Kumpulan Draft Pemikiran Untuk Regulasi Internet

Versi			27 Desember 1998
Platform		regulasi-internet@itb.ac.id
(open mailing list & subscribe via majordomo@itb.ac.id)
http://nic.itb.ac.id/~arsip/regulasi-internet (arsip diskusi)
Sifat			public domain & konsensus masyarakat Internet Indonesia.
Interface Gov't		postel1@rad.net.id
VISI / "Big Picture" Regulasi Internet Indonesia
•	Empower bangsa Indonesia menuju knowledge based society.
Ref. Conceptual Framework Nusantara-21 (http://n21.ac-id.net) sponsor YLTI.
•	Pendidikan menjadi kunci utama, encourage kontribusi pada pendidikan melalui pola kompensasi & insentif.
•	Encourage kontribusi pd Small Medium Enterprises + Teleworker melalui pola kompensasi & insentif.
•	Berpihak bagi keuntungan orang banyak / masyarakat / user / community; khususnya pihak yang produktif, menciptakan lapangan kerja baru, & mencegah disintegrasi bangsa.
•	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap media informasi.
•	Information at your fingertips (mengutip dari Bill Gates)

Masyarakat Internet yang di harapkan
•	lebih menghargai pendapat orang lain (tidak berarti musti setuju)
•	menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan proaktif.
•	Pemerataan Data, Information, Communications, and Knowledge (DICK)

Mekanisme yang menjamin sukses di Internet Indonesia (reference - jon. RFC 1336):
•	Public documentation of the protocols
•	Free (or cheap) software for the popular machines
•	Vendor independence & infrastructure independence

USULAN PEMBAGIAN ISU
Akan dibagi dalam beberapa bidang utama:
Content Layer
•	Bidang Internet Governance
•	Bidang Pendidikan
•	Bidang Hak Cipta
•	Bidang Keamanan
•	Bidang Perpajakan & Perdagangan.
•	Bidang Tenaga Kerja & User Protection.
Telecommunication & Infrastructure Layer
•	Bidang ISP
•	Bidang Operator Telekomunikasi
•	Bidang Wireless Data Network

MAJOR ISU & DETAIL PERTANYAAN PADA CONTENT LAYER ..
Bidang Indonesia Internet Governance
•	Dirasakan perlu adanya mekanisme / lembaga yang bisa merepresentasikan masyarakat Internet di Indonesia. Lembaga semacam ID-ISOC mungkin menjadi salah satu alternatif jika diinginkan. Mungkin regulasi-internet@itb.ac.id sementara dapat merepresentasikan arah kebijakan perinternetan Indonesia. Silahkan dilihat dalam charter regulasi-internet@itb.ac.id di bawah ini.
•	Berbeda dengan mekanisme MPR / DPR, lembaga-lembaga tertinggi Internet di Indonesia mungkin hanya akan mengeluarkan konsensus / kesepakatan - bukan regulasi. Konsensus dari Internet tersebut dapat diajukan kepada MPR/DPR untuk dijadikan regulasi jika perlu.
•	Internet governance sebaiknya dibuat tidak mengikat & dibuat fleksible / adaptif. Masyarakat di encourage untuk menentukan tatanan berdasarkan konsensus yang berlaku saat itu (konsensus ini dapat selalu berubah sesuai dengan kehendak masyarakat).
Bidang domain name / IDNIC:
•	IDNIC saat ini lebih merasa bertanggung jawab ke IANA / ICANN.
•	Disarankan IDNIC bertanggung jawab kepada masyarakat & pemerintah Indonesia.
•	Masyarakat di minta utk berinteraksi dengan IDNIC pada idnic@idnic.net.id, pengumuman-idnic@idnic.net.id & http://www.idnic.net.id.
•	Masyarakat internet Indonesia menghendaki transparansi & pertanggung jawaban IDNIC  terhadap masyarakat Indonesia.
•	Bagaimana pengelolaan domain & IP address sebaiknya dilakukan   (termasuk pembiayaannya); ingat jumlah & jenis domain di masa depan  akan bertambah besar dan pengelolaannya mungkin akan semakin kompleks  (isu non-teknis mungkin akan mencuat: hak cipta/merek, dll.)
•	Saran untuk pola mengevaluasi domain name (dari tiga kata AC.ID, OR.ID & CO.ID):
•	harus bisa membedakan tujuan bisnisnya : non profit atau profit,
•	harus bisa memberikan informasi tentang lembaganya : pendidikan formal
atau non formal, penelitian, yayasan, PT, dll
•	pembedaan harga registrasi
•	nilai bisnis (market value) dari name tsb.
•	Pengelolanya

