli oleh Universitas Terbuka.
•	Mahasiswa / siswa memang di posisikan oleh DIKNAS untuk mengejar hal-hal yang sifatnya labeling seperti NEM, Ijazah, lulus ujian negara dll – bukan mengejar ilmu & pengetahuan + di akreditasi langsung oleh masyarakat.

e-democracy
•	IT, komputer dll hanya alat bantu – pertanyaan mendasarnya, apakah para wakil rakyat mau & mampu menerima kritik & berinteraksi langsung dengan masyarakat banyak setiap hari 24 jam via e-mail?
•	Perubahan budaya para wakil rakyat harus dilakukan dulu sebelum alat-alat IT menjadi bermanfaat untuk berinteraksi dengan wakil rakyat.
•	Sebetulnya dengan IT maka mekanisme perwakilan menjadi di pertanyakan – masih perlukah mekanisme perwakilan jika setiap orang dapat menyuarakan hati nuraninya – one man one vote untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa perwakilan? Saya rasa itu adalah demokrasi yang lebih ideal; daripada harus berhadapan dengan wakil rakyat yang sering kali di halangi secara fisik oleh PHH.

mekanisme pendanaan
•	Masih sangat dominan pola fikir bahwa pendanaan oleh pemerintah. Apakah pemerintah masih cukup kaya untuk mendanai semua ini tanpa utangan ke luar negeri? (harap jangan bertumpu pada utang lagi; rakyat sudah cukup sengsara dengan utang yang di create melalui BAPPENAS).
•	Mengapa pemerintah tidak mengambil posisi sebagai fasilitator? & melepaskan berbagai inisiatif implementasi kepada pihak swasta yang jelas lebih serius dalam menjalankan roda usahanya daripada pemerintah.

dukungan & landasan teknologi informasi
Saya agak kurang sependapat dengan IT Framework yang dikembangkan. Pengalaman saya di lapangan untuk menjawaban dilema SDM & infrastruktur yang terserat di IT Framework – jawabannya adalah prioritaskan segala hal yang di tujukan untuk memandaikan orang Indonesia (SDM). Infrastruktur, hardware & software mudah di buat & di beli, keberadaan SDM berkualitas sangat sulit diperoleh & sangat menentukan.

badan pengembangan teknologi informasi nasional
Keberadaan badan tidak akan menjamin apa-apa di Indonesia kecuali mempunyai kekuasaan & uang. Apakah pemerintah masih punya banyak uang & kekuasaan? Sebaiknya biarkan saja konsorsium / asosiasi masyarakat yang bergerak – pemerintah bisa mempercepat proses yang ada jika membuka diri untuk berinteraksi dengan masyarakat & memposisikan diri sebagai fasilitator.

Di antara instansi pemerintah, badan tersebut juga dipertanyakan – sebetulnya kalau saja antar instansi bisa terjadi transparansi informasi badan ini tidak dibutuhkan juga. Contoh data BPS – sekarang ini untuk memperoleh data lengkapnya harus bayar; padahal BPS di danai oleh pemerintah dll dll.