Legalkah Membuat Infrastruktur Internet sendiri?

Onno W. Purbo

Saya mencoba menjawab dari sisi hukum berbasis pada berbagai UU, PP telekomunikasi Indonesia. Referensi jawaban bisa dilihat pada UU36/1999, PP52/2000, PP53/2000 maupun berbagai Rancangan Keputusan Menteri, Naskah Cetak Biru Industri Telekomunikasi maupun Naskah DIRJEN POSTEL. Alhamdullillah, keterbukaan informasi sudah mulai merasuki dunia hukum Indonesia khususnya hukum telekomunikasi sehingga sebagian besar naskah tsb. dapat di ambil dengan mudah melalui Internet di http://www.postel.go.id, http://www.mastel.or.id & http://www.internews.or.id.

Sebetulnya jika kita mengacu kepada peraturan & perundangan yang tingkatnya tinggi seperti UU36/1999, PP52/2000 & PP53/2000 dari sekian ratus pasal yang ada hanya ada dua (2) pasal yang berisi kata-kata multimedia (bukan Internet). Itupun intinya hanya mengatakan bahwa ada penyelenggara jasa multimedia (PP52/2000 Ps.14 ayat 1c) dan ada tarif jasa multimedia (PP52/2000 Ps. 35 ayat 2c). Jadi kalau kita bicara terus terangnya, praktis pada hari ini sebetulnya Internet & Jasa Multimedia tidak di atur di Indonesia. Memang kayanya ada Keputusan Menteri (KEPMEN), tetapi sampai sekarang naskah KEPMEN-nya tidak pernah ada / terbuka di Internet. Yang ada hanya Rancangan Keputusan Menteri (RKM) yang bisa dilihat di http://www.postel.go.id. Jadi sebetulnya jika kita secara jujur mengacu kepada UU & PP, pembangunan infrastruktur Internet sama sekali tidak di atur di Indonesia.

Baiklah, saya yakin kita semuas sebetulnya adalah warga negara yang baik yang berusaha bermain dalam batas yang benar. Ada beberapa perkembangan yang pesat di dunia Internet, seperti:

•	Teknologi Broadband kecepatan 2-622Mbps untuk akses Internet.
•	Teknologi Internet Satelit.
•	Virtual Private Network (jaringan antar IntraNet perusahaan melalui Internet).
•	Voice over Internet Protocol (VoIP) atau Internet Telephony.

Tentunya di lapisan aplikasi Internet ceritanya bisa menjadi lain lagi terutama di bidang e-commerce (yang sifatnya transaksi) yang sebagian besar lebih banyak bersifat Perdata. Di sini kita fokuskan pada infrastruktur Internet dulu.

VoIP & Internet Telephony berbeda sebetulnya, perbedaan mendasarnya pada kemampuan untuk signaling telepon. Pada Internet Telephony ada kemampuan untuk signaling, untuk mengenali dial-tone, melakukan operasi sentral telepon dll. Pada VoIP tidak ada kemampuan signaling sama sekali, yang ada hanya komunikasi suara saja melalui Internet. Jelas disini bahwa VoIP tidak di atur sama sekali & hanya Internet Telephony yang diatur secara terbatas. Hal ini jelas tertuang dalam RKM Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Pasal 52:

RKM Jasa Telekomunikasi, Pasal 52
Penyelenggaraan jasa internet teleponi untuk keperluan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c merupakan penyelenggaraan internet teleponi yang bersifat komersial dan dihubungkan ke jaringan telekomunikasi publik (PSTN).

Yang intinya penyelenggara internet teleponi untuk PUBLIK (bukan untuk private, misalnya menggunakan PABX atau RT/RW-net), dan bersifat KOMERSIAL dan dihubungkan ke PSTN (jaringan Telkom) harus meminta lisensi / ijin. Di luar itu maka sebetulnya jasa Internet teleponi tidak perlu ijin sama sekali & Telkom tidak mempunyai hak untuk memblokir salurannya. Teknologi VoIP / Internet Telephony dapat dilihat di http://www.pulver.com/gateways/

Yang mulai berkembang pesat juga adalah pengembangan jaringan Virtual Private Network (VPN), misalnya jaringan antar toko di sebuah mall (seperti di Mall Ambassador & Mall Ratu Plaza Jakarta), jaringan antar kantor di berbagai gedung perkantoran komersial, jaringan antar rumah (seperti di Bogor & di Malang), jaringan antar gedung (seperti di Jakarta). Maka berdasarkan RKM Jasa Telekomunikasi Ps. 49 ayat 3 & Ps. 53 ayat 1:

RKM Jasa Telekomunikasi Pasal 49
3.  Penyelenggaraan jasa multimedia berbasis internet protokol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi :
	
a.	jasa akses internet (internet service provider); 
b.	jasa interkoneksi internet (NAP dan internet exchange).
c.	jasa internet teleponi untuk keperluan publik;
d.	jasa wireless access protocol (WAP);
e.	jasa internet virtual private network (IVPN);
f.	jasa portal;
g.	jasa small office home office (SOHO);
h.	jasa transaksi on-line;
	
RKM Jasa Telekomunikasi Pasal 53
1.	Penyelenggaraan jasa multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf d, e, f, g dan huruf h tidak memerlukan izin;

Jelas penyelenggaraan IVPN tidak memerlukan ijin sama sekali.

Teman-teman terutama WARNET & berbagai perusahaan pada saat ini gencar sekali menggunakan frekuensi 2.4GHz & 5.8GHz yang di US dibebaskan sama sekali dari ijin frekuensi. Hal ini mendorong banyaknya peralatan akses 2-11Mbps di 2.4Ghz & 5.8GHz yang murah (lihat di http://hydra.carleton.ca & http://www.wavelan.com). Di Indonesia negosiasi dengan pemerintah sedang dalam proses di indowli@yahoogroups.com supaya dimudahkan penggunaan 2.4GHz bagi akses broadband di Indonesia. Bagi anda yang tidak mau pusing dengan perijinan dapat juga bekerja para frekuensi cahaya menggunakan teknologi cahaya pada 155-622Mbps (bisa dilihat di http://infraredsystems.net, http://www.pavdata.com, http://www.lsainc.com & http://www.silcomtech.com). Mengapa itu mungkin? Karena pemerintah hanya mengatur frekuensi radio s/d 400GHz (bukan frekuensi cahaya) sesuai RKM Alokasi Frekuensi.

Bolehkah kita membangun sendiri infrastruktur broadband Internet? Apalagi dalam kondisi ketidak mampuan Telkom dalam memberikan akses broadband yang murah. Kuncinya ada di PP52/2000 pasal 45 yang menyatakan:

Pasal 45
1.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya. 
2.	Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum dapat diselenggarakan jika 

a.	keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; 
b.	lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan atau jasa telekomunikasi; dan atau 
c.	kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri dan terpisah.

Bagi anda yang menggunakan satelit untuk akses ke Internet, maka sebaiknya menggunakan ijin resmi atau menggunakan operator yang memiliki lisensi di Indonesia sesuai dengan PP53/2000 Ps. 32, 33 & 34. Apalagi berdasarkan UU36/1999 pelanggaran tsb (pelanggaran UU36/1999 Ps. 33) merupakan tindakan pidana sesuai UU36/1999 Ps. 53 yang bisa terkena sangsi empat (4) tahun penjara dan atau denda Rp. 400 juta. Kecuali jika ada satelit yang menggunakan komunikasi cahaya untuk berkomunikasinya mungkin kita bisa sedikit selamat, sayangnya tidak ada.