Bidang IP Address & Routing:
•	Alokasi IP Address akan bertumpu pada APNIC / InterNIC / ICANN.
•	Encourage IP v6 - sebaiknya kita mulai di tahun 1999.
•	Encourage utk hubungan melalui IX (terutama IBM.NET).

User Community:
•	APJII http://www.apjii.or.id/ telah merepresentasikan operator / ISP (user service).
•	APJII sebaiknya bisa transparant & bertanggung jawab pada masyarakat / community.
•	Mungkin perlu badan lain utk merepresentasikan pengguna, atau bertumpu pada YLKI.
•	ISP akan bertanggung jawab penggunaan domain bagi user yang menggunakan NS ISP, di luar itu ISP tidak akan bertanggung jawab (penggunaan domain diluar NS ISP menjadi tanggung jawab NIC).

Bidang Pendidikan
•	Pendidikan di identifikasi merupakan salah satu kunci utama keberhasilan bangsa Indonesia (termasuk Internet di Indonesia).
•	Masyarakat / dunia komersial di encourage untuk memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan. Pola kompensasi / insentif dari pemerintah harus dikembangkan utk setiap kontribusi yang diberikan kepada dunia pendidikan.
•	Sebagian masyarakat Internet Indonesia memimpikan Internet hingga sekolah taman kanak-kanak. Mekanisme harus dikembangkan supaya proses integrasi ke Internet dapat dilakukan secara swadaya masyarakat.

•	Pola encouragement dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:
•	tax deduction, misalnya pembebasan pajak sejumlah jasa yang diberikan pada dunia pendidikan.
•	tax incentive.
•	kemudahan lainnya.

•	Regulasi Pendidikan penunjang Internet:
•	Perlu di mudahkan lisensi / ijin pembentukan lembaga pendidikan, mungkin registrasi lebih baik daripada mekanisme ijin yang sekarang di adopsi.
•	Perlu di encourage mekanisme transfer of credit antar lembaga pendidikan.
•	Universitas Terbuka sebaiknya bukan satu-satunya lembaga yang dapat memberikan pendidikan jarak jauh.
•	Badan Akreditasi Nasional (BAN) dapat menjadi alternatif bagi proses akreditasi. Akan tetapi sebaiknya tidak ditutup kemungkinan lembaga pendidikan bergerak dengan mengacu badan akreditasi internasional yang lain.
•	Transparansi regulasi pendidikan utk memudahkan kerjasama internasional.

piagam AC.ID versi 1.0.

Catatan: dari diskusi elektronis dengan sebagian komunitas AC.ID
dan *.ID lainnya pada bulan 10/97-12/97 dan 2/98-5/98 telah
disepakati:
•	Ekspansi komunitas AC.ID sehingga mencakup penyelenggara
program D1
•	menambah DT-3: SCH.AC.ID sebagai domain bagi SD, SMP, SMA

"Piagam" AC.ID versi 1.0 (masih bisa di revisi / di perbaiki)

