Logika Terbalik Kebijakan Telematika Indonesia

Onno W. Purbo

Pertanyaan mendasarnya - apakah kebijakan telematika pemerintah memberdayakan atau memperdayakan rakyat? Tentunya tidak fair jika kita begitu saja menuduh pemerintah, fakta maupun isu yang ada di lapangan harus diperhitungkan secara seksama & transparan.

Sebagian besar (>80%) bangsa Indonesia berpendidikan rendah & lebih mudah untuk berkomunikasi wicara daripada baca tulis. Sarana radio broadcasting menjadi sangat strategis, untuk membuat rakyat Indonesia berbicara menyuarakan isi hatinya selain sarana ekonomis untuk bertukar harga komoditi. Apa susahnya melepas sebagian frekuensi AM & FM untuk radio komunitas ini? Biarkan mereka berkarya & share pengetahuan antar mereka dengan pemancar sederhana yang kurang dari Rp. 500.000-an. Effeknya akan jauh lebih besar daripada setiap hari di cekoki oleh siaran nasional oleh segelintir stasiun swasta nasional & RRI yang menyama ratakan kondisi semua pendengar di seluruh nusantara. Apakah frekuensi memang komoditi? Jadi hanya pengusaha kuat yang dapat membuat pemancar broadcasting? Bagaimana dengan kaum lemah & rakyat kecil?

UU36/1999 menjamin adanya kompetisi bebas di dunia telekomunikasi, pada hari ini di tahun 2001, ada berapakah kompetitor PT. Telkom hari ini? Koq pemerintah malah terkesan berlindung di balik kenaikan tarif telekomunikasi dengan alasan klasik bahwa tarif yang ada tidak menarik bagi operator untuk berkiprah (walaupun Telkom ternyata untung dalam orde trilyiunan rupiah)? Lebih sedih lagi masyarakat jawa barat & banten ternyata harus merasakan bila “Telkom tidak lagi setia melayani anda”.

Kalaupun kompetisi diberlakukan di dunia telekomunikasi, apakah pemerintah bisa menjamin bahwa Telkom & Indosat (incumbant) di dunia telekomunikasi tidak akan memainkan kekuatan monopoli-nya untuk melibas lawan-nya? Apakah pemerintah pernah membuat kebijakan interkoneksi & competitive safeguard yang menjamin level playing filed seperti (1) Outright Prohibition on Providing the Competitive Product or Service, (2) Separate Subsidiary Requirement, (3) Tariffing Requirements, (4) Accounting Separation, (5) Imputation Requirements, (6) Service Quality Reporting Requirements, (7) Resale Requirements, (8) Unbundling Requirements, (9) Comparably Efficient Interconnection Requirements, (10) Network Interface Disclosure Requirements, (11) Customer Proprietary Network Information Requirements, dan (12) Prompt and Sure Resolution of Disputes.

Lagi-lagi karena rakyat lebih mudah berbicara-mendengar daripada membaca-menulis. SLJJ menjadi sangat strategis, teknik seperti VoIP yang menghemat biaya SLJJ menjadi 1/8 s/d 1/10 dari Telkom menjadi sangat strategis. Sudah sekian lama, mengapa hanya Telkom & kroni-nya yang memperoleh ijin VoIP? Apa  susahnya memberikan ijin VoIP, terlepas dari masalah Telkom takut kehilangan kue-nya? Kalaupun bisa mengeluarkan ijin VoIP, berapa milyard rupiah kwitansiless yang harus dikeluarkan untuk itu? Bagaimana pertanggung jawaban uang rakyat tersebut?

Untuk akses broadband Internet via satelit, ternyata servis yang diberikan Indosat & Satelindo yang memiliki Landing Right di Indonesia harganya sekitar tiga (3) kali lebih mahal daripada jika kita mengakses langsung Internet ke satelit internasional. Salahkah jika komunitas WARNET menjadi kreatif & mampu membangun infrastruktur sendiri untuk membypass Indosat & satelindo yang mahal untuk memberikan servis murah kepada rakyat melalui akses satelit Internet langsung ke luar negeri tanpa indosat & satelindo? Toh yang beruntung juga adalah rakyat banyak juga (tapi bukan pemerintah & BUMN-nya). Mengapa tidak diperbanyak perusahaan yang memiliki ijin Landing Right? Berapa milyardkah uang siluman kwitansiless yang harus dikeluarkan untuk memperoleh Landing Right? Bagaimana pertanggung jawaban uang rakyat tersebut?

