Land Reform di Dunia Media Elektronik.

Onno W. Purbo & Kawi B.

Bagi anda yang berdomisili di Jakarta – coba sekali-sekali berjalan di depan ex kantor DEPPEN. Di sana terpampang sebuah spanduk yang tertulis bahwa 85% bangsa indonesia ada di pedesaan dan mereka berhak untuk memperoleh informasi (termasuk harusnya berekspresi & berinteraksi – komunikasi dua arah). Bagaimana cara kita menyampaikan informasi ke rakyat pedesaan tersebut? Cara apa yang paling effisien? Melalui koran masuk desa? – berapa persen bangsa ini yang bisa membaca koran; statistik BPS menunjukan 20-30% tenaga kerja tidak pernah sekolah SD & sebagian tidak lulus SD! Dan ini jumlahnya jutaan. Bagaimana mungkin mereka membaca? Media tanpa membaca tampaknya akan jauh lebih effisien dibandingkan media baca-tulis. Artinya cara yang paling effisien dan murah untuk memberdayakan bangsa ini kemungkinan adalah melalui media suara-gambar seperti radio & TV yang lebih mudah di cerna bagi mereka yang tidak berpendidikan atau berpendidikan SD saja.

Jika diperhatikan media elektronik radio & TV keduanya menggunakan gelombang radio. Peralatan penerima radio tampaknya cukup terjangkau lah bagi rakyat di pedesaan. Sekarang masalah yang ada tinggal alokasi frekuensi di udara Indonesia – urusan bisa seru karena benda satu ini merupakan sumber daya alam yang “terbatas”. Di Indonesia udara umumnya identik dengan sarana transportasi udara – rupanya di jaman millenium baru ini udara juga merupakan media transportasi informasi yang tidak kalah strategisnya dengan sarana transportasi yang dibuat Pak Habibie.

Kalau kita merefer ke UUD’45 pada dasarnya sumber daya alam yang strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia seperti tanah, tambang termasuk udara dikuasasi negara. Pertanyaannya selanjutnya negara itu siapa? Apakah MPR? Apakah DPR? Apakah badan eksekutif? Apakah operator? Apakah penyelenggara radio siaran? Bagaimana mapping antara Negara ke Rakyat. Disini barangkali kunci utamanya – kalau kita melihat semangat yang terkandung UU’36/99 bidang telekomunikasi tampak sekali bahwa Negara di map kepada rakyat dalam bentuk badan usaha; artinya tidak ada lagi monopoly operator seperti Telkom & Indosat. Mungkinkah hal ini terjadi di dunia siaran radio & TV? – artinya bukan hanya pengusaha besar saja yang yang bisa membuat peralatan radio dengan kekuatan pancar 100Kwatt – tapi rakyat kecil di pedesaan dimudahkan untuk membuat pemancar-pemancar siaran dengan kekuatan 10Watt saja.

Bagi anda yang anggota ORARI, saya yakin dapat membuat pemancar berkekuatan 10 Watt dalam waktu 1-2 hari saja apalagi dengan modulasi AM di band MW & SW. Bayangkan dampaknya jika dimungkinkan dibangun radio-radio pemancar kecil (kelas 10 Watt-an) dipedesaan yang di operasikan oleh masyarakat itu sendiri. Kira-kira mirip lah dengan konsep koperasi di dunia ekonomi – konsep radio masyarakat (community radio) akan merupakan terobosan yang luar biasa di dunia informasi elektronik dalam rangka memberdayakan bangsa dari sisi informasi & pengetahuan. Dengan radio masyarakat yang kecil, mandiri dan terdistribusi – masyarakat bisa saling belajar melalui radio tersebut karena memang dibangun dan di operasikan oleh masyarakat desa tersebut. Barangkali identik dengan konsep balai desa tempat masyarakat berkumpul – hingga pembinaan karang-karang taruna secara elektronik melalui radio yang dioperasikan oleh karang taruna tersebut. Yang perlu ditekankan konsep radio masyarakat (public broadcasting) sifatnya tidak merupakan komunikasi satu arah yang represif tapi merupakan komunikasi dua arah juga yang interaktif diantara masyarakat pedesaan tersebut. Jadi betul-betul dari raykat, oleh rakyar, untuk rakyat. Kontrol kualitas dapat dilakukan secara kolektif oleh masyarakat itu sendiri. Tentunya akan lebih seru lagi cerita ini jika dimungkinkan dibangun jaringan radio masyarakat. Semua ini Insya Allah memungkinkan konsep bottom-up community based development dapat terbentuk sehingga pembangunan dapat berjalan secara mandiri dan sustainable.

Jika kita semua setuju dengan konsep pemberdayaan infromasi / pengetahuan rakyat melalui konsep community radio. Tinggal masalah selanjutnya adalah masalah alokasi frekuensi yang “notabene” dikuasai negara. Negara yang mana? Mari kita lihat lebih lanjut beberapa konsep / pola fikir dibawah ini.

Dalam dunia komersial kita mengenal yang namanya market development / marketing. Marketing dalam bahasa sederhananya merupakan sedekah untuk memperoleh rizki yang lebih besar lagi. Bahkan pada tingkat negara yang besar alokasi dana untuk pembangunan masyarakat tidak sedikit, sekarang ini banyak dana-dana bantuan grant (bukan utang luar negeri) dari luar negeri melalui berbagai lembaga seperti CIDA, USAID, DAAD, AUSAID, JICA. Sederhananya mereka melakukan sedekah dari keuntungan yang mereka keruk selama ini dari Indonesia – tidak ada satu grant dari luar negeripun yang lebih besar dari keuntungan yang mereka keruk dari Indonesia. Dapat dijamin bahwa negara yang diuntungkan oleh Indonesia dijamin akan menyisihkan sedikit dana berbentuk grant untuk membangun komunitas / masyarakat Indonesia.

Hal yang hampir mirip terjadi di bidang pertanahan - saat ini dikenal konsep Land reform – dimana dalam sebuah wilayah ada pendudukan tanpa ijin oleh kelompok rakyat kecil secara ilegal – oleh negara hal ini kemudian di legalkan secara hukum melalui land reform untuk kepentingan rakyat kecil itu sendiri.

Hal yang sama bisa juga sebetulnya di anologikan di duna informasi elektronik dalam hal ini alokasi frekuensi. Memang saya akui bahwa frekuensi dilihat sebagai komoditi yang sangat strategis. Alokasi frekuensi memang terbatas; sama dengan tanah juga terbatas – akan tetapi bukan berarti bahwa semua alokasi frekuensi hanya bisa dipakai oleh “the haves” / konglomerat / operator telekomunikasi – sudah selayaknya ada alokasi frekuensi untuk bangsa kita di daerah perdesaan yang bisa membangun pemancar radio-nya sendiri. Mungkinkah kita melakukan frekuensi reform seperti hal-nya land reform. Berikan alokasi frekeunsi untuk comnunity radio di daerah dengan daya pancar kecil 10watt-an misalnya. Sama hal-nya dengan land reform, tidak seluruh frekuensi yang ada diberlakukan frekuensi reform – cukup pada frekuensi broadcast terutama mungkin di MW & SW yang teknologinya relatif rendah untuk komunikasi satu arah dalam wilayah terbatas. Untuk komunikasi dua arah digunakan frekuensi CB & ORARI. Kemudahan ijin perlu dipikirkan dengan memberikan koridor teknologi dan sebaiknya tanpa pembebanan fee lisensi yang tinggi.

Pada hari ini Internet dengan jumlah pengguna ratusan ribu masih berat untuk memberdayakan daerah khususnya daerah terpencil. Saya yakin bagi Indonesia dunia informasi elektronik khususnya radio & TV masih merupakan media alternatif bagi pemberdayaan rakyat terutama di daerah di samping koran. Mudah-mudahan konsep community radio / public broadcasting ini dapat menjadi alternatif solusi bagi pemberdayaan bangsa kita menuju “knowledge based society”.