Mensubjekan Rakyat Dalam Kebijakan TI

Onno W. Purbo

Masih ingatkah anda tentang:

•	Tahun 1995-6-an konsep Nusantara 21 di luncurkan & mendorong di tanda tangani utang Bank Dunia via BAPPENAS dalam jumlah ratusan Milyar rupiah untuk proyek Information Infrastructure Development Project (IIDP). Apakah rakyat merasakan hasilnya?
•	Balai Informasi Masyarakat (BIM) dimanakah dikau? Rasanya WARNET yang swadaya masyarakat jauh lebih cepat perkembangannya daripada BIM?
•	Belum lagi kusak-kusuk pembuatan portal pendidikan dengan dana orde milyard.
•	Membuat e-government? Topik yang menarik tapi akan menjadi bumerang ke pemerintah selama ahlak & mental aparat yang masih dipenuhi kemunkaran. Contoh yang paling sederhana adalah komputerisasi SIM & KTP, rasanya tidak memperbaiki sistem.

Belum ditambah beberapa kasus represif oleh aparat / oknum pemerintah pada player di bidang IT / telematika, seperti:

•	Sweeping oleh oknum POSTEL terhadap pengguna wireless Internet di 2.4GHz padahal regulasi-nya sedang di godok di indowli@yahoogroups.com. 
•	DIRJEN Pajak, secara naif telah menerbitkan PPn Barang Mewah untuk Komputer, Monitor & berbagai periferal komputer yang sampai hari ini masih berlaku.
•	Berlarutnya kasus KSO Telkom, pemerintah terkesan lamban & hands off policy – akibatnya penduduk Jawa Barat & Banten harus merasakan sakit-nya bila “Telkom sudah tidak setia melayani anda”.
•	Penundaan pelaksanaan UU 36/1999 yang harusnya membuka kompetitor bagi Telkom? Siapa yang tidak memiliki nyali untuk berkompetisi?
•	Palak memalak dikalangan aparat PEMDA kepada rekan-rekan pengusaha WARNET, mungkin untuk menambah PAD? Entahlah – yang pasti sangat terkesan sporadis & untuk diri sendiri.

Rasanya, tidak banyak kebijakan pemerintah dibidang TI yang mensubjekan rakyat. Sebagian besar kebijakan lebih melihat rakyat sebagai objek, daripada subjek. Sebagai konsumen, daripada produsen. Dengan membuang uang ratusan milyard, rasanya tidak banyak inisiatif pemerintah yang terasa langsung dampaknya bagi masyarakat banyak. Terus terang, saya (rakyat) lelah menjadi objek.

Terus terang, rasanya lebih banyak inisiatif masyarakat yang berhasil mengangkat diri sendiri dibidang TI, contohnya:

•	WARNET merupakan fenomena menarik, dengan 2000-2500 WARNET hari ini & meningkat pesat, praktis 100% merupakan dana masyarakat sendiri tanpa utangan Bank Dunia, IMF, ADB dsb. WARNET telah menjadi alternatif bagi 60-70% akses Internet masyarakat terutama di luar Jakarta. Komunitasnya cukup solid di asosiasi-warnet@yahoogroups.com.
•	Secara perlahan tapi pasti, pembangunan jaringan Internet tanpa kabel berkecepatan tinggi di 2.4GHz menjadi kenyataan. Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Malang, Medan dll menjadi medan pembangunan yang paling pesat. Jumlah node mereka mencapai ratusan hari ini, apalagi dengan usaha membuat peralatan sendiri oleh banyak teman untuk menekan biaya di bawah US$500 / node – memang kita mencuri frekuensi 2.4, 3.3, 5 & 5.8Ghz karena tidak ada ketegasan & terkesan mengulur-ngulur waktu oleh POSTEL di berbagai diskusi di indowli@yahoogroups.com.
•	ISP yang 150-an itu telah menjadi tulang punggung akses bagi WARNET & masyarakat Indonesia. Walaupun sering kali harus membayar mahal ijin ISP-nya ke POSTEL secara dibawah tangan.
•	Usaha memandaikan rakyat oleh rekan-rekan APKOMINDO dengan menyebarkan CD Internet gratis dalam jumlah puluhan ribu keping yang didukung dengan banyak seminar & workshop.
•	Usaha memandaikan rakyat dengan Internet Roadshow, Sekolah 2000, Sumpah Internet Pemuda & berbagai seminar Intenet oleh APJII.
•	Belum lagi semakin maraknya media cetak IT di masyarakat Indonesia yang sangat membantu penyebaran informasi IT.

Mudah-mudahan pihak yang berkepentingan Pak Syamsul (meneg inkom) & Pak Agum (Menhubtel) bisa berfikir jernih di tengah kecoa & tikus pemerintah. Mensubjekan masyarakat tidaklah sulit, coba bayangkan jika ditargetkan ada 20 juta orang Indonesia di Internet pada tahun 2004 …Titik paling strategis & mampu self-finance adalah dunia pendidikan & WARTEL / WARNET.