Perguruan Tinggi yang dapat mendaftar dalam DTD-AC.ID harus sekurangnya
memiliki program studi diploma 3 tahun (D3), serta beroperasi sesuai 
dengan perundangan yang berlaku. Perguruan Tinggi tersebut tidak harus 
berada di bawah naungan Ditjen Dikti -- seperti halnya IAIN, Akademi 
Departemen, dan seterusnya. Nama yang digunakan untuk domain harus 
jelas, dan tidak boleh hanya berupa jenis sekolah. Yang dimaksud 
dengan: 
•	pimpinan organisasi, umpamanya Rektor
•	pejabat yang ditunjuk pimpinan, umpamanya Kepala UPT
•	pejabat harian yang ditunjuk pimpinan, umpamanya Kepala Bagian Jaringan 

Formulir pendaftaran DTD-AC.ID didapatkan melalui: 
http://www.idnic.net.id atawa ftp://rs.ac.id. Formulir yang telah 
diisi agar dikirimkan ke dom-reg@rs.ac.id. Keluhan terhadap proses 
pendaftaran DTD-AC.ID agar disampaikan ke alamat ac-admin@rs.ac.id. 
Masalah teknis pada zone AC.ID agar disampaikan ke alamat 
ac-teknis@rs.ac.id. 

Selama belum ditetapkan lain,
Kontak administratif DTD-AC.ID ialah Dr. Bobby A. A. Nazief 
(ac-admin@rs.ac.id).
Kontak teknis DTD-AC.ID ialah Maman Sutarman 
(ac-teknis@rs.ac.id)

•	Bidang Domain AC.ID
•	Disararankan agar AC.ID bertanggung jawab pada stakeholder (seperti - masyarakat & pemerintah).
•	AC.ID saat ini masih membatasi diri pada lembaga yang memberikan D3 ke atas yang memiliki ijin sesuai peraturan yang ada.
•	Di sarankan agar semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan proses pencerdasan bangsa Indonesia dapat dinaungi di bawah domain AC.ID.
•	Masih banyak lembaga pendidikan yang tidak dapat dinaungi AC.ID, seperti, pesantren, madrasah, lembaga D1, D2, bimbingan belajar, kursus, pusat pelatihan, pusdiklat dll. Sangat disarankan agar berbagai lembaga ini dapat di naungi AC.ID
•	Biaya registrasi domain AC.ID merupakan konsensus lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Seharusnya menganut peraturan / pentarifan yang berlaku yang di approve oleh Departemen Keuangan (DEPKEU)
•	Bagi lembaga pendidikan yang berpartisipasi aktif dalam mengelola domain AC.ID di sarankan dibebaskan dari biaya registrasi.
•	Standard hostname AC.ID dapat di diskusikan lebih lanjut oleh masyarakat pendidikan di Indonesia.
Bidang Hak Cipta
•	Proteksi / share pendapatan bagi penemu / author?
•	Setiap orang berhak untuk melepaskan knowledge-nya ke Internet menjadi bahan public domain yang tidak di proteksi hak cipta.
Bidang Keamanan
•	Perlu disadari oleh kita semua, bahwa masyarakat Internet umumnya adalah masyarakat yang berpendidikan tinggi. Mereka bukan kelas masyarakat buruh yang berpendidikan rendah.
•	Mekanisme self-sensored sebaiknya di encourage di Internet. Jadi kami mengusulkan pembebasan berita / pemberitaan di Internet dari berbagai sensor. Kode etik, monitoring tetap di jaga.
•	Pada media massa non-Internet, mekanisme sensor yang lain dapat diberlakukan 
•	menggunakan perundangan yang ada.

•	Network security:
•	Dilakukan secara sukarela ada beberapa badan yang bergerak dalam bidang network security, seperti CNRG-ITB, ID-CERT.
•	Mungkin DIRJEN POSTEL & MABES ABRI bekerjasama dengan lembaga pendidikan / penelitian bidang teknologi Internet dapat bertanggung jawab masalah network security ini.
•	Security dalam transaksi elektronik / E-Commerce sebaiknya mengadopsi  pada standard operasi di Global Internet.
•	Tindak pencurian (misalnya No. Kartu Kredit) merupakan tindak pidana & menggunakan hukum pidana yang ada.

