Mengevaluasi Kebijakan Telematika (IT) Nasional

Onno W. Purbo

Dengan adanya Pak Syamsul Mu’arif sebagai Meneg Komunikasi & Infomasi yang secara eksplisit sekali membawahi kebijakan bidang telematika, tampaknya kita bersama perlu memahami parameter sederhana untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan beliau di bidang Telematika. Semua kebijakan tentunya harus berdasarkan visi yang jelas & nantinya harus mempunyai ukuran yang terukur. Dalam pertemuan di KADIN tgl 24 Agustus 2001 lalu, tampaknya Pak Menteri ini sudah mempunyai gambaran tujuan yang jelas, yaitu (1) menyamakan / mensinkronkan bahasa / kebijakan antar departemen di pemerintahan; (2) media / pers; dan (3) akses informasi / internet bagi rakyat Indonesia.

Saya kecewa, diskusi yang ada lebih banyak berkutat kepada struktur organisasi, masalah independent regulatory body, pemindahan POSTEL dari Dephubtel ke Meneg Komin, proyek e-government dsb. Tapi justru yang belum jelas terlihat (& dapat menjadi fatal) adalah strategi yang akan digunakan, milestone (tahapan), dan ukuran yang akan dicapai. Sebetulnya, bagi insan yang terbiasa di dunia maya (Internet), struktur adalah bangunan yang paling minimal – bahkan tanpa struktur akan lebih mudah, lebih fluid untuk bergerak & bermanouver kemana-mana.

Parameter yang paling sederhana dalam sebuah kebijakan adalah bagaimana impact kebijaksanaan terhadap jumlah massa yang terimbas-nya. Di samping, ada parameter lain yang menempel (embedded) pada dunia IT yaitu effisiensi proses & competitiveness bangsa. Dalam kalimat sederhana, dari sisi jumlah massa - keberhasilan Pak Syamsul dalam menjalankan kebijakan telematika akan di hitung secara mudah dari berapa jumlah pengguna Internet,  jumlah WARNET, jumlah WARTEL, jumlah pemancar broadcasting di desa-desa (community broadcasting), jumlah operator kompetitor Telkom, jumlah sekolah yang tersambung ke Internet di tahun 2004. Semua daya & koordinasi harus dilakukan oleh Pak Syamsul untuk mendorong agar ada 20 juta pengguna Internet (tahun 2004), 10.000 WARNET, 600.000 WARTEL, 20.000 pemancar community broadcasting, puluhan kompetitor Telkom &  20.000 sekolah terkait ke Internet. Perlu dicatat disini bahwa yang perlu Pak Syamsul lakukan hanyalah mendorong kebijakan untuk memfasilitasi gerakan masyarakat, bukan mengcreate proyek karena semua proses dilakukan secara swadaya & swadana masyarakat tanpa utangan Bank Dunia, ADB & IMF karena dunia telematika memang tidak butuh utangan luar negeri, bahkan yang terjadi sering kali menjadi sapi perahan pemerintah baik pusat maupun daerah – itu yang perlu di hilangkan dari kebijakan pemerintah.

Parameter lain yang merupakan hasil kebijakan & program Meneg Komunikasi & Informasi adalah masalah effisiensi proses & competitiveness bangsa. Contoh effisiensi proses yang akan terukur seperti berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh Kartu Tanpa Penduduk (KTP), kartu keluarga, Surat Ijin Mengemudi, Passpor, Visa, Pembayaran Pajak, Pembayaran PBB, Sertifikat Milik Tanah selain tidak ada lagi kartu tanda penduduk yang double (saya punya dua KTP sebagai contoh). Dalam jargon keren-nya yang dikejar dari sisi effisiensi adalah “one stop non-stop” service dari pemerintah dalam orde menit kepada masyarakat. Masalah utama yang akan dihadapi dalam effisiensi servis pemerintahan bukan dari sisi alat komputer-nya atau e-government-nya akan tetapi dari sisi ahlak, moral, profesionalisme para aparat pemerintah yang sudah terbiasa dengan kemunkaran, sogok menyogok & palak memalak. Seni yang paling tinggi adalah bagaimana membuat prosedur & pemberdayaan aparat pemerintah supaya dengan prosedur manual-pun proses effisiensi dapat dilakukan dengan baik tanpa kemunkaran. Kalau kemunkaran tetap merajalela di antara aparat pemerintahan, e-government akan percuma & gagal total – pada akhirnya hanya akan membuang uang & just another project untuk mengisi kantong para pejabatnya.

