Komentar Untuk RUU Teknologi Informasi

Onno W. Purbo

Setelah membaca softcopy RUU Teknologi Informasi yang saya peroleh dari Sdr. Mukhlis Ifransah (mukhlis@hukumonline.com) dari Hukum Online, ada beberapa hal yang terasa mengganjal. 

Komentar Umum:

•	RUU TI terasa sangat protektif, ada kesan ketakutan. Pola fikir yang ada terkesan naif, sangat berpihak pada pemain besar, e-commerce dll. yang sebetulnya merupakan sebagian kecil dari bangsa ini.
•	Tidak ada mekanisme yang dibangun untuk menghilangkan digital gap, meng-empower rakyat yang tidak mampu, memberdayakan dunia pendidikan dengan teknologi informasi, meng-IT-kan sekolah-sekolah & anak bangsa.
•	Tidak ada insentif sama sekali bagi kita-kita yang berada di lapangan yang berjuang keras untuk memberdayakan bangsa ini, mengangkat bangsa ini dari jurang ketinggalan di dunia informasi – tanda uang sepeserpun dari pemerintah / Bank Dunia / IMF / ADB.
•	Tidak jelas model entitas yang bermain di Teknologi Informasi ini, termasuk hak & kewajiban masing-masing entitas yang bermain. Contoh sederhana, apakah ada Acceptable Usage Policy (AUP) – ternyata tidak ada.

Komentar secara khusus:

•	Pada Bab I maupun beberapa pasal / ayat di dalamnya, RUU terlalu menekankan pada digital signature & tanda tangan elektronik yang pada dasarnya merupakan salah satu dari sekian banyak teknik authentikasi. Bagaimana jika transaksi dilakukan dengan menggunakan teknik authentikasi yang non-digital signature? (contoh one-time password / OTP, biometric dll).
•	Bab III Pasal 4-5, terus terang saya nilai amat sangat naif & tidak akan applicable. Kenyataan di lapangan pada detik ini, pemerintah praktis tidak berperan dalam IT – bahkan lebih cenderung untuk me-“malaki” pada player di lapangan, dengan dalih ijin dsb. Lihat berbagai diskusi di mailing list genetika@yahoogroups.com. Saran saya buang jauh-jauh paradigma negara menguasai & pemerintah membina. Masyarakat IT pada kenyataannya jauh lebih membina masyarakat Indonesia & memberdayakan bangsa, karena di dorong oleh kebutuhan survival usaha IT itu sendiri.
•	Bab IV, terkesan masih prematur. Pasal 10 gagal mendeskripsikan & memilah dengan baik teknik & fungsi Certificate Authority, Digital Signature – juga tidak ada sama sekali tentang Registration Authority & fungsi audit-nya yang sangat strategis.
•	Bagaimana delegasi kepercayaan pada Certificate Authority? Siapa yang berhak menjadi Certificate Authority? Bagaimana dengan kita yang menggunakan CA di luar negeri (seperti verisign.com, apakah sah untuk transaksi di dalam negeri?).
•	Bab IX Pasal 27, terlalu naif & sangat berkesan sifat asli pemerintah sebagai – pemalak. Dalam logika sederhana, rasanya sah-sah saja rakyat terkena pajak jika transaksi yang dilakukan bersifat komersial. Kalau transaksi yang dilakukan tidak komersial, bahkan sering kali berupa usaha sosial untuk memasyarakatkan IT – seharusnya pemerintah memberikan insentif pajak, tax holiday, pembebasan pajak dll.
•	Bab X secara naif masih berfikir bahwa dunia informasi masih dibatasi dimensi ruang & peralatan yang konvensional. Pasal 28 dapat dengan mudah di langgar, contoh penyebaran virus melalui Internet – apakah Polisi dapat menanggulanginya? Apa yang mau di segel & bagaimana menyegel-nya? Apa konsep tempat kejadian disini?
•	Bab XI tentang ketentuan pidana. Kata-kata “melawan hukum” sangat dominan & bisa menjadi kata-kata bersayap, beranting yang bisa di salah gunakan. Contoh skenario, seorang hacker murni sedang menguji coba software terbarunya untuk melihat kelemahan / lubang dari situs Web di Internet; atau mencoba software yang secara matematis dapat memecahkan kode enkripsi RC4 atau DES3 128 bit. Tindakan melawan hukum manakah yang hacker tersebut langgar? Kegiatan hacking adalah sesuatu yang sangat positif & justru akan mengembangkan teknologi informasi secara positif kepada tahapan yang lebih maju. Ada baiknya pembuat RUU Teknologi Informasi membaca sedikit tentang filosofi kehidupan para hacker.

Kesan secara umum:

•	Pembuat RUU Teknologi Informasi bukanlah orang lapangan di teknologi informasi & memandang teknologi informasi sebagai sesuatu yang menakutkan & harus di atur secara ketat. Sangat naif & terlihat sangat mengacu pada textbook / referensi hukum yang lama.
•	Pembuat RUU Teknologi Informasi gagal menyelami kehidupan dunia maya yang pada dasarnya lebih banyak mengikatkan diri pada unwritten law antar player & pelakunya.
•	Pembuat RUU Teknologi Informasi secara naif lebih memandang / memposisikan pelaku IT sebagai objek bukan subjek yang harus di berdayakan.