Bagaimana mungkin 20 juta orang Indonesia terkait ke Internet? Mari kita lihat beberapa pusat massa yang saya pikir akan sangat potensial. Jika kita lihat kondisi hari ini maka jumlah wartel ada 150.000 wartel dengan potensial anggota Internet melalui wartel 3-6 juta orang; warnet 2500+ & berkembang sangat pesat dengan potensial jumlah anggota 400-800.000 orang; lembaga pendidikan tinggi 1300 buah dengan potensial pengguna 3-5 juta orang bahkan mungkin lebih; sekolah menengah kejuruan (SMK) 4000 sekolah dengan potensi jumlah pengguna 3-4 juta orang dan sekolah menengah umum (SMU) sekitar 10.000 buah dengan potensi jumlah pengguna 5-7 juta orang. Jika kita jumlahkan massa yang berada di pusat konsentrasi massa ini maka angka 20 juta orang bukanlah angka yang mustahil.

Berapa biaya yang mereka butuhkan untuk mengkaitkan diri ke Internet? Saya coba ambil beberapa contoh – di Universitas Parahyangan (UNPAR) Bandung perkiraan biaya per mahasiswa adalah Rp. 5000 / bulan / mahasiswa (bukan jam). Di SMKN 1 Ciamis bahkan lebih ekstrim yaitu Rp. 1000 / bulan / siswa untuk e-mail. Jadi perhitungan kasar Rp. 20-40.000 / bulan / orang adalah angka yang sangat feasible untuk akses Internet di WARTEL / WARNET & Rp. 5000 / siswa / bulan sangat feasible untuk dunia pendidikan. Perlu di tekankan disini bahwa seluruh biaya ini adalah untuk meng-cover biaya telekomunikasi & Internet bulanan termasuk mengembalikan investasi peralatan TI.

Agar rakyat lebih bahagia lagi ada baiknya pemerintah mengunakan strategi / langkah yang _TIDAK_ project oriented, tidak menambah pinjaman luar negeri, contoh:

•	Masukan TI sebagai bagian dari kurikulum nasional, agar guru, kepala sekolah & yayasan tidak bisa berkilah bahwa komputer itu haram di sekolah. Padahal pengalaman menunjukan dengan Rp. 5000 / siswa / bulan, investasi TI di sekolah sudah balik modal dalam waktu 1-2 tahun.
•	Divert sebagian Universal Service Obligation (USO) operator telekomunikasi untuk menyambungkan 25.000 sekolah & perguruan tinggi ke Internet. Tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan 8-9 juta sambungan yang mereka miliki sekarang.
•	Agar akses Internet broadband yang murah dapat dinikmati rakyat, sekolah & warnet, tanpa tergantung Telkom maka bebaskan ijin frekuensi 2.4, 3.3, 5 & 5.5 GHz dari ijin frekuensi
•	Mudahkan ijin ISP, dengan tarif lisensi yang jelas & transparan.
•	Hilangkan PPnBM dari semua peralatan TI. Hilangkan PPn bagi peralatan TI untuk dunia pendidikan, bahkan jika mungkin tax credit untuk vendor / lembaga yang menyumbang TI ke dunia pendidikan.
•	Buka kesempatan 100% investasi asing untuk dunia telematika, termasuk telekomunikasi. Implementasi kebijakan competitive safeguard (bukan sekedar tarif), untuk menjaga Telkom tidak main kayu dengan kompetitor-nya.
•	Ubah paradigma pendidikan teaching based, menjadi learning based & mem-push agar peserta didik mampu memproduksi pengetahuan & informasi tertulis; bukan sekedar disuapi & mengkonsumsi pengetahuan & informasi saja.

Kunci-nya tidaklah sulit sebetulnya:

Pandaikan (subjekan) rakyat Indonesia, mereka pasti akan dengan senang hati berpartisipasi secara swadaya & swadana untuk membangun Indonesia.

Semua strategi di atas memang tidak menerbitkan proyek, tidak ada utangan ke Bank Dunia, ADB, IMF yang akan menguntungkan kecoa & tikus yang banyak berkeliaran di kantor pemerintah. Memang secara finansial sebagian strategi akan merugikan negara dari sisi pendapatan Pajak. Akan tetapi target utamanya tercapai dengan banyaknya bangsa ini yang menjadi pandai, swadaya, self-finance & pada akhirnya berkiprah dalam dunia pengetahuan yang akan memungkinkan mereka berkompetisi dalam dunia global.

Saya yakin dikemudian hari bangsa ini akan berterima kasih sekali pada Mba Mega & kabinetnya; jika beliau berani melakukan tindakan men-subjek-an rakyat Indonesia dalam kebijakan TI-nya dengan langkah yang tidak project oriented, tanpa hutang & tanpa menimbulkan kemunkaran.