Masalah yang paling sulit adalah mengukur competitiveness bangsa Indonesia di dunia Internasional. Secara naif, competitiveness bangsa dapat diukur dari besar / arah aliran uang (kapital), aliran pengetahuan / informasi & pergerakan manusia. Contoh naif dari ukuran competitiveness misalnya berapa investasi yang masuk ke Indonesia, proyek subkontrak yang diperoleh dari luar di software house seperti BaliCamp, berapa jumlah pemancar broadcasting di desa-desa, adakah alokasi frekuensi untuk community broadcasting, berapa pekerja IT Indonesia yang di kontrak bekerja di luar negeri, berapa buku & majalah IT yang diterbitkan & beredar di Indonesia, berapa seminar IT yang di adakan setiap minggu di Indonesia, adakah IT dalam kurikulum nasional, seberapa updated kurikulum nasional, berapa orang Indonesia yang memperoleh sertifikat IT Internasional, (seperti MCSE, MCP, CCNA dsb), berapa local content yang ada digital library network di Indonesia, berapa banyak program pendidikan jarak jauh melalui Internet dsb. Masalah utama yang akan di hadapi adalah kualitas SDM Indonesia, disini kerjasama yang erat dengan Pendidikan Nasional amat sangat dibutuhkan karena kunci utama-nya terletak dibawah DIKNAS.

Tentunya hanya sekedar tujuan & target yang terukur tidaklah cukup, kita perlu melihat Pak Syamsul dalam menjabarkannya dalam bentuk-bentuk kebijakan startegis untuk mendorong fasilitasi masyarakat dalam menuju tujuannya. Beberapa contoh kebijakan fasilitasi (empowerment) masyarakat yang kadang menyakitkan pemerintah, tapi akan sangat membantu masyarakat adalah:

•	Masukan kompetitor & hilangkan monopoli Telkom. Injeksi kebijakan competitive safeguard agar Telkom tidak melibas kompetitornya. Jangan berkutat di masalah tarif, karena tarif adalah konsekuensi kebijakan monopoli.
•	Bangun level playing field di industri telekomunikasi dengan kebijakan competitive safeguard & interkoneksi, seperti (1) Outright Prohibition on Providing the Competitive Product or Service, (2) Separate Subsidiary Requirement, (3) Tariffing Requirements, (4) Accounting Separation, (5) Imputation Requirements, (6) Service Quality Reporting Requirements, (7) Resale Requirements, (8) Unbundling Requirements, (9) Comparably Efficient Interconnection Requirements, (10) Network Interface Disclosure Requirements, (11) Customer Proprietary Network Information Requirements, dan (12) Prompt and Sure Resolution of Disputes.
•	Masukan TI sebagai bagian dari kurikulum nasional, agar guru, kepala sekolah & yayasan tidak bisa berkilah bahwa komputer itu haram di sekolah. Padahal pengalaman menunjukan dengan Rp. 5000 / siswa / bulan, investasi TI di sekolah sudah balik modal dalam waktu 1-2 tahun.
•	Divert sebagian Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi untuk menyambungkan 25.000 sekolah & perguruan tinggi ke Internet. Tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan 8-9 juta sambungan yang mereka miliki sekarang.
•	Agar akses Internet broadband yang murah dapat dinikmati rakyat, sekolah & warnet, tanpa tergantung Telkom maka bebaskan ijin frekuensi 2.4, 3.3, 5 & 5.5 GHz dari ijin frekuensi.
•	Mudahkan / buka frekuensi untuk community broadcasting di band AM & FM. Agar masyarakat dapat belajar bersuara, berbicara – tidak secara represif di monopoli informasi oleh pusat.
•	Mudahkan ijin ISP, dengan tarif lisensi yang jelas & transparan.
•	Hilangkan PPnBM dari semua peralatan TI, termasuk yang sekarang masih sisa yaitu monitor & periferal komputer. Hilangkan PPn bagi peralatan TI untuk dunia pendidikan, bahkan jika mungkin tax credit untuk vendor / lembaga yang menyumbang TI ke dunia pendidikan.
•	Buka kesempatan 100% investasi asing untuk dunia telematika, termasuk telekomunikasi. Implementasi kebijakan competitive safeguard (bukan sekedar tarif), untuk menjaga Telkom tidak main kayu dengan kompetitor-nya.
•	Ubah paradigma pendidikan teaching based, menjadi learning based & mem-push agar peserta didik mampu memproduksi pengetahuan & informasi tertulis; bukan sekedar disuapi & mengkonsumsi pengetahuan & informasi saja.

Saya yakin bahwa jika Pak Syamsul yang mendapat mandat untuk mendrive dunia telematika di Indonesia dapat melakukan kebijakan / hal di atas, di kemudian hari bangsa Indonesia akan berterima kasih pada Pak Syamsul & pemerintahan Mba Mega.

Terus terang, saya lelah menjadi objek, saya yakin rakyat juga lebih suka menjadi subjek.