•	Bidang Pornograhy:
•	Pornography akan menjadi masalah besar bagi masyarakat Internet dibawah umur.
•	Harus ada kesepakatan tertulis di setujui oleh Regulator, ISP, Penyewa webhosting & user utk di ban / di filter.
•	Secara teknologi teknik Proxy, Netnanny, CyberPatrol, AdultCheck dapat digunakan tapi perlu di evaluasi apakah ini diharuskan atau di sarankan saja.
•	Mungkin pendidikan moral & agama maupun lingkungan usaha yang kompetitif akan lebih effektif.

Bidang Perpajakan & Perdagangan.
•	Prinsip dasar yang ingin diajukan adalah - negara sebaiknya mengencourage supaya meningkatkan jumlah transaksi dagang yang ada. Negara cukup mengutip sedikit saja dari transaksi yang ada. 

•	Bagaimana dengan E-Commerce? (cross border transaction?)

•	Insentif / kompensasi Pajak / Tax:
•	Tax break selama beberapa waktu utk investasi di bidang E-Comm / perdagangan melalui Internet.
•	Tax incentive utk segala bentuk bantuan bagi pendidikan.
•	Tidak ada tax barang mewah bagi peralatan teknologi informasi utk mengacu pada ITO agreement di WTO.
•	Certficate Authority (CA) & Digital Signature.
•	Public Key Server – tanpa legal consequences, dapat menggunakan mekanisme pasar / kompetitif.
•	Public Key Server – dengan legal consequences, perlu dipikirkan regulasinya. Sebaiknya lembaga yang di approve oleh community / pemerintah.
Bidang Tenaga Kerja & user protection.
•	Encourage teleworker - orang yang bekerja dari rumah / di lokasi yang berjauhan.

•	Proteksi / kompensasi bagi teleworker:
•	Uang transport
•	Asuransi kesehatan & berbagai asuransi kerja lainnya.
•	Uang lembur.
•	Sebaik tidak ada keharusan untuk jadi anggota serikat kerja untuk memperoleh pekerjaan khususnya bagi teleworker.

•	Perlu dibangun mekanisme supaya user / teleworker dapat melaporkan kepada YLKI? E-mail / homepage YLKI apa?

MAJOR ISU & DETAIL PERTANYAAN PADA TELECOMMUNICATION & INFRASTRUCTURE LAYER ..
Bidang ISP
•	Dengan semangat memudahkan prosedur agar memudahkan masyarakat akses pada Informasi & Internet dalam rangka menuju knowledge based society.

•	Badan ISP:
•	ISP sebaiknya melakukan registrasi pada DIRJEN POSTEL.
•	Mekanisme lisensi dapat diganti menjadi kewajiban society audit dari ISP tersebut.
•	Daftar registered ISP yang ada di DIRJEN POSTEL sebaiknya dibuat terbuka utk umum / publik.
•	ISP harus di audit performance-nya oleh public auditor, dapat berafiliasi dengan YLKI.
•	Hasil Audit ISP harus dibuka utk masyarakat Internet.
•	Beberapa hal yang dapat di audit misalnya: jumlah pelanggan retail & corporate, no. dialup, aggregate speed ke Internet, topologi WAN & kecepatan WAN.

•	Tarif Internet Indonesia:
•	Tarif rendah akan menjadi kunci keberhasilan Internet di Indonesia.
•	Konsensus bersama dapat di adopsi sebagai mekanisme penentuan tarif. Tarif sebaiknya di approve Departemen Keuangan.
•	Mekanisme pasar yang lebih brutal dapat pula di adopsi sebagai mekanisme penentuan tarif jika di inginkan.
•	Mekanisme cross subsidi / tax insentif perlu di fikirkan utk memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat di desa / rural.

•	Hukum pidana mungkin diberlakukan bagi penggunaan account illegal.

Bidang Operator Jasa Telekomunikasi
•	Pertumbuhan internet di Indonesia sangat tergantung pada beberapa hal:
•	Tariff infrastruktur telekomunikasi yang ada. Tarif harus sangat rendah jika mungkin flat rate untuk memungkinkan pertumbuhan Internet.
•	Internet pada dasarnya tidak membutuhkan sirkit switch yang digunakan Telkom. Perlu di encourage supaya pengguna / operator Internet dapat melekatan Router pada Sentral Telepon.
•	Beberapa Alternatif Strategi Penurunan Tarif:
•	Hilangkan monopoly & encourage kompetisi.
•	Mudahkan direct international satellite access (baik utk LEO / MEO / GEO satellites) utk international traffic.
•	Mekanisme cross subsidi utkpengembangan wilayah Rural. Utk menjaga supaya harga di Rural tetap terjangkau.
•	Private network sebaiknya dapat dengan mudah dikaitkan ke public network khususnya utk data.
•	Jika user / operator menemukan teknologi baru yang memungkinkan akses data dengan mudah & murah, maka sebaiknya teknologi tersebut dimudahkan utk di deploy.

•	Voice over IP sebaiknya di encourage baik di operator telkom maupun di ISP. Treatment tetap sebagai basic service. Interkoneksi dilakukan menggunakan kesepakatan yang ada.

Bidang Wireless Data Network
•	Wireless data network merupakan solusi yang sangat strategis untuk mengempower user dalam mengembangkan sendiri jaringan Internet-nya. Memang akan berkompetisi secara head-to-head dengan telkom khususnya di jaringan lokal.

•	Encourage Wireless Data Network:
•	Encourage high speed wireless CDMA.
•	Alokasikan frekuensi untuk unlicensed high speed low power wireless devices, misalnya, 915MHz, 2.4GHz, 5.8 GHz, 10GHz.
•	Encourage data bagi band CB & ORARI, artinya semua lisensi CB & ORARI semua kelas dapat digunakan utk transmisi data.
•	Encourage data pada VHF 2 meter (lisensi CB atau ORARI).
•	Encourage free licensed pada 140-144MHz untuk community data network.

CHARTER regulasi-internet@itb.ac.id

Asumsi utama ialah bahwa "Regulasi-Internet" merupakan sebuah "virtual  working group" ala IETF. Output-nya, berupa sebuah atau beberapa "gagasan" dalam bentuk dokumen. Lihat juga http://www.ietf.org/html.charters/wg-dir.html
Jika umpamanya dikehendaki milis ini menjadi "otoritas" regulasi internet, atau pun sekedar "forum debat"; silakan-silakan saja, namun VLSM-TJT tidak mau ikutan.
Biasanya, WG ada chair / ketuanya yang juga bisa berfungsi sebagai moderator. Berhubung milis, ini merupakan ide dari BOWP; untuk sementara, menjadi acting chairnya. Siapa yang yang punya ide yang lebih baik, silakan mengajukan!

Ketua Sementara	BOWP, VLSM-CNRG :-)
Media diskusi		regulasi-internet@itb.ac.id
Arsip			http://nic.itb.ac.id/~arsip/regulasi-internet/
Client:			Dirjen Postel, et. al.

Tujuan:
Memberikan sebuah (atau lebih) Gagasan Tertulis dan Terbuka mengenai kebijakan perinternetan di Indonesia

Mekanisme yang diusulkan:
•	diskusi melalui open mailing list utk melihat major issues yang ada.
•	penyusunan agenda detail regulasi yang ingin dibangun.
•	seminar / workshop di darat (di tempat yang netral) utk membahas pada detail kerangka regulasi internet.
•	jika perlu di bentuk workgroup / taskforce pada masing-masing issue yang berat.

Draft Kerangka Kerja:

	Pemanasan:		Desember 1998 -January 1999
	Workshop / Panel:	Februari 1999.

Hasil:
	Berupa masukan bagi regulasi internet di Indonesia.