Model Industri Telekomunikasi, Informasi & Multimedia

Onno W. Purbo

Jika kita perhatikan baik-baik kericuhan dalam KEPPRES 96/2000 & PP52/2000 terjadi terutama karena kurangnya pemahaman regulator dalam kebijakan yang lalu / yang pernah dibuat & model industri jasa telekomunikasi, informasi & multimedia selain masalah prinsip proses pengambilan kebijakan publik yang terlalu tertutup & tidak transparan ke masyarakat.

Walaupun akhirnya multimedia di keluarkan dari KEPPRES 96/2000, akan tetapi kesulitan masih menghadang di PP52/2000 karena multimedia di masukan ke PP52/2000 secara prematur sehingga mungkin saja menyulitkan kita sendiri dikemudian hari. Pak Parapak dalam pertemuan di KADIN tanggal 10 Agustus 2000 pukul 16:00 sore secara eksplisit meminta supaya istilah multimedia sama sekali tidak digunakan dalam regulasi pemerintah karena akan sangat membingungkan. Regulasi pemerintah jangan sampai meregulasi teknologi-nya demikian wanti-wanti Pak Parapak.

Pada kesempatan ini saya mencoba mengusulkan draft cara melihat / model industri telekomunikasi, informasi & multimedia yang akan memudahkan kita dalam meregulasi / mengatur industri yang di maksud. Prinsip dasar pengaturan yang dilakukan berdasarkan tiga hal utama yaitu:

•	Tingkat resiko bisnis.
•	Kontrol kualitas.
•	Tanggung jawab sosial (menjamin proses cross subsidi).

Pada tingkat resiko bisnis yang rendah, sebaiknya pasar di bebaskan dari proses lisensi / perijinan – kompetisi bebas diberlakukan konsekuensi-nya kontrol kualitas di lakukan sendiri oleh masyarakat; pemerintah dapat memfasilitasi transparansi kualitas entitas. Sebaliknya untuk tingkat resiko bisnis yang tinggi, proses perijinan / lisensi yang di ikuti kontrol kualitas dari pemerintah. Yang perlu diperhatikan barangkali membuat semua proses menjadi transparan ke masyarakat banyak.

Secara umum model yang ingin di usulkan terlihat dalam gambara model terlampir. Model dibuat modular yang berarti entitas industri di masing-masing segmen di usahakan untuk bisa berdiri sendiri tidak harus tergantung satu sama lain. Ada lima (5) kelompok besar segmen industri jasa yang di identifikasi yaitu:

1.	Infrastruktur Telekomunikasi (resiko bisnis paling besar)
2.	Infrastruktur Internet (resiko bisnis sedang & rendah)
3.	Hosting service (resiko bisnis rendah)
4.	Transaction type service (resiko bisnis rendah).
5.	Content / knowledge producer (resiko bisnis rendah).

Adapun contoh industri dari masing-masing segmen dapat dilihat pada contoh di bawah ini sebagai:

1.	Infrastruktur Telekomunikasi (resiko tinggi).
a.	Jaringan tetap lokal; 
b.	Jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh; 
c.	Jaringan tetap sambungan internasional; 
d.	Jaringan tetap tertutup. 
e.	Jaringan bergerak terestrial; 
f.	Jaringan bergerak seluler; 
g.	Jaringan bergerak satelit.
h.	Interkoneksi antar jaringan (wajib).
2.	Infrastruktur Internet.
a.	Warung Internet (resiko sangat rendah).
b.	Internet Service Provider (resiko sedang).
c.	Internet Network Provider (resiko sedang).
d.	Internet Telephony Service Provider (resiko sedang).
e.	Internet Exchange (wajib).
3.	Hosting service.
a.	Webhosting (resiko rendah).
b.	FTP server (resiko rendah).
c.	Mail (resiko rendah).
4.	Transaction type service.
a.	E-commerce B2C (resiko sedang).
b.	E-commerce B2B (resiko sedang).
c.	E-commerce C2C (resiko sedang).
d.	Portal (resiko sedang).
5.	Content / knowledge producer.
a.	Media online (resiko sedang).
b.	Digital library (resiko rendah).
c.	Pendidikan jarak jauh (resiko rendah).
d.	Production House (resiko sedang).
e.	Training center (resiko rendah).

Di samping beberapa segmen utama tersebut di atas ada beberapa segmen yang sifatnya sebagai penunjang dari segmen utama tersebut (biasanya resiko bisnis yang ditanggung rendah), seperti:

1.	Value Added Services (pada infrastruktur telekomunikasi)
a.	Voice mail.
b.	Call center.
c.	SMS.
d.	FAX center.
2.	Network Information Center (NIC) service:
a.	IP address.
b.	Domain name.
3.	Certificate Authority / Registration Authority / PKI service:
a.	Certificate Authority.
b.	Registration Authority.
c.	Public Key Infrastructure.

Pola cross subsidi / tanggung jawab sosial dari para operator akan berbeda karakteristiknya tergantung pada level mana sang operator itu bekerja. Universal Service Obligation (USO) yang ada pada PP52/2000 di rancang untuk operator telekomunikasi telepon yang mementingkan penetrasi telepon ke daerah-daerah. Bagi pengusaha Internet / Warung Internet – pola USO-nya akan lain, karena infrastruktur Internet sangat erat hubungannya dengan tingkat pendidikan, wawasan & tingkat kompetisi bisnis jasa di daerah tersebut. Tentunya akan lebih menarik bagi pengusaha  Internet jika USO yang diwajibkan lebih di fokuskan pada dunia pendidikan & kesehatan masyarakat Indonesia di bandingkan di wajibkan untuk menyumbang penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menarik kabel ke daerah / pedesaan.