Perlukah Sebuah Departemen IT / Telematika di Kabinet?

Onno W. Purbo

Sebuah pertanyaan sederhana tapi bisa menyakitkan. Pembahasan seru & membuat kuping panas terjadi di mailing list terbuka Internet di genetika@yahoogroups.com

Pertanyaan mendasarnya – apakah komunitas IT / telematika siap untuk di perintah? Kita tahu semua bahwa komunitas IT sudah terbiasa bebas & hidup mengglobal tanpa terikat banyak peraturan tertulis.

Jika di asumsikan bahwa masyarakat IT siap di perintah (yang pasti saya tidak siap), maka paling enak jika kita bicara pada tataran ideal. Tidak ada korupsi, tidak ada KKN, tidak ada intervensi PARPOL dll. Jika bicara secara naif pada tataran ideal, maka idealnya memang ada badan / lembaga yang menjadi pemimpin IT di Indonesia agar kita tidak termasuk kategori bangsa yang terbelakang IT (gaptek). Bahkan kalau bisa 100 juta orang Indonesia ada di Internet dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Itu ideal-nya.

Kenyataan sejarah tampaknya cukup mengecewakan & membuat kuping merah terutama di kalangan birokrat Pemerintah. Ada beberapa kiprah pemerintah di dunia IT / telematika, beberapa diantaranya:

•	Akhir tahun 80-an DIKNAS di drive oleh teman-teman UI dibangun UNINET (University Network). Bekas / fosilnya mungkin masih ada di UI. Tapi tidak banyak dampak yang terasa oleh masyarakat kini.
•	Pada tahun 1990-an awal IPTEKNET di BPPT mulai di operasikan. Cukup bermanfaat bagi beberapa PTN & pemerintah. Tapi belum banyak manfaatnya bagi masyarakat banyak.
•	Tahun 1995-6-an konsep Nusantara 21 mulai di luncurkan, yang akhirnya mendorong di tanda tangani utang via BAPPENAS dalam jumlah ratusan Milyar rupiah dalam proyek Information Infrastructure Development Program (IIDP), beberapa diantaranya misalnya TATP di DEPINDAG, e-commerce di Dep. Pariwisata, HAKI di DIRJEN HAKI. Adakah manfat langsung yang terasa untuk rakyat? Rasanya tidak.
•	Awal tahun 2001, mulai lagi kusak-kusuk masalah Balai Informasi Masyarakat (Community Tele Center) yang juga di usahakan untuk di matchkan ke dana ratusan milyard dari Jepang. Yang akhirnya di canangkan untuk membuat 500.000 WARTELNET di Indonesia. Muluk-muluk? Barangkali betul, untuk menarik dana “bantuan / utangan” asing untuk masuk ke Indonesia.

Beberapa kasus menyedihkan akibat kebijakan pemerintah selama ini terhadap komunitas IT, seperti:

•	Berbagai sweeping oleh oknum POSTEL terhadap pengguna wireless Internet di 2.4GHz padahal regulasi-nya sedang di godok di indowli@yahoogroups.com. Hingga hari ini, POSTEL dengan sengaja berlarut-larut menyelesaikan regulasi di 2.4, 3.3, 5, 5.8GHz yang memungkinkan pengusaha WARNET membangun jaringannya sendiri tanpa Telkom.
•	DIRJEN Pajak, secara naif telah menerbitkan PPn Barang Mewah untuk Komputer, Monitor & berbagai periferal komputer yang sampai hari ini masih berlaku.
•	Berlarutnya kasus KSO Telkom, pemerintah terkesan lamban & lepas tengan – akibatnya penduduk Jawa Barat & Banten harus merasakan sakit-nya bila “Telkom tidak setia melayani anda”.
•	Penundaan pelaksanaan UU 36/1999 yang harusnya membuka kompetitor bagi Telkom? Siapa yang tidak memiliki nyali untuk berkompetisi?
•	Palak memalak dikalangan aparat PEMDA kepada rekan-rekan pengusaha WARNET, mungkin untuk menambah PAD? Entahlah – yang pasti sangat terkesan sporadis & untuk diri sendiri.

Rasanya, tidak banyak kebijakan & inisiatif IT yang dilakukan oleh pemerintah yang terasa secara langsung & menguntungkan masyarakat. Dengan membuang uang ratusan milyard, rasanya tidak banyak inisiatif pemerintah yang terasa langsung dampaknya bagi masyarakat banyak. Sangat berbeda nuansanya jika kita lihat inisiatif rekan-rekan swasta & komunitas IT sendiri, ambilah beberapa contoh:

•	WARNET merupakan fenomena menarik, dengan 2000-2500 WARNET hari ini & meningkat pesat, praktis 100% merupakan dana masyarakat sendiri tanpa utangan Bank Dunia, IMF, ADB dsb. WARNET telah menjadi alternatif bagi 60-70% akses Internet masyarakat terutama di luar Jakarta. Komunitasnya cukup solid di asosiasi-warnet@yahoogroups.com.
•	Secara perlahan tapi pasti, pembangunan jaringan Internet tanpa kabel berkecepatan tinggi di 2.4GHz menjadi kenyataan. Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Malang, Medan dll menjadi medan pembangunan yang paling pesat. Jumlah node mereka mencapai ratusan hari ini, apalagi dengan usaha membuat peralatan sendiri oleh banyak teman untuk menekan biaya di bawah US$500 / node – memang kita mencuri frekuensi 2.4, 3.3, 5 & 5.8Ghz karena tidak ada ketegasan & terkesan mengulur-ngulur waktu oleh POSTEL di berbagai diskusi di indowli@yahoogroups.com.
•	ISP yang 150-an itu telah menjadi tulang punggung akses bagi WARNET & masyarakat Indonesia. Walaupun sering kali harus membayar mahal ijin ISP-nya ke POSTEL secara dibawah tangan.
•	Usaha memandaikan rakyat oleh rekan-rekan APKOMINDO dengan menyebarkan CD Internet gratis dalam jumlah puluhan ribu keping yang didukung dengan banyak seminar & workshop.
•	Usaha memandaikan rakyat dengan Internet Roadshow, Sekolah 2000, Sumpah Internet Pemuda & berbagai seminar Intenet oleh APJII.
•	Belum lagi semakin maraknya media cetak IT di masyarakat Indonesia yang sangat membantu penyebaran informasi IT.

Terlihat jelas dari perbandingan di atas, justru sebetulnya masyarakat IT yang lebih banyak berkontribusi untuk pembangunan masyarakat IT itu sendiri. Secara logika  sangat masuk akal; jika komunitas IT tidak berkembang – dunia bisnis dibidang IT juga akan mati. Oleh karena itu sangat logis alasan usaha edukasi yang dilakukan masyarakat IT kepada bangsa ini.

Melihat kenyataan ini, mari kita berfikir matang-matang – masih perlukah sebuah departemen IT / telematika di kabinet? Dengan kondisi personal kabinet yang sangat di dominasi kepentingan parpol, personil yang drop-drop-an, dengan orientasi APBN, proyek, utangan luar negeri. Belum lagi membayangkan proses perijinan nanti yang harus dilalui untuk membuat situs Web, membuat pendidikan jarak jauh, membuat konsultan jarak jauh, membuat transaksi dagang dengan luar negeri via internet dll – saya akhirnya akan cenderung menjawab TIDAK.

Tentunya kita membutuhkan sebuah lembaga yang bisa mendrive kegiatan masyarakat IT Indonesia? Bagaimana kalau dalam bentuk sebuah independent regulatory body yang bertanggung jawab pada masyarakat IT itu sendiri? Tanpa intervensi PARPOL, tanpa muatan politik. Independent regulatory body harus lah terdiri dari para aktifis IT di Indonesia yang aktif berinteraksi dengan masyarakat-nya & telah terbukti integritas dirinya di masyarakat IT. Misi yang di emban tidak perlu terlalu muluk, dibuat sederhana saja misalnya memberdayakan masyarakat IT Indonesia dengan target yang terukur, misalnya 40 juta orang Indonesia di Internet dalam waktu 3-4 tahun lagi.

Perlukah kita bekerjasama dengan kabinet Presiden Indonesia? Jelas masyarakat IT butuh bekerjasama dengan siapapun. Hanya saja, dasar sebuah kerjasama kan saling percaya (trust), dan saling menguntungkan (win-win) – jika kabinet yang dipimpin presiden Indonesia tidak bisa memenuhi ke dua (2) syarat di atas, mengapa kita harus bekerjasama dengan mereka? Toh selama ini praktis kita hidup mandiri.