Untuk akses broadband Internet, rekan-rekan WARNET secara kreatif membypass sarana ADSL 2Mbps Telkom yang Rp. 10 juta / bulan – menggunakan peralatan radio WLAN pada kecepatan 2-11Mbps yang investasinya sekitar Rp. 3-7 juta-an saja. Frekuensi 2.4, 3.3, 5 & 5.8GHz menjadi sangat strategis – sebetulnya frekuensi itu milik siapa? Pemerintah? Atau bangsa Indonesia? Kalaupun kita sepakat untuk membayar Biaya Hak Pakai (BHP) frekuensi 2.4GHz sebesar Rp. 2.4 juta / tahun / ISP – kemana uang itu mengalir? Ke pemerintah atau ke rakyat? Jadi untuk kesejahteraan siapa frekuensi itu sebetulnya?

Berhakah Telkom menaikan abodemen saluran tidurnya di ISP yang dipakai dial-in menjadi Rp. 330.000 / bulan / line? Berhakah Telkom menaikan abodeman saluran E1 (30 line) sebesar 1200% menjadi Rp. puluhan juta / bulan? Padahal jelas-jelas itu melanggar ketentuan tarif abodemen telekomunikasi. Apakah negara ini di atur oleh Telkom seenaknya seperti ini? Atau di atur oleh rakyat Indonesia? Jelas kenaikan tarif abodemen telepon akan memukul balik ke biaya akses Internet rakyat Indonesia. Kemanakah kau pemerintah?

Internet Servis Provider (ISP) merupakan kunci strategis bagi WARNET & 30% pengakses akses Internet di luar Jakarta. Apakah wajar jika ijin ISP di isukan seharga Rp. 300-500 juta tanpa kwitansi? Bagaimana sebetulnya sistem audit di pemerintahan untuk menangani mekanisme pembayaran kwitansiless ini (atau memang ini bagian dari e-government yang serba paperless)? Bagaimana pertanggung jawaban penggunaan dana masyarakat tsb.?

Otonomi daerah belum lama berselang menimbulkan korban baru, PEMDA Jawa Tengah dengan PERDA-nya membentuk Dinas Telekomunikasi yang akan mewajibkan ijin tambahan bagi WARTEL & WARNET. Padahal usaha WARTEL & WARNET harusnya sudah membayar pajak & ijin SITU; belum resiko persaingan & pertumpahan darah. Mak kapan pemerintah ini berhenti berfikir palak memalak & restribusi? 

Tentunya masih banyak paradigma & logika terbalik yang digunakan oleh pemerintah berdalih untuk kepentingan rakyat banyak, seperti PPnBM monitor yang masih sisa, ijin pendidikan jarak jauh, paradigma teaching based tidak learning based, acuan kurikulum nasional yang ketinggal jaman, persulitan investasi asing 100% di dunia telematika dsb..

Pada akhirnya, pemerintah terkesan sangat tidak profesional, lelet, lambat, suka mencari proyek, mencari utangan luar negeri & bekerja untuk korps pemerintah – jadi kita harus bertanya ke diri sendiri – jadi selama ini kita menggaji & memberikan mandat aparat pemerintah apakah untuk memberdayakan atau memperdayakan rakyat Indonesia? Atau memang rakyat Indonesia secara de facto adalah objek pemerintah Indonesia khususnya di dunia telekomunikasi / telematika? Ah kalau saja orang-nya Pak Jamhari Sirat mau menjalankan kewajibannya membuka diri sedikit pada kepentingan rakyat – Indonesia akan menjadi tempat yang indah untuk di tinggali. Sayang ….. Semoga Allah SWT dapat memaafkan dosa-dosa turunan yang ada